Belum Mampu Mengcover Biaya,Pungutan Prona Gresik Dilegalkan

0
8

Gresik, restorasihukum.com – Lantaran  Komisi A DPRD belum mampu mengcover biaya pengurusan pada APBD 2015, maka Pungutan prona untuk pengurusan di Gresik dilegalkan.

     Anggota Komisi A DPRD Gresik, Khoirul Huda, Minggu, mengatakan “Kami tidak bisa berbuat banyak masih adanya biaya tambahan di program prona. Sebab, biaya itu tidak dianggarkan di APBD”.

     Dari informasi yang didapat, Kabupaten Gresik mendapatkan prona untuk 6000 bidang tanah. Dari jumlah itu, masyarakat masih dikenai biaya sebesar Rp 550 ribu pertanah. Pasalnya, biaya tersebut tidak dianggarkan di APBD.

     Untuk itulah, komisinya memperbolehkan asal penarikannya nominalnya wajar dan ada bukti legalnya. Khoirul menjelaskan ,”Sesuai kesepakatannya Komisi A dengan BPN, biayanya antara Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu perbidang tanah. Jika lebih dari itu kami usut,” tegasnya.

      Khoirul juga memaparkan bahwa dilegalkannya biaya Rp 500 ribu perbidang tanah karena dipakai pihak desa untuk mengukur, dan pematokan lahan serta pembelian materai. “Sudah dikordinasikan karena biaya ini tidak ditanggung di anggaran negara,” tuturnya.

     Walaupun  dilegalkan, Komisi A DPRD Gresik tetap berharap masyarakat pro aktif jika menemukan kejanggalan silakan masyarakat melapor dan pihak aparat siap menindak lanjuti. (Sprt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here