Redaksi

Redaksi

Sabtu, 04 November 2017 15:04

Mojokerto,restorasihukum.com – Pemerintah Pusat mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun wilayah pedesaan . Hal ini di maksudkan sebagai salah satu upaya untuk membendung arus urbanisasi. Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya antara Desa dan Kota sedapat mungkin diminimalisir oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, Desa mendapat kucuran dana yang tidak sedikit dari Pemerintah Pusat untuk membangun wilayahnya.

Kapolsek Mojosari  KOMPOL  HERRY SUCAHYO, SH (03/11/2017) saat Apel Pagi jam 08.00 di Kantornya  menekankan ,”seluruh Anggota Polsek Mojosari yang merangkap tugas sebagai Bhabinkamtibmas untuk berkoordinasi  dengan Kades, agar memasang Benner dengan ukuran jumbo (besar) terkait rincian APBDES di depan Balai Desa masing-masing, sehingga rincian pendapatan dan penggunaan Dana Desa tersebut secara transparan dapat diketahui oleh Masyarakat secara luas,”ucapnya .

“Diperintahkan kepada Bhabinkamtibmas untuk mengawasi penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan APBDES jangan sampai melenceng dan penyimpangan anggaran, baik dalam bidang pembangunan infrastruktur maupun bidang pemberdayaan masyarakat,”tegasnya lagi.

Sesuai perjanjian (MoU) yang telah ditandatangani oleh Kapolri, Mendagri dan Mentri Desa Tertinggal Kapolsek Mojosari KOMPOL HERRY SUCAHYO,SH  merespon dengan cepat hal tersebut dan melakukan komunikasi dengan Muspika Mojosari, maupun dengan Danramil Mojosari guna mensinergikan 3 pilar di desa, yaitu Kades, Bhabinkamtibmas serta Babinsa.

Kucuran dana yang tidak sedikit tersebut, tidak akan tepat sasaran dan mencapai hasil yang optimal seperti yang diharapkan oleh Pemerintah apabila tidak mendapatkan pengawasan secara ketat dari pihak-pihak yang berkompenten,.(Ek/team)

Sabtu, 04 November 2017 05:13

Surabaya, restorasihukum.com - Terkait penangkapan 13 WNA oleh Polda Jatim di apartemen Surabaya pada (21/09) lalu, kini berbuntut panjang setelah adanya keterlibatan sejumlah nama-nama oknum wartawan, mendapat gelontoran uang  (SUAP) dari Polda Jatim melalui brigadir R semakin terungkap pelaku dibalik semua ini.

        Lantas, siapa saja dan bagaimana kronologis sehingga para oknum wartawan mendapat gelontoran uang dari pihak Polda Jatim untuk tutup pemberitaan.

        Pada saat oknum wartawan berinisial AG namanya gencar diberitakan di berbagai media, berniat klarifikasi atas pemberitaan dirinya kepada media yang memiliki data pendukung saat penangkapan13 WNA terjadi. Tepatnya  di Taman Bungkul Surabaya, oknum wartawan bernama Agus (AG) yang mengaku sebagai wartawan dari media Wira Fokus, pada Rabu, (01/11). Dirinya membongkar siapa dalang dari polemik  pemberi dan penerimaan uang dari brigadir R.

         "Saya hanya mendapat uang senilai 10 juta rupiah dari rekan wartawan bernama Bayu, secara tunai bukan melalui rekening," aku Agus (AG).

         Menurut Agus, dia diajak rekan seprofesi bernama Samhudi dan Deden menemui seseorang di BonCafe jalan Tegal Sari Surabaya, (24/10). Terkait ada pihak Polda  Jatim dan rekan wartawan ingin menjembatani permasalahan pemberitaan beritarakyat.co.id dan restorasihukum.com yang sudah tayang terkait berita miring polda jatim.

