Redaksi

Redaksi

Minggu, 09 Februari 2014 21:13

Malang , restorasihukum.com - Pemerintah desa merupakan ujung tombak  dalam sistem pemerintahan Nasional. Kebikjakan yang sudah diambil pemerintah pusat diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal  dalam rangka mencapai tujuan Nasional seperti yang diamanahkan pembukaan UUD 45 agar rakyar hidup makmur dalam kemakmuran, sejahtera dan mandiri dalam tata laksana , fungsi dan tugas pusat dan daerah, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah no 38 tahun 2007  tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provensi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah desa/lurah.


Acuan dari Peruntukan Prona 2013 (program sertivikat massal bersubsidi ) di Desa Sekarpuro (Usaha Kacil Menengah ) sebagai bantuan subsidi pemerintah Pusat yang di anggarkan melalui APBN. Dugaan Kuat oleh Kades Sekarpuro  warga desanya dikenakan Pungli, hingga kasus ini dilaporkan warga Desanya  di  meja hijau . 


Tapi kenyataannya pihak dari penuntut yaitu  kejaksaan justru melemahkan kasus ini,  padahal cukup bukti dari  warga Sekarpuro untuk memberikan keterangan hasil dari Pungutan liar yang dilakukan Kades Sekar puro ( Anwari ). Disinyalir dari pemangilan saksi yang dilakukan Jaksa Yulius. S.H, tidak ada kejelasan dalam penuntutan masalah pungli ini. Sehingga warga yang  merasa kecewa dari hasil pemeriksaan  Kadesnya padahal warga sangat  dirugikan dari pungli tersebut, yang seharusnya gratis malah dikenakan biaya lebih. Harapan warga Desa tersebut adalah diberikan hukuman yang tepat bukan malah dibiarkan bebas berkeliaran. Sampai saat ini warga ingin lebih jelas lagi akan tuntutan jaksa yang tidak jelas ini karena warga punya bukti kuat atas pungutan yang di lakukan Kades Anwari. Anehnya lagi saat warga akan melaporkan ke Polres maupun Polda,  justru pihak Kajari melarangnya dengan alasan masih dalam proses Kejaksaan.(Iws/Nn)

 

 

 

Minggu, 09 Februari 2014 21:08

Malang, restorasaihukum.com   Bermula dari kejadian terungkapnya korupsi anggaran Pnpm Mandiri di Kecamatan Donomulyo dengan tersangka bendahara Pnpm Kristina warga Tlogosari Donomulyo Kabupaten Malang , hanya menunggu ketuk palu hakim maka tersangka korupsi dana Pnpm tersebut diancam hukuman  4 tahun penjara.

Menurut sekretaris Bpm Kabupaten Malang pada wartawan " Kasus yang terjadi pada bendahara Pnpm Donomulyo sebenarnya sudah di antisipasi seperti pemeriksaan secara periodik untuk laporan tiap bulan.  Menerima masukan dari masyarakat bila diketahui  penyimpangan dari panitia Pnpm.
Tugas Bpm sebatas sosialisasi di masyarakat serta mengintruksikan pada angota satker pnpm agar mengendalikan  program yang di gulirkan pemerintah tersebut .

''Aturanya sendiri tidak memperbolehkan Pns menjadi pelaksana dalam program ini , alasanya selain itu juga tiap anggota tim pelaksana mendapat bantuan transport 25% dari laba total '' tukas sekretaris Bpm.
Berbeda, Pejabat di Pengadilan Tipikor Surabaya, ''Jika terdakwa di kasus korupsi anggaran Pnpm Mandiri ini akan bertambah dan merambat pada pihak –pihak yang di beri tugas pengawasan ataupun atasannya langsung, sewaktu-waktu bisa jadi terdakwa dan siapa saja yang ikut merasakan uang hasil korupsi itu akan diseret  juga ke meja hijau Pengadilan Tipikor Surabaya .( Nn, Iwn )

Minggu, 09 Februari 2014 20:54

Malang, restorasihukum.com      Kejadian runtuhnya dua ruang kelas di akhir tahun 2013.  Di alami SMP Negeri 1 Wonosari Malang. Maka  Bupati Kabupaten Malang H.Rendra Kresna memerintahkan pada Dinas Pendidikan agar memeriksa semua bangunan sekolah yang dibangun di seluruh Kabupaten Malang mulai tahun anggaran 2011- 2013 . Ketentuannya adalah  dibangun dengan kontraktual dan menggunakan galfalum.

