Redaksi

Redaksi

Kamis, 26 April 2018 06:58

Surabaya, restorasihukum.com - Pemprov Jatim mampu mempertahankan peringkat pertama kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tujuh kali berturut-turut.

Kali ini penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Malam Apresiasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Hari Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu (25/4) malam.

Penghargaan tersebut diraih berdasarkan penilaian Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Penilaian itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian.

Terkait penghargaan ketujuh kali yang diterimanya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyatakan, bahwa penghargaan itu untuk menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif.

”Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris, itu,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Dijelaskan, pemda yang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tersebut diganjar dengan anugerah tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemprov Jatim yang enam kali terbaik EKPPD pun telah mendapatkan dua kali penghargaan tersebut pada yang diberikan pada April 2014 dan Oktober 2017.

Sementara itu, untuk penghargaan parasyamsya berikutnya, dilakukan untuk penilaian tahun 2016, 2017, dan 2018.

Hati-hati Terhadap Area Rawan Korupsi

Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah yang meraih kinerja terbaik harus tetap hati-hati dengan area rawan korupsi. Diantaranya pengadaan, retribusi, pajak,  dan perizinan. "KPK selalu mengawasi, " terangnya seusai acara.

Menurutnya, penghargaan yang diraih Jawa Timur harus menjadi pendorong dan contoh bagi daerah lain. Banyak daerah yang berupaya maju.  Dulu, kata dia,  di Jatim, hanya Surabaya yang maju, sekarang ada Banyuwangi, Tulungagung, dan daerah lainnya.

Kinerja Jatim Bisa Ditularkan

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDN mengharapkan kinerja Pemprov Jatim bisa ditularkan semangat dan integritasnya pada kabupaten/kota se-Jatim. Apalagi penghargaan ini telah mampu dipertahankan Jatim selama tujuh kali berturut-turut.

Dijelaskan, performan Jatim secara keseluruhan sudah bagus. Tetapi ia mengingatkan agar kinerja yang bagus ini secara substantif harus ditunjukkan dari level kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah. (red/Gd)

Rabu, 25 April 2018 19:47

Pasuruan, restorasihukum.com - Berlangsung di pendopo desa Sekarmojo, kecamatan Purwosari,  kabupaten Pasuruan Pelaksanaan pamit kenal komandan rayon militer (Danramil)  0819/21 Purwosari dari Pejabat lama kapten Infantri Hariyanto ke kapten infantri Puji Wiratno S.H, Rabu,  (25/04/2018).

         Acara tersebut dihadiri oleh camat, sekcam, kapolsek, kepala desa se-kecamatan Purwosari yang tergabung dalam paguyuban kepala desa Purwosari, serta para anggota koramil 0819/21 Purwosari. 

         Acara dimulai sekitar pukul 11.30 wib, dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indoneasia Raya. Danramil lama Kapten Hariyanto dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada pak camat selaku pimpinan wilayah purwosari atas kerjasamanya selama ini.

         "Saya sangat berkesan sekali kepada muspika, kepala desa Purwosari, karena dalam kegiatan apapun sangat kompak sekali. Sebenarnya dalam hati saya berat pindah kewilayah lain, tapi gimana lagi ini adalah tugas negara yang harus saya emban ditempat baru," tuturnya.

         "Meski saya sudah tidak bertugas dipurwosari lagi, mudah- mudahan silaturahmi tetap terjalin dengan baik, dan juga saya berharap kerjasama yang baik ini diberikan kepada pejabat pengganti saya kapten Puji Wiratno. Dan kecamatan Purwosari kedepannya aman dan tentram. Dan yang terpenting saya dan keluarga selama bergaul juga bertugas di sini, kalau ada tingkah laku yang tidak berkenan di hati kalian semua saya mohon maaf yang sebesar besarnya,"pungkasnya. 

           Sementara itu, Danramil baru kapten Puji Wiratno memperkenalkan diri kepada seluruh undangan, juga menceritakan perjalanan dan pengalamannya selama ini. 

          "Saya sebelumnya pernah jadi pjs di kecamatan Purwosari, jadi hampir saya kenal semua kepala desa. Maka dari itu kiranya kita bisa bermitra karib, selalu bekerjasama, koordinasi, sehingga tugas kita bisa berjalan dengan baik dan dapat menciptakan suasana nyaman, aman serta kondusif diwilayah kecamatan Purwosari, "ungkapnya. 