        "Saya juga terkejut, ternyata yang saya temui rekan wartawan bernama Bayu, yang biasa ngepost di Polda Jatim.  Kemudian Bayu menyampaikan terkait permasalahan yang di alami brigadir R, dalam pemberitaan untuk pencopotan berita yang sudah tayang, dan pada saat itu ada juga 8 anggota Polisi dari Polda Jatim," ungkapnya Agus, (01/11).

         Agus juga mengungkapkan, memang dirinya sempat ijin untuk mengutip pemberitaan dari beritarakyat.co.id berjudul 'Berkas Tangkapan 13 WNA Oleh Polda Jatim Jadi Siluman' kepada pemilik karya dan penulisnya. Namun Agus saat dikonfirmasi restorasihukum.com hanya menyampaikan bahwa semua  itu miss komunikasi.

       Sementara itu dari sumber yang dapat di percaya, Agus (AG) dan Dedik (DD) pada tanggal (24/10) lalu, sekitar pukul 15.00 mengadakan pertemuan di Bon Cafe Tegal Sari Surabaya, untuk melakukan perundingan dan bertemu wartawan  Bayu bersama brigadir R terkait pemberitaan yang sudah beredar.

          "Saat tiba dilokasi Bayu bersama brigadir R membawa 8 sampai 10 orang anggota Polisi dari Polda Jatim, dengan maksud untuk menjebak dan menangkap  mereka dalam kasus pemerasan," kata Sumber berita rakyat serta restorasihukum.com (02/11).

          Lanjut sumber ini, ternyata dalam pertemuan itu, Bayu dan Brigadir R sudah membuat skenario, untuk menangkap basah mereka. Namun rekan-rekan wartawan di lokasi tidak mau menerima uang tunai sebesar 10 juta dari brigadir R yang sudah disiapkan. Dari pertemuan itu tidak membuahkan hasil hingga keduanya minta  di transfer ke rekening sebesar 25jt per-orang.

         "Dengar nya si kedua wartawan itu, awalnya minta uang 100 juta, yang mengatur dan pegang kendali Bayu," ujar sumber ini. Namun saat Bayu dikonfirmasi restorasihukum.com enggan memberikan keterangan yang dapat meringankan pemberitaan akan dirinya. (02/11).

         Dari pengakuan Agus dan sumber berita rakyat inilah, dapat disimpulkan bahwa pihak Polda Jatim benar melakukan penangkapan ke 13 WNA dan kuat dugaan ada permainan dalam proses penangkapan tersebut. Mengapa pihak Polda Jatim menggelontorkan sejumlah uang yang cukup besar kepada oknum wartawan melalui brigadir R hanya untuk pencopotan berita.

         Yang menarik dalam pemberitaan ini dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut, berasal dari mana uang sebesaritu didapat sekelas oknum anggota berpangkat Brigadir untuk diberikan kepada sejumlah oknum wartawan  (red/ade).

Jumat, 03 November 2017 08:45

Malang, restorasihukum.com - Kapolres Malang menandatangani nota kesepahaman (MOU) berantas mafia tanah dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang di gedung Rupatama Polres Malang, pada Kamis siang. Penandatanganan ini disaksikan seluruh kapolsek jajaran dan pejabat utama, dengan harapan tindak pidana dalam kasus pertanahan bisa ditekan bahkan diberantas melalui MOU yang disepakati tersebut.

Untuk menghindari adanya praktik pungli (pungutan liar) oleh oknum tidak bertanggung jawab dan adanya mafia tanah dengan dibekingi oknum tertentu, Kapolres Malang menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPN dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Malang.

Menurut Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dalam sambutannya menjelaskan, "Perintah Presiden Jokowi menegaskan untuk mempermudah kepengurusan sertifikat tanah dan kementrian yang membidangi, tegaskan perangi pungli dan mafia tanah." Unkapnya.

Masih Kapolres Malang "Jika terdapat unsur pidana dalam kasus mafia tanah di lapangan, maka akan berhadapan dengan hukum, melalui Satreskrim Polres Malang dalam pengusutannya dan proses hukum yang diberlakukan," kata AKBP Yade Setiawan Ujung menambahkan.