Karena yang terjadi di lapangan indikasinya salah, terutama mengarah pada gambar awal dari bagian perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.  Diberikan pada rekanan sebagai pelaksana di bawah, ternyata semua gambar memang tidak ada gewel tengah. Padahal menurut salah satu konsultan yang enggan disebutkan namanya dengan kondisi reng galfalum ukuran 0,7 dan usuk 0,4 harusnya jarak pemasangan reng sama usuk max 100cm, Bukannya  jarak terlalu renggang 130cm (seperti yang ada pada SMP Negeri 1 Wonosari).

Hasil pembanding infestigasi beberapa sekolah yang menerima bantuan anggaran D.A.K (Dana Alokasi Khusus) 2011-2013. Peruntukan RKB (Ruang Kelas Baru). Dimulai SMP Negeri wilayah Singosari, Lawang, Tumpang dan Pagak  kenyataannya tanpa ada penyangga atau gewel tengah pada bangunan tersebut. Dari pengawas bangunan sendiri, konsultan maupun Dinas terkait   saling menyalahkan satu sama lain atas kasus ini.

Berbeda, pejabat Pengadilan Tipikor Surabaya memberi penjelasan tentang kejadian ambruknya bangunan sekolah di kabupaten Malang harus di tindak lanjuti sampai tuntas.  Semua yang terlibat mulai Perencana, PPK (Pejabat Pembuat Kebijakan) , Pelaksana dan  Penanggung jawab proyek tersebut  adalah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Percontohan, Ka. Uptd Turen Suaeb. Spd. Mpd menyampaikan " Semua bangunan di wilayah Kecamatan Turen  terutama bangunan SDN tahun 2011-2012 mengunakan gewel, jika tidak percaya silahkan cek sendiri sekolah bersangkutan....!.Jika ditemukan bangunan SD Kontraktual pakai galfalum di wilayah Turen tanpa gewel tengah harus dibongkar dan harus sesuai gambar (bestek).

Sebelum terjadi ambruknya atap Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari,  Komisi D , tim Dinas Pendidikan dan Cipta Karya pernah Sidak (infestigasi mendadak) dilokasi,  yang diwakili oleh Mahfud dan Andjar . Ini adalah tindakan preventif serta mengantisipasi agar tidak terjadi permasalahan yang berarti seperti saat ini pada SMP Negeri 1 Wonosari, Malang. Sedangkan selaku penanggung jawab yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang belum juga bisa di konfirmasi sampai berita ini diterbitkan. (Nn, Iws)

