Redaksi

Redaksi

Kamis, 12 Juli 2018 08:24

Bengkulu, restorasihukum.com - Salah satu Kepala desa (kades) di kecamatan Kota Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, berinisial BU resmi ditahan oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) polisi Resor (Polres) Bengkulu Utara. Ditahannya kades ini terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Pjs kades yang digunakan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2016.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Ariefaldi Warga Negara SIK melalui Kasat Reskrim AKP Jufri S IK , (10/7) menuturkan bahwa salah satu kades di kecamatan Kota Arga Makmur resmi ditahan oleh Polres Bengkulu Utara. Penahanan tersebut terkait dugaan pemalsuan tanda tangan (RH) yang merupakan Pjs (Penjabat Sementara) kades sebelumnya yang digunakan untuk mencairkan dana desa tahap satu tahun 2016.

“Pada hari ini, Selasa (10/07/2018) kami resmi menahan Kades yang berinisial (BU) , terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan (RH) yang merupakan pjs kades sebelumnya untuk pencairan dana desa tahap satu tahun 2016 ,” kata Jufri

“Intinya kades berinisial BU koperatif terhadap penyidik dan mengakui tanda tangan yang dipalsukannya, sesuai laporan sudara RH yang telah diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan labor palembang,” Imbuh Jufri

“Saat ini, dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menurutnya pemalsuan tanda tangan Pjs kades di surat pertanggung jawaban belanja DD tahap 1 2016 itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan warga desanya, agar mendapatkan pencairan dana desa tahap dua ditahun 2016. Waktunya sudah mempet dan bukan untuk kepentingan pribadi, Pjs kades RH waktu itu tidak ada lagi komunikasi dengan kades definitif,” Tandas Jufri. (Ind)

Kamis, 12 Juli 2018 08:18

Surabaya, restorasihukum.com – Polisi sedang memburu pengunggah foto anak korban bom di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang beredar di media sosial sejak Selasa (10/7). Dalam foto tersebut, nampak seorang suster sedang memangku anak dengan wajah yang menghitam, pengunggah juga memberi narasi tulisan di dinding instagram yang bernada empati kepada korban bom anak dan mengecam aksi terorisme.

Terkait beredarnya foto itu di media sosial, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera sangat menyayangkannya. Bahkan saat ini pihaknya sedang memburu pengunggah foto tersebut dan berencana untuk mempidanakannya.

“Yang salah itu pengunggahnya dan akan kita proses, tapi untuk perawat yang menggendong tidak ada masalah,” tegasnya, Rabu (11/7) kemarin.

Barung juga menambahkan “menyebar foto anak korban teroris di media sosial sama dengan eksploitasi anak korban teroris dan UU Perlindungan Anak melarang itu. Korban bom, apalagi anak, harus mendapatkan perlindungan secara maksimal,” paparnya.

Untuk diketahui, saat ini anak korban bom itu masih dirawat di RS Bhayangkara Polda Jatim dan kondisinya terus membaik. Dia dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jatim setelah menjadi korban dari ledakan bom yang dirangkai ayahnya sendiri pada Kamis (5/6) di Desa Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Ayahnya yang diduga sebagai pemilik bom kemudian melarikan diri usai bom tersebut meledak. Sedangkan ibu dari anak tersebut sampai saat ini masih diamankan polisi untuk diperiksa secara intensif.

Akhirnya diketahui, pemilik bom di Pasuruan tersebut adalah mantan narapidana teroris dan pelaku bom sepeda di Pospol Kalimalang Jakarta Timur pada 2010. (Ink)


Kamis, 12 Juli 2018 06:22

Tuban, restorasihukum.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., mengeluarkan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg, Rabu (11/07/2018).

Budi Wiyana saat ditemui di kantornya menuturkan bahwa himbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jatim, Soekarwo nomor 540/9176/022.1/2018 dan Surat Dirjen Migas Kementerian ESDM tanggal 23 Maret Nomor 3212/12/DJM.0/2018, perihal Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran Dan Sesuai Peruntukan.

