Redaksi

Redaksi

Minggu, 08 April 2018 17:12

Sei Rampah, restorasihukum.com - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman bersama dengan 36 kepala daerah  yang terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota menerima penghargaan Government Award Tahun 2018 dengan kategori “katahanan pangan” dari Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bertempat di Grand Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Kamis (5/4) malam.   

Penghargaan ini merupakan apresiasi dari media Sindo Weekly dan hanya diberikan kepada daerah terbaik atas inspiratif dan kerja keras para kepala daerahnya yang telah mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya terhadap pengelolaan potensi daerahnya. Sedangkan metode penilaiannya dilakukan melalui riset dari berbagai referensi dan selanjutnya melakukan observasi lapangan.

Demikian disampaikan Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sergai Ikhsan, AP kepada wartawan melalui WhatsApp saat mendampingi Bupati Soekirman disela-sela acara tersebut.   

Lebih lanjut disampaikan Ikhsan bahwa latar belakang diberikannya penghargaan tersebut karena Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini telah berhasil mempertahankan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional serta menjadi salah satu lumbung beras di Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Surplus beras dari tahun ketahun juga terus meningkat. Salah satunya adalah keberhasilnnya membudidayakan padi organik. Selain itu juga Bupati telah berhasil mendukung Gerakan Sawah Mandiri serta mendongkrak perekonomian para petani.

            Terdapat 2 (dua) kelompok tani yang telah berhasil membudidaya padi organik yaitu Kelompok Tani Fajar Desa Pematang Setrak Kecamatan Teluk Mengkudu dan Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan. Kedua kelompok tani ini berhasil dengan berbagai terobosannya dan hasil panen berupa beras organik dengan lebel “Sri Wangi” mampu menembus pasar modern di Kota Medan. Keberhasilan ini mencuri perhatian dari media besar yang ada di Indonesia dan memberikan anugerah kepada kepala daerahnya.

            Tak hanya itu lanjut Ikhsan, di Kabupaten Sergai juga terdapat pengrajin ikan lele asap yang sudah terkenal yang berada di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan. Produk ini juga telah mampu memenuhi permintaan para konsumen hingga keluar sumut.Oleh karenanya dari beras organik hingga ikan lele asap, keduanya telah mampu memenuhi kebutuhan pangan Sergai bahkan dapat disalurkan hingga keluar daerah.  

            Usai menerima penghargaan tersebut Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyampaikan rasa syukurnya dan berterimakasih kepada semua pihak terkait yang telah mendukung program dan kegiatan di pemerintahannya terutama dalam hal mempertahankan ketahanan pangan.

            Penghargaan ini diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi jajaran Pemkab Sergai untuk terus bekerja keras demi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sergai sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya serta bisa menjadi motivasi bagi derah lain untuk meningkatkan kinerjanya dan mencapai prestasi, pungkas Iksan.  

Hadir juga pada perhelatan akbar tersebut Sekjen Kemendagri Drs. Hadi Prabowo, MM, Staf Ahli Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)  (MAREN)