          Saya berterima kasih kepada camat dan seluruh kepala desa di kecamatan purwosari atas acara ini, saya tidak menyangka semeriah ini. "Mudah-mudahan kedepannya hubungan ini bisa terjalin dengan baik selama saya bertugas di sini," pungkasnya.

           Dalam kesempatan itu, kepala desa Sekarmojo Kunto Dewo selaku ketua paguyuban wilayah purwosari juga sebagai tuan rumah, mengucapkan terima kasih kepada kapten Harianto, atas kerjasamanya selama bertugas di sini.

         "Selamat bertugas ditempat yang baru,  Semoga ditempat baru itu, bisa bermitra baik seperti bertugas disini. Dan selamat datang kapten Puji Wiratno dikecamatan Purwosari, mudah-mudahan kedepannya kerjasama antara kepala desa bisa berjalan dengan baik, juga selalu menghendel demi keamanan di wilayah purwosari,"pungkasnya. 

          Sementara itu, Camat Purwosari Eka Wara dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini bukanlah pelepasan atau perpisahan tapi pamit kenal dan saya juga mengucapkan selamat bertugas di tempat baru buat kapten Hariyanto.Dan selamat datang buat danramil baru kapten Puji Wiratno, selamat bergabung dikecamatan purwosari untuk yang kedua kalinya semoga bisa menjalin kerjasama, komunikasi dan Koordinasi dengan baik," cetusnya.  

         Dan juga saya sangat berterima kasih kepada kepala desa Sekarmojo pak kunto dewo selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan semuanya ini. 

         "Kegiatan ini tidak dilaksanakan di pendopo kecamatan seperti biasanya,  tapi di pendopo desa Sekarmojo karena biar ada suasana baru,"ungkapnya. 

          Semoga para pejabat baru maupun lama, nantinya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," pungkasnya. 

          Acara di lanjutkan dengan pemberian cindra mata atau tali asih kepada kapten Hariyanto.(sy) 

Rabu, 25 April 2018 13:47

Surabaya, restorasihukum.com - Pemprov Jatim terus mendorong pengembangan pendidikan inklusi untuk bisa memberikan hak yang sama di bidang pendidikan pada anak disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus/ABK. Hal ini juga sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tepatnya Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi/Kemristekdikti.

“Kita saat ini masih dalam masa transisi, karena masih banyaknya sekolah luar biasa/SLB yang ada di Jatim.  Saat ini progresnya cukup  bagus, hanya butuh proses,” terang Kepala Biro Humas, Protokol, dan Kerjsama Prov. Jatim Drs. Benny Sampirwanto, M.Si saat menjadi narasumber pad acara talkshow “Ensuring Acceess and Quality Education for Students with Disabilities in Indonesian Universities” di Gedung LP3M UNESA, Kampun Unesa Lidah Wetan, Surabaya, Rabu(25/04).

    Menurutnya, penanganan ABK membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak baik pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Dicontohkan, di lingkup Pemprov Jatim banyak dinas yang dilibatkan dalam menangani teman-teman disabilitas mulai dinas sosial, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan, dan dinas tenaga kerja. “Kebersamaan ini adalah kunci keberhasilan dalam menangani dan memberdayakan anak-anak disabilitas,” ungkap Benny sapaan akrab Karo Humas, Protokol dan Kerjasama Prov. Jatim.
    
Ditambahkan, Pemprov Jatim juga menyiapkan langkah terkait kesiapan anak disabilitas yang telah lulus dari perguruan tinggi  dalam memasuki dunia kerja. Salah satunya dengan memberikan pembekalan cukup bagi lulusan disabilitas sehingga bisa memenuhi kriteria perusahaan. Selain itu, juga melakukan pendekatan secara persuasif ke perusahaan untuk mau menerima lulusan disabilitas. “Apalagi sekarang ada peraturan yang menetapkan bahwa setiap perusahaan tenaga kerjanya minimal 2 persen tenaga kerja disabilitas,” urai Benny.

Penanganan Disabilitas Harus Mulai Hulu hingga Hilir

Terkait penanganan disabilitas atau ABK, Lanjut Benny, harus dimulai dari hulu hingga hilirnya, yakni sejak mereka dilahirkan, anak-anak hingga dewasa. Hal ini penting dilakukan, karena jika disabilitas ini bisa diketahui sejak dini maka perkembangannya akan bisa jauh lebih baik.

