Redaksi

Redaksi

Selasa, 15 Mei 2018 23:07

Pasuruan, restorasihukum.com - Pada hari Selasa, (15/05/18), Sekitar pukul 08.00 Wib, puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila kabupaten Pasuruan lakukan aksi turun dijalan sebagai bentuk pernyataan sikap mengutuk keras tindakan teroris yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. 

          Aksi tersebut dilakukan dijalan Surabaya- Malang tepatnya depan rumah makan IBC Pandaan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Pemuda Pancasila mendukung penuh TNI / Polri tumpas teroris". Mereka juga akan mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU tentang terorisme, karena tindakan para teroris sangat meresahkan.

          Mereka juga memberikan selebaran kepada para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di jalan tersebut.

          Dalam selebaran tersebut bertuliskan tentang pernyataan sikap Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan sebagai ormas yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman ( Pluralisme). 

          Pertama, Mengutuk keras tindakan teroris di Surabaya dan dimanapun juga di negeri tercinta Indonesia. Kedua, Mendesak kepada penegak hukum untuk mengungkap pelaku sampai ke jaringan dan akar-akarnya serta diberikan hukuman seberat- beratnya. Ketiga, Tindakan terorisme bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, semangat KEBHINEKAAN dan nilai-nilai kemanusiann universal. Keempat, Siapapun yang akan mengganti NKRI, ideologi Pancasila, kami pastikan Pemuda Pancasila kabupaten Pasuruan akan berada digarda paling depan menghadapi kalian.

          Aksi tersebut berlangsung selama kurang dari satu jam dan kemudian para pemuda Pancasila melanjutkan aksinya ke seketariat Pandaan. (sy)

 

Jumat, 11 Mei 2018 12:46

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengharapkan Langgar Marsimah Jl. Dinoyo Langgar Surabaya menjadi pusat untuk membangun kesalehan, bukan hanya spiritual, tetapi juga kesalehan sosial. Caranya, langgar ini juga dimanfaatkan sebagai tempat membahas kegiatan-kegiatan keseharian
 
“Selain digunakan untuk mengaji dan beribadah kepada Allah SWT, langgar ini juga agar dimanfaatkan untuk membahas kegiatan seperti pencegahan penyakit demam berdarah (DB), membersihkan selokan, mendampingi ibu yang sedang hamil sampai melahirkan, dsb-nya,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrabnya saat meresmikan Langgar Marsimah yang berlokasi di Jl. Dinoyo Langgar Surabaya, Kamis (10/5).
 
    Persoalan DB, lanjutnnya, sangat penting diurus karena penyakit ini sangat berbahaya. Melalui langgar ini, semangat gerakan mencegah DB semakin kuat. “Disini sudah ada grup jemantik DB, ini luar biasa. Silahkan mencontoh ibu-ibu di Mojokerto Kota, sudah 10 tahun tidak ada DB,” ucapnya sambil menjelaskan hal tsb terwujud karena ibu-ibu semuanya mengecek di kamar mandinya apakah ada jentik nyamuk atau tidak.
 
    Selain DB, imbuhnya, yang tidak kalah penting adalah relawan untuk mendampingi ibu-ibu hamil hingga melahirkan. Pendampingan tsb sangat penting karena jika saat hamil mengalami tekanan darah tinggi maka akan atau preklamsia atau clamsia usai nifas yang mengakibatkan kematian.
 
Secara pribadi, Pakde Karwo memberi apresiasi kepada keluarga Martono yang telah mewakafkan tanahnya untuk pendirian langgar ini. “Pak Martono asli kelahiran sini, dan mau membangun lingkungan disini. Terima kasih, semoga langgar ini bisa memberikan barokah bagi lingkungan sekitar, dan mendapat ridho Allah SWT” pungkasnya.
 