Minggu, 08 April 2018 17:06

Sei Rampah, restorasihukum.com - Salah satu dari lima misi Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang tercantum dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kualitas SDM baik masyarakat pada umumnya dan aparatur khususnya melalui penanaman nilai agama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing dan cinta terhadap daerah serta menumbuhkembangkan kehidupan berbudaya dan bermartabat.
            Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dalam sambutannya sekaligus membuka acara HUT GOPTKI ke-61 yang dirangkaikan dengan Publikasi dan Sosialisasi Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (GOPTKI) Kabupaten Sergai bertempat di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Sei Rampah, Jum’at (6/4).
            Hadir dalam kesempatan tersebut Wabup Darma Wijaya, Ketua TP PKK Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI NY. Hj. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. drg. Khairani Hadi Winarno, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, narasumber serta para guru TK se-Sergai.
            Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan diseluruh level baik formal maupun non formal, pemerintah melakukan pengujian mutu dan kelayakan setiap satuan pendidikan melalui penilaian akreditasi. Akreditasi bertujuan untuk memberikan penilaian (assessment) secara objektif, transparan dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program dan satuan pendidikan berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman terus berkembang dan siapa yang tidak bisa mengikutinya maka akan tertinggal. Oleh karenanya telah benyak pekerjaan yang dapat medah dilakukan melalui perkembangan teknologi (aplikasi), kata Bupati.
            Menjelang Pilkada pada tahun ini Bupati mengharapkan pada kita semua dapat senantiasa menjaga kekompakan dan kondusifitas daerah meski berbeda pilihan kita tetap kompak. Selain itu kepada para guru TK agar menyampaikankepada masyarakat yang belum terdata pada DPT  untuk memeriksa namanya apakah sudah tertera atau belum.
Kemudian kepada masyarakat yang belum memiliki KTP untuk segera melapor Kades agar diberikan surat keterangan pengganti yang dikeluarkan oleh dinas yang berwenang. Hal ini agar menunjukkan masyarakat Sergai sangat mendukung pelaksanaan Pilkada yang dibuktikan dengan tingginya tingkat kehadiran masyarakat untuk memilih, papar Bupati Soekirman.
Sebelumnya Ketua GOPTKI Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya melaporkan tujuan kegiatan diantaranya untuk membangun pemahaman peserta agar mampu menyempurnakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dari program dan satuan pengelolaan taman kanak-kanak (TK), meningkatkan mutu program TK, meningkatkan kemampuan peserta dalam memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik dalam memberdayakan dan mengembangkan kinerja progtam TK.
Selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mendorong TK agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana dan kompetitif di kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional bahkan internasional. Dan yang terakhir meningkatkan informasi yang handal dan akurat dalam rangka masyarakat pembelajar memperoleh dukungan berupa pembinaan dari pemerintah dan apresiasi masyarakat. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 6 s/d 7 April 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang,  kata Rosmaida. (MAREN)

Sabtu, 07 April 2018 10:18

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Gunungsitoli menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, di Ruang Rapat Lantai II Kantor Walikota Gunungsitoli. (06/4/18).



Musrenbang ini merupakan upaya lebih lanjut penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2019 berdasarkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan rumusan hasil MUSRENBANG Kecamatan.
Rumusan hasil Forum Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah tingkat atas serta pokok-pokok pikiran DPRD, yang keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2019.


Walikota Gunungsitoli, Ir. Lakhomizaro Zebua, buka secara resmi pelaksanaan MUSRENBANG Tahun 2018, ia menyampaikan bahwa MUSRENBANG Kota Gunungsitoli tahun 2018 ini merupakan forum strategis antar pelaku pembangunan, yang kita harapkan akan menjaga konsistensi usulan prioritas pembangunan yang telah kita sepakati bersama dalam berbagai forum penjaringan aspirasi masyarakat. Ujar walikota

Lebih lanjut walikota Gunungsitoli menyampaikan, Secara umum harus diakui kendala yang kita temui dalam penetapan prioritas program pembangunan adalah tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis.

Zebua, memaparkan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019 sebagai tahun ke-III dalam RPJMD Kota Gunungsitoli periode 2016-2021, secara umum difokuskan pada hal-hal diantaranya; pengembangan sistem pendidikan berkualitas, pengembangan kapasitas layanan kesehatan yang terintegrasi, peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan/perikanan, berbasis jasa, perdagangan dan industri, dan pengembangan kapasitas tata kelola pemerintahan. Katanya

"Thema pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2019 yang telah dirumuskan adalah "Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk Keseimbangan Pertumbuhan dan Daya Saing Wilayah".

Turut hadir dalam acara tersebut, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Kepala UPT. Aplikasi, Informasi dan Geospasial BAPPEDA Provsu, Popy M. Hutagalung, ST. MT, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Gunungsitoli, Kapolres Nias, mewakili Dandim 0213 Nias, Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Wakil Walikota Gunungsitoli Periode 2011-2016, Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kota Gunungsitoli, Staf Ahli Walikota


Asisten Sekda Kota Gunungsitoli, Ketua TP. PKK Kota Gunungsitoli, Ketua DWP Kota Gunungsitoli, Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Budaya, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan mewakili Forum Anak Kota Gunungsitoli.
(al)

Sabtu, 07 April 2018 06:19

Malang,  restorasihukum.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Plt Ketua DPRD Malang Abdul Hakim terkait kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahub Anggaran 2015. Selain Abdul, penyidik juga menahan empat anggota DPRD Malang periode 2013-2019 terkait kasus yang sama.