“Himbauan yang ditujukan kepada ASN tersebut berujuan untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi subsidi dengan cara para aparatur tidak menggunakan tabung elpiji 3 kg. Kami juga akan segera menyebarkan Surat edaran dalam waktu dekat ini,” tutur Budi Wiyana.

Lebih lanjut, Budi Wiyana mengintruksikan seluruh aparatur di lingkungn Pemkab Tuban agar mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, juga akan dilakukan pengawasan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan,bahkan sampai desa. Jika diketemukan ASN yang menyalahi aturan maka akan dievaluasi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami akan terus memantau persebaran atas surat edaran itu serta penerapannya,” tegas mantan Kepala Bappeda Tuban.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Drs. Agus Wijaya, M.AP., menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina sebagai penyedia gas non subsidi yang akan digunakan masyarakat menengah atas dan ASN di Bumi Wali. Selanjutnya, Diskoperindag Tuban bersama Pertamina akan menyosialisasikan pemberitahuan ini di masyarakat dalam waktu dekat.

Perlu diketahui bahwa, selain pegawai pemerintah, edaran tersebut juga berlaku pada pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta. Serta pengusaha restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa, dan jasa usaha tani tembakau. (bp/red).

Kamis, 12 Juli 2018 06:15

Dumai, restorasihukum.com  – Kondisi pasar dock saat ini semberaut dan tidak tertata dengan baik bak seperti jamur yang tumbuh, rabu (11/07/2018).

Seperti nya pasar dock tidak terpantau lagi dari dinas perdagangan sehingga para pedagang yang berjualan tanpa pengawasan dinas terkait.

Beberapa bulan yang lalu pedagang yang berjualan dipasar dock sudah dipindahkan di pasar kelakap, namun tidak ketahui penyebabnya sehingga pedagang enggan berjualan di pasar kelakap dan memutuskan kembali berjualan dipasar dock.

Nordin effendi, ketua forum LPMK kota Dumai mengatakan kita sangat prihatin keadaan pasar dock seperti nya dinas perdagangan tidak open, belum permasalahan pasar kelakap yang tidak berfungsi yang mana kita ketahui sudah menghabiskan anggaran yang keluar untuk pembangunannya.

” kalau tidak sanggup mengurus pasar dan pengelolahan yang baik silahkan kadis perdagangan mundur dari jabatan nya, dan kita melihat tidak ada perubahan perbaikan pengelolahan pasar pasar tradisional dari dinas perdagangan terlebih permasalahan pasar kelakap ” ujar Nordin Effendi

 

Kamis, 12 Juli 2018 05:47

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Keseluruhan Memperingati Hut Bhayangkara Polri ke 72 Tahun tempatnya 01 Juli 2018.

Secara khusus Resor Nias melakukan upacara peringatan Hut Bhayangkara ke 72 Tahun di halaman Mapolres Nias Daerah Sumatera Utara, Pukul 09.00.Wib, Rabu  (11/07/2018) pagi

Pada upacara peringatan Hut Bhayangkara Polri tersebut dihadiri Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.,M.SI, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH.MH, Sekda Kabupaten Nias Barat, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Merry Donal Pasaribu, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Futin Helena Laoli, SH,MH, Dandim 0213 Nias Y. Reymond RS. Purba, SH.M.Tr,  para Kapolsek, Kasat, Kabag, dan seluruh Jajaran personil Polri Polwan Polres Nias, para Ormas, LSM, dan para Wartawan lainnya.

Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK.,MH, membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada HUT Bhayangkara Ke-72 Tahun 2018.

"Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya, Kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas didaerah pedalaman, di wilayah perbatasan, wilayah terpencil, dipulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban Misi Internasional diluar Negeri. Katanya

Presiden RI yakin apa yang dilakukan oleh setiap anggota Polri wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, Bangsa dan Negara.

Lebih lanjut kapolres menyampaikan pesan Presiden RI bahwa, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-72 ini, kita mendapatkan kabar baik karena dunia internasional telah menepatkan indonesia ke dalam Daftar 10 Negara ternama didunia berdasarkan Law And Order Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional Gallup’s Law And Order.