*Langgar Marsimah Amanah Orang Tua*
 
    Ditemui wartawan usai peresmian, perwakilan keluarga pemilik langgar, Martono mengatakan, langgar ini adalah milik keluarga yang diwakafkan kepada masyarakat. “Tanah langgar ini dulu dimiliki oleh keluarga almarhumah Marsimah dan almarhum Siamin, orang tua kami. Sebelum keduanya meninggal, berpesan agar tanah untuk diwakafkan kepada masyarakat dalam bentuk langgar.
    Ditambahkan, proses pembangunan langgar yang berdiri diatas lahan seluas 240 m2 ini tergolong cepat, yakni hanya enam bulan dengan menelan biaya sekitar Rp. 700 juta yang berasal dari urunan keluarga. Kedepan, langgar ini selain untuk ibadah, seperti kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an, juga untuk kegiatan sosial.  
 
       Senada dengan Pakde Karwo, selain dimaksimalkan untuk ibadah, langgar ini juga digunakan  untuk penanaman nilai-nilai sosial pada masyarakat, seperti pengajian, bakti sosial, dan penanaman nilai mulia kepada masyarakat sekitar.
 
       Hadir dalam kesempatan ini a.l. guru besar UNAIR Hotman Siahaan, beberapa pimpinan OPD DI jajaran Pemprov. Jatim, para kiai, ulama, perwakilan keluarga, dan masyarakat sekitar. (humasatim/Adit*)
 

Rabu, 09 Mei 2018 13:07

Pasuruan, restorasihukum.com - Petugas Satpol PP kabupaten Pasuruan amankan tiga anak jalanan atau punk di depan kantor polsek wonorejo, diduga anak jalanan tersebut sangat meresahkan warga Desa Wonorejo dan mengganggu ketertiban umum.

          Para gelandanga tersebut terdiri dari 2 anak laki -  laki dan 1 anak perempuan. Masing-masing berasal dari wilayah berbeda.

          Menurut kasi trantib Satpol PP kecamatan Wonorejo M. Sufiono ketiga anak jalanan tersebut sudah tiga kali terciduk.

          "Ini ketiga kalinya mereka terjaring petugas Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Pasuruan. Mereka ditangkap sekitar pukul 09.30 wib saat sedang mengendarai sepeda motor beat nopol N 4063 TCI dengan kecepatan tinggi hingga akan menabrak warga depan Polsek Winorejo," ungkapnya pada media restorasihukum.com, Rabu, (09/05/18).

          Sebelumnya memang ada pengaduan dari tokoh masyarakat, tokoh agama terkait adanya para anak gelandanga atau anak punk tersebut.

          "Warga masyarakat Wonorejo resah akan keberadaan anak gelandangan tersebut, mereka sangat mengganggu pemandanagan atau ketertiban umum sampai akhirnya kami dari Satpol PP menciduk para anak gelandangan tersebut, apalagi sampai membahayakan orang lain,"cetusnya.

           Kami semua berharap, kecamatan Wonorejo bisa kondusif, aman dan nyaman bebas dari para anak gelandangan atau anak punk yang berkeliaran meresahkan warga masyarakat wonorejo," pungkasnya.

           Selanjutnya ketiga anak punk tersebut akan di kirim ke Dinas Sosial untuk di bina, agar mereka jera sehingga kedepannya bisa jadi anak lebih baik.(sy)

Rabu, 09 Mei 2018 09:38

Surabaya, restorasihukum.com - Dalam era perkembangan teknologi seperti saat ini, pengembangan olahraga tak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan latihan fisik semata. Upaya meraih prestasi para atlet harus melalui perencanaan matang, salah satunya dengan memperhatikan faktor kecerdasan dan kesehatan para atlet sejak usia dini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo saat membuka Rapat Anggota Komite Olahraga Nasional (KONI) Provinsi Jatim Tahun 2018 di Hotel Utami Sidoarjo, Selasa (8/5) sore.

Menurut Pakde Karwo, selain kedua hal tersebut, mentalitas seorang atlet juga harus menjadi bagian penting. Seperti kata pepatah, ‘mens sana in corpore sano’, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

“Ini menjadi basis dari revolusi mental. Ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara badan sehat dan pikiran yang sehat,” katanya.

Untuk itu, ia menyambut baik upaya yang dilakukan KONI Provinsi Jatim yang bekerjasama dengan beberapa universitas dalam mengembangkan pendidikan para atlet, salah satunya dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan konsep restrukturisasi dalam pengembangan sektor olahraga di Jatim. Dimana Dispora Jatim harus fokus terutama dalam merekrut calon atlet mulai usia PAUD.