Empat orang itu adalah Sulik Lestyowati, Tri Yudiani, Imam Fauzi, dan Syaifur Rusdi. Mereka ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

"AH (Abdul Hakim) ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan cabang Guntur," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (6/4).

"4 anggota DPRD, IF (Imam Fauzi) dan SR (Syaiful Rusdi) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan untuk tersangka SL (Sulik Lestyowati) dan TY (Tri Yudiani) ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu," jelas Febri.

Abdul Hakim berharap penahanan dirinya dan sejumlah anggota DPRD Malang lainnya tidak menganggu pembangunan dan situasi Kota Malang.

"Saya selaku ketua DPRD pengganti kota Malang harus tetap berjalan, apapun situasi penduduk kota Malang harus tetap membangun," ucapnya.

Terkait kasus ini, KPK telah menahan 14 tersangka antara lain, Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton yang tengah mencalonkan diri kembali di Pilkada 2018, dan anggota DPRD Yaqud Ananda Gudban.

Pada Rabu 28 Maret, KPK melanjutkan penahanan terhadap lima anggota DPRD Malang terkait dugaan suap APBDP tersebut. (red/tim)

Jumat, 06 April 2018 04:34

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendorong motivasi investasi dan bisnis pengusaha Georgia ke Jatim. Banyak alasan kenapa hal tsb perlu dilakukan, a.l. sampai saat ini belum ada investasi Georgia di Jatim, beragam jaminan kemudahan investasi di Jatim, serta upaya penyeimbangan neraca perdagangan dua pihak yang Jatim selalu surplus selama ini.

Demikian Gubernur Jatim Pakde Karwo-sapaan akrabnya didepan pengusaha Georgia seperti pariwisata, perkebunan, dan logistik, di Hotel The Biltmore, Rustaveli 29 Avenue, Tiblisi, Georgia, Rabu (4/4).

"Beragam kemudian investasi tsb, yakni pemberian jaminan terkait fasililitasi penyerdahanaan perijinan, ketersediaan tenaga trampil, fasilitasi pengadaan tanah di kawasan industri, dan ketersediaan listrik," ujar Pakde Karwo.

Pakde Karwo menambahka pertimbangan lain dorongan investasi dan bisnis di Jatim tsb adalah kondisi Jawa Timur yang aman dan sekaligus sebagai barometer nasional. Selain itu, saat ini juga tersedia 10 kawasan industri, baik yang telah dan sedang dalam proses pengembangan, yang mempermudah berbisnis di Jatim.

"Empat kawasan industri telah beroperasi, dimana pegusaha langsung bisa melakukan konstruksi, seperti dikawasan industri Tuban dan Maspion," ujarnya. Dalam tahap konstruksi seluas  31. 584 ha, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di Singosasi Malang seluas 300 hekta, juga kawasan ekonomi khusus di Prigi Trenggalek, yang keduanya diperuntukkan pariwisata.
 
Sementara itu, komoditi ekspor Jatim ke Georgia diantaranya sabun herbal, dengan komoditi yang potensial untuk ditingkatkan a.l.  kopi, teh, produk kayu, minyak sawit, dan krupuk udang. Sedangkan  komoditi impor Jatim dari Georgia yaitu hasil penggilingan, peralatan listrik, dan perekat/enzym.

Ditambahkan, Jawa Timur saat ini juga mengembangkan diri sebagai smart government, diataranya mewujudkan tersedianya data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di provinsi ini. Juga, pengembangan regulasi pengembangan loan agreement berbunga rendah 6-9%/tahun, khususnya untuk usaha kecil dan menengah, sebagai mitra pengusaha Georgia.