Benny menambahkan, saat ini perkembangan teknologi semakin canggih sehingga jika ada anak disabilitas diketahui sejak dini bisa diberi alat bantu. Oleh sebab itu, keberadaan resource center kerjasama antara Pemprov Jatim dengan Australia Barat yang ada di Sidoarjo dan Gresik, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk deteksi dini kelainan pada anak. “Upaya-upaya ini kami lakukan agar disabilitas bisa diterima masyarakat dan nantinya siap memasuki dunia kerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pembelajaran Kemenristek Dikti Dr. Paristiyanti Nurwardani, MP, mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh kementrian untuk pendidikan khusus baik berupa pelayanan maupun regulasi. Berbagai bimbingan teknis/bimtek dan pendampingan juga diberikan kepada perguruan tinggi dalam penerimaan anak disabilitas.
Selain itu, tahun ini Kemenristek Dikti telah menyiapkan beasiswa untuk 1000 mahasiswa/mahasiswi disabilitas mulai tingkat awal hingga lulus. “Bagi para dosen kami mohon bisa melakukan reorientasi kurikulum khusus bagi mahasiswa disabilitas. Dan terimakasih bagi para relawan pendidikan inklusi,” harapnya.

Panelis lainnya pada talshow ini yaitu Kasudit Program dan Evaluasi Direktorat PKLK Dr. Praptono, M.Ed, Kasi Kurikulum PKLK Dinas Pendidikan Prov. Jatim Dr. Ahsan Romadhon, perwakilan University of Alicante Spanyol Mr. Domingo Martines, perwakilan Glasgow Caledonian University UK Ms. Rose Cawood, perwakilan University Of Pireus Yunani Ms. Theofili Spini, dan Koordinator Project Manajer INDOEDUC4ALL Indonesia Rofah Makin. (red/dwi)

Selasa, 24 April 2018 16:45

Pasuruan, restorasihukum.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) kabupaten Pasuruan lakukan sosialisasi penyuluhan terkait pencegahan terhadap peredaran atau penggunaan minuman keras (MIRAS) dan NARKOBA tahun 2018, Selasa, (24/04).

          Acara tersebut bertempat digedung serba guna lantai II kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan dengan dihadiri oleh kepala Bakesbangpol, BNK, Satbinmas Polres Pasuruan, Muspika, kepala desa sekecamatan Pandaan dan tomas.

          Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh tamu yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut.

          Kepala kecamatan pandaan HM.Suwito Adi M.Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pihak Bakesbangpol dan bersyukur atas kegiatan sosialisasi ini. 

          "Saya sangat bersyukur sekali, karena kecamatan Pandaan ini dibuat tempat sosialisasi atau penyuluhan tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan miras, "ucapnya.

          Kecamatan Pandaan merupakan wilayah yang sangat strategis. Oleh sebab itu, kecamatan Pandaan menjadi salah satu kecamatan yang jadi andalan dan ikon kabupaten Pasuruan. 

          "Dari sisi wisata, Pandaan memiliki banyak tempat wisata salah satunya yakni Cheng hoo, begitu juga dengan jumlah penduduk maupun perputaran ekonominya sangat pesat sekali. Sebab itu, kecamatan Pandaan jadi penyanggah perekonomian kabupaten Pasuruan," tuturnya.

          Kecamatan Pandaan sering disingahi para wisatawan dari luar kota dan itu jadi persoalan. Karena, peredaran barang haram tersebut, baik narkoba maupun miras oplosan mudah untuk masuk ke wilayah Pandaan. 

          "Kebanyakan para pelaku dari luar wilayah pandaan. Jadi kita semua harus bisa menekan, mencegah barang haram tersebut masuk kewilayah Pandaan. Mari kita selamatkan generasi muda penerus bangsa dari narkoba dan miras," cetusnya.

          Suwito berharap, setelah adanya sosialisasi penyuluhan ini, para undangan khususnya para kepala desa, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya Narkoba dan Miras.

          "Mudah-mudah kecamatan Pandaan bisa menjadi wilayah yang bebas narkoba, sehingga Pandaan bisa lebih baik kedepannya," harapnya. 

          Suwito juga secara resmi membuka acara penyuluhan tersebut. Selanjutnya, para Undangan diberikan penyuluhan terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran narkoba juga miras oleh kepala Bakesbangpol, Satbinmas Polres Pasuruan, BNK dan Kapolsek Pandaan.

