Redaksi

Redaksi

Minggu, 17 Desember 2017 08:05

Jakarta, restorasihukum.com - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Oktober 2017 tumbuh terkendali. ULN pada akhir Oktober 2017 tercatat USD341,5 miliar atau tumbuh stabil sebesar 4,8% (yoy). Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan ULN didorong oleh peningkatan ULN sektor swasta dan sektor publik (pemerintah dan bank sentral).

ULN sektor swasta tumbuh stabil sebesar 1,3% (yoy), sama dengan pertumbuhan bulan sebelumnya, sementara ULN sektor publik tumbuh 8,4% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 8,5% (yoy).

Berdasarkan jangka waktu asal, struktur ULN Indonesia pada akhir Oktober 2017 masih aman karena tetap didominasi ULN jangka panjang. ULN berjangka panjang memiliki pangsa 86,3% dari total ULN dan pada akhir Oktober 2017 tumbuh 3,9% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya (3,7% yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 10,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (12,6% yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Oktober 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77%, relatif sama dengan pangsa bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun 2016.

Bank Indonesia memandang perkembangan ULN pada Oktober 2017 tetap terkendali. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Oktober 2017 tercatat stabil di kisaran 34%. Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.

Bank Indonesia terus memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk meyakinkan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Desember 2017 yang tersedia pada website Bank Indonesia. Red

Minggu, 17 Desember 2017 07:59

Bogor, restorasihukum.com - Untuk mendukung kebutuhan Alutsista TNI baik Angkatan Darat, Laut dan Udara maka industri strategis dalam negeri harus terus ditingkatkan.Kamis 14 Desember 2017

Kemandirian industri strategis sangat penting untuk mendukung Alutsista yang diperlukan oleh TNI, seperti yang sudah di produksi oleh PT. Pindad, PT. PAL dan PT. DI. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono dan Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, dihadapan awak media usai ramah tamah dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/12/2017).

Lebih lanjut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa harapan dari kemandirian industri strategis secara bertahap, agar kebutuhan Alusista TNI tidak tergantung dengan industri-industri dari luar negeri. Pada acara ramah tamah dengan Presiden RI Ir. Joko Widodo tersebut,

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa pada saat masa transisi peralihan kepemimpinan di tubuh TNI, semuanya berjalan dengan aman dan lancar serta dilaksanakan dengan baik sesuai rencana yang ada. “Ini semua berkat dukungan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Laut, sehingga soliditas itu sangat kuat,” ungkapnya.

Sementara itu terkait kesejahteraan prajurit TNI, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa prajurit-prajurit yang melaksanakan tugas jauh dari satuan induk dan jauh dari keluarga akan diperhatikan, terutama prajurit yang bertugas di daerah Timur perbatasan. Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman terhadap keluarganya.

“Apabila para prajurit sudah memiliki rumah pribadi, mereka juga akan merasa aman dan nyaman, karena kebutuhan pokok akan perumahan prajurit sudah bisa dipenuhi,” ujarnya. Panglima TNI mengatakan bahwa proses ini terus berjalan bahkan Presiden RI Joko Widodo minta untuk dilaporkan, apa-apa yang diperlukan untuk prajurit, tentunya yang paling pokok adalah tetap menjaga soliditas TNI secara internal maupun soliditas dengan Polri.

“Apabila tercapai suatu kesatuan solidaritas TNI-Polri yang tinggi, tentunya akan berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupan yang ada,” katanya. Red-Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54
Surabaya,restorasihukum.com -Aksi Protes Perobohan Masjid Assakinah dan Penjarahan Balai Pemuda oleh DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terus berlanjut, Meski sebelumnya sudah ada pernyataan dari Komisi D bahwa Masjid akan dibangun kembali dan mengembalikan Balai Pemuda sebagaimana Fungsi Aslinya 'Oase Kebudayaan Dan Paru - Paru Moralitas Masyarakat Surabaya' nampaknya itu hanya menjadi isapan jempol dan/atau hanya pemanis buat Para Seniman dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS). Pemkot Surabaya terus melakukan pembangunan di Area Cagar Budaya tanpa memperdulikan keresahan Para Seniman, Jum'at (15/12/2017).
 
