Redaksi

Redaksi

Kamis, 12 Juli 2018 04:52

BOGOR, restorasihukum.com Tahun ini adalah gerbang menuju tahun politik 2019, di mana pemilihan umum akan digelar di Tanah Air. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar cerdas menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat acara Halalbihalal dan Silaturahim dengan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), di Sentul International Convention Center (SICC), Selasa, 10 Juli 2018.

"Tahun depan adalah tahun politik kita harus mengajak masyarakat masuk tahun politik untuk pandai memilih pemimpin," kata Presiden

Dalam acara yang dihadiri ribuan ulama muda dan santri dari berbagai daerah tersebut, Presiden juga berpesan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Berikan info yang benar kepada masyarakat, tetangga, saudara, teman, tetangga kampung, teman sedaerah. Beri info yang benar sampaikan fakta, bukti yang ada, jangan sampai mengabarkan berita bohong, hoaks terutama di media sosial. Ini harus kita jaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa dalam memilih pemimpin hendaknya masyarakat melihat rekam jejak, kinerja, dan prestasinya.

"Dalam pilih pemimpin sampaikan kepada teman dilihat rekam jejak seperti apa, _track record_-nya, prestasinya apa, kinerjanya apa. Jangan sampai mudah masyarakat dihasut, jangan diberi kabar tidak betul, fakta tidak betul," ujar Kepala Negara.

Meskipun saat ini masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, Presiden mengingatkan, bahwa kebebasan tersebut ada batasnya, tata krama, sopan santun, dan etikanya.

"Jangan sampai diberi kebebasan gampang mudah mencela, gampang mencemooh orang lain, itu bukan nilai Islami yang diajari Rasulullah," ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat semuanya untuk berpikir positif dan dengan prasangka baik.

"Inilah yang akan menjadikan bangsa ini besar dan kuat karena dari hitung-hitungan Bappenas, McKinsey, Indonesia bakal jadi lima terbesar ekonomi terkuat di dunia insyaallah di 2045. Memang masih nunggu tapi jalan ke tempat lebih terang sudah lebih kelihatan," imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, (Gum A Latif)

Rabu, 11 Juli 2018 07:34

Jakarta, restorasihukum.com - Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat bersama Polsek tambora mengamankan 17  pelaku aksi tawuran yang terjadi di Jalan Raya Latumenten depan Mal Season City Tambora Jakarta Barat yang diketahui dari kelompok pemuda Jalan Semeru Grogol Petamburan dengan kelompok Jembatan Besi, Tambora pada Kamis (05/07) pagi

Polisi turut menyita senjata tajam (sajam) hingga narkoba dalam penangkapan itu. Bahkan, anggota Polisi pun turut menjadi korban saat membubarkan aksi tawuran tersebut

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH mengungkapkan, terkait fenomena tawuran yang terjadi ditambora pada Kamis lalu (05/07) pagi

Dalam tawuran tersebut ada motif lain dari para pelaku tawuran tersebut dimana antar 2 kelompok yang satu kelompok jembatan besi dan kelompok semeru

"Dimana kami melakukan investigasi bersama 3 pilar, bahwa disaat terjadinya tawuran barang bukti narkoba khususnya Shabu berkurang ditenggarai saat tawuran itu barang bukti narkoba beredar," Ungkap Hengki, Selasa (10/07/18)

Pada pagi itu juga Tim Pemburu Preman (TPP) Polsek Tambora yang dipimpin langsung Kapolsek Tambora Kompol Iverson Manosoh SH melakukan  pencarian para pelaku tawuran yang bersembunyi di wilayah Semeru Grogol Petamburan Jakarta Barat, Tim berhasil mengamankan 9 (Sembilan) orang pemuda beserta barang bukti senjata tajam.

Selanjutnya Tim Pemburu Preman (TPP) Polsek Tambora melanjutkan  pencarian pelaku Tawuran di wilayah  Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang pelaku beserta barang bukti berupa    6  (enam) buah batu, empat buah parang, 1 buah celurit, 1unit HP Asus, 1buah  sweater warna hijau,1 baju warna hijau,1 buah celana pendek , 1buah rekaman video CCTV.