“Atlet Jatim harus menjadi juara baik tingkat nasional maupun dunia karena mereka berbeda dibanding yang lain, atlet Jatim memiliki semangat bertarung dan tidak kenal menyerah, achievement mereka luar biasa,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mengembangkan prestasi olahraga juga harus diperhatikan faktor internal yakni bakat dan motivasi. Serta, faktor eksternal melalui peningkatan kualitas pelatih, sarana prasarana, dan penerapan sport science.

Pakde Karwo juga mengusulkan kepada KONI Provinsi Jatim untuk menjamin terlaksananya pelatihan yang berkualitas dan menjalin kerjasama sinergis dengan stakeholder seperti pengprov cabang olahraga, pemerintah (Dispora kab/kota), klub olahraga dan KONI kab/kota.

 “Saya yakin dengan semangat kejuangan luar biasa maka berkibarnya merah putih di ASIAN Games mendatang 70 persen-nya berasal dari atlet Jatim,” katanya.

*Olahraga Urusan Strategis*

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum KONI Provinsi Jatim, Ir. H. Erlangga Satriagung secara khusus menyampaikan terimakasihnya kepada Pakde Karwo yang sudah mempercayai KONI Provinsi Jatim untuk mengembangkan prestasi olahraga tidak hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. Menurutnya, Pakde Karwo sangat mendukung sport science di Jatim sehingga perancangan prestasi atlet bisa dilakukan lebih cermat.

“Pakde Karwo ini membuat sektor olahraga bukan sekedar urusan orang berkeringat tapi juga urusan strategis yang berkaitan dengan pembangunan generasi muda berkarakter,” katanya.

KONI Provinsi Jatim, lanjutnya, juga sangat mendukung pemberantasan narkoba. Beberapa waktu lalu KONI Jatim melakukan tes urine kepada 350 atlet dan pelatih, dan hasilnya 100 persen negatif narkoba.

Tak hanya itu, KONI Provinsi Jatim juga terus mendorong agar atlet tidak hanya berprestasi tapi juga memiliki kecerdasan. Salah satu langkahnya dengan membentuk badan pendidikan dan penataran yang bertugas melakukan peningkatan kualitas pelatih, juri dan wasit, serta menjaga para atlet agar tidak meninggalkan dunia pendidikan hingga minimal S1.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (purn) Suwarno mengatakan, tujuan olahraga adalah memelihara kesehatan dan kebugaran, membina karakter, meningkatkan persatuan dan kesatuan, ketahanan nasional serta mengangkat harkat martabat bangsa di forum internasional.

“Olahraga sangat penting sehingga kami menaruh hormat kepada Pakde Karwo yang menempatkan olahraga menjadi bagian penting disini,” katanya seraya menambahkan pada perhelatan ASIAN Games mendatang, atlet Jatim yang masuk pelatnas ada 70 orang.

Dalam acara ini dilakukan penandatanganan MoU antara KONI Provinsi Jatim dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim tentang kerjasama penegakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Juga kerjasama KONI Provinsi Jatim dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Acara yang bertema ‘Optimalisasi Penerapan Sport Sciences Menuju Sukses PON XX Tahun 2020 Papua’ ini turut dihadiri Ketua BNN RI, Komjen Pol Drs. Heru Winarko, SH, Rektor Universitas Wijaya Kusuma, para atlet, pelatih puslatda, Ketua BNN se-Jatim serta pengurus KONI Kab/Kota se-Jatim. (dewi)

Rabu, 02 Mei 2018 19:57

Malang, restorasihukum.com - Sekitar Pukul 10.00 Wib, Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah Malang-Surabaya terjaring Petugas Polantas Polsek Singosari dalam razia patuh semeru 2018, Rabu, (02/05/2018).

          Razia tersebut digelar depan pos Polantas Singosari, dipimpin langsung oleh kanit lantas AKP Bambang. Dari pantauan media restorasihukum.com terlihat para petugas memberhentikan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terindikasi lakukan pelanggaran lalulintas. Salah satunya adalah seorang pelajar SMK 2 Singosari.