Tapi, saya mengingatkan agar seluruh Anggota Polri tidak cepat berpuas diri, karena, Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Ujarnya

Setelah upacara selesai sekitar Pukul 10.00 Wib, dilanjutkan dengan Syukuran Hut Bhayangkara Polri ke 72 Tahun di Aula Kamtibmas Mapolres Nias
(al)

Kamis, 12 Juli 2018 05:43

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Pemerintah Kota Gunungsitoli menghadiri acara Peringatan Hut Bhayangkara Polri ke -72 Tahun 2018 di Mapolres Nias. Rabu (11/7/2018) pagi

Pada kesempatan ini, Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.K.,SI, menyampaikan sambutan terlebih dahulu ia mengucapkan rasa syukur atas keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai usia 72 Tahun.


Dikatakannya, Kepolisian Republik Indonesia masih berdiri kuat dan tegar dengan tuntutan tugas dalam menjaga dan memelihara Kamtibnas serta penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia. ucap Sowa'a Laoli


Lebih lanjut Sowa'a menyampaikan, Secara khusus Polres Nias telah menunjukkan integritas yang sangat tinggi Bersama dengan Forkopimda dan Kepala Daerah sehingga bergandengan tangan mewujudkan keamanan dan ketertiban rasa aman di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Nias Untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menjaga Kamtibmas

Polres Nias dituntut lebih reaktif dan profesional menghadapi dinamika di Masyarakat Nias. “Polres Nias harus mampu bersinergi dan memahami karakter serta nilai-nilai Budaya Masyarakat Nias yang berbeda dari Daerah lainnya.

       Seperti saat pada program penataan Kota Gunungsitoli diperlukan kerjasama yang lebih insentif antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Polres Nias secara khusus dan dengan Forkopimda secara Umum.

Begitu juga dengan realita kehidupan masyarakat yaitu permasalahan"TUO NIFARÖ" tuak suling Nias yang sedang Viral Diwacanakan di Media Sosial. Kita semua menyadari bahwa"TUO NIFARÖ" atau tuak suling Nias.

Tuak suling Nias telah menjadi Momok timbulnya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum. Namun karena produksinya adalah merupakan pengembangan potensi pohon Aren dan kelapa yang banyak terdapat di Kepulauan Nias dan telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kepulauan Nias. Maka hal itu perlu mencari solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut. Ujar Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.,M.,Si.


Adapun sejarah lahirnya Kepolisian Republik Indonesia adalah ketika Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri pada Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara Polri hingga saat ini. Paparnya.

(al)

Kamis, 12 Juli 2018 05:15

Surabaya, restorasihukum.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di usianya yang ke 72 telah berperan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat seluruh Indonesia. Hal tsb a.l. terbukti dari dikeluarkannya Law And Order Index oleh lembaga riset internasional Gallup's Law and Order yang menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia.  
 
Demikian Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan media terkait peran Polri di masyarakat seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 Polda Jawa Timur di Halaman Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (11/7).
 
Ditambahkan, peran nyata polri dalam mewujudkan suasana bangsa dan negara Indonesia yang aman dan damai juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim. Peran Polri bersama TNI, pemerintah yang dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat serta peran media telah berhasil mewujudkan kebersamaan dalam bingkai demokrasi NKRI.  
 
"Polri telah berhasil dalam membangun serta mewujudkan kebersamaan antara tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran media dalam menjaga bangsa dan negara Indonesia ini," ujarnya.  
 
Amanat Presiden   
 
Sementara itu, saat menjadi inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jatim ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, terpencil, di pulau terdepan, serta yang mengemban misi internasional diluar negeri.  
 
Apresiasi, lanjutnya, juga diberikan kepada anggota polri dijalan raya yang telah mewujudkan kelancaran lalu lintas selama mudik lebaran. Demikian pula, peran polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban sehingga umat muslim bisa menjalankan ibadah di bulan suci ramadhan dengan tenang.  
 