"Total pelaku yang diamankan sebanyak 17 orang," Lanjut Kapolres

Diketahui pula, 17 pelaku yang diamankan antaranya enam tersangka dari kelompok Semeru yakni SR (45), YSA (23), AMW (19), SM (19), dan AK (17). Sedangkan dari kelompok Jembatan Besi yakni SM (14), ZF (14), AG (16), MS (23), SS (16), AR (14), MZH (14), EHR (18), dan SI (15).

"Dari pelaku yang diamankan tersebut, lima orang kita lakukan penahanan, sedangkan 11 orang kita lakukan proses diversi oleh penyidik dan Balai Pemasyarakatan karena masih dibawah umur. Ada juga satu orang yang masih DPO merupakan residivis dan ternyata salah satu sindikat geng tenda orange," Katanya

Hengki menjelaskan, dari semua pelaku yang diamankan, petugas melakukan test urine. Dari hasil test urine terhadap  seluruh pelaku tawuran, 3 orang positif Narkoba

"3 orang positif narkoba yakni YSA, AMW, dan SM,"Jelasnya

Dari aksi tawuran itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, juga mengamankan barang bukti narkotika

" Kita juga mengamankan barang bukti narkoba empat bungkus Narkotika Jenis Shabu seberat 4.267 Gram, Pil Ecstasy warna hijau sebanyak 4.675 butir dengan berat brutto 1.620 gram, Alat hisap berupa Bong dan Cangklong sebanyak satu buah,  3 buah Tas gendong,  Plastik Klip ukuran sedang dan kecil, dan  3 (tiga) buah alat timbangan elektrik,"Tandasnya

Akibat kejadian tersebut, polisi menjerat Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951
Dan pelaku yang kedapatan narkoba kami kenakan pasal 114 ayat (1) sub 112 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang narkotika

Kapolres metro Jakarta barat Kombes pol Hengki Haryadi Sik MH menambahkan, bahwa Jakarta barat mencanangkan tanggung jawab bersama elemen masyarakat, forkopimkot dan 3 pilar dalam menjaga situasi kamtibmas terbukti dari Januari hingga bulan juli ini mengalami penurunan angka kriminalitas menurun hingga 20 persen, dibandingkan operasi ketupat jaya 2017 sebelumnya dengan operasi ketupat jaya 2018 kejahatan turun 16 persen tambahnya (arb/red)

Selasa, 10 Juli 2018 19:26

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dalam forum internasional Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).

    Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI,Jusuf Kalla, Pakde Karwo menjelaskan, untuk mewujudkan proyek SPAM Umbulan yang menelan biaya sebesar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.

“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita terbatas, yakni hanya 7,79%. Jadi ini financial engineering, skema pembiayaan baru dalam rangka pembangunan. Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana sebesar Rp. 2,05 triliun itu” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, skema pembiayaan untuk kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu adalah sebesar Rp. 818,01 milyar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.

“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.

*Air Umbulan Layani 1,3 Juta Masyarakat*

    Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia. Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP.

“Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF,  Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing. Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.

    “Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar. Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.

    Di sisi lain, lanjut Wapres Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.

    Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain.

“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya.

Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.  (hpj/adit)

Selasa, 10 Juli 2018 19:22

Jakarta, restorasihukum.com - Ketua Umum PWRI, Suriyanto, SH, MH, M.Kn didampingi Sekjend PWRI, Zulfikar Tahir, resmi melaporkan salah satu oknum komisioner Dewan Pers, Sinyo Harry Sarundajang, ke Ombudsman Republik Indonesia, di Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018. Sarundajang dilaporkan karena yang bersangkutan diduga melakukan tindakan melanggar hukum terkait kedudukannya yang rangkap jabatan seperti diatur dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagaimana diketahui bahwa mantan gubernur Sulawesi Utara itu sejak Februari 2018 menjabat sebagai duta besar RI di Filipina, Kepulauan Marshall dan Republik Palau. Namun, hingga kini Sarundajang masih menjabat sebagai komisioner Dewan Pers.