Menurut keterangan dari kepala Badan Pertanahan Nasiaola (BPN) Kabupaten Malang "Bahwa memang anggaran dari pemerintah minim, dan seringnya beda ukuran saat di lapangan menjadi penghambat percepatan kepengurusan sertifikat, dan hingga kini kurang dari 55 persen tanah di indonesia sudah bersertifikat, dan wilayah Kabupaten Malang masih 55 persen lebih yang belum bersertifikat,"demikian kata Djuprianto,.
 
Diharapkan, dengan wacana Presiden Jokowi untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah dan tidak adanya pungli didalamnya, bisa dilaksanakan pihak BPN Kabupaten Malang dan Dinas Tata Ruang. (red)
Jumat, 03 November 2017 08:34

Surabaya,restorasihukum.com -Pejabat Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak yang diamankan Tim Saber PungliPolresabes Surabaya kabarnya orang bagian Perizinan Imigrasi yang informasinya berinisial YG.
Pejabat itu kini dibawa dan menjalani pemeriksaan di Mapolretabes, Kamis (2/11/2017) malam.

"Tadi dia (YG) dibawa dan diperiksa polisi, tapi tidak tahu perkembangannya," sebut salah satu pegawai bagian imigrasi yang menolak disebut namanya, Kamis (2/11/2017) malam.

Dia menuturkan,penggerebekanoleh polisi sejak petang selepas magrib.

–– ADVERTISEMENT ––

Puluhan anggota kepolisian mendatangi ke Kantor Imigrasi Tanjung Perakdi Jl Darmo Indah Surabaya.

Hingga Kamis (11/2017) pukul 22.25 Wib, polisi belum memberi pernyataan resmi terkait kasus penggerebekandan penggeledahan Kantor Imigrasi tersebut.

"Kami masih bekerja, petugas juga belum selesai menangani (kasus ini)," terang Kasat ReskrimPolrestabes Surabaya, AKBP Leonard Sinambela, Kamis malam.(red)

 
Kamis, 02 November 2017 16:02

Jakarta,restorasihukum.com -Beberapa makanan digolongkan sebagai makanan penurun asam urat, pada makanan ini memang membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Karena tingginya kadar asam urat dalam darah dapat menyebabkan nyeri dan pembengkakan di bagian sendi.

 

Walaupum sebenarnya banyak cara untuk menurunkan asam urat dalam darah, pengaturan pola makan yang sehat sangat dianjurkan. Karena penyebab tingginya asam urat dalam darah, karena pola makan yang tidak sehat. Ketika pola makan berhasil diperbaiki, akan membantu menurunkan asam urat dalam darah dan kemungkinan penyakit kronis lainnya karena pola makan yang salah.

 

Berikut 10 makanan penurun asam urat tinggi yang bisa Anda konsumsi:

 

  • Cara yang mudah untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh adalah dengan cara mengkonsumsi 1 siung bawang putih setiap hari, hal ini lakukan secara rutin.

 

  • Selanjutnya Anda juga bisa dengan memanfaatkan buah tomat, Anda bisa dengan cara langsung memakannya maupun membuat jus tomat setiap harinya.

 

  • Pernahkah Anda tahu jika teh hijau juga memiliki banyak manfaat untuk mengobati asam urat tinggi, caranya minumlah 3-4 cangkir teh hijau setiap harinya maka asam urat Anda akan hilang.

 

  • Nah, kali ini dengan cara yang sangat disukai banyak orang, yaitu dengan memakan atau meminum yang berbahan kedelai juga ampuh menurunkan kadar asam urat yang tinggi.

 

  • Bagi Anda yang gemar memakan buah alpukat, tentunya Anda tidak perlu khawatir terkena asam urat sebab kandungan yang ada didalamnya berperan mencegah terjadinya asam urat.

 

  • Kali ini Anda juga bisa mengkonsumsi buah delima, buah yang memiliki rasa yang khas ini ternyata berfungsi mengurangi plak dalam arteri yang menyebabkan asam urat tinggi.