Kamis, 06 Februari 2014 13:40

 Malang, restorasihukum.com   Proyek pengadaan air bersih sumber pitu desa duwet krajan kecamatan tumpang kabupaten Malang masih menyisakan pertanyaan dibenak warga yang lahannya terlewati pipa PDAM yang saat ini dibangun dengan angaran mencapai 100 milyar dari APBN. Karena sampai saat ini kesepakatan gantirugi atau kompensasi untuk warga hanya sebatas informasi kabar burung semata belum ada realisasi untuk warga, danjuga belum perna warga di kumpulkan pihak Desa terkait Proyek raksasa PDAM Kabupaten / Kota Malang untuk  bermusyawarah tutur Kepala Desa setempat '' H.imran''.
Lain lagi Yudo ka.unit pdam pakis menyangkal saat dikonfirmasi wartawan media ini terkait kompensasi untuk warga yang sampai saat ini belum juga diterima. Beliau menyampaikan rencananya kompensasi untuk tanah warga yang dilewati pipa proyek  akan diberi gantirugi sekitar Rp 15 ... per meter( 15000, 150000, 1500000 ataukah 15 juta/meter) tidak jelas. Bahkan surat perintah eksekusi lahan sudah turun, tapi Yudo masih menunggu waktu yang tepat saat penggalian lahan warga agar bisa langsung di uruk dan tidak molor pengerjaanya di lapangan.
Sampai sekarang pihak pdam kota malang bagian humas juga direktur utama  Jemianto masih tertutup saat akan dikonfirmasi  dan selalu menolak  untuk di temui. Kuat dugaan Jemianto selaku Dirut PDAM merahasiakan pada media  terkait Mega proyek yang menelan anggaran 100 milyar  tersebut. Karena sewaktu penanda tanganan  di kementrian SDA PDAM kota Jemianto selaku direktur Utama juga datang tukas Sulasmani direktur teknik PDAM Kabupaten Malang pada wartawan media ini.
 Padahal kerusakan jalan raya sebagai akibat galian pipa PDAM   semakin banyak dan membahayakan pengguna jalan hingga menyebabkan kecelakaan tunggal di karenakan terpeleset kerikil, juga masuk ke lubang bekas galian yang belum selesai pengurukannya  belum lagi  sisa-sisa matrial krikil yang berserakan.
Lebih-lebih dimusim hujan seperti sekarang ,bekas galian pinggir jalan dan ada yang memotong jalanraya jadi kubangan air membuat lubang-lubang agak dalam sungguh sangat menghawatirkan masyarakat Kabupaten Malang yang lewat sepanjang ruas jalan tersebut.
Harapan warga agar PDAM Kota maupun Kabupaten Malang jangan hanya mengeruk keuntungan alam saja,karena ini bisnis murni yang di biayai anggaran APBN (Angaran Pendapatan Belanja Negara), tanpa mau tahu dampak Lingkungan dan berikan hak warga yang semestinya dalam arti sesuai RAB (bersambung - ich)

Senin, 03 Februari 2014 12:41

 Sidoarjo, restorasihukum.com,  Keluhan warga Desa Gedang Rowo, Kecamatan Prambon kepada PT Pakerin ternyata sangat beralasan karena tanah milik Negara  (asset Pemerintah Pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Brantas ) yang  kejelasannya telah ada oknum bermain, dan sudah ada peralihan yang belum jelas keberadaannya. Karena mengacu dari pertanyaan dari tim, yaitu asset milik Pemerintah Pusat yang terletak  di desa Gedang Rowo, Wiro Biting, Kajar Tengguli .Prambon kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo serta desa mbangun kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yaitu  lahan yang dimaksud belum terjadi peralihan dan alih fungsi lahan, bahwa lahan tersebut merupakan asset Pemerintah Pusat ( Balai Besar Wilayah Sungai Brantas) yang perijinannya melalui dinas  PU Pengairan Provensi Jawa Timur.

Bahkan jawaban ini tertulis dengan adanya tembusan kepada Kepala dinas PU Pengairan Provensi Jawa timur ( sebagai  Laporan ), Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas di Surabaya dan Direktur Utama Perum Jasa Tirta I di Malang.  Itu adalah jawaban tertulis  dari dinas P U Pengairan Provensi Jawa  Timur. Tapi jawaban berbeda dengan jawaban lisan yaitu  keragu raguan dari Dinas  P U Pengairan  Jatim. Yaitu, Kurang jelas akan status tanah tersebut  karena kemungkinan  sudah ada pelepasan  hak pada PT Pakerin,  Dinas PU pengairan mendapat mandate dari Gubernur Jatim yaitu perijinan pemanfaatan pengendalian dan pemanfaatan terkait jual beli  atau Tukar guling. Pelepasan ini ijin dari mentri karena pelepasan hak adalah kewenangan pemerintah pusat melalui rekom dari Jasa Tirta dan Balai  Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWSB),

Ini terjadi  setelah adanya otonomi daerah. Caranya : Perijinan dari  Pemerintah Pusat yang ditembusi ke Gubernur Jawa Timur atas usul nya di Acc Pemerintah Pusat  , Proses di bayar kepada Kas Negara. Pelepasan hak tanah  pengairan ada alas an : 1. Asset sudah tidak dimanfaatkan  2. Pemerintah tidak memfungsikannya lagi. Boleh pinjam pakai sehingga pelepasan hak atas tanah Pengairan atas keputusan Mentri (BBWS) melalui keputusan  Gubernur  yang juga mendapat persetujuan DPRD Kabupaten dan Provinsi (rd)

Senin, 03 Februari 2014 12:38

Malang,restorasihukum.com  Kerugian negara yang disebabkan pita cukai palsu  dan perusahaan bodong alias tanpa ijin, baik dari komuditas rokok maupun alkohol, harusnya mengalami penurunan pada tahun tahun yang akan datang, hingga kwartal  ke 3 di tahun2013 kemarin, pita cukai palsu dan perusahaan bodong yang ditemukan bidang penindakan dan penyidikan (P2) kantor wilayah Jatim, temuan pita cukai palsu dan perusahaan bodong nilainya sebesar Rp 1,05 M se Jawa Timur.