Para Seniman yang tergabung dalam Teater Jiwa, KBRS dan Laskar Merah Putih melakukan Aksi " Long March Budaya " dengan cara membawa Keranda Mayat sepanjang jalan 25 KM dari Manukan Lor sampai Gedung DPRD Kota Surabaya. Keranda Mayat tersebut yang bertuliskan KEMBALIKAN CAGAR BUDAYA SURABAYA itu dimulai pukul 10.30 wib dan sampai di Gedung DPRD Kota Surabaya pukul 14.00 wib, Selama perjalan para seniman melakukan Aksi Teatrikal yang menggambarkan pesan Matinya Jiwa Kota Surabaya yang secara membabi buta Menjarah Cagar Budaya.
 
Simpati masyarakat pun bergantian mengapresiasi perjuangan Para Seniman dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya serta Laskar Merah Putih, Sambil melantunkan Takbir dan Tahlil mereka menyusuri jalanan Surabaya.
 
Ketika sampai di Gedung DPRD Kota Surabaya, Massa Aksi memasuki halaman Gedung Dewan dengan membawa keranda mayat. Namun sayangnya, Pamdal dan Aparat Kepolisian bertindak kasar terhadap para pengunjuk rasa, Bahkan salah seorang Oknum Polisi melakukan Pemukulan terhadap salah satu peserta Aksi yang diketahui bernama Isa Anshori. Oknum Polisi tersebut memukul Ulu Hati dan tak terelakkan kemudian terjadi saling dorong antara Pihak Kepolisian dan Massa Aksi, Bahkan Aksi penghadangan langsung dipimpin oleh Kapolsek Genteng.
 
Kericuhan pun terjadi, Massa Aksi mulai Terprovokasi dengan Aparat Kepolisian yang mengeluarkan, Sehingga dorong mendorong dan tarik menarik antara Demonstran dan Polisi tak terelakkan. Sayangnya, Oknum Polisi yang melakukan pemukulan sudah kabur dan diamankan oleh Kepolisian.
 
Wawan dan Heru selaku Korlap Aksi mengambil alih Komando dan menenangkan massa aksi, Serta melakukan negosiasi agar massa aksi bisa masuk kedalam Halaman Gedung DPRD, Akhirnya massa aksi diijinkan untuk masuk kehalaman gedung. Mereka melakukan orasi yang intinya mengecam Arogansi Ketua DPRD Surabaya, Walikota dan Aparat menyikapi Aksi Unjuk Rasa.
 
Aksi pun diakhiri pada pukul 15.00 wib dengan permintaan maaf Kapolsek dan berjanji mempertemukan Oknum Polisi tersebut dengan Komunitas Bambu Runcing Surabaya dalam waktu 1 x 24 jam. ( *** )
Sabtu, 16 Desember 2017 08:51

Surabaya,restorasihukum.com-

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo akan memanggil dan memberikan arahan kepada bupati maupun walikota yang tidak hadir pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Ketegasan itu dilakukan orang nomor satu di Pemprov. Jatim itu semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

"Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik," tegas Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12) siang.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya tidak  menyerahkan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun Anggaran 2018 sampai bupati/walikotanya hadir. Daerah yang bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota tidak hadir, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten Jombang.

Ditegaskan, DIPA dan DPA yang diserahkannya  tidak bisa diberikan kepada staf, karena penyerahan DIPA tidak sekedar dapat uang dan hak, tetapi memiliki kewajiban yang luar biasa. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun.

Dalam.kesempatan sama,  Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Awal Proses APBN

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  "Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa," jelasnya.

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun.(HPJ:Sil).

Sabtu, 16 Desember 2017 08:39

Bondowoso, restorasihukum.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bondowoso, Drs. H. Karna Suswandi, MM, meninjau finishing pembangunan jembatan gantung, penghubung antara Desa Grujugan, Kecamatan Cermee dengan Desa Kalibagor, Kecamatan Kota Situbondo, Jawa Timur , Jum'at 15 Desember 2017.

Jembatan gantung yang membentang di atas sungai sudah hampir selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas ini akan mempermudah akses pendidikan dan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Karna Suswandi menyampaikan selain menjadi penghubung antar desa, jembatan ini juga menjadi andalan warga untuk menunjang mata pencahariannya.

"Ini akan mempermudah akses pendidikan dan perekonomian bagi masyarakat setempat. Kami berharap adanya pembangunan jembatan akan membawa perubahan signifikan pada kemajuan masyarakat,"

Karna Suswandi mengklaim pembangunan jembatan ini tidak dianggarkan dari APBD, pihaknya berhasil menggandeng donatur Swiss dan sebagian didanai dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2017.

"Adanya jembatan ini juga akan menghemat waktu kurang lebih satu jam bagi warga yang hendak ke Situbondo dan sebaliknya bila akan ke Bondowoso," tegasnya.

