Redaksi

Redaksi

Sabtu, 24 Maret 2018 08:30

Malang, restorasihukum.com - Program pembagunan tahun 2018 ini ditiap desa akan segera dimulai, semua desa sudah lakukan rancangan pembaguanan jangka menengah dan tinggal menunggu pencairan dana baik bersumber dari APBD maupun APBN.

          Salah satunya desa Toyomarto, kecamatan Singosari, kabupaten Malang yang tahun ini akan lakukan programnya. Selain memproritaskan pembanguna infrastruktur seperti drainase, pavingisasi dan tembok penahan tanah (TPT), juga akan membangun wisata kolam renang.

          Menurut kepala desa Toyomarto "Muhammad Nari" menjelaskan untuk tahun ini, selain prioritas pembangunan bidang infrastruktur nanti juga akan di bangun wisata kolam renang.

          "Prioritas kami selain pembangunan drainase, tembok penahan tanah (TPT), Pavingisasi tahun ini akan dibangun tempat wisata kolam renang yang lokasinya berada ditanah kas desa (TKD) dan akan dijadikan Bumdes yang nantinya sebagai pendapatan asli desa (PAD) Toyomarto," terangnya pada media restorasihukum.com,(23/03/2018).

          Lanjut Nari, anggarannya sendiri berasal dari APBDes tahun 2018, dana desa (DD) sebesar 190 juta. Dan akan dikerjakan saat pencairan tahap pertama.

          "Untuk anggaran pembangunan tempat wisata kolam renang lumayan besar hampir mencapai 200 juta. Sedangkan untuk tahun 2018 APBDes desa toyomarto ada potongan sekitar 108 juta," katanya.

          Semoga kedepan, wisata kolam renang bisa meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat desa Toyomarto. juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang menganggur.

          "Mereka nantinya bisa berjualan dan bekerja di wisata kolam renang, sehingga bisa mendongkrak perekonomian keluarga," pungkasnya. (sy)

Sabtu, 24 Maret 2018 06:12

Gresik,  restorasihukum.com - Kuat dugaan adanya 13 dump truck yang menggunakan buku kir palsu kini telah dipindah tangankan pada pihak lain yang masih dalam wilayah  gresik dan beberapa diantaranya  beroperasi di wilayah Kabupaten Pasuruan untuk angkut tanah uruk pengerjaan proyek jalan Tol.

Saat dikonfirmasi "Heri" selaku pemilik 13 dump truck menyampaikan "truck itu sudah saya jual pak, saya tidak tahu menahu mengenai buku kir itu palsu apa tidak." Ungkapnya pada tim media restorasihukum.com namun saat ditanya siapa pembeli dump truck tersebut Heri terkesan menutup nutupi dan menyampaikan  bahwa 13 dump truck tersebut di kembalikan  ke leasing karena tidak mampu bayar atau pailit.

Berbeda dengan apa yang disampaikan narasumber restorasihukum.com dan enggan namanya disebut, "dump truck itu sekarang masih berjalan di pasuruan untuk angkut tanah uruk proyek TOL,  sebagian lagi masih jalan di gresik, kalau ingin lebih jelas lagi dan mengetahui lokasi serta keberadaannya ikuti saja kemana truck itu beroperasi." Terangnya.

Dari beberapa informasi yang terkumpul tim ungkap fakta media restorasihukum.com masih terus menggali informasi akan kebenaran buku kir itu palsu atau tidak dan berusaha untuk klarifikasi pada dishub jatim, dari informasi pegawai dishub yang enggan namanya disebut menyampaikan "kalau buku kir asli biasanya ada hologram mas, tapi kalau tidak ada hologram bisa jadi itu palsu." Terangnya sembari berpasan namanya jangan disebut dimedia.

Setelah adanya beberapa keterangan tersebut tim akan menelusuri pada pihak pemilik dump truk pasca dipindah tangankan untuk  mencari kebenaran serta pelanggaran apa jika dump truck gunakan buku kir yang diduga palsu tersebut. (red/tim)

Jumat, 23 Maret 2018 05:14

Surabaya,  restorasihukum.com - ALAMAK  (Aliansi Masyarakat Anti Koruptor) memberi apresiasi positif kepada Mabes Polri yang mengusut pembobolan Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 milyar, dimana sudah ada 4 (empat) terdakwa yakni para pegawai Bank Jatim, yang disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya.
 
