Redaksi

Redaksi

Jumat, 22 Juni 2018 18:55

Mojokerto, restorasihukum.com - Satgas Pangan Satreskrim Polres Mojokerto telah melakukan penggrebekan terhadap sebuah gudang produksi sekaligus pendistribusi mie instan kadaluarsa yang berada di Dusun/Desa Kembangsri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa-Timur, Kamis (7/6/2018) siang.

Data yang dihimpun awak media mengatakan, bahwa setelah petugas mendapatkan informasi dari warga terkait adanya sebuah gudang yang mencurigakan selalu tertutup di Dusun/Desa Kembangsri dan telah melakukan aktifitas pengemasan serta pengepakan makanan instan jenis mie kering. Maka petugas Polres setempat melakukan penyelidikan untuk mencari kebenarannya laporan tersebut. Tapi awalnya petugas ketika akan masuk kedalam gudang produksi mie untuk melakukan penyelidikan sangat sulit, karena petugas selalu dihadang oleh seseorang yang berjaga didepan pintu pagar. Setelah dipaksa untuk masuk dengan cara melompat pagar pembatas area bangunan, akhirnya petugas berhasil menemukan tumpukan barang yang dicurigai sebagai bahan produksi mie instan kedaluarsa, untuk selanjutnya sekaligus dilakukan penggerebekan serta mengamankan beberapa karyawan yang sedang beraktifitas saat itu.

Dalam konferensi pers dilokasi penggerebekan, Kapolres Mojokerto, AKBP. Leonardus Harapantua Simarmata Permata, S.SoS.SiK. MH yang didampingi Kasatreskrim, AKP. M. Sholikin Fery, SH didepan awak media mengatakan, hingga saat ini kita masih terus kembangkan kasus ini. Pemilik produksi UD. Barokah, kita tetapkan sebagai tersangka, yakni Susanto (39 tahun) warga Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan 4 pekerjanya kita amankan dan kita periksa sebagai saksi.
"Tersangka kita jerat pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau pasal 135 huruf b Jo pasal 71 ayat (1) dan atau pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan atau membayar denda sebesar Rp. 4 milliar," Terang Kapolres Mojokerto, Jum'at (22/6/2018) siang. (*/Red)

Jumat, 22 Juni 2018 17:55

Pasuruan, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meresmikan ruas jalan Tol Gempol - Rembang – Pasuruan sepanjang 20,5 km. Peresmian dilangsungkan di depan gerbang tol (GT) Rembang, Kraton, Pasuruan, Jumat (22/06) sore.

Selain Pakde Karwo – sapaan akrab Gubernur Jatim, Presiden Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR Basuki Hadimuljono,  Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Dalam sambutannya Jokowi sapaan akrab Presiden RI meminta, pembangunan tol dari Merak sampai Pasuruan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2018. Bahkan, nantinya bisa diteruskan hingga ke Banyuwangi hingg akhir 2019 nanti. “Progres pembangunan Tol Trans Jawa ini kita harapkan bisa selesai akhir tahun 2018, “ ungkapnya.

Keberadaan jalan tol ini, lanjut Jokowi, diharapkan bisa mempercepat arus mobilitas orang, barang dan distribusi sehingga biaya logistik menjadi lebih murah. Karenanya, pembangunan tol harus terintegrasi dengan titik pertumbuhan ekonomi  baik  kawasan industri, pelabuhan, maupun kawasan wisata. “Tol yang dibangun harus benar-benar terintegrasi sehingga bisa bermanfaat maksimal untuk dunia usaha, industri dan pariwisata,” imbuhnya.

Ditambahkan, untuk wilayah yang tidak terlewati tol atau non tol sampai saat ini pertumbuhannya juga tetap stabil. Bahkan, jalan non tol tersebut juga tetap ramai dilewati kendaraan umum maupun pribadi. “Pertumbuhan ekonomi kita sekarang jelas, dan untuk jalan non tol maupun tol sudah ada pemakainya masing-masing,” tegas Presiden Jokowi.

