Bupati Irsyad Yusuf Mendukung Kepada Forkopimda Dan Kepala Desa Kabupaten Pasuruan Untuk Memberantas Pungutan Liar

0
9

Pasuruan, restorasihukum.com – Untuk  menjawab keluhan dan keresahan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan yang saat ini merasa dilemma untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan Program Nasional (prona), Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf telah mengundang seluruh anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ) dan 72 perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Pasuruan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan, Jumat (24/03).

          Para anggota Forpimda yang hadir adalah Kapolres Pasuruan, AKBP Muhammad Aldian, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Rizal Martomo, Kajari Bangil, Adi Sucipto, Ketua Pengadilan Negri Bangil, Gutiarso, Sekda Agus Sutiadji, serta Pabum Kodim 0819, Mayor Inf Bondet Subono.

          Dari seluruh isi acara tersebut, seluruh Kepala Desa, Camat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) keterkaitan dengan Pelayanan Publik jadi Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara umum sepakat untuk memberantas Pungutan Liar (pungli) yang ada di Kabupaten Pasuruan tanpa pengecualian.

          Dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan hitam di atas putih. Yang isinya tentang menyangkut beberapa poin-poin penting, diantaranya.

          Pertama, menyatakan sikap untuk sama-sama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, siap untuk mendukung terhadap upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) di Kabupaten Pasuruan. Ketiga, sepakat untuk memberikan atau menerima informasi apapun tentang sosialisasi tim sapu bersih pungutan liar (saber pungli) di Kabupaten Pasuruan.

          Ketiga pernyataan sikap tersebut yang akan menjadi bukti apabila dalam dikemudian hari ada keraguan atau pertanyaan, maka akan dievaluasi.

          Menurut Bupati Irsyad, setiap 3 bulan sekali pihaknya akan melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tim saber pungli di wilayah Kabupaten Pasuruan.

           Pemberantasan pungutan liar (pungli)  merupakan tanggung jawab disetiap Aparatur Negara, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang aturan pembentukan tim saber pungli di seluruh wilayah NKRI dan harus ditindaklanjuti dengan keputusan dari Gubernur hingga Bupati/ Walikota se-Indonesia.

         “Kalau kita berbicara mengenai progam Prona, memang ada perubahan dalam aturannya bertujuan agar pelaksanaan tugas yang ada didesa biar dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.

          Maka dari itu, kami tidak pernah menyalahkan kepada Kepala Desa dalam hal tersebut, mari kita sama-sama saling banyak-banyak belajar untuk memahami tupoksi dari tim saber pungli itu,” tegasnya.

          Lebih lanjut Irsyad menegaskan untuk ke depannya pihaknya akan memberikan payung hukum kepada setiap kepala desa yang ada di Kabupaten Pasuruan.

           Maka dari itu, Irsyad Yusuf menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk tak lagi resah dan gelisah disetiap memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk urusan prona dan urusan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

          “Kalau ragu-ragu, silahkan datang kami bisa konsultasi secara langsung, karena kami juga membuka ruang konsultasi disetiap saat. Untuk itu saya ajak seluruh kepala desa Kabupaten Pasuruan agar benar-benar lebih memahami dalam permasalahan pemberantasan pungutan liar (pungli), agar ke depannya tidak ada salah persepsi atau hal apapun,” imbuhnya. (Pur)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here