Alamak berharap agar kasus ini diusut tuntas, karena yang dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa baru para pegawai Bank Jatim. Sedangkan pihak yang diduga membobol Bank Jatim dan yang menikmati hasil pembobolan sebesar Rp. 147,4 milyar, yakni pemilik PT SGS (Surya Graha Semesta)  malah terkesan kebal hukum dan belum dijadikan tersangka.
 
"Akan terkesan lucu, jika pemilik PT SGS sebagai pihak yang diduga membobol Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 Milyar yang terindikasi secara terang-terangan dengan cara memalsu dokumen dll serta menikmati uang pembobolan itu malah tidak ditindak secara hukum", ujar Budi Ketua Alamak Jawa Timur.
 
"Agar nama baik Polri terjaga, dan tidak menimbulkan anggapan negatif di masyarakat, maka kami berharap agar pembobol Bank Jatim itu juga dijadikan tersangka dan nantinya menjadi terdakwa di pengadilan Tipikor", katanya
 
"Karena akan sangat mengherankan, jika pembobol Bank Jatim sebesar 147,4 milyar itu malah bebas dan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu hanya para pegawai rendahan di Bank Jatim. Masyarakat bisa bertanya-tanya, ada apa ini?, tutur Budi

Sebagaimana diberitakan berbagai media sbelumnya, kasus korupsi dengan modus pemberian kredit macet oleh Bank Jatim pada PT Surya Graha Semesta (SGS) Rp 147,4 miliar disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Terdakwanya empat pejabat Bank Jatim. Yakni Wonggo Prayitno (bekas Kepala Divisi Kredit Modal Kerja/KMK), Arya Lelana (bekas Kepala Sub Divisi KMK), Harry Soenarno (Kepala Cabang Pembantu Bangil-Pasuruan) dan Iddo Laksono Hartano (Asistant Relationship and Manager).

Terdakwa Wonggo Prayitno disidang bersama Arya Lelana. Sedangkan terdakwa Harry Soenarno bersama Iddo Laksono Hartanto. Para pejabat Bank Jatim itu didakwa melakukan korupsi dalam pengucuran kredit kepada PT Surya Graha Semesta.

Dalam surat dakwaan jaksa, perbuatan keempat terdakwa terancam pidana sebagai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP (dakwaan primair). Sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP..

Menurut jaksa, para terdakwa berperan dalam pemberian fasil­itas kredit ke PT Surya Graha Semesta yang menyalahi prose­dur dan tak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD ter­tanggal 31 Desember 2010.

"Di mana pada proses pembe­rian penasabahan plafon kredit standby loan kepada PT Surya Graha Semesta dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar," jelas jaksa pada sidang pengadilan tipikor.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt, Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek.

Berdasarkan fakta, ternyata PT Surya Graha Semesta tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD. Namun mengaju­kan penambahan plafon kredit.

"Proses pemberian kredit pada PT Surya Graha Semesta tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan Menengah dan Korporasi. Perbuatan para ter­sangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 miliar yang terdiri dari Rp 120 miliar yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadi­kan jaminan utama pada pem­berian kredit PT Surya Graha Semesta," kata jaksa.

Kasus kredit macet PT Surya Graha Semesta dilaporkan ke Mabes Polri pada 2016 lalu. Dalam laporan yang dibuat LSM itu disebutkan, dugaan penyim­pangan kredit standby loan atau dana cadangan yang disediakan Bank Jatim kepada PT Surya Graha Semesta dapat diguna­kan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor dengan cara pembayaran revolving atau re­volving loan.

Pembayaran revolving loan adalah salah satu bentuk fasili­tas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafon yang disetujui oleh bank.

Pada tahun 2010, Rudi Wahono Direktur Utama PT Surya Graha Semesta menandatangani doku­men perjanjian kredit standby loan (SL) sebesar Rp 306 miliar dengan pejabat Bank Jatim.