Karna sebagai kadis PUPR  sangat bersyukur karena mulai hari ini jembatan gantung yang ditunggu masyarakat mulai bisa direalisasikan dan sudah bisa digunakan masyarakat.

"Terima kasih untuk bapak Toni, donatur dari Swiss yang telah memberikan sumbangsih sangat besar kepada masyarakat," ungkapnya.

Jembatan gantung ini menurut Karna Suswandi menjadi yang pertama dari beberapa jembatan gantung yang diusulkannya di Kabupaten Bondowoso.

"Dari semua usulan, memang tidak semuanya bisa direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dari donatur Swiss," paparnya.

"Ini bisa dibangun karena memiliki bentang yang sesuai dengan ketetapan mereka. Selain itu, memiliki akses jalan menuju lokasi pembangunan dan pemerintah setempat bersedia swadaya mengangkut dan merangkai besi," imbuhnya.

Lebih lanjut Karna Suswandi mengatakan, beton penyanggah jembatan juga didanai oleh Pemerintah Desa Grujugan, Kecamatan Cermee, yang dianggarkan dari DD tahun 2017.

" Jadi, usulan yang memenuhi syarat seperti ketentuan dari donatur Swiss sudah pasti bisa direalisasikan.Tahun depan, akan ada satu lokasi lagi yang akan dibangun oleh donatur Swiss karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu di Desa Gentong, Kecamatan Tamankrocok," tukasnya.

Untuk diketahui , sebelum dibangun jembatan gantung, akses antar dua desa di dua kabupaten Bondowoso-Situbondo hanya bisa dilalui dengan menyeberangi sungai.

Para penyeberang harus rela melepas baju yang dipakainya dan kembali dipakai saat berada di bantaran sungai desa bersebrangan. Hal ini kerap dilakukan warga, baik saat hendak bekerja maupun anak sekolah.

Kalau hujan dan terjadi banjir, sungai tidak bisa dilewati karena arusnya deras,warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, akan libur kerja atau anaknya tidak masuk sekolah. Yang punya motor, lewat memutar dengan jarak yang sangat jauh, dengan kondisi semacam ini mengetuk hati Kepala Dinas PUPR Bondowoso agar masyarakat tidak kesulitan lagi.

Ucapan Alhamdulilah, banyak disampaikan warga juga melalui akun facebook Bung Karna dengan adanya bantuan dari donatur Swiss melalui Dinas PUPR serta bantuan dari pemerintah setempat bisa terealisasi, jembatan penghubung dua kabupaten ini.(zez)

Sabtu, 16 Desember 2017 08:31
Nias Barat,restorasihukum.com -Pelaksanaan pesta demokrasi serentak di Kabupaten Nias Barat yang dilaksanakan pada 15 November 2017 kemarin   khususnya di Desa Lologolu. Akibat tidak terima kekalahan, pelaksanaan pemungutan suara berakhir ricuh. Gunungsitoli, Sumatera Utara. (15/12/2017).
 
Menurut penuturan sejumlah tokoh masyarakat  Desa Lologolu kepada awak media yang menyaksikan proses penghitungan surat suara  menjelaskan bahwa, calon Kepala  Desa Lologolu ada 2 orang yaitu: No. urut 1 (satu) Safenia Gulo, dan No Urut 2, Yasama Gulo.
 
"Jumlah pemilih yang hadir dengan memberikan hak pilihnya sebanyak  844  orang. Dari awal pemungutan surat suara hingga berakhir  pelaksanaan pemungutan prosesnya  berjalan sesuai dengan kondusif".
 
Kemudian setelah pemungutan surat suara  dilaksanakan dengan penghitungan yang dimulai dari kotak surat suara dusun IV  (empat),  III (tiga),  dan II (dua).
 
Sementara pada penghitungan ke tiga Dusun tersebut berjalan dengan lancar dan  no urut 1 (satu) selalu  meraih suara terbanyak dengan  perolehan suara no Urut 1 (satu) = 246 suara dan No. Urut 2 (dua) = 186 suara dengan  selisih suara keseluruhan  60 suara.
 
Pada  penghitungan  di kotak  surat suara Dusun I yang paling terakhir, dari jumlah yang telah di buka  masih selalu Calon No Urut 1 (satu) tetap memperoleh suara terbanyak, oleh karena calon no Urut 1 (satu) selalu memperoleh suara terbanyak  dan dipastikan menjadi pemenang.
 