Hadir dalam pertemuan ini sebanyak 30 pengusaha Georgia dari berbagai bisnis line, seperti pariwisata, perkebunan, dan logistik. Sambutan hangat disampaikan oleh para pengusaha Georgia usai mengetahui potensi Jatim. Diantaranya, keinginan untuk melakukan kunjungan balik ke Jatim, serta ketertarikan terhadap berbagai komoditi perdagangan seperti teh dan kopi.  Sebanyak 500 ton teh per triwulan telah dipesan oleh pengusaha Georgia. Demikian pula untuk komoditi kopi dan sabun herbal.

Georgia sendiri sebagai pintu masuk Eropa merupakan negara dengan  GDP besar, yaitu 14,372 milyar pada tahun 2015  dan income percapita penduduknya sebesar  US $ 9.891 pada tahun 2016.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan beberapa industri prioritas yang potensial di Jatim , seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kulit dan alas jako,karet dan plastik. Sekaligus perbaikan investasi yang bersinergi antara pembangunan berkelanjutandi Jatim  melalui renewable dan energi terbarukan, pemberdayaan usaha kecil dan menengah dengan mendorong kemitraan, perbaikan kapasitas institusi dalam promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata, padat tenagakerja, modal, dan transfer teknologi.

Dukungab Kedubes Georgia

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Georgia, Ukraina, dan Urmania, Yuddy Chrisnandi menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan business dan one on one meeting yang dilakukan Pemprov. Jatim ini. "Kegiatan ini merupakan komitmen memperbaiki ekonomi daerah, dan mengenalkan Jatim sebagai partner bisnis di Georgia," ujarnya.

Diharapkannya, kedepan dua wilayah saling melengkapi dan pas. Jatim merupakan provinsi industri dengan pertumbuhan ekonomi selalu lebih tinggi dari nasional, demikian pula sebaliknya Georgia. (HPJ/gedhe)

Kamis, 05 April 2018 10:28

Pasuruan, restorasihukum.com - Setelah dinyatakan lulus oleh panitia penjaringan dan penyaringan seketaris dan bendahara oleh perangkat desa Pekoren, kecamatan Rembang dalam ujian tulis maupun praktek pada  Senin, (26/03/2018), A. Muzacky Sebagai sekdes baru dan Ray Anita Bru Agara sebagai bendahara baru dengan secara resmi dilantik pada Kamis (05/04/2018) oleh kepala desa Pekoren, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan dibalai desa setempat.

              Acara tersebut dimulai pukul 09.00 wib dihadiri oleh Muspika seperti Camat Rembang, Danramil, Kapolsek,  Panitia, PKK, LPM, BPD, toga, tomas dan semua perangkat desa Pekoren serta para undangan.

              Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan SK kepala desa oleh petugas. Setelah itu acara puncak yakni pengambilan sumpah dan pemberian SK oleh bapak kepala desa Pekoren Muhaimin.

              Dalam sumpah jabatan tersebut sekdes baru dan bendahara baru dengan lantang menirukan kata-kata kepala desa dengan hikmat.

              Setelah pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan sambutan dari kepala desa Pekoren bapak Haimin. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan selamat kepada sekdes baru yang secara sah sudah dilantik , dan tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada tim panitia perangkat desa yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selama proses pemilihan juga kepada para hadirin yang sudah hadir dalam acara hari ini.

             "Semoga sekdes baru bisa mengemban amanah dengan menjalankan tugasnya dengan baik demi mengabdi melayani masyarakat desa Pekoren," tandasnya.

              Bapak camat Rembang juga tidak luput memberikan ucapan selamat kepada sekdes dan bendahara baru, beliau berpesan agar tidak jumawa dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

              "Jangan pernah sombong dengan apa yang didapat, jaga amanah jangan segan segan untuk selalu minta petunjuk kepada perangkat senior tentang prosedur apa saja yang harus dilakukan, bisa juga ke kecamatan, " cetus camat rembang.

               "Setelah dilantik nanti saya berharap bisa mengurangi beban dan tugas yang sebelumnya bisa menjadi ringan, dan nantinya bisa jadi tauladan atau contoh buat masyarakat desa Pekoren," pungkasnya.