Fakta tersebut menurut para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) merupakan pelanggaran terhadap UU No. 25 tahun 2009. Untuk meluruskan ketidakbenaran tindakan oknum pengurus Dewan Pers, Sarundajang tersebut, PWRI melaporkan yang bersangkutan ke lembaga Ombudsman seraya meminta lembaga ini melakukan review, pemeriksaan dan langkah-langkah tindak-lanjut yang diperlukan sesuai perundangan yang berlaku.

"Kami menilai bahwa Saudara Sinyo Harry Sarundajang telah melakukan tindakan yang salah, melanggar hukum, khususnya UU No. 25 tahun 2009. Jadi, kita laporkan ke sini (red - Ombudsman) untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku," jelas Suriyanto.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, yang turut mendampingi koleganya Ketum PWRI menyampaikan laporan ke Ombudsman, mengatakan bahwa pembenahan pers di republik ini hanya mungkin dapat dilakukan jika lembaga pengampu pers seperti lembaga Dewan Pers dibersihkan dari oknum-oknum pengurus yang bermasalah. "Kita mendukung kawan-kawan PWRI melaporkan komisioner Dewan Pers ke Ombudsman. Hal ini sangat mendasar, karena bagaimana mungkin kita mampu membenahi kehidupan pers di republik ini jika orang-orang yang diberi amanah mengelola dan mengembangkan kemerdekaan pers sesuai UU No. 40 tahun 1999 merupakan oknum-oknum bermasalah," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Wilson juga mengingatkan bahwa kehidupan pers di dalam negeri saat ini sudah amat memprihatinkan. Dunia jurnalistik kita telah dibajak oleh para politikus, penguasa, dan pengusaha.

"Persoalan pers kita sudah pada level darurat. Pengelolaan informasi telah dikuasai oleh para perampok sumber daya informasi di negeri ini. Konglomerasi media yang dikelola para politikus, oknum penguasa, dan pengusaha telah melahirkan segelintir media besar yang menguasai 90 persen ruang informasi dan publikasi kita. Sementara, negara terlihat tidak berdaya membendung masifnya penistaan terhadap ratusan ribu wartawan dan pekerja media di tataran bawah. Mereka seakan tidak dianggap sebagai warga bangsa dan negara ini. Ada yang tewas di lapas, dikriminalisasi dan didiskriminasi di mana-mana, negara diam saja. Dewan Pers yang menjadi harapan satu-satunya, malah menjadi biang kerok terbunuhnya wartawan," pungkas Wilson Lalengke yang saat ini sedang menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers di PN Jakarta Pusat bersama Heinjte Mandagi dari SPRI. (HWL/Red)

Selasa, 10 Juli 2018 16:42

JAKARTA, restorasihukum.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan jajaran humas di seluruh kepolisian mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek untuk menjalin kerjasama dengan seluruh media online yang ada di Indonesia.

Kerjasama itu dilakukan untuk mempercepat akses informasi kegiatan di Kepolisian serta memperkuat solidaritas kemitraan dengan media online sebagai bentuk profesionalisme dan revolusi mental Polri.

Hal itu dijelaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mewakili Kapolri, dalam silaturahmi dan kerjasama Kadiv Humas Polri dengan media online, di Gedung Divisi Humas Mabes Polri Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Setyo bahwa keberadaan media online di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3000-an sejak era reformasi ini sangat dibutuhkan sebagai pilar keempat negara.

Media harus berperan aktif dalam mencegah konflik dan menciptakan tujuan negara sesuai UUD, serta menjadi pendamping pemerintah dalam hal membangun negeri tercinta ini.

“Media harus berperan aktif untuk melakukan pencegahan konflik di negeri tercinta ini,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto serta para perwira menengah Polri lainnya yang hadir dalam pertemuan silaturahmi tersebut.

Setyo mengatakan, kerjasama dengan media online tersebut dalam rangka membangun kepercayaan publik dan mencegah konflik melalui pemberitaan, mulai dari Polsek sampai jajaran tertinggi kepolisian.