"Saya juga memberi apresiasi kepada polri yang telah bekerja keras agar pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah bisa berjalan secara aman dan tertib," imbuhnya sambil  menegaskan pelaksanaan tugas  seluruh anggota Polri adalah wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa, dan negara dimanapun berada.  
 
Terkait penempatan Indonesia dalam daftar 10 negara teraman di dunia, dinilainya sebagai capaian yang membanggakan, yang   harus  dijaga dan dipertahankan sebagai hasil kerja seluruh elemen bangsa. “Tentu, ada peran dan kerja keras anggota polri, serta ada pengabdian dan dedikasi anggota polri," ujar Pakde Karwo.  
 
Ke depan, lanjut Gubernur asal Madiun ini  Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks seiring dengan tuntutan dan harapan rakyat yang semakin meningkat. Terlebih lagi, saat ini dunia terus berubah, berkembang, dan bergerak dengan kecepatan tinggi dengan membawa tantangan-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri.
 
Pakde Karwo menambahkan di era digital saat ini, Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Polri juga harus semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber, human trafficking, dan drug trafficking.
 
Untuk itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Oleh karena itu, seluruh anggota Polri diharapkannya untuk tidak pernah lengah, tetapi selalu sigap dan waspada dalam menjalankan tugas.  
 
“Polri harus selalu mengembangkan diri melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada, selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat, termasuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan,” harapnya yang dalam kesempatan ini, juga menyematkan lencana tanda kehormatan kepada tiga anggota kepolisian Polda Jatim serta sekaligus menyerahkan petikan surat keputusan Presiden,  yaitu Bintang Bhayangkara Nararya Perwira Menengah, Perwira Pertama dan Bintara .
 
Jaga Situasi Pasca Pilkada
 
Sementara itu, membacakan sambutan Kapolri pada acara syukuran usai upacara, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin SH mengatakan Polri akan terus berkomitmen melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat. Dengan demikian, institusi Polri akan terus menjadi milik seluruh rakyat dan sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia tercinta.
 
Terdapat beberapa agenda nasional, lanjutnya, yang menjadi fokus Polri kedepan,  antara lain pemeliharaan situasi kamtibmas pasca Pilkada 27 Juni, penyelenggaraan Asian Games 2018 di 4 provinsi dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, serta tahapan Pilpres dan Pileg 2019. Polri bersama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat akan bekerja maksimal untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.  
    
Hadir dalam acara ini a.l.  Pangdam V Brawijaya, Forkopimda Jatim, OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Ketua MUI Jatim, organisasi mitra Polda Jatim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jatim.  (Hpj / nif).

Kamis, 12 Juli 2018 05:08

BOGOR, restorasihukum.com - Terkait adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap korban inisial FN (16) seorang siswi salah satu SMK di Citeuerup, Kabupaten Bogor, Kapolsek Citeureup Kompol Darwan membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan dari pihak orang tua korban.

"Iya memang benar, kita juga sudah menerima laporan itu. Tapi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Darwan saat dihubungi wartawan, Selasa (10/7/2018).
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Kapolsek mengaku, pihaknya juga telah mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dimintai keterangan.

"Kami sudah amankan 6 orang terduga pelaku, dan masih mengejar satu orang lagi," katanya.
Ketika ditanya soal penetapan terduga pelaku menjadi tersangka, Darwan mengatakan bahwa keenam orang tersebut masih berstatus saksi dan sedang dalam meperiksaan.
 "Belum, mereka masih sebagai saksi dan masih kita dalami dulu," katanya.

Kapolsek menyebut, selain dari enam orang yang sudah diamankan ternyata masih ada satu orang lainnya yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Diduga, jika satu orang itu merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut.

"Masih ada satu orang lagi yang belum kita amankan," kata Darwan.
Diketahui, FN diduga kuat telah menjadi korban pelecehan seksual sekelompok remaja laki-laki pada Jumat 29 Juni 2018 lalu.

Akibat peristiwa yang dialami korban, dokter menyatakan, jika korban mengalami depresi berat dan kondisi kesehatan korban terus memburuk. Hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 3 Juli 2018.(Red)