          Kanit lantas polsek Singosari AKP Bambang mengatakan, dalam razia kali ini, petugas menilang sekitar 13 pengendara roda 2 dan 1 roda 4.

          "Pengendara roda 2 yang kena tilang kebanyakan tidak melengkapi surat-surat kendaraannya seperti tidak membawa STNK dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)," cetusnya.

          Lanjut Bambang, para pengendara yang melanggar langsung ditilang. "Untuk pemberian surat tilang sendiri terserah permintaan pengendara, minta surat merah atau biru," pungkasnya.

         Sedangkan pelajar SMK 2 Singosari yang terkena razia pada saat itu mengatakan, bahwa dirinya sadar telah melanggar lalu lintas dengan tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan.

         "Saya lupa mas bawa STNK, tapi kalau SIM memang saya g punya soalnya pelajar SMK 2 Singosari meski gak punya Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak apa-apa, sudah dapat ijin dari kepolisian, tapi y masih kena tilang juga" ungkapnya. (sy)

Sabtu, 28 April 2018 08:02

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Terkait plesiran oleh terpidana kasus pembunuhan petugas pajak yakni Agusman Lahagu alias Ama Teti, akhirnya berbuntut pada pemindahan yang bersangkutan dari Narapidana Lapas Kelas 2B Gunungsitoli menuju Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.


       Tidak hanya sampai disitu, Kepala Lapas Kelas 2B Gunungsitoli Yunus Simangunsong yang juga diduga terlibat atas plesiran itu diminta agar dicopot.
 

    "Kami minta Menteri Yasonna Laoli agar mencopot Kepala Lapas itu dan aparatur lain yang terlibat atas pelanggaran tersebut," Tandas Ketua DPC LSM PENJARA Kota Gunungsitoli, Markus Hulu, Kepada wartawan di Kelurahan Pasar, Gunungsitolo, Sumatera Utara. Jumat (27/4/18).
Namun terkait pemindahan narapidana Agusman Lahagu, Ketua DPC LSM PENJARA Kabupaten Nias Yanuari Zebua, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kemenkumham Wilayah Sumatera Utara, yang menindaklanjuti desakan pemindahan narapidana oleh LSM PENJARA se Kepulauan Nias beberapa waktu lalu."Kami apresiasi untuk itu," Ujarnya

       Sedangkan Kepala Lapas Kelas 2B Gunungsitoli, Yunus Simangunsong, Ketika dikonfirmasi via seluler membenarkan bahwa pihaknya telah memindahkan narapidana pembunuhan petugas pajak tersebut.

       Namun Simangunsong menegaskan bahwa pemindahan bukan karena adanya isu plesiran seperti desakan salah satu LSM, melainkan untuk pembinaan lanjutan.
   

    "Memang benar Agusman Lahagu sudah dipindahkan ke Lapas kelas I Medan, Ini berdasarkan surat Perintah Kakanwil Sumut yang kita terima, Tapi pemindahan ini bukan karena isu pelesiran, Tapi untuk dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan," Katanya
(al)

Kamis, 26 April 2018 11:02

NIAS UTARA, restorasihukum.com - Nasabah Bank BRI Nias Utara Atilina Zalukhu, jadi Korban penipuan dan pembobolan rekening., Gunungsitoli, Sumatera Utara. (19/4/18)


       Pihak Kepolisian Resor Nias berhasil Mengungkap   Serta Menangkap 2 Tersangka  MZ alias Meiman (23) asal Kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara dan RDFZ alias Santi (29) warga Gunungsitoli Barat, kini Polisi telah melakukan penahanan ke 2 Tersangka.

Barang Bukti (BB) Uang Rp 10 juta pecahan 100 ribu rupiah, 2 kartu ATM, 1 Buku Rekening, 2 Unit Handphone, 1 Unit Mobil, 1 lembar STNK kendaraan, 1 Lembar surat kehilangan, 1 lembar surat keterangan KTP, 1 permohonan penggantian rekening, 1 lembar fotocopy KTP, dan 1 lembar slip penarikan Uang.