Kerjasama ini harus sejalan dan sesuai dengan aturan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik. “Kami berharap kerja sama dan kemitraan antara Polri dan media online ini terus ditingkatkan karena media online saat ini sangat berperan penting lebih cepat dan mudah diakses publik,” pungkasnya. (*/Kamajaya)

Selasa, 10 Juli 2018 13:37

NIAS SELATAN, restorasihukum.com - Kepolisian Resort Nias Selatan membantah keras informasi yang meluas di jejaring sosial facebook terkait adanya kasus begal di wilayah Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, yang diposting oleh Ketua DPC PDI-P Nias Selatan, Siotarozisokhi Gaho alias Sio Gaho, melalui akun pribadi resminya.

"Kejadian tersebut bukanlah akibat pelaku begal ataupun perampokan seperti yang Bapak Sio Gaho posting di akun Facebooknya. insiden itu melainkan peristiwa penganiayaan/pengeroyokan yang di akibatkan karena mabuk minuman keras", Ucap Kapolres Nias Selatan melalui Ps. Paur Subbag Humas, Brigadir Dian Octo Tobing, Kepada wartawan. Senin (9/7/2018).

Brigadir Dian Octo menjelaskan bahwa adapun kronologis insiden tersebut yakni terjadi, Sabtu (7/7/2018) malam di Desa Hiliamaeta Luo, Kecamatan Toma.

Kejadian tersebut berawal dari adanya acara pesta anak muda di Desa Hiliamaeta Luo. Disela acara pesta tersebut ke-5 remaja  mengisi acara dengan mengkonsumsi minuman keras jenis tuak.
Terjadilah salah paham antara pemuda Desa Hilinamazaua (korban) yang kebetulan datang bertandang ke Desa Hiliamaetaluo yang tersinggung akibat ucapan perkataan.

Puluhan pemuda mulai menghadang dan memukuli beberapa pemuda asal Desa lain yang bertandang di Desa Hiliamaetaluo, hingga insiden pemukulan pun berlanjut di Desa Hilinafaoso.
"Perlu di konfirmasi, Bahwa sebelumnya antara pemuda yang hadir dengan pemuda setempat pada acara pesta tersebut sudah terjadi keributan, dan sempat didamaikan oleh beberapa Tokoh Masyarakat", Tuturnya

Saat ditanyai Polisi, lanjut Brigadir Dian Octo, Para korban mengatakan bahwa mereka di ajak ke sebuah lokasi pesta di Desa lain untuk berpesta joget dan mengkonsumsi miras jenis tuak hingga terjadi adu mulut karena bersenggolan.

Usai pulang meninggalkan tempat pesta. Diperjalanan mereka di kejar sejumlah pemuda dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam dan kayu, sehingga terjadi pembacokan serta penganiayaan dan pengerusakan sepeda motor milik mereka selaku korban.
"Jadi itu kronologis sebenarnya. Mari tolak miras dan mari kita budayakan mencari tahu informasi yang benar suatu peristiwa/ kejadian sebelum menyebarkan info tersebut kepada orang lain. Karena menyebar informasi Hoax serta menyebarkan informasi kebencian dan Isu SARA dapat di jerat Undang-Undang UU ITE", Hal dari kejadian tersebut masih tahap proses penyelidikan Polisi. Pungkasnya

Sebelumnya, Akun facebook milik Ketua DPC PDIP Nias Selatan (Sio Gaho) memposting dalam akun pribadinya terkait kasus begal yang terjadi diwilayah Hukum Polres Nias Selatan, yang kini telah dilihat oleh ratusan pengguna facebook.
(al)

Selasa, 10 Juli 2018 13:06

Lhoksukon, restorasihukum.com - Jembatan buket Jengkol yang berlokasi di pedalaman Aceh Utara Kecamatan Payabakong yang menghubungkan Desa Pucok Alue, Desa Cot Tufah, Desa Hasan Seleumak (Alue Bay) dan Desa Peurupok  sudah mulai di bangun.