          Acara tersebut berjalan dengan lancar mulai dari awal sampai akhir acara.(sy)

Rabu, 18 April 2018 23:34

Pasuruan, restorasihukum.com - Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) kabupaten Pasuruan gelar sosialisasi terkait program KB dan KS ( Kie berbagai media dan mupen) didesa Bulukandang, kecamatan Prigen,  kabupaten Pasuruan, Rabu,(18/04/2018)

           Kegiatan tersebut gelar dipendopo kantor desa setempat dan dihadiri oleh kepala dinas KB dan PP kabupaten Pasuruan, Anggota DPRD komisi I, PLKB kecamatan Prigen, kades Bulukandang, seluruh perangkat desa, kader PKK, babinkamtibmas, babinsa, para undangan, Serta narasumber dari departemen agama (Depag), dan Dinas kesehatan.
 
          Sebelum acara di mulai, para ibu-ibu PKK lakukan senam aerobik, selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib acara tersebut dimulai dan dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya. 
 
          Dalam sambutannya kepala desa Bulukandang Wakit Mulyo S.U mengucapkan terima kasih kepada dinas KB dan PP kabupaten Pasuruan atas diselenggaranya acara ini.
 
          "Saya akan selalu mendukung program-program seperti ini didesa bulukandang, baik itu program dari dinas maupun yang lain yang penting semuanya untuk pemberdayaan masyarakat desa Bulukandang," tuturnya. 
 
          Saya menghimbau kepada warga masyarakat desa Bulukandang selalu antusias jika ada program seperti ini. "Dengan adanya program seperti ini,  nantinya masyarakat desa Bulukandang lebih memahami dan mengerti pentingnya ikut program KB," tuturnya. 
 
          Sementara itu kepala dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dalam sambutannya
menjelaskan, bahwa ini bukan hanya sosialisasi tentang alat kontrasepsi saja,  melainkan ada program lainnya yang akan di bahas disini. 
 
          "Program ini bukan hanya pemahaman tentang kb saja, tapi kalian akan dapat materi dan pemahaman tentang program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR). Dimana para remaja agar bisa memahami dan mempraktikkan prilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana (Genre)," cetusnya.
 
         Tidak hanya itu, juga bagaimana dampak dari pernikahan dini, sek bebas, narkoba dan juga bagaimana pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi remaja.
 
          "Terkait semua itu, nanti kalian akan dapat penyuluhan dari narasumber dari Depag, dan dari Dinas kesehatan dan saya secara resmi membuka acara KIE berbagai media dan mupen siang ini, " tuturnya. 
 
          Selanjutnya, para peserta mendapatkan penyuluhan dari Depag dan juga dari Dinas kesehatan, para peserta sangat antusias mendengarkan semua materi penyuluhan tersebut.
 
          Dalam acara tersebut para peserta juga di suguhkan orkes dangdut new permata, yang sudah di sediakan khusus oleh pemerintah desa Bulukandang untuk menghibur para undangan semua. 
 
         Acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun sampai akhir acara. (sy) 

 

Rabu, 18 April 2018 09:38

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo akan membantu penanganan putusnya Jembatan Cincin Lama pada Ruas Jalan BTS Kab. Tuban-Widang, yang secara teknis akan dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim. 
“Kewenangan jembatan di jalan arteri tsb ada di Kementerian PU. Kita tidak ingin jalur distribusi barang terganggu, karena akan menaikkan harga barang,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan usai membukal MTQ Korpri Provinsi Jatim Tahun 2018 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (17/4) malam.

Bisa saja, lanjutnya, Pemprov Jatim nantinya memberikan besi-besi atau baja diatas jembatan sehingga kendaraan tetap bisa lewat. Ditambahkan, Pemprov. Jatim juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghindari double account mengingat jembatan tersebut merupakan kewenangan Pusat.
 
Tentang penyebab runtuhnya jembatan, pakde Karwo mengatakan masih dipelajari oleh Kementerian PU. Analisis sementara, diperkirakan karena beban berat. “Kendaraan tampak berat sekali dan overload. Itu salah satu yang jadi analisisnya. Tetapi apa karena itu, masih belum diputuskan penyebabnya,” ujarnya.
 
Jembatan Cincin Lama pada Ruas Jalan BTS Kab. Tuban-Widang diberitakan ambrol. Kronologis kejadian, sekitar pukul 11.00 WIB jembatan sisi barat wilayah Kecamatan Widang Tuban tiba-tiba ambrol. Dampaknya mengakibatkan 1 dump truck, 2 truck tronton, dan 1 sepeda motor terjebur ke air.  
 
Anggota Korpri Harus Cerdas dan Berakhlak Kharimah
 
Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka MTQ Korpri Provinsi Jatim Tahun 2018, Pakde Karwo mengatakan, anggota Korpri harus cerdas dengan didukung akhlak  kharimah.  
 