Kapolres Nias AKBP Erwin Horja H. Sinaga, SH.,S.,Ik, mengatakan bermula saat korban Atinila Zalukhu melaporkan Hal kehilangan uang direkeningnya yang dikirim oleh PT. Asuransi Prudential sebesar Rp 800 melalui Bank BRI Unit Lotu Kabupaten Nias Utara.

Sebelumnya Uang tersebut miliki Suaminya almarhum dimana waktu itu sebagai Nasabah di Asuransi Prudential. Papar Kapolres Nias kemarin sore.
        Dikatakannya, setelah mendapatkan Laporan Polisi      (LP) dari Korban pada saat itu, penyidik langsung melakukan penyelidikan atas laporan pengaduan masyarakat tersebut, sehingga terungkap dan tertangkap 2 pelaku ditetapkan sebagai Tersangka pegawai Asuransi Prudential itu sendiri. Namun Polisi masih melakukan pengembangan serta penyelidikan lebih lanjut bilamana ada yang terlibat tersangka lain.
"Penyidik, kini telah melakukan pengembangan dan penyelidikan untuk mencari pelaku lain atas keterlibatan dalam kasus tersebut". Jelas Kapolres

KeDua tersangka di Jerat Pasal 363 subs Pasal 362 atau Pasal 378 KUHPidana ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ujar mantan penyidik KPK ini.
(al)

Kamis, 26 April 2018 10:41

Mojokerto, restorasihukum.com - Penggeledahan disertai KPK Line yang dilakukan tim Satgas penyidik KPK dikantor Bupati, Wabup, Sekdakab dan penggeledahan didua Dinas pada hari Selasa, 24/04/2018 akhirnya berlanjut. Sehingga pada hari kedua, yakni hari Rabu, 25/04/2018 tim Satgas penyelidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang diduga ikut terkait dengan indikasi kasus pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Pembangunan Jalan Beton, dan 15 Perizinan Menara Tower Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station). diwilayah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan 6 lokasi yang digeledah tim Satgas penyidik KPK itu adalah kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kantor Dinas Kesehatan (Dk) di Jalan raya RA. Basuni Sooko, kantor Satusn Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Pemuda Mojosari Kabupaten Mojokerto, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Jalan A. Yani Kota Mojokerto, Villa milik Bupati di Pacet, dan rumah Bupati di Desa Tampung Rejo Puri Kabupaten Mojokerto. Dan penggeledahan yang dilakukan tim antirasuah (Satgas penyidik) KPK dikantor DPMPTSP, DK, Satpol PP, dan Bapenda itu, waktunya hampir bersamaan, sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil beberapa cover dan kardus. Bahkan penggeledahan yang terjadi di kantor DPMPTSP, tim Satgas penyidik KPK mengamankan 4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin.
"KPK itu hanya membawa seluruh berkas terkait pendirian tower telekomunikasi BTS yang tidak berijin saja," Kata Muchtar, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi awak media.

Selanjutnya di 2 tempat, yakni Villa milik Bupati di TC, dan rumah pribadi Bupati di Desa Tampungrejo, tim Satgas penyelidik KPK berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.

Seperti berita media ini sebelumnya, Penggeledahan dan penyegelan kantor pejabat tinggi Kabupaten Mojokerto oleh Pejabat Tinggi dari tim Satuan Tugas (Satgas) penyidikan KPK hari Selasa (24/04/2018), terkait adanya indikasi rasuah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang tengah diusut penyidik lembaga superbodi itu. Bahkan kabar berita Jawa Pos di Jakarta, sepertinya KPK pun telah menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai salah satu tersangka dalam perkara korupsi tersebut. Sehingga tim Satgas penyidikan KPK kemarin, selain menggeledah dan menyegel tiga kantor pejabat tinggi Pemkab Mojokerto, juga menggeledah sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Yaitu kantor bagian Pembangunan, kantor Dinas Pendidikan (Dispendik), dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Showroom milik sahabat Bupati, serta kantor BAPPEDA, kantor bagian Humas, hingga rumah Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto.

Brand
MENU

Kamis, 26 April 2018

6 Lokasi Digeledah Tim Satgas Penyidik KPK
Terkait Bupati Mojokerto Diduga Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin diamankan.
Begitupun satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil juga diamankan yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.