 

  • Pada buah yang satu ini juga tidak kalah ampuhnya dalam menyembuhkan asam urat tinggi, yaitu buah anggur. Minumlah 2 gelas jus anggur setiap hari secara teratur.

 

  • Bayam yang sering Anda jumpai setiap Anda makan ternyata juga mampu menjaga kestabilan kadar asam urat dalam tubuh, hal ini sangat baik untuk dikonsumsi setiap harinya.

 

  • Siapa yang tidak kenal dengan ikan salmon? Pastinya Anda semua sudah tahu kan? Ikan yang mengandung asam lemak omega 3 cukup tinggi, efektif untuk menyembuhkan asam urat tinggi.

 

  • Makanan yang berbahan kacang-kacangan, seperti kacang almon sebab kandungan omega 3 dan anti oksidanya yang tinggi sangat baik dalam menurunkan asam urat yang tinggi. (doktersehat/red)

 

 

Kamis, 02 November 2017 14:25

Tuban,restorasihukum.com -Kecelakaan beruntun  terjadi di jalur Pantura Tuban yang melibatkan 5 kendaraan terjadi Kamis siang. Sebuah truk tronton diduga mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun, menabrak truk trailer, dan rombongan pemotor di depannya.

Kecelakan terjadi di Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Truk trailer yang memuat mobil pickup ini melindas tiga sepeda motor, setelah hilang kendali karena dihantam truk tronton dari arah belakang.

Salah satu motor korban tak berbentuk lantaran terseret di kolong truk ratusan meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Sebab salah satu korban terjebak di bawah kolong triler bersama sepeda motor yang dikendarai.

Kecelakaan ini bermula saat tronton bernopol L-9876-UC yang  mengalami rem blong saat melintasi jalan menurun. Akibatnya kendaraan yang dikemudikan Purwadi, asal Rembang, ini meluncur deras menabrak trailer bermuatan pickup di depannya. Selanjutnya menabrak rombongan pemotor di depannya.

Dalam peristiwa ini tiga pengendara motor mengalami luka parah. Mereka Nur Hidayat, Mohammad Iwan, dan Zainul Arifin. Ketiganya dilarikan ke IGD RSUD dr Koesma Tuban.

Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP, dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab kejadian kecelakaan beruntun ini. (red)
Kamis, 02 November 2017 14:20

OKI-restorasihukum.com -Adanya program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun salah satunya untuk meringankan beban siswa/siswi di sekolah terutama bagi wali murid .

Namun apa jadinya kalau program dari pemerintah tersebut ada sebagian yang belum merasakan adanya program tersebut .

"Seperti baru ini Rabu 24 Oktober 2017 salah satu wali murid ST mengatakan merasa keberatan atas adanya pungutan dengan nominal dana Rp.........'persiswa dengan dalih untuk pembelian satu baju olahraga dan satu baju muslim 'yang di lakukan oleh SMP N 2 Kayuagung, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI) Sumatera selatan.

Mendengar adanya hal tersebut, Kamis 26 Oktober 2017 pukul 09:00 Wib "kamipun langsung ke SMP N 2 Kayuagung terkait adanya hal tersebut dan ingin mengkonfirmasi dengan kepala SMP N 2 Kayuagung "namun seketika tiba di sekolah kepala SMP N 2 Kayuagung tidak ada di tempat 'bapaknya lagi ke Diknas ,ungkap guru yang biasa duduk di depan kantor tersebut kepada awak media .

Lalu kamipun pulang tanpa memperoleh adanya tanggapan baik dari pihak sekolah ataupun kepala SMP N 2 Kayuagung terkait adanya informasi tersebut.

"Selanjutnya ,Tak puas tanpa adanya komfirmasi dari kepala SMP N 2 Kayuagung tersebut kamipun terus berusaha untuk mendapatkan konfirmasi jum'at 27 Oktober 2017 pukul 8:30 wib

-Senin 30 Oktober 2017 pukul 09:00 wib

-Selasa 31 Oktober 2017 pukul 09:00 wib

-Rabu 01 November 2017 pukul 09:00

Bahkan hingga hari inipun Kamis 02 November 2017 pukul 09:30 wib

kami awak media sulit bertemu kepala SMP N 2 Kayuagung .

