Bupati Mustofa Kamal Pasa Menjadi Irup Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke- 71

0
9

Mojokerto, restorasihukum.com – Reformasi secara menyeluruh dan konsisten, merupakan kunci masa depan bagi institusi Polri. Penggalan amanat Presiden Joko Widodo ini, dibacakan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, kala memimpin Upacara Peringatan HUT Bhayangkara ke-71, di halaman Mapolres Mojokerto, Jl. Raya Gajah Mada No. 99 Mojosari, Senin (10/7) pagi.

            “Reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten merupakan kunci masa depan. Menyeluruh karena di dalamnya mencakup perubahan positif dari hulu ke hilir, mencakup perubahan mindset, sistem  kelembagaan, hingga ke perilaku. Muaranya yakni lahirnya anggota Polri makin profesional, dipercaya, serta mampu mengayomi dan melayani masyarakat,” baca bupati.

            Mengangkat tema “Dengan Semangat Profesionalitas dan Modernisasi, Polri Berkomitmen untuk Meraih Kepercayaan Masyarakat, Demi Tetap Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan”, Presiden Joko Widodo juga menyematkan pesan agar Polri senantiasa memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan pada masyarakat.

            “Beri pelayanan yang mudah, sederhana, tidak berbelit, prosedur yang jelas dan hindari pungutan tambahan maupun percaloan di seluruh titik layanan Polri. Optimalkan sistem online serta wujudkan pelayanan publik lebih responsif dan pro aktif,” lanjutnya.

            Dalam upacara ini juga diberikan piagam penghargaan kepada para aparat Kepolisian berprestasi. Diantaranya Aipda Mukiyi, Bripka Fatah Muhadjir, Bripka Aries Eko Yulianto, Bripka Yoyok Hermanto dan Bripka Didik Kurniawan dari fungsi Basatreskrim yang berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan bersama-sama dengan sajam dan handak TKP Jl. Raya Depan SMPN 1 Pungging tanggal 27 Febrauari 2017 lalu. Penghargaan diserahkan langsung oleh bupati didampingi Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simartama.

            Usai upacara, bupati langsung bergeser ke Gedung Negara Grahadi Surabaya untuk melakukan Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, serta 38 orang bupati/walikota se-Jawa Timur.

            Sebagai informasi, Komitmen Pengendalian Gratifikasi sendiri yakni tahapan penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen berbentuk pernyataan resmi pimpinan isntansi secara tertulis untuk menerapkan pengendalian gratifikasi. Pernyataan tersebut disampaikan kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai suatu instansi serta stakeholder.(ek/Hum)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here