Terkait tarif jalan tol, Presiden Jokowi menjelaskan, pengerjaan jalan tol ini dikerjakan oleh investor baik pihak BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, untuk penentuan tarif harus dibicarakan dengan pihak investor. “Kita sangat menginginkan baik investor maupun masyarakat sama-sama diuntungkan terkait tarif jalan ton ini,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan, bahwa sesuai progres yang ada ruas Tol Trans Jawa akan siap dioperasikan pada akhir tahun 2018 nanti. “Mohon doa dari para ulama, kyai serta masyarakat Jatim agar Tol Trans Jawa ini bisa dioperasikan akhir 2018,” pintanya.

Basuki menjelaskan, beberapa rencana penyelesaian tol pada tahun 2018 diantaranya Tol Pejagan – Pemalang sepanjang 43 km siap dioperasikan bulan Juli, Tol Pemalang – Batang sepanjang 33 km siap dioperasikan bulan November 2018. Selain itu, Tol Batang – Semarang sejauh 74 km siap dioperasikan pada November 2018, dan Tol Salatiga – Kertosono sepanjang 32 km siap dioperasikan bulan Oktober 2018. “Dengan kerja keras dan komitmen semua pihak saya optimis pembangunan tol ini bisa selesai sesuai target,” terangnya.

Seperti diketahui, jalan tol Gempol-Pasuruan Seksi II juga telah dioperasikan secara fungsional pada arus mudik Lebaran tahun ini. Tol Gempol-Pasuruan merupakan bagian dari jalan Tol Trans Jawa yang panjang totalnya mencapai 37,15 km. (Hpj:dwi)

Jumat, 22 Juni 2018 13:41

Surabaya, restorasihukum.com -  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut bisa terlihat pada fakta empiris di lapangan.  Diantaranya adalah kinerja Industri pengolahan dalam lima tahun terakhir share terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.    

    Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat Peluncuran PPh Final UMKM 0,5 persen oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, Jumat(22/6).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, menuturkan empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri Makanan dan Minuman rata – rata sebesar 31,69 persen, sub sektor Pengolahan Tembakau rata – rata sebesar 26,63 persen, dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional rata – rata sebesar 8,03 persen. “Dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi, semakin menguatkan konklusi bahwa Provinsi Industri menjadi syarat bagi daerah untuk cepat menjadi sejahtera dan saya yakin Jawa Timur dapat mencapainya, “ ujarnya.

Gubernur Jatim menambahkan pada tahun 2008 telah dilakukan survei jumlah UMKM, yaitu sebanyak 4,2 juta UMKM yang ada di Jatim. Seiring dengan pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan perdagangan maka mendorong pertumbuhan populasi UMKM di Jawa Timur. “Hal ini terbukti pada hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) pada tahun 2012 populasi UMKM di Jawa Timur meningkat menjadi 6,8 Juta yang terdiri dari 4,1 juta UMKM sektor pertanian dan 2,7 Juta UMKM Non Pertanian,” paparnya.

Selanjutnya, pada Sensus Ekonomi yang dilakukan secara serentak tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi UMKM Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 Juta UMKM Non Pertanian dan 4,98 Juta UMKM Pertanian sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM sekaligus besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Jawa Timur yang tentunya berperan penting pula terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Kemudian, Angkatan Kerja Jawa Timur tahun 2016 adalah 20,16 Juta dengan penyerapan tenaga kerja dari UMKM Non Pertanian sebanyak 13,97 Juta, UMKM Pertanian 4,98 Juta. Sehingga total penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 18,95 juta, tenaga kerja usaha besar 373.294 orang dan Pengangguran 838.496 orang (4,21 persen).

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2012 UMKM berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2012 sebesar 54,98 persen. “Dengan asumsi ceteris paribus, maka kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 57,52 persen,” ungkapnya

Disisi lain, UMKM di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar             Rp. 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017.