PT SGS mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk delapan proyek pembangunan. Yakni pembangunan jembatan Brawijaya di Kota Kediri, jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, gedung Poltek II Kota Kediri, kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, kantor Setda Madiun dan kantor PT Bank BPR Jatim, serta pasar Caruban Madiun. Padahal, PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek itu (bt/red)

Kamis, 22 Maret 2018 23:25

Tulungagung, restorasihukum.com - Peredaran Narkoba di Tulungagung , rupanya terus mengancam  Kehidupan  generasi muda. Tidak lebih dari satu bulan saja , terhitung 1 Maret hingga 18 maret 2018, Jajaran Satreskoba Polres Tulungagung Jawa Timur , berhasil menangkap 14 Tersangka .
Dari 7 kasus ada 10 tersangka, untuk kasus narkotika dan psikotropika sedangkan untuk kasus daftar G ada 4 kasus dengan 4 tersangka.

Sementara itu, hasil dari pengungkapan kasus tersebut didapat beberapa barang bukti, dari narkotika didapat 19 pocket shabu seberat  8,29 gram & 25 butir pil ekstasi.
Sedangkan dari psikotropika didapat sedikitnya 23 butir pil Alprazolam. Dan untuk daftar G diamankan barang bukti berupa pil dobel L sedikitnya 3.303 butir
Sementara itu, polisi juga berhasil mengamankan uang tunai sedikitnya Rp. 1.110.000,-.

berdasarkan keterangan Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar melalui  Kasat Resnarkoba AKP Suwancoko , ke empat belas tersangka yang berhasil diamankan, yakni DS (36), AS (33), KN (42), MS (33) merupakan warga asal kecamatan Ngunut sedangkan AD(32) & TG (26) asal Domasan Kalidawir, DD (31) asal karangwaru, RH (31) asal kedungwaru, NN(33) asal Panggungejo Kauman, FN (29) asal Baruharjo Trenggalek, TR (28) asal Tapan, SH (33) asal kelurahan Panggungrejo, AJ (30) & AR(31) keduanya asal kel. Bago.

" Untuk proses lebih lanjut,  para tersangka ini  akan dijerat  Pasal 114 ayat (1)  dan pasal 112 ayat (1) UU RI no. 35 Th 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara  untuk kasus shabu, serta Pasal 60 ayat (1) huruf B sub pasal 62 UU RI no. 5 th 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara, dan untuk kasus pil dobel L akan dijerat dengan pasal 197 sub pasal 196 UU RI no. 36 th 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara." Terang Suwancoko .( eko / ctr )

Kamis, 22 Maret 2018 20:28

Tulungagung , restorasihukum.com - Anggota Resintel Polsek Ngantru Tulungagung,  berhasil meringkus pelaku  pencuri sepeda motor di dalam rumah pada Rabu (21 /3 /2018 ) sekitar jam 13.00 wib. Pelaku  ini beraksi menjelang subuh dan dilakukan sendirian.

Pelaku bernama Eko Dwi Tetuko ( 43 ) Warga Desa ll Cahya Tani ,RT 05 RW 05 Kelurahan Kuta pandan kecamatan Lempuing OKI Sumatera Selatan, dulunya berasal dari Dusun Dermosari  Desa Pinggirsari  Kecamatan Ngantru Tulungagung ini , sebelumnya mencuri  Sepeda Motor Vario Nopol AG 4440 RAT milik Istiyah asal Dusun / Desa Batokan  RT 01 RW 02 Kecamatan Ngantru pada Sabtu (10/03/2018) .

Saat itu korban tengah tidur.Seperti biasa, pintu tertutup rapat karena dikunci dari dalam.Namun saat jam 3.00 wib menjelang subuh,  korban bangun untuk mempersiapkan daganganya berupa ayam potong dirumah ibunya yang  letaknya bersebelahan.
Tetapi korban sempat kaget, dilihatnya pintu depan terbuka dan Sepeda motor beserta barang lainya hilang.

Setelah menanyakan kepada keluarga semua tidak tahu, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ngantru.
Menerima laporan itu , Polisi bergerak dan menemukan jejak Pelaku melarikan diri di Kecamatan Lempuing ,Kabupaten Ogan Komering Ilir ( OKI ) Sumatera Selatan.
Polsek Ngantru lantas bekerja sama dengan Polres OKI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pada Rabu  ( 21/03/2018).

Kapolsek Ngantru AKP Maga Fidri Isdiawan SH kepada wartawan kamis ( 22/03)  membenarkan penangkapan tersebut.
" saat ini Polisi sudah mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa Sepeda motor Vario Techno , ATM BRI, HP Nokia 1 , HP Merk Croos 1 serta emas cincin dan anting ." terang Maga.