Menurut salah satu oknum guru yg di kantornya tersebut pesan bapak, kalau ingin bertemu bapak itu pagi sekitar pukul 07:00 ungkapnya kepada tim awak media.

Hingga berita ini di terbitkan karena sulit nya bertemu kepala SMP N 2 Kayuagung untuk mengkonfirmasi terkait adanya dugaan SMP N 2 Kayuagung perjual belikan pakaian sekolah bagi siswa/siswinya .(ryan pr)

20171102_094123-1.jpg

Kamis, 02 November 2017 08:18
Gunungsitoli,restorasihukum.com - Mapolres Nias melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi "Zebra Toba Tahun 2017" di Lapangan Apel Mapolres Nias - Daerah Sumatera Utara. Rabu (01/11/2017) pagi.


Bertindak sebagai Pembina Kapolres Nias AKBP Erwin Horja H. Sinaga, SH,S.IK dengan Perwira Apel Kasat Lantas AKP Tamba Hutagaol dan Komandan Apel Kanit Laka Ipda Hendrik Syahputra, SH.

Pelaksanaan apel pasukan diawali dengan pemeriksaan pasukan oleh Pembina Apel, dan dilanjutkan dengan penyematan Pita Operasi Zebra Toba Tahun 2017 kepada perwakilan, baik kepada Sub Denpom 1/2 – 5 Nias, Kodim 0213 Nias, Propam Polres Nias, Sat Lantas, Sat Sabhara, Sat Pol PP serta Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Nias membacakan amanat dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M.

"Dengan pelaksanaan Operasi Zebra Tahun 2017 ini diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan operasi yaitu: meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalulintas, meminimalisasi pelanggaran dan kecelakaan lalulintas". Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalulintas, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta terwujudnya situasi Kamseltibcar Lantas menjelang perayaan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 01 Januari 2018",  ujar Kapolres Nias.

Operasi Zebra, Razia tersebut dilaksanakan selama 14 hari, dari tanggal 01 November 2017 sampai dengan 14 November 2017.
 
 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesadaran dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Lalulintas dengan Slogan " Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan dan Keselamatan menjadi Kebutuhan " guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Mapolres Nias.
Pasukan ini dihadiri oleh Kasdim 0213 Nias Mayor Arh. K. Sinaga, Dansub Denpom I/2-5 Nias Kapten T. Tambunan Para Kabag, para Kasat, para Kapolsek, pasukan dari Kodim 0213 Nias, pasukan dari Polri Polres Nias, dan Polwan Polres Nias, baik Personil Satpol PP Kota Gunungsitoli serta Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli.
 
Pantauan kami "Operasi Zebra Tahun 2017" tersebut dilaksanakan mulai tanggal 1 November sampai dengan 14 November 2017. Jajaran Polri melakukan penertiban pada pelanggaran² berlalu lintas secara serentak.
Kepada yang menggunakan Kendaraan bermotor baik Roda 2 atau Roda 4 agar melengkapi perlengkapan sesuai peruntukannya, antara lain:
Kendaraan Roda Dua:
●Kaca Spion Sepeda Motor Wajib 2, TNKB/Plat Nopol Sesuai Spektek/Cetakan Polri.
●Melengkapi Surat² kendaraan seperti SIM dan STNK serta Gunakan HELM Standar Nasional Indonesia (SNI).
●Menghidupkan lampu utama baik siang maupun malam hari untuk Sepeda Motor.

Sementara Kendaraan Roda 4:
●Safety Belt/Sabuk Keselamatan untuk R4 atau lebih.
●SIM dan STNK.
Untuk mobil atau sepeda motor yang ada lampu rotator atau strobo untuk sementara waktu agar dilepas karena lampu tersebut bukan kelengkapan kendaraan pribadi.

"Stop Pelanggaran Stop Kecelakaan Keselamatan Untuk Manusia" (al)