Dari data tersebut, pada tahun 2017 kontribusi PMDN Non Fasilitasi mencapai 56,34 % dan pada triwulan I tahun 2018 ini meningkat menjadi 74,01 %. PMDN Non Fasilitasi dominan dari UMKM dan menjadi sumber utama pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis.

Luncurkan PPh Final UMKM 0,5 Persen

    Presiden RI, Joko Widodo secara resmi meluncurkan PPh final UMKM 0,5 persen.  Peluncuran tersebut manjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

    PP Nomor 23 Tahun 2018 mendorong agar pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.  “Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan,” ujarnya.

    Jokowi sapaan akrab Presiden RI, menjelaskan dengan diberlakukan PP ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

    Selain itu, Jokowi juga menghimbau agar UMKM mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat.  UMKM diharapkan tidak bergantung pada system jual beli langsung. UMKM harus menggunakan teknologi online. Pelaku usaha bisa memanfaatkan sarana media online seperti youtube, instagram dan facebook untuk memasarkan produknya.”Apabila tidak mengikuti perkembangan jaman seperti ini, maka akan kalah dalam pertarungan global,” tegasnya.(hpj/tra)

Kamis, 21 Juni 2018 17:44

Surabaya, restorasihukum.com -    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif.

    “ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai Halal Bi Halal dalam rangka Idul Fitri 1439 H di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (21/6) pagi.

    Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

    Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

    “Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal

    Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut.

    Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya     Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH.

Sejumlah bupati dan walikota juga hadir didampingi Forkopimda kab/kota. Di antaranya, Bupati Kediri, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Bupati Pacitan, Bupati Banyuwangi, Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Bupati Bondowoso, Wakil Bupati Madiun, Wakil Bupati Malang, Wakil Walikota Madiun, Wakil Walikota Pasuruan, Plt Bupati Trenggalek, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Nganjuk, Pj Bupati Sampang. (hpj/ Gd).

Senin, 18 Juni 2018 11:47

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Satuan Reskrim Polres Nias ringkus pelaku pengedar Uang Palsu pecahan (Seratus Ribu Rupiah) di Gunungsitoli, Nias - Sumatera Utara. Sabtu, (16/06/2018).


Pengungkapan serta Penangkapan terhadap pelaku yang meniru atau memalsukan uang kertas dengan mata uang Bank Indonesia untuk mengedarkan


Kronologi penangkapan terhadap Tersangka, Yuperintisman Lase, (35) Alias Ama Retas Lase, Dusun II Desa Dahadano Gawu-Gawu, Agama Kristen Protestan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pekerjaan ASN di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias (Dinas KB).


Pada hari Rabu (13/06/2018) sekitar Pukul 11.00 Wib, menghubungi saksi TRI Hartati Mendrofa (20) Alias Ayu Lestari Mendrofa mengajak disebuah Tempat penginapan "Hotel Vera" di Jl. Diponegoro Kota Gunungsitoli untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kesepakatan short time Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).


Selanjutnya saksi atau Perempuan panggilannya itu memberitahu alamatnya kepada Tersangka untuk dijemput dengan mengendarai Sepeda motor milik Tersangka menuju Hotel Vera Gunungsitoli - Nias.
Setelah melakukan hubungan Badan suami istri, Tersangka membayarkan uang diduga palsu kepada perempuan panggilannya itu. Namun perempuan itu pulang ke kons ditempat tinggalnya di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Saombo, Depan Showroom Honda PT. Kencana Mulai Abadi.


Kemudian saksi merasa curiga akan uang pemberian tersangka Rp. 1.000.000; terdapat 400.000; Diduga uang Palsu yang secara kasat mata berbeda dengan uang kertas tukaran seratus ribu rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.


Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal itu ke Personel Sat Reskrim Polres Nias, sehingga Kasat Reskrim Polres Nias AKP J Tarigan, SH, gerak cepat turun ke TKP bersama Personil lainnya antara lain: Ipda H Manurung SH (Kanit 3 Sat Reskrim), Bripka Jakson Parsaulian Manik (Opsnal Sat Reskrim), Bripka Parulian Pardede (Opsnal Sat Reskrim), Bripda Syukur Berkat Zebua (Opsnal Sat Reskrim), Bripda Rajab Saragih, SP (Opsnal Sat Reskrim), Bripda David Restu Zebua (Opsnal Sat Reskrim), sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA di kediamannya serta melakukan penyitaan (BB) Barang Bukti.


Penyidik telah melakukan meminta keterangan para saksi anatara lain:
1. Tri Hartati Mendrofa Alias Ayu Lestari (20) pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli.

            2. David Restu Zebua, (23) Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Aspol Polres Nias.

3. Syukur Berkat Zebua, (24) Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Aspol Polres Nias.



Barang Bukti (BB), Satu buah Printer warna Hitam merk CANNON PIXMA MP237, (4) Empat lembar Uang Palsu pecahan seratus ribu rupiah, (15) Lima belas lembar kertas HVS warna putih.


Kepada Tersangka, dikenakan Pasal 244 KUHP Subsider 245 KUHP tentang uang Palsu dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Terancam 15 Tahun Penjara Denda 10 milyar. (al)


Senin, 18 Juni 2018 11:45

NIAS SELATAN, restorasihukum.com - Tim gabungan Polres Nias Selatan menemukan ladang ganja dengan luas sekitar satu (1) hektar di perbukitan gunung Desa Hilinamozaua Raya Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Rabu (13/06/2018) Siang.


Penemuan ladang ganja tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di areal perbukitan Desa Hilinamozaua Raya tepatnya di kebun Luahajoa'afu Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan ada warga yang menanam ganja. Ucap warga yang tidak disebutkan namanya.


Berdasarkan informasi tersebut, Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.IK.,MH, bentuk Team untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.

Selanjutnya, Team mencari keberadaan ladang ganja sejak Rabu malam 13 Juni 2018, hingga akhirnya personil menemukan kebun ganja dengan luas sekitar satu hektar pada siang hari itu, Namun terduga pelaku pemilik kebun ganja tersebut tidak berada di tempat.

Kemudian Polisi menurunkan bantuan personil ke lokasi untuk mencari keberadaan terduga pelaku sehingga Polisi melakukan penggeledahan rumah yang terduga pemilik kebun lahan ganja dan tidak ditemukan jenis Narkotika, terduga pelaku pun sudah melarikan diri.

Namun pihak Kepolisian Resor Nias Selatan sudah mengantongi identitas terduga sebagai pelaku pemilik kebun ganja itu. Ujar Kapolres

Dikatakannya lagi,  pelaku menanam ganja di antara tanaman cabai dan jagung. "Jadi pelaku berusaha menyembunyikan tanaman ganja miliknya.

Terduga pelaku menanam 3 ranjau paku di sekitar lokasi kebun ganja, agar orang lain yang masuk ke kebun nya terkena paku, sehingga 2 orang personil Polres Nias Selatan mengalami luka di kaki akibat terkena ranjau paku itu.

Lebih lanjut Kapolres Nias Selatan, menyampaikan pelaku sudah beberapa kali panen, Jadi sistem panen nya secara berkala tidak sekaligus, terbukti di lokasi ada sisa panen sebelumnya. katanya

Petugas kepolisian lalu mencabut semua tanaman ganja yang ada di kebun Luahajoa'afu tersebut, dan membawa barang bukti 151 batang pohon ganja yang baru tumbuh dan 3 ranjau paku dibawa ke Polres Nias Selatan sebagai alat bukti. Jelas Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu S.IK.,MH.
(al)

Kamis, 14 Juni 2018 05:29

Nabire, restorasihukum.com - Fenomena “Gunung Es” tambang illegal yang beroperasi di Distrik Makimi Kampung Legari yang berada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Menuai banyak polemik dan kontroversi dikalangan masyarakat Papua khususnya Nabire.