Sementara pada detik-detik menghampiri selesai penghitungan dengan sisa  surat suara dalam kotak  sebanyak 14 lembar .
 
Sejumlah pendukung calon no urut 2 (dua) bersama ketua panitia dengan spotanitas  langsung menyerbu dan merusak segala  fasilitas PILKADES. Jelasnya.
Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat  yang enggan disebut namanya mengatakan " kami juga merasa heran, hingga kini kok penetapan hasil PILKADES Lologolu masih dinyatakan di TUNDA.
 
Pantauan di lokasi kericuhan di Desa Lologolu itu disebabkan karena tidak terima kekalahan sebab calon no Urut 2 sudah menganggap hebat karena Dia sebagai incumbent  walaupun akhirnya tidak dipilih oleh masyarakatnya  sendiri, pada kejadian ini, kami masyarakat Desa Lologolu sudah menduga adanya oknum  Pejabat Teras di Nias Barat  yang sengaja mempolitisir  dengan membekingi pelaku kejahatan pengrusakan untuk menggagalkan  hasil PILKADES Lologolu bukti konkrit adalah  sampai detik  ini  pelaku pengrusakan berkeliaran dan penetapan hasil PILKADES Lologolu masih status di TUNDA.  Tandasnya dengan Tegas.

Ditambahnya, kami  masyarakat Desa Lologolu mengharapkan kepada Pemda Nias Barat  kiranya bersikap yang objektive dan  menetapkan Pemenag hasil PILKADES  Lologolu terlepas dari politisir yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya.  Tuturnya dengan nada kesal. (al)

Jumat, 15 Desember 2017 19:31

Pasuruan, restorasihukum.com - Jumat,  15/12/17 sekitar jam 06.00 pagi Truk tronton dengan no plat L 9004 AU bermuatan kaca terguling di Sukorejo Pasuruan yakni dari arah Surabaya - Malang.

              Menurut keterangan Satlantas Sukorejo Aiptu Hardiono, truk tersebut berjalan dari arah Surabaya menuju Malang sesampai di Sukorejo supir mengantuk, sehingga ban oleng kekanan dan menabrak tiang PJU. "Truk tersebut menabrak tiang PJU yang ada di tengah jalan sampai akhirnya terguling, hingga kaca yang dimuat pecah berserakan di jalan, beruntung tidak ada korban jiwa,  " terang Hardiono.
 
              Dari kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari arah Surabaya Malang, begitu juga sebaliknya dikarenakan badan truk menutup sebagian jalan baik dari arah Surabaya maupun dari arah Malang.
 
               Untuk mengevakuasi pecahan kaca, petugas mendatangkan mobil Sorok dari pihak Tol, agar cepat selesai. sekitar jam 10.00 wib  semua sudah dievakuasi termasuk badan truk yang terguling dan arus jalan dari arah Surabaya Malang sudah mulai normal begitu juga sebaliknya. 
 
                Meski begitu para pengendara dari arah Surabaya menuju Malang diharap berhati -hati karena sisa-sisa pecahan kaca dijalan masih ada.(sy) 
Jumat, 15 Desember 2017 19:22

Pasuruan, restorasihukum.com - Di pertengahan bulan Desember tahun 2017 ini anggaran dana desa baik DD maupun ADD sudah turun hampir disemua desa. Salah satunya yaitu desa Sekarjoho kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan. 

                Program pembangunan desa Sekarjoho tidak berbeda dengan desa lain yakni dalam bidang infrastruktur seperti pavingisasi, TPT atau plengsengan, maupun saluran drainase atau gorong-gorong. 
 
                Kepala desa Sekarjoho "H. Ahmad Sujakar" mengatakan anggaran dana semester kedua sudah turun dan bangunannya melanjutkan tahap pertama.  "Untuk program pembangunan tahap kedua ini TPT atau plengsengan dusun Dinoyo, sedangkan drainase dusun Sekarjoho,"terangnya pada media restorasihukum.com, (14/12/17).
 
                 Lebih lanjut Sujakar menambahkan,  untuk pembangunan TPT atau plengsengan dusun Dinoyo sudah seminggu berjalan. "Pembangunan Plengsengan itu jalan tembus antara dusun Dinoyo ke dusun Sekarjoho. Setelah selesai plengsengan nantinya akan di paving tahun depan," jelasnya. 
 
                  Ia berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur didesa Sekarjoho, kedepannya warga masyarakat lebih sejahtera, roda perekonomian lebih meningkat juga lebih maju dari tahun sebelumnya," pungkasnya.(sy)