Ini tidak luput dari pantauan kami, yang diduga  salah satu perusaan rokok di kabupaten malang yang memperkerjakan kurang dari 100 karyawan di kampung kampung, tidak mengantongi perijianan Cukai rokok, yang berlangsung lebih dari 7 tahun itu masih belum juga ada tindakan tegas dari Jatim I , selain itu beliau melakukan aktivitas ilegal dengan memproduksi tembako dari rokok yang sudah expaid (kedalu warsa) dari rokok bermerk seperti (bentoel,sampoerna,dll) diduga atas dukungan dari oknum-oknum penegak Hukum baik dari Beacukai maupun Kepolisian seperti yang ada di Kecamatan Kedung Kandang milik ''Ciko'' yang memproses tembako dari Rokok sudah Expaid yang seharusnya dimusnakan oleh fihak ke 3 dari perusahaan Rokok yang ditunjuk di Lawang (CV Tri Surya Plastik) ''Ciko" menyampaikan bahwa tembakau expaid tersebut dari Lawang  dan akan didaur ulang, kemudian mengoplosnya dengan tembakau yang masih baru dan dijual keperusahaan rokok di daera seputar Jawa Timur.

Trend pita cukai palsu atau perusahaan rokok bodong, akan diawasi secara rutin pita cukai komuditas kena cukai, Bahkan saat ini koordinator wilayah jawa timur melakukan audit pada berbagai perusahaan untuk memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan koridor hasil audit, di prediksi lebih baik, bergerak secara konsisten dan tertib di tahun kedepan, lain halnya yang ada di lapangan justru karena banyaknya oknum yang mendukung kegiatan ilegal tersebut dan atas dasar tahu sama tahu maka kegiatan ilegal masih terus menjamur di Jawa Timur. Nilai barang dan potensi kerugian negara yang di sebabkan pita cukai palsu dihitung berdasarkan HJE (harga jual eceran) dan tarif cukai terendah perbatang, nominalnya Rp 374 perbatang dengan tarif cukai Rp 170 per batang untuk sigaret kretek mesin (skm), dan Rp 65 untuk sigaret kretek tangan (skt) .

Dibagian lain,bea cukai kian menggenjot penerimaan cukai yang ditarget Rp 11 trilyun pada tahun ini, dan ini tidak pernah memenuhi target. Ada satu faktor yang mengakibatkan penurunan, yaitu penghindaran barang kena cukai, Ekses tersebut yang akan di perkecil, salah satunya lewat operasi dan audit perusahaan. Itupun diharapkan benar adanya bukan hanya janji semata. (RD)

Senin, 03 Februari 2014 12:26

Kediri, restorasihukum.com  Alasan pekerjaan membuat tumbuhnya Cinta terlarang antara ''Gt'' PNS yang ada di Dinas Koperasi kota kediri dengan ''Ar'' staf kecamatan kota kediri, berawal dari informasi masyarakat yang merasa aneh akan gelagat kedua insan yang dimabuk cinta ini. Tim media restorasi hukum mulai infestigasi akan kebenaran berita tersebut sampai suatu ketika informasi kepergian dua insan menuju arah Kabupaten Tulung Agung mengendarai sebua mobil kijang inova cek in di Hotel Swallo Tulung Agung pada jam dinas kantor  dan cek out 13:53 WIB . 

Saat dikonfirmasi pada ''Gt'' menyampaikan (sudahlah mas kita ini kan laki - laki buat apa gitu aja diperpanjang) membenarkan akan kejadian tersebut dengan berbisik ''Gt'' didampingi sang istri tercinta ''Ani'' yang kerja di KADIN  Kota Kediri di kantornya kami ditemui ''Gt'' dan ''Agus'' yang mengaku masih keluarga bahkan dengan lantang ''Agus'' mengatakan kalau memang mau di angkat beritanya angkat saja kalau ramai,  ramai sekalian biar tidak tanggung - tanggung. Bahkan ''Ani'' disela pembicaraan sempat mengumpat (dasar perempuan ngak tau diuntung suda merusak rumahtangga orang ngak tanggung jawab) dengan ungkapan tersebut seakan perselingkuhan antara ''Gt dan Ar" sudah diketahui keluarga masing masing fihak dan dari kejadian tersebut bisa dijadikan pelajaran bahwa, seorang PNS yang seharusnya dapat dijadikan panutan malah memberikan contah negatif, ini harus ada ketegasan dari pemerintah terkait agar ada efek jera bagi para pelaku perselingkuhan terutama bagi seorang publik figur (rd)

Sabtu, 01 Februari 2014 03:15

Gresik Restorasi hukum.com.   Para pelaku penimbun BBM Solar bersubsidi semakin meraja lela karena banyaknya oknum  pendukung dari berbagai kalangan.  Penegak hukum seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas . Perlu diperhatikan dalam hal bantuan subsidi dari pemerintah untuk rakyat mulai sembako raskin , pendidikan gratis, BBM bersubsidi serta lainnya.

Ini tidak luput dari pantauan awak media , LSM juga kepolisian.  Kenyataannya di Kabupaten Gresik  seharusnya masyarakat miskin menikmati subsidi BBM tapi justru berbalik yaitu  para pengusaha yang menikmatinya. Tak luput ada dukungan kuat oknum  POLRI . Diduga  telah memelihara pengusaha nakal itu yang memainkan BBM bersubsidi dijadikan Non subsidi .Salah satunya ''Sindu" seorang kepercayaan PT.PTN (Persada Trans Niaga)  pada edisi lalu diberitakan pada media ini, terlihat semakin merajalela . Kasat reskrim AKP. Ayub dan Kapolres Gresik AKBP A.Ibrahim Sik ,telah di informasikan via phone terkait kegiatan  dilakukan ''Sindu"  , belum juga ada tindakan.

Kuat dugaan Oknum Polres Gresik telah menerima Upeti dari pengusaha serta  pelaku penyalagunaan BBM bersubsidi. Mereka beraksi sangat menyolok dan terang-terangan di antar kota  berbagai lokasi di Jawa Timur . ''Suratno'' sopir Truk tangki  Nopol L9377UH PT. PTN saat ada di TKP (tempat kejadian perkara) di wilayah Kecamatan Bunga tepat di sebelah kanan SPBU yaitu tempat penimbunan yang dipergunakan bahan bakar alat berat. Menyampaikan pada wartawan media ini bahwa BBM Solar yang diangkut berasal dari Kediri , di ambil dari penimbun BBM solar bersubsidi lalu di over dari salah satu sopir truk yang kebetulan sedang sakit perut saat itu (terangnya red). Berbeda "Arf" inisial salah satu penimbah di wilayah Kabupaten Kediri menyebutkan bahwa BBM Solar Subsidi yang didapat dari beberapa SPBU diwilayahnya dijual pada PT.PTN dengan harga Rp 6400/liter.  Pribadinya mendapatkan laba Rp 800/liter karena Rp 100 diberikan pada Operatr SPBU Pertamina yang bisa diajak untuk kerja sama. '' Arf" sendiri membeli solar menggunakan sebuah Mobil datsun  tahun 80 an warna hijau tua  nopol AG 1832 K,  yang telah dimodifikasi hingga mampu untuk sekali muat 1000 liter. Pastinya jika hanya 5000 liter saja ''Arf'' tidak butuh waktu lama . Anggap saja dalam sehari minimal 5000 liter, berapa laba yang didapat oleh ''Arf"  ?....   serta berapa yang diperoleh PT. PTN ? .... .Seharusnya kita juga harus menghitung kerugian Negara ? . Perlu diingat bahwa " PT. PTN menjual BBM hasil Jarahannya tanpa PPN  . Kesimpulannya kelipatan ganda laba yang diperoleh cukup menyengsarakan rakyat miskin.( rd)