Menurutnya, dengan kecerdasan dan berakhlak  kharimah ini, anggota Korpri bisa memilah yang baik dan buruk, serta dapat mengambil keputusan tepat. Dengan demikian,  diharapkan hal tsb dapat meminimalkan kasus-kasus karena rendahnya integritas, seperti penyuapan dan pemerasan.
 
“Cerdas saja tidak cukup, tetapi perlu akhlak yang bisa memisahkan perbuatan yang baik dan tidak. Tidak ada gunanya, memiliki pikiran yang cerdas namun tidak berakhlak,” jelasnya.  
 
Untuk itu, pelaksanaan MTQ dinilainya sangat tepat karena kegiatan ini mengisi kecerdasan dan akhlak para anggota Korpri. Selain sebagai sarana syiar Islam, tegasnya, MTQ harus mengisi  kelemahan akhlak.  
 
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi melaporkan, MTQ Korpri Prov. Jatim yang bertema “Dengan MTQ Kita Wujudkan Anggota Korpri yang Berpikir Cerdas dan Berakhlaklul Kharimah” itu memperlombakan beberapa cabang yakni Tartil Al-Qur’an, Tilawah Al-Qur’an, Hifdzil Al-Qur’an, Dakwah Al-Qur’an, dan Khahthil Al-Qur’an.  
 
MTQ  dilaksanakan tanggal 17-20 April 2018, yang diikuti sebanyak 248 anggota Korpri yang terdiri dari 17 perangkat daerah Provinsi Jatim dan 31 kab/kota se-Jatim.
 
Sekdaprov Jatim Lantik 27 Dewan dan Majelis Hakim MTQ Korpri Prov. Jatim 2018
 
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Korpri Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM melantik 27 dewan dan majelis hakim MTQ Korpri Prov. Jatim 2018. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim No. 01 Tahun 2018 Tanggal 22 Maret 2018 tentang Susunan Dewan dan Majelis Hakim MTQ Korpri Prov. Jatim Tahun 2018.  
 usunan Dewan Hakim dan Majelis Hakim MTQ Korpri Prov Jatim Tahun 2018 yang dilantik diantaranya Drs. H. Syamsul Bahri, M.Pd.I selaku Ketua Dewan Pengawas Dewan Hakim, KH. Abdul Hamid Abdullah, SH, M.Si selaku Sekretaris Dewan Pengawas Dewan Hakim, Dr. H. Barnoto, M.Pd.I selaku Ketua Koordinator Dewan Hakim, H. Nur Yasin Shirotol Mustaqim, MA selaku Sekretaris Koordinator Dewan Hakim. (red/Gd)   

Selasa, 17 April 2018 19:38

Pasuruan, restorasihukum.com - Setiap hari UPT-05 Dispendukcapil Pandaan dipenuhi para pemohon pembuatan KTP elektronik baru, baik pemohon dari kecamatan Pandaan, Prigen maupun Gempol, oleh sebab itu para pegawai UPT tersebut harus bekerja ekstra untuk melayani masyarakat dalam pembuatan data pribadi mulai dari E- Ktp, Kartu Keluarga, akte kelahiran sampai dengan pembuatan akte kematian.

          Dari beberapa pembuatan data pribadi tersebut, yang paling disoroti masyarakat adalah pembuatan Ktp elektronik, pasalnya, banyak masyarakat mengeluh akan lamanya pembuatan kartu pribadi tersebut.  

          Tapi, kini masyarakat bisa bernafas lega, karena mulai tanggal 20 Maret 2018 semua pemohon baru tidak lagi mendapatkan surat keterangan (Suket), tapi akan langsung cetak E-KTP.

           Kepala UPT Dispendukcapil Pandaan Srihandayani S.Sos.MM mengatakan, mulai tanggal 20 Maret 2018 semua pemohon baru tidak lagi mendapatkan suket, tapi mereka langsung cetak E- Ktp.

          "Dengan permintaan blanko dipusat sekarang mudah, maka mulai tanggal 20 Maret 2018 pemohon baru akan langsung cetak asli, tidak lagi mendapatkan surat keterangan (suket) seperti pemohon tahun sebelumnya," terangnya pada media restorasihukum.com, (17/04/2018).

          Lanjut Yani, meski demikian mereka tidak akan langsung dapat E-Ktp, mungkin satu sampai dua minggu bisa diambil.