"Atas perbuatannya itu ,  tersangka dijerat Pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara," paparnya.( wahyu / ctr)

Kamis, 22 Maret 2018 15:23

NIAS INDUK, restorasihukum.com - Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen mendukung program penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) terutama dalam menemukan kasus yang selama ini belum terdeteksi. Kamis (22/3/2018)

Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM, mengatakan Pengobatan TB sampai sembuh untuk mencegah penularan kepada orang lain. Ujarnya

Semua pihak harus menyadari jika permasalahan TB menjadi tanggungjawab bersama, terutama dalam menemukan kasus kasus yang selama ini belum terdeteksi dan memastikan pengobatan TB sampai sembuh untuk mencegah penularan kepada orang lain.

Bupati Nias apresiasi kepada Field Manager Program MAP Internasional dan segenap jajaran yang telah menjalankan program penanganan TB berbasis masyarakat di Kabupaten Nias

Kegiatan MAP Internasional selama satu tahun di Kabupaten Nias memberikan dampak yang cukup bermakna dalam penemuan kasus TB yang selama ini belum terdeteksi, dan Pemkab Nias sangat mendukung serta berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan. Tutur Bupati Nias.
(al)

Kamis, 22 Maret 2018 15:18

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - DPC LSM Penjara Kota Gunungsitoli melakukan aksi Damai di Kantor Lembaga Pemasyarakatan klas II B Gunungsitoli. Jl. Dolok Martimbang Hilinaa Gunungsitoli, Sumatera Utara. Rabu (21/03/2018) siang.

Kehadiran DPC LSM Penjara Kota Gunungsitoli  menuntut Kalapas Gunungsitoli agar segera dicopot dari jabatannya akibat viralnya video salah seorang Terpidana Pembunuhan Dua Petugas Pajak Agusman Lahagu alias Ama Teti yang divonis Hukuman 20 Tahun penjara.

Baru² ini bebas berkeliaran bersama istrinya disalah satu pantai wilayah Kabupaten Nias Utara dengan didampingi Dua sipir lapas klas II B Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menuding Kalapas Gunungsitoli Yunus Simangunsong telah menyalahgunakan jabatan dalam memberikan ijin tanpa melalui prosedur kepada Agusman Lahagu.


Selanjutnya DPC LSM Penjara Kota Gunungsitoli, meminta Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum Lapas Gunungsitoli yang membiarkan Agusman Lahagu keluar masuk penjara karena dinilai sangat meresahkan masyarakat. orasi massa


"kami meminta Menkumham turun tangan menyikapi pemberian ijin tanpa prosesur kepada Agusman Lahagu selaku terpidana pembunuhan dua petugas pajak Pratama Sibolga pada tahun 2016". teriak Markus Hulu.

Ia meminta Kakanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk memindahkan Agusman Lahagu dari Lapas Gunungsitoli ke Lapas Klas I A Tanjung Gusta di Medan. katanya.


"kami meminta Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara segera memindahkan Agusman Lahagu ke Lapas Tanjung Gusta".

Menanggapi Hal tuntutan massa, Yunus Simangunsong, mengakuinya bahwa Napi tersebut keluar masuk. Namun halnya mengambil pasir di salah satu pantai. Ujar Yunus Simangungunsong selaku Kalapas Klas II B Gunungsitoli.

Namun Kalapas Klas II B Gunungsitoli membantah dirinya telah memberikan ijin kepada Agusman Lahagu keluar masuk penjara. Namun, ianya berdalih bahwa Kedua sipir lapas hanya mengambil pasir disalah satu pantai wilayah Kabupaten Nias Utara. ucap Kalapas


Dikatakannya Yunus, bahwa saat kejadian tersebut dirinya tengah rapat koordinasi di Kakanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan soal pemberian sanksi terhadap oknum sipir lapas dan terpidana kasus pembunuhan dua petugas pajak Agusman Lahagu merupakan kewenangan Kakanwil.

"saat itu saya lagi dinas luar untuk mengikuti rapat koordinasi di Kemenkumham Sumut, terkait informasi Agusman Lahagu berada di pantai maka saya belum mengetahuinya. Untuk itu, saya tidak punya kewenangan dalam pemberian sanksi, yang jelas setelah kejadian itu tim sudah datang kesini". Tutur Yunus.