Pembahasan mengenai penambangan emas tanpa izin. Seharusnya penegak hukum segera menutup praktek pertambangan tanpa izin itu sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, izin pertambangan dapat diajukan kepada Bupati, Gubernur, atau Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. Kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan atau di darat memiliki persyaratan izin khusus.

Selain itu izin masuk untuk tenaga kerja asing (WNA) yang dipekerjakan di area pertambangan harus benar-benar lengkap perizinannya.

Dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas mengatur bagaimana seseorang atau perusahaan atau koperasi untuk mendapatkan izin pertambangan. Sanksinya cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda uang maksimal sebesar Rp 10 milyar.

Bukan hanya penambang yang mendapatkan sanksi hukum seperti itu, tapi juga orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan biji emas.

Dan itu sesuai dengan bunyi Pasal 161 Bab XXIII dari Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 itu, artinya bukan hanya penambang saja yang bisa terjerat sanksi hukum, tapi orang yang menampung maupun memanfaatkan juga bisa dijerat.

Sudah saatnya Pemerintah bersama pihak Kepolisian menyikapi persoalan pelanggaran hukum dan undang-undang tentang Minerba yang meliputi penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Nabire.

Artinya, kita tidak ingin ada unsur pembiaran atas pelanggaran hukum dan undang-undang dalam praktek pertambangan di Kabupaten Nabire.

Tentu Pemerintah dan Kepolisian bersama pemangku kebijakan lainnya harus segera menyikapi ini, bisa juga dikatakan mengorbankan masyarakat dalam persoalan tambang ini, hanya saja pelanggaran undang-undang ini jangan dibiarkan, karena masih ada jalur lain yang bisa melegalkan usaha tambang rakyat, bukan dengan kondisi sekarang tidak ada penjelasan dan ketegasan dari dinas pertambangan atas pelanggaran hukum yang sudah cukup lama berlalu itu.

Seperti diketahui, dalam pasal 161 bab XXIII dari UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba bunyinya “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pantauan MITRAPOL.com dilokasi tambang tersebut juga sudah terlalu banyak Warga Negara Asing (WNA) illegal dimana tidak memiliki dokumen berupa visa kerja.

Dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa di Nabire banyak terdapat tenaga asing, salah satu warga Nifasi yang enggan namanya di sebutkan mengatakan bahwa di daerah tersebut mereka tidak mendapakan yang seharusnya mereka dapat karena hutan yang di bongkar adalah hak wilayah mereka sendiri.

“Dan setiap pengolahan masyarakat pribumi sendiri tidak boleh melihat hasilnya,” ucapnya.

Dengan ada nya laporan masyarakat ini pihak Imigrasi Mimika mengadakan operasi pengamanan keimigrasiaan pada Kamis (7/6/2018) belum lama ini. Operasi tersebut di pimpin langsung Kakanim Jesaja Samuel Enock Amd, Im. dari Imigrasi Kelas ll Mimika, dimana dalam operasi itu memakan waktu selama empat hari dan di temukan ada dari beberapa orang pekerja dari negara yaitu Korea, Jepang, dan Tiongkok yang bekerja sebagai buruh di perusahaan tambang rakyat di Lagari, Distrik Makimi Kabupaten Nabire.

“Sebanyak puluhan WNA Tiongkok tersebut sudah dievakuasi ke Mimika pada Minggu siang dengan pesawat Garuda Indonesia untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mimika. Sebanyak 37 WNA dan masih ada puluhan orang asing di Nabire, rencananya mereka akan dibawa juga ke Mimika dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Mimika Jesaja Samuel Enock.

Informasi yang dihimpun Enock didampingi sejumlah stafnya langsung mendatangi lokasi perusahaan tambang emas rakyat di Lagari.

Masih katanya, lokasi tambang tempat mereka bekerja sangat jauh dari Nabire, perjalanan dengan mobil. “Itu pun masih jalan kaki lagi karena lokasi tambang ada yang tidak bisa di tempuh dengan mobil ketika hujan turun," beber Samuel.