          "Semua butuh proses, tidak mungkin langsung jadi, paling satu atau dua minggu, tidak seperti tahun sebelumnya. Dulukan mesin cetaknya ada 2, juga keterbatasan blanko jadi ya lama. Tapi sekarang alhamdulillah mesin cetaknya sudah ada 4 dan blangkonya mencukupi jadi agak cepat, makanya sekarang pemohon baru langsung cetak begitu juga dengan pemohon tahun 2017, tahun ini akan tercetak semua," katanya.

          Yani menambahkan, sekarang ini  E-Ktp yang sudah jadi banyak yang belum diambil oleh pemohon. "Dari pada E-Ktp yang sudah jadi menumpuk di UPT, saya mempunyai inisiatif untuk menyerahkan atau mendistribusikan langsung ke kepala desa tiap wilayah. Biar nanti masyarakat bisa mengambilnya di kantor desa, apalagi sebentar lagi pilkada saya tidak ingin nanti disalahkan," jelasnya.

          Saat ini, kecamatan Pandaan yang sudah, tinggal Prigen dan Gempol,"pungkasnya.(sy)

Selasa, 17 April 2018 16:48

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo optimis Jatim berada pada jalur yang tepat atau on the track untuk mencapai perekonomian yang inklusif. Hal itu berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim yang kian membaik di Tahun 2017.
 
Optimisme itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat memberikan Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (17/4).
 
Pakde Karwo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Tahun 2017 mencapai 5,45% atau berada diatas nasional yang tercatat sebesar 5,07%. Sementara tingkat inflasi di Jatim pada tahun yang sama mencapai 4,04%. Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi dibandingkan tingkat inflasi mengindikasikan distribusi barang dan jasa di Jatim sangat lancar. “Kemudian, bisa diartikan pula bahwa daya beli masyarakat semakin tinggi” katanya.  
 
Tumbuhnya ekonomi ini, imbuh Pakde Karwo, juga memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja penurunan kemiskinan di Jatim, dimana tahun 2017 kemiskinan di Jatim tinggal sebesar 11,20%, menurun dari tahun 2016 yang tercatat sebesar 11,85%. Sedangkan TPT di Jatim juga menurun, pada Tahun 2017 tinggal sebesar 4%, sedangkan pada tahun 2016 masih sebesar 4,21%.  
 
 
 Ditambahkan, korelasi positf pertumbuhan ekonomi di Jatim dengan pembangunan manusianya tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM di Jatim naik dari 69,74% pada Tahun 2016 menjadi 70,27% pada tahun 2017. Atas capaian-capaian positif tersebut, Pakde Karwo yakin Jatim sudah on the track untuk menuju perekonomian inklusif.
 
“Kinerja pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan TPT, serta rendahnya inflasi menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim on the track inklusif, dan stabilitas bisa tertangani dengan baik, makro ekonomi kita sangat bagus. Faktor inilah  yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan, termasuk masyarakat menengah kebawah” tambahnya.
 
*IKM Jatim Capai 81,33 Persen*
 
    Dalam kesempatan sama , Pakde Karwo juga menyampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim terhadap kinerja pemerintahan daerah pada tahun 2017 mencapai 81,33 persen. Capaian ini menandakan bahwa masyarakat puas terhadap pelayanan publik di Jatim.
 
    “Ini hampir tidak ditemukan di tempat lain, masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan, baik pemerintah maupun DPRD hingga mencapai 81,33%. Ini sangat baik, karena di tingkat nasional, persepsi politik itu rendah, yakni dibawah 50. Tapi di Jatim bisa mencapai 81,33%, terima kasih kepada pemerintah dan seluruh anggota DPRD” katanya.
 
*Paripurna Bahas Empat Agenda*
 
    Rapat paripurna DPRD kali ini membahas empat agenda. Pertama, Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2017, dan kedua, Tanggapan dan atau Jawaban fraksi-fraksi atas pendapat gubernur terhadap raperda inisiatif DPRD tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim.
Agenda ketiga terbagi atas 3 sesi, yaitu  penjelasan eksekutif terkait raperda tentang perubahan atas Perda No 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jatim, Raperda tentang PT Jatim Farma Utama, Raperda tentang Perubahan ke-3 atas Perda No 1 Tahun 2006 tentang PT. Petrogas Jatim Utama. Sementaranitu, agenda terakhir adalah pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya atas usul prakarsa raperda tentang pembentukan produk hukum daerah.
 
    Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi dan para kepala OPD di jajaran Pemprov Jatim. (red/adit)