Mojokerto. kompaspublik.com- Penggeledahan disertai KPK Line yang dilakukan tim Satgas penyidik KPK dikantor Bupati, Wabup, Sekdakab dan penggeledahan didua Dinas pada hari Selasa, 24/04/2018 akhirnya berlanjut. Sehingga pada hari kedua, yakni hari Rabu, 25/04/2018 tim Satgas penyelidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang diduga ikut terkait dengan indikasi kasus pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Pembangunan Jalan Beton, dan 15 Perizinan Menara Tower Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station). diwilayah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan 6 lokasi yang digeledah tim Satgas penyidik KPK itu adalah kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kantor Dinas Kesehatan (Dk) di Jalan raya RA. Basuni Sooko, kantor Satusn Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Pemuda Mojosari Kabupaten Mojokerto, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Jalan A. Yani Kota Mojokerto, Villa milik Bupati di Pacet, dan rumah Bupati di Desa Tampung Rejo Puri Kabupaten Mojokerto. Dan penggeledahan yang dilakukan tim antirasuah (Satgas penyidik) KPK dikantor DPMPTSP, DK, Satpol PP, dan Bapenda itu, waktunya hampir bersamaan, sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil beberapa cover dan kardus. Bahkan penggeledahan yang terjadi di kantor DPMPTSP, tim Satgas penyidik KPK mengamankan 4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin.
"KPK itu hanya membawa seluruh berkas terkait pendirian tower telekomunikasi BTS yang tidak berijin saja," Kata Muchtar, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi awak media.

Selanjutnya di 2 tempat, yakni Villa milik Bupati di TC, dan rumah pribadi Bupati di Desa Tampungrejo, tim Satgas penyelidik KPK berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.

Seperti berita media ini sebelumnya, Penggeledahan dan penyegelan kantor pejabat tinggi Kabupaten Mojokerto oleh Pejabat Tinggi dari tim Satuan Tugas (Satgas) penyidikan KPK hari Selasa (24/04/2018), terkait adanya indikasi rasuah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang tengah diusut penyidik lembaga superbodi itu. Bahkan kabar berita Jawa Pos di Jakarta, sepertinya KPK pun telah menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai salah satu tersangka dalam perkara korupsi tersebut. Sehingga tim Satgas penyidikan KPK kemarin, selain menggeledah dan menyegel tiga kantor pejabat tinggi Pemkab Mojokerto, juga menggeledah sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Yaitu kantor bagian Pembangunan, kantor Dinas Pendidikan (Dispendik), dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Showroom milik sahabat Bupati, serta kantor BAPPEDA, kantor bagian Humas, hingga rumah Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto.

Selanjutnya kabar berita Jawa Pos di Jakarta, bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui ada pihaknya melakukan kegiatan penyidikan di Kabupaten Mojokerto. Namun dirinya belum bisa menyampaikan secara detail terkait kasus apa saja penggeledahan dan penyegelan itu. Pihaknya masih menunggu tim di lapangan memberi laporan rinci ke Jakarta.

Begitu pula dengan nada Agus, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail kegiatan di Kabupaten Mojokerto tersebut, karena belum ada informasi dari tim Satgas di lapangan.

Nampaknya informasi dihimpun Jawa Pos di Jakarta, bahwa kasus yang ditelusuri KPK tersebut, terkait adanya indikasi dengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pembangunan jalan beton dan perizinan menara atau tower telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS).

Sedangkan didalam berita media ini sebelumnya, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, petugas KPK telah mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah Zainal Abidin, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Mojokerto. Hal ini dilakukan petugas KPK setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan tiga kantor utama pejabat tinggi Pemkab Mojokerto. Namun sayangnya Zainal Abidin sudah keburu kabur bersama istrinya, sehingga sampai larut malam, petugas KPK tidak bisa mengambil keterangan apapun dari Zainal Abidin, dan akhirnya petugas KPK meninggalkan rumah Zainal Abidin.