Puluhan WNA Tiongkok tersebut bekerja pada dua lokasi perusahaan tambang emas rakyat. Dari puluhan WNA Tiongkok itu, ada yang bertugas mengoperasikan alat berat, sopir truk, operator peralatan untuk pemurnian emas. Bahkan ada satu perempuan.

Keberadaan puluhan WNA Tiongkok yang bekerja sebagai buruh di dua perusahaan tambang emas rakyat di Lagari, Nabire diduga melanggar aturan keimigrasian lantaran mereka menggunakan visa kunjungan sebagai wisatawan untuk bekerja.

Jesaja Samuel Enock menambahkan bahwa Imigrasi Mimika mengadakan operasi penegakan keimigrasian di kabupaten Nabire, terkait dalam pelaksanaan UUD No. 6 tahun 2011 dalam keimigrasian. Selama 4 hari masih dalam pengawasan imigrasi di Kabupaten Nabire Distrik Makimi Kampung Legari di temukan dan di amankan 37 WNA asal Jepang, Korea dan China yang mana semuanya ini hanya menggunakan Visa kunjungan, Ijin Tinggal Kunjungan kemudian Visa On Arival.

Dan terhadap pelanggaran tersebut, katanya, diduga melanggar Pasal 122 UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, hal yang dilakukan untuk penanganan mereka adalah melakukan pendektesian diruang dektesi dikantor Imigrasi Mimika dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan kegiatan dan keberadaan mereka diwilayah tersebut.
Dari ke 37 orang WNA yang dibawa dari Nabire, baru 12 orang yang sisanya akan menyusul," tandas Samuel mengakhiri

Kamis, 14 Juni 2018 05:23

Jakarta, restorasihukum.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D reklamasi dan menghentikan rencana untuk membuat “badan khusus” reklamasi karena proyek reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan secara permanen. Hal ini disampaikan Koalisi menanggapi langkah hukum berupa penyegelan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan pada Kamis 07 Juni 2018 , terhadap bangunan yang telah berdiri di atas Pulau D. Dalam kesempatan yang sama Gubernur Anies juga menyatakan akan membentuk “badan khusus” dalam rangka proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelumnya, Pulau D reklamasi sudah disegel sebanyak 2 (dua) kali pada masa pemerintahan Gubernur Basuki karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Pemerintah Pusat melalui Komite Gabungan namun pembangunan gedung-gedung beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya masih saja berlangsung. Gubernur Anies seharusnya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di atas Pulau D berhenti, dengan menindaklanjutinya dengan pembongkaran.

Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh tegas bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang. Bisa kita bayangkan apabila setiap orang dapat mendirikan bangunan tanpa IMB karena mencontoh apa yang terjadi di Pulau D reklamasi.

Seluruh bangunan di Pulau D reklamasi harus dibongkar sebagaimana dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 91 PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Pasal 18-Pasal 23 PERGUB No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam berbagai aturan hukum tersebut disebutkan secara tegas bahwa langkah pembongkaran diterapkan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Koalisi juga mendorong Gubernur Anies untuk juga menerapkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada pengembang karena jumlah bangunan tanpa IMB yang dibangun luar biasa banyak, mencapai 932 bangunan serta kemungkinan tetap membangkang dan melanjutkan pembangunan.

Selain itu Koalisi menentang keras rencana Gubernur Anies untuk membentuk “badan khusus” reklamasi yang merujuk pada KEPPRES No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, baik berupa Badan Pengendali Reklamasi maupun Badan Pelaksana Reklamasi. Dari Pasal 6 Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tugas Badan Pengendali Reklamasi adalah untuk mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan reklamasi, sedangkan Badan Pelaksana Reklamasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 bertugas untuk menyelenggarakan reklamasi. Sangat jelas pembentukan “badan khusus” oleh Gubernur Anies hanya akan memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang akan bertentangan dengan janji kampanyenya sendiri untuk menghentikan reklamasi.

Teluk Jakarta haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.Sumber Berita: WALHI. ***