                Acara terakhir ditutup dengan do'a dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian ucapan selamat kepada kedua perangkat baru dari Muspika dan para undangan semua. Acara pelantikan tersebut berjalan lancar dan sukses.(sy)

Kamis, 05 April 2018 02:53

Malang, restorasihukum.com - Galian c desa njago kembali beroperasi meskipun sempat berhenti beberapa bulan lamanya, kuat dugaan galian yang berada di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini belum kantungi ijin pertambangan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasalnya Kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur Ibu Diah saat dikonfirmasi belum berikan keterangan pada tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com akan ijin usaha pertambangan dilokasi tersebut dengan menyarankan untuk langsung konfirmasi pada kepala dinas lingkungan hidup kabupaten malang yakni Bapak Budi Iswoyo.

Sedangkan kepala dinas lingkungan hidup bapak Budi Iswoyo saat dikonfirmasi hingga berita ini beredar justru melempar pertanyaan yang disampaikan redaksi akan kepastian ada atau tidaknya perizinan tersebut pada dinas lingkungan hidup provinsi jawa timur.

Dari kejadian tersebut kuat dugaan antar dinas saling lempar tanggung jawab untuk memberikan keterangan yang akan dikonsumsi untuk masyarakat yang merasa resah akan kegiatan pertambangan tersebut.

Sementara Ajab selaku penanggung jawab dalam pertambangan hingga berita ini diterbitkan belum juga berikan keterangan pada redaksi sebagai penyeimbang dalam pemberitaan yang mana keterangan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Sementara redaksi restorasihukum.com memerintahkan tim ungkap fakta untuk koordinasi dengan aparat terkait akan kegiatan penambangan tersebut untuk memperoleh fakta fakta yang sesuai dengan keadaan dilapangan dengan tidak keluar dari kode etik yang ada. (hr/red)

New layer...
Rabu, 04 April 2018 19:09

Pasuruan, restorasihukum.com -  Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Surat izin mengemudi (SIM) di Polres Pasuruan kini semakin memperlihatkan pelayanan terbaiknya kepada seluruh  masyarakat baik warga Pasuruan maupun warga diluar kabupaten Pasuruan.

          Salah satunya dengan selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pengurusan SIM, baik perpanjangan maupun pemohon SIM baru. Selain itu, Satpas Polres Pasuruan juga memberikan fasilitas seperti adanya ruang untuk ibu menyusui, mainan anak-anak, dan juga ada pojok baca yang disitu ada berbagai macam buku-buku untuk di baca sembari menunggu antrian panggilan. 

          Menurut kanit Regident Iptu Yudhi Anugrah Putra Sik.MH, kami akan selalu memberikan pelayan terbaik kepada para mayarakat dalam pengurusan SIM.

          "semua ini demi kepuasan masyarakat, kami akan selalu memberikan pelayanan terbaik dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM)," kata Iptu Yudhi pada media restorasihukum.com, Rabu, (04/04/2018).

          Lanjut Yudhi, Selain itu kami juga menyediakan Fasilitas ruangan untuk ibu menyusui, mainan anak-anak, dan pojok baca.

          "Dengan adanya fasilitas tersebut para ibu yang membawa anak kecil yang hendak akan menyusui bisa diruangan tersebut. Begitu juga para pemohon sim lainnya, bisa membaca buku yang disediakan dipojok baca Satpas Polres Pasuruan," cetusnya.

          Semoga kedepannya, pelayanan satpas polres Pasuruan dalam pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) lebih baik dan lebih baik lagi, karena kami akan selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati tanpa membedakan, baik pemohon dari wilayah Pasuruan maupun dari luar wilayah," pungkasnya.

           Dari begitu banyak pemohon SIM disatpas Polres Pasuruan, baik perpanjangan atau pemohon baru terlihat bukan hanya dari warga pasuruan saja, tapi juga dari luar wilayah seperti Lumajang, Jember, Malang dan Sidoarjo datang untuk lakukan pengurusan SIM ke Pasuruan. Inilah bukti bahwa Satpas Polres Pasuruan dalam melayani masyarakat untuk pengurusan SIM memang sangat baik.(sy)