Menurut keterangan Bambang Suprayitno tetangga Zainal Abidin, "Memang sejak siang, Pak Zainal  tidak ada dirumah, dan Pak Zainal itu pergi sama istrinya. Ya perginya kemana, saya tidak tahu ?," Akunya.

Tapi kalau soal apa yang dilakukan petugas KPK didalam rumah itu, sambung Bambang Suprayitno menjelaskan, "tentunya beliau (petugas KPK) cuma memeriksa dokumen aja, dan tidak ada yang lainnya," Jelasnya.

Lalu setelah petugas KPK keluar dari kantor BAPPEDA, dan langsung menuju kantor Bagian Humas Pemkab Mojokerto untuk melakukan penggeledahan. Namun ketika sudah menyelasaikan penggeledahan dibagian Humas tersebut, puluhan petugas lembaga antirasuah, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (24/04/2018) Jam 19.05 WIB bergegas keluar dan kembali ke kantor Bupati, Wakil Bupati (Wabup), dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto yang telah disegelnya tersebut.

Sementara puluhan awak media dan LSM yang mengikuti kegiatan petugas KPK tersebut, harus bersabar menunggu hasil keterangan penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan oleh KPK di tiga ruangan kantor tersebut, hingga sampai malam, Selasa (24/04/2018) belum mendapatkan informasi yang kongkrit.
"Tentunya saya akan bersabar menunggu disini, karena saya ingin mendapatkan informasi yang kongkrit, dan ingin mengetahui lebih detail apa yang dilakukan KPK dan siapa tersangkanya," Kata salah satu awak LSM bernama Machrojdi Machfud kepada awak media ini.

Lalu dari infornasi dihimpun awak media dari Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP)  di Pringgitan menjelaskan, bahwa penggeledahan dan penyegelan yang telah dilakukan oleh petugas KPK itu,  terkait adanya indikasi gratifikasi ijin pemasangan 15 tower telkomsel diwilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
"Petugas KPK melakukan penggeledahan dan penyegelan di tiga kantor utama itu, terkait adanya dugaan gratifikasi ijin pemasangan tower telkomsel yang berjumlah kurang lebih 15 unit," Kata MKP aneh.

Sedangkan dari pantauan beberapa awak media dilokasi, bahwa sekitar pukul 11.00 petugas terlihat menyegel tiga ruang kerja kedinasan utama. Di antaranya, ruang kerja Bupati, Mustofa Kamal Pasa (MKP), Wakil Bupati (Wabup), Pungkasiadi, dan ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Herry Suwito.

Sebelum melakukan penggeledahan dan penyegelan tiga Kantor Pejabat Tinggi Pemkab Mojokerto, Petugas KPK mendatangi Kantor Pemkab Mojokerto menggunakan tujuh unit Mobil Toyota Innova. Mereka langsung memarkir kendaraan didekat Pendapa Pemkab setempat.

Setelah itu, sekitar enam petugas KPK turun dari kendaraan tersebut. Lalu mendatangi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan meminta untuk menyaksikan proses penyegelan tiga ruangan yang ada dilantai dua yang akan dilakukan oleh petugas KPK.
"kami diminta menjadi saksi penyegelan kantor ini oleh KPK," Ujar Kasi Keamanan Lingkungan Setdakab Mojokerto, Sartono.

Selanjutnya, Herry Suwito, Sekdakab Mojokerto ketika melihat petugas KPK mendatangi kantornya, dirinya (Herry Suwito) lari ke Pringgitan, nampaknya dirinya panik dan gugup.

Hal ini terlihat adanya orang nomor tiga dilingkungan Pemkab itu, turun dari ruang kerjanya dilantai dua dengan berlari menuju Pringgitan. Tapi anehnya tak berselang lama, Herry Suwito kembali berlari menuju ruangan kantornya. Sehingga dirinya turut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh puluhan petugas KPK tersebut.

Sementara di sisi lain, empat petugas kepolisian dilengkapi senjata laras panjang ikut serta mengawal penggeledahan, penyegelan dan pencarian beberapa dokumen penting, hingga akhirnya sekitar pukul 11.00 petugas KPK menyegel tiga ruang kerja pejabat tinggi Pemkab Mojokerto. (red/twi).