Yunus Simangunsong mangaku bertanggungjawab dan siap menerima segala konsekuensi bila menyalahi aturan.

"saya siap dicopot bila menyalahi aturan tetapi saya Kalapas Gunungsitoli ini akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Nias". katanya

Penelusuran Media ini, sejak awalnya melakukan orasi tersebut dikawal ketat oleh Kepolisian Resor Nias Daerah Sumatera Utara hingga selesai orasinya dan membubarkan diri.
Ketika di Wawancara Ketua DPC LSM Penjara Kota Gunungsitoli, Markus Kaide Hulu, menyampaikan atas bantuan pelayanan pihak Kepolisian Resor Nias sehingga orasi tersebut aman terkendali. Ungkap Markus Hulu. (al)

Rabu, 21 Maret 2018 04:25

Sidoarjo, restorasihukum.com - Bertempat di Convention Hall Lantai 3 Grand City Mall Surabaya, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Fadli Mulyono, S.I.P bersama seluruh Danramil jajaran Kodim 0816/Sidoarjo hadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) ketertiban dan keamanan wilayah Jawa Timur yang turut dihadiri sekaligus sebagai narasumber acara yaitu oleh Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman dan Kapolda Jatim Irjen Pol. Machfud Arifin, SH.

Adapun acara yang berlangsung selama 3 jam tersebut, peserta rapat koordinasi diikuti oleh para pejabat utama dari Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya, para Danrem se-Jatim,  Kapolres/ta jajaran se-Jatim, Dandim se-Jatim, para Bupati se-Jatim, Kajari se-Jatim, Ketua KPU Propinsi Jatim, Ketua Bawaslu Jatim, para Kapolsek dan Danramil se-Jatim dan para Camat se-Jatim.

Mengawali acara, sambutan pertama sekaligus penyampaian materi diisi oleh Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan sebagai bentuk konsolidasi jelang pelaksaan Pemilukada serentak 2018 di Jawa Timur. Dalam ungkapnya, Gubernur menyatakan bahwa Pemilukada adalah proses menuju masyarakat adil dan makmur, bukan malah menuju kerusakan Pemerintahan.

"Pemilukada sejatinya adalah untuk mencapai cita- cita masyarakat yang adil dan makmur", ucap Pakde.

Setelah Pakde Karwo memberikan arahan dan paparan, acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Pangdam V Brawijaya yang mengatakan bahwa TNI khususnya Kodam V Brawijaya siap bersinergi Bersama Polda Jatim dalam pengamanan Pemilukada Serentak 2018 di Jawa Timur.

Selanjutnya acara ditutup dengan pemberian materi serta arahan dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Machfud Arifin, SH yang dalam paparannya banyak mengungkap tentang situasi kamtibmas di wilayah Jawa Timur pada umumnya, dimana dalam ungkapnya Kapolda menyatakan bahwa Kamtibmas saat ini di Jatim sangat kondusif, tolak ukurnya yaitu tidak adanya konflik sosial di masyarakat.

"Adapun isu aktual yang terjadi sekarang ini yaitu berita hoax, isu penyerangan ulama, dan kasus OTT pejabat di beberapa wilayah di Jatim", ungkap Kapolda.

TNI dan Polri selalu menjalin hubungan  yang baik sehingga akan mewujudkan sinergitas dengan semua elemen masyarakat.

Sementara itu, Dandim 0816/Sidoarjo seusai mengikuti kegiatan menuturkan bahwa TNI selalu siap untuk mengamankan dan mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini juga melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak di beberapa Desa wilayah Kab. Sidoarjo periode 2018-2023, namun kekuatan terbesar ada pada masyarakat itu sendiri yang menghendaki perdamaian, hindari gesekan dan saling menghargai dan menerima hasil keputusan akhir nantinya."

Oleh karena itu, Dandim Sidoarjo selalu menekankan kepada seluruh anggotanya agar mengadakan komunikasi yang baik dan  pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh yang ada di Sidoarjo, beliau juga berharap bisa mewujudkan Pemilukada/Pilkades yang damai dengan dukungan para tokoh tersebut.

"Dengan adanya seluruh elemen masyarakat, kami berharap Pemilukada/Pilkades di wilayah Sidoarjo akan tercipta aman dan damai", tutur Letkol Fadli Mulyono, S.I.P