Jembatan ini sempat viral di beberapa media lokal maupun nasional setahun yang lalu, namun berkat perjuangan Samsulni (31) pemuda asal Desa Peurupok yang didapuk menjadi Ketua Pemuda Penggerak Renovasi jembatan Buket Jengkol Aceh Utara bersama Muhammad Hasan atau yang di kenal Rembo, dengan melakukan berbagai upaya untuk berusaha membangun jembatan yang sangat penting untuk masyarakat daerahnya Paya bakong.

 Jembatan ini adalah satu - satunya sarana penghubung primer bagi masyarakat  Desa Pucok Alue, Desa Cot Tufah, Desa Hasan Seleumak (Alue Bay) dan Desa Peurupok, dikarnakan di daerah tersebut hasil bumi yang sangat terkenal secara turun temurun adalah komoditas Kakao, Pinang, Pisang, Rambutan, Sawit, Cabe, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kunyit, dan Jahe.

", Dengan dibangunnya Jembatan itu sangat bahagia bagi masyarakat setempat, khusunya para petani dan yang berkebun sudah mudah unyltuk akses mereka yang membawa hasil bumi ke kota dan penghubung antardesa ,"

Jembatan Buket Jengkol ini dibangun dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Biayanya senilai Rp. 4.680.800.000,- yang dikerjakan selama 168 hari oleh PT Trio Puspa Perkasa (TPP).

Pantauan Media Senin ( 09 Juli 2018) dilokasi Tampak terlihat alat berat telah mulai berdatangan serta sedang mengerjakan pengerokan jalan untuk akses jalan menuju jembatan.

( Is pb/JD )

Selasa, 10 Juli 2018 05:16

Bogor, restorasihukum.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi seluruh jajaran pemerintahannya atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2018 yang dinilai semakin baik. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengantarnya saat membuka rapat terbatas dengan topik Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018.

"Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah atas kinerja pelaksanaan APBN semester I tahun 2018 yang saya lihat hasilnya semakin baik," kata Presiden mengawali pengantarnya.

Penilaian Presiden tersebut didasarkan pada perbandingan capaian APBN pada periode yang sama tahun 2017. Menurut Presiden, capaian semester I APBN di tahun 2018 menunjukkan kinerja yang semakin meningkat, defisit yang lebih rendah turun 36,8 persen yaitu dari Rp175 triliun di semester I tahun 2017 menjadi Rp110 triliun di semester I tahun 2018.

"Keseimbangan primer yang sangat bagus menjadi positif, yang tiga tahun sebelumnya masih negatif, pembiayaan anggaran yang semakin menurun 2 tahun terakhir, serta silpa yang lebih besar," lanjutnya.

Selain itu, sambung Presiden, pendapatan negara juga tumbuh 16 persen. Hal ini didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan semester I tahun 2017 sebesar 9,6 persen.

"Belanja negara yang terus meningkat 5,7 persen dibanding tahun 2017 yang tumbuh hanya 3,2 persen dan dalam rangka percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta belanja K/L (kementerian dan lembaga) yang tumbuh 12,1 persen jauh lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan di semester I 2017 sebesar 0,4 persen," ucapnya.

Presiden pun berpesan agar momentum pencapaian semester I APBN 2018 ini terus dijaga dan ditingkatkan pada semester II, mengingat tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama terkait ketidakpastian perekonomian global. Presiden pun meminta seluruh jajarannya untuk terus fokus menyelesaikan program kerjanya.

"Untuk itu saya minta seluruh kementerian dan lembaga untuk fokus dan segera menyelesaikan program yang telah direncanakan. Pastikan bahwa pelaksanaan program dan proyek strategis segera dieksekusi tepat waktu, tepat sasaran, terdampak segera dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Di samping itu, Presiden juga mengingatkan agar transfer ke daerah dan dana desa harus segera dicairkan. Selain itu, pengendapan anggaran pemerintah di perbankan diminta untuk diminimalisir.

"Tetap melakukan langkah efisiensi belanja barang seperti penghematan belanja perjalanan dinas, rapat, dan paket meeting, serta belanja ATK dan belanja-belanja yang tidak produktif lainnya. Perbaiki pola penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dengan tetap menjaga kualitas output yang ada," ujar Kepala Negara.

Bogor, 9 Juli 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin