Redaksi

Redaksi

Minggu, 08 Juli 2018 05:10

Mojokerto, restorasihukum.com - Kegiatan Halal Bihalal dan rapat pengurus Majelis Pers Nasional (MPN) di Rumah Makan Jimbaran, Jalan By Pass Mojokerto pada  hari Sabtu (07/07/2018) bertujuan  menjalin silaturahmi dan  membangun rasa kebersamaan, kerukunan serta toleransi antar sesama keluarga besar MPN khususnya di Jawa Timur (Jatim), dan pada umumnya di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum MPN, H Umar Wirahadi, SH, MM dengan Sekretaris Jendral (Sekjen) MPN, Drs Udik Laksono beserta jajarannya. Dan juga dihadiri puluhan Pimpinan Redaksi (Pimpred) Media Online  dan Cetak beserta ratusan Wartawan se Jatim memberikan metode-metode sebagai memajukan dan mengembangkan MPN akan datang.

Lalu didalam sambutannya Sekjen MPN, Udik Laksono mengatakan,  Halal Bihalal adalah salah satu momen yang bisa mempererat ikatan kekeluargaan bagi keluarga besar MPN yang sudah tersebar diberbagai wilayah dengan berbagai profesi. Untuk itu MPN selaku organisasi Wartawan harus memiliki 4 T , yaitu Tanggap, Tangguh, Trengginas, Tanggung. Karena hal ini bisa menjadikan Insan Pers masuk kemana saja.

"Kita ini harus bisa menjadi wartawan yang solid penuh karya tulis, dan memiliki 4 T, sehingga kita bisa masuk ketempat apapun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama membangun organisasi MPN lebih baik dan kuat, agar dapat melahirkan insan pers yang proposinal," Katanya.

 
Terkait hal ini, Ketua Bidang 1 MPN, Yadi, S.P menyampaikan, kegiatan halal bi halal ini tidak hanya sekedar menguatkan silaturahmi tetapi juga merupakan ajang untuk saling bertukar pikiran dan ide guna membangun daerah. Karena profesi wartawan tentunya memiliki pola pikir dan ide yang dapat berguna bagi daerah khususnya diwilayah Jatim.

“MPN merupakan salah satu organisasi wartawan besar, tentunya harus memberikan peran dan kontribusi bagi kemajuan daerah melalui ide dan pemikiran kritik membangun dalam pembangunan daerah. Untuk itu, MPN legalitasnya harus jelas, agar penggurus maupun anggotanya ketika ada pertanyaan terkait legalitasnya MPN dapat dijawab dengan benar," Ujarnya.

Sementara sambutan Ketua Panitia kegiatan ini, Choirul Sholeh menyampaikan, bahwa kegiatan halal bihalal ini sebuah tradisi kreatif khas masyarakat Muslim Tanah Air, sebagai ungkapan saling mengmaafkan kesalahan dan kekhilafan.

“Tujuan kegiatan ini tentunya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagai wadah informasi dan komunikasi dengan mempererat silaturahmi diantara keluarga besar MPN. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membangun rasa kebersamaan, kerukunan serta toleransi antar sesama wartawan sebagai keluarga besar MPN," Terangnya.

Sedangkan penyampaiannya Ketua Umum MPN, Umar Wirahadi, SH, MM dihadapan ratusan Wartawan yang hadir didalam kegiatan ini menerangkan, bahwa MPN siap membantu perkara yang dihadapi wartawan di Jatim dan sekitarnya. Tapi hal itu, MPN harus tahu duduk perkaranya terlebih dahulu.
"Kalau MPN disuruh membantu perkara wartawan, ya lihat dulu duduk perkaranya. Kalau MPN disuruh bantu wartawan di Sidoarjo, tentu harus tahu duduk perkaranya. Untuk itu, jika teman-teman wartawan membantunya secara personal atau pribadi, ya monggo-monggo saja. Asal tidak mengatasnamakan organisasi MPN," Terangnya.

Kemudian didalam isi dialog atau tanya jawab antara anggota dengan pengurus MPN terkait adanya Uji Kompentesi Wartawan (UKW) dan menghindari Operasi Tangkap Tangan (OTT), serta mekanisme antar Koordinator Wilayah (Korwil) dengan pengurus Pusat MPN. (red).

Kamis, 05 Juli 2018 12:13

Pasuruan, restorasihukum.com - Para pedagang pasar Sukorejo sebentar lagi akan menempati tempat relokasi untuk berjualan. Pasalnya, kios maupun toko tempat mereka berjualan akan segera direvitalisasi.

        Pada tahun ini, memang pasar sukorejo mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebesar 700 juta untuk merevitalisasi hampir 200 lebih kios.

        Kepala pasar Sukorejo Hasyim As'ari mengatakan, bahwa pasar Sukorejo tahun ini akan direvitalisasi. "Hampir 200 lebih kios yang akan di revitalisasi, untuk itu para pedagang akan direlokasi sementara," terang Hasyim pada media restorasihukum.com, (05/07/18).

         Untuk itu, kami telah menyiapkan tempat relokasi buat para pedagang yang kiosnya terkena revitalisasi. "Ada dua tempat relokasi, satu disebelah TPS, satunya di tempat parkir pasar hewan," cetusnya.

          Bangunan di parkir pasar hewan sudah hampir selesai, sedangkan satunya masih belum. "Hampir 75% selesai, dalam minggu ini harus selesai dan bisa ditempati, agar proses revitalisai segera dimulai," katanya.

          Saya berharap semoga dengan adanya revitalisasi ini, kedepannya pasar Sukorejo bisa lebih baik, teratur. Tentunya, pedagang disiplin dalam membayar hak sewa dan bisa membawa manfaat bagi pedagang," pungkasnya.(sy)

Kamis, 05 Juli 2018 11:25

NIAS INDUK, restorasihukum.com - Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM didampingi Sekretaris Daerah Drs. Firman Yanus Larosa, M.AP kukuhkan panitia pelaksana peringatan HUT RI Ke-73 Tahun 2018. (4/7/2018)



Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias AHD. Darwis Zendrato S.Sos mengatakan tujuan dan sasaran perayaan HUT RI tersebut.



Tujuan dan sasaran yang pada perayaan HUT RI Ke-73 Tahun 2018 ini adalah untuk meningkatkan semangat hidup masyarakat, khususnya Kabupaten Nias dan meningkatkan hidup dalam Kebhinnekaan, sumber dana yang bersumber dari APBD serta dana pos hibah tahun anggaran 2018. Ujarnya



Sementara itu, Bupati Nias. Ia mengucapkan terimakasih kepada yang terlibat dalam kepanitiaan.


Saya mengucapkan terimakasih kepada kita semua yang sudah berkenan dan terlibat langsung dalam perayaan HUT RI Ke-73 tahun 2018 di Kabupaten Nias. Ujar Bupati Nias.



Lokasi perayaan HUT RI tahun ini dilaksanakan di Ibukota Kabupaten Nias, saya yakin dan percaya, Panitia yang dikukuhkan pada hari ini dapat mengkaji lebih dalam hal serta dapat menyajikan perayaan yang meriah dan inovatif. Katanya.



Selanjutnya Bupati Nias menyerahkan secara simbolis SK Panitia Kepada Ketua Umum, Drs. Dahlanroso Lase juga sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias.
(al)

Rabu, 04 Juli 2018 18:02

Surabaya, restorasihukum.com - Polsek Karang Pilang Surabaya telah ungkap perkara Dugaan tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pasal 114 jo 112 undang - undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan dari laporan masyarakat tentang ada nya peredaran narkoba yang dilakukan oleh para remaja di wilayah hukum polrestabes Surabaya.

Kronologis kejadian, Saat dilaksanakan pemantuan dan penangkapan di kemlaten gang 10 depan rumah nomer 01 kelurahan kebraon  di amankan 2 (dua) orang tersangka an. DICKY SATRIO PAMUNGKAS dan HERI HERDIANTO, didapati 2  orang tersebut akan mengedarkan sabu.

Keduanya berboncengan menggunakan sarana sepeda motor honda gl max,  W-4211- RJ saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu klip plastik diduga sabu yang ditempel kan ditelapak kaki sdr. DICKY.

Kemudian dilakukan pengembangan dan penggeldahan di kamar rumah sdr DICKY  di griya kebraon barat blok CF 14  ditemukan alat hisap narkoba dan satu klip sabu,  kemudian kedua tsk diamankan di mako mapolsek karangpilang. (rd)

Rabu, 04 Juli 2018 06:50

Pasuruan, restorasihukum.com - Pelantikan Direktur PDAM terpilih Za'ari yang dilakukan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Senin (02/07) sangat menyakitlan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Khususnya Komisi II. Pasalnya, Komisi yang ikut dalam penentuan sosok direktur PDAM melalui rekom setelah dilakukan penyampaian visi dan misi para calon ternyata tidak diundang dalam acara pelantikannya.

     Rohani Siswanto anggota Komisi II, Zaini sekretaris dan Andre Wahyudi ketua Komisi II begitu marah atas sikap tak beretika yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) yang tak mengundang, bahkan tak memberitahu sedikitpun perihal pelantikan tersebut.

    "Ini sama saja pansel menciptakan huhungan buruk antara PDAM dengan DPRR. Kalau soal undangannya sih tidak masalah, tapi yang kami nilai itu etikanya kok tidak ada. Saat penyampaian visi misi mereka datang ke DPRD sekaligus meminta rekom. Tapi saat direktur hasil rekom kami dilantik, kok kami tidak diberitahu sama sekali, benar-benar tak beretika dan tak tau diri, "tukas Andre yang diamini Rohani dan Zaini.

     Sementara itu, kepada media, Senin (02/07), ketua Pansel, Dwitono Minahanto yang ditemui di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan mengaku khilaf atas tidak diundangnya DPRD saat pelantikan.

    "Kami khilaf, hal ini karena semua serba mendadak dan diburu waktu. SK baru turun Jum'at lalu. Bupati juga sudah mau habis masanya, serta PJ direktur sudah habis, jadi kita cepat-cepat lakukan pelantikan, "ungkap Dwitono.  

     Ada catatan menarik dari kejadian ini. Info yang didapat Pojok Kiri, Pansel dan Direktur sempat datang ke kantor DPRD untuk menemui pimpinan dan Komisi II untuk bersilaturrahim mendapat sikap balasan dengan tidak digubris. kabarnya mereka dibiarkan luntang lantung tanpa ada yang mau menemui. Benarkah? (Lis/syd)

Rabu, 04 Juli 2018 06:45

Surabaya, restorasihukum.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi  per 1 Juli 2018 yang membebani masyarakat harus diberikan  solusi. Salah satunya, dengan menggenjot produksi industri agro di Jatim.
 
    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan terkait kenaikan harga barang pasca kenaikan bbm, seusai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (3/7).
 
    Dijelaskan, Jatim mempunyai sektor agro industri yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Optimalisasi potensi ini dipastikan membantu  biaya angkut yang oleh pengusaha dibebankan kepada konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, kenaikan bbm yang akan diikuti naiknya harga komoditas lain akan tereliminasi.
 
Hal semacam ini, yakni substitusi bahan baku, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Mendagri dan  Gubernur se Indonesia di Jakarta kemarin. “Misalnya, Bangka Belitung mempunyai timah dan pala yang dibutuhkan Jatim, sedangkan Jatim memiliki beras yang dibutuhkan Bangka Belitung. Subtitusi bahan baku seperti itu, harus dilakukan agar menekan harga,”jelas Pakde Karwo.  
 
Ditambahkan, hal tersebut merupakankeniscayaan, karena berada dalam lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. “Ini masih saya rapatkan, apa-apa yang bisa kita tekan dari naiknya bbm agar tidak mempengaruhi daya beli. Kita cari faktor apa yang bisa ditekankan," ujarnya.
 
    Menurutnya, jumlah UMKM yang sangat banyak mendukung subtitusi bahan baku tsb. Apalagi, 18 juta lebih tenaga kerja berada di sektor UMKM, yang bisa memaksimalkan sektor agro industri.
 
    Pemprov Jatim, lanjutnya, saat ini masih mencari formula lain untuk menstabilkan harga dan serta menekan agar harga tidak terlalu naik. Ia memahami, faktor yang membikin harga naik berasal dari bermacam macam variabel, bukan hanya ongkos distribusi saja. Apabila nantinya diperlukan otoritas instansi lain seperti polda dan kejaksaan, maka juga akan diajak bicara. “Kenaikan tsb harusnya tidak linear, artinya tidak semua kebutuhan harus naik. Maka harus dicari dan ditabulasi barang apa yang naik, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menekan harga,” ungkapnya.
 
    Pakde Karwo mentargetkan semua faktor yang mempengaruhi harga naik ini bisa segera diselesaikan. Saat ini proses tsb terus berjalan dengan harapan masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampak kenaikan bbm. Untuk itu, Pakde Karwo juga mohon doa masyarakat agar masalah ini segera teratasi.
 
Sidang paripurna DPRD Prov. Jatim hari ini tanggal 3 Juli 2018 berisi paripurna istimewan dan lanjutan. Paripurna istimewa  berupa pengbilan sumpah janji pergantian antar waktu anggota DPRD. Sementara itu, paripurna lanjutan a.l. laporan pimpinan komisi A tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim. Juga, perubahan susunan keanggotaan Fraksi PKB. (hpj/tra)

Rabu, 04 Juli 2018 06:29

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, mendukung diselenggarakannya konferensi dua tahunan tentang populasi dan kesehatan tingkat internasional atau South-East Asia Bienniall Conference on Population and Health yang rencananya digelar pada 7-9 November di Kota Batu, Jatim.

Dukungan itu disampaikannya saat menerima Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Perwakilan Jatim di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (3/7) siang.

Pakde Karwo mengatakan, konferensi itu sejalan dengan program Pemprov Jatim untuk menangani populasi penduduk dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif pada Keluarga Berencana (KB), khususnya kaum wanita.  

Menurutnya, dalam KB terdapat pasangan usia subur yang keduanya aktif bekerja, sehingga bila difasilitasi dengan usaha ekonomi produktif, akan sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Alasannya, wanita yang bekerja akan cenderung lebih mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anaknya.

Gubernur kelahiran Madiun ini juga mengusulkan agar dalam konferensi tersebut juga digelar pameran produk kreatif dari UMKM perempuan dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memasukkan produk tersebut dalam digital ekonomi, seperti dipromosikan melalui website dan media sosial.

Agar produk tersebut laris, Pakde Karwo juga mengusulkan dalam konferensi tersebut disediakan inkubator bisnis untuk membuat pengemasan produk lebih menarik sehingga lebih laku ketika di ekspor.

“Jadi ada kliniknya, agar peserta atau siapapun yang mau berwirausaha, tinggal mendatangi tim di konferensi tersebut. Tim itu akan mengajarkan bagaimana mengolah produk supaya memiliki nilai tambah, seperi pisang jadi kripik pisang, dan lainnya” usulnya.

Ditambahkan, sektor UMKM telah menjadi tulang punggung atau backbone bagi perekonomian Jatim. Bahkan dalam lima tahun terakhir, share kinerja Industri pengolahan terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.

Tak hanya itu, UMKM di Jatim memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017.

    Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Puncak Hari Keluarga Nasional XXV Tingkat Provinsi Jatim yang akan digelar tanggal 12 Juli 2018 di Madiun.

*Konferensi Internasional 16 Negara*

    Dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi jawa Timur, Yenrizal Makmur mengatakan, South-East Asia Bienniall Conference on Population and Health akan diikuti oleh 16 negara, diantaranya adalah Australia, Amerika, Iran, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Laos, serta Indonesia selaku tuan rumah.

    “Peserta konferensi terdiri dari para peneliti yang berasal dari berbagai kalangan, seperti akademisi, yang diharapkan dapat mengirimkan abstrak penelitian yang terstruktur terkait isu-isu kontemporer tentang kependudukan dan kesehatan di Asia Tenggara” katanya.

    Konferensi ini, lanjut Kepala BKKBN Yenrizal, digagas dari kesepakatan antara Unibraw Malang, University of Portsmouth Inggris, dan BKKBN. Adapun tema konferensi diantaranya adalah Family Planning, Fertility and Population Dividend, Ageing, Population and Development, National and International Migration, Lifestyle Diseases and Mortality, dan Health System and Health Financing.

*Harganas XXV Dimeriahkan Berbagai Acara*

    Masih menurut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi jawa Timur, Yenrizal Makmur, puncak peringatan Harganas XXV pada 12 Juli 2018 mendatang akan dimeriahkan berbagai acara, diantaranya penyerahan anugerah kencana, penyerahan penghargaan pemenang lomba KB, program kependudukan, dan pembangunan keluarga, pameran produk unggulan kelompok UPPKS, pemberian bantuan, renovasi rumah, pemasangan PDAM gratis, dan bakti sosial.

    Kepala BKKBN Yenrizal Makmur menambahkan, konsep peringatan Harganas tahun ini menggunakan empat pendekatan, yakni keluarga berinteraksi, keluarga berkumpul, keluarga peduli dan berbagi, dan keluarga berdaya. “Jadi peringatan Harganas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya” tambahnya.

    Dijelaskannya, perbedaan itu karena pada peringatan tahun ini lebih ditekankan pada kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh  masyarakat dengan memaknai konsep peduli, berbagi, berkumpul, dan berdaya. Salah satunya, ada kegiatan kunjungan ke wilayah Kampung KB.

    “Masyarakat di kampong KB masih minim akses pelayanan dan wilayah Kampung KB adalah daerah yang termarginalkan dengan cakupan program pembangunan yang masih rendah. Disitu akan dilaksanakan dialog, renovasi rumah, pemberian bantuan kursi roda, dan sembako. Ini sebagai upaya kepedulian” jelasnya. (hpj:adit)

Rabu, 04 Juli 2018 06:02

Malang, restorasihukum.com - Lima bulan sudah kasus pencurian kayu jati yang dilakukan oknum pemilik koperasi Rukun Santoso (H Sugeng)  kepada nasabahnya (Ike Maria Agustina) dengan kerugian hingga milyaran rupiah.

Berawal dari kasus hutang piutang yang dilakukan Ike Maria (pelapor) terhadap H Sugeng (terlapor) sehingga menunggak angsuran selama 4 (empat) bulan lamahnya dan membuat terlapor dengan jabatannya berani menebang pohon jati tanpa diketahui oleh pemilik (pelapor).

Kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,2 milyar dengan hutang yang hanya kurang dari Rp 10juta saja. Perbuatan terlapor baru diketahui saat pelapor hendak menjual tanaman pohon jati miliknya, namun betapa terkejutnya melihat kebun miliknya sudah tidak ada tanaman lagi.

Setelah dicari tahu, berujung perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor diketahui setelah mendapatkan informasi dari beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Saat dikonfirmasi restorasihukum.com terkait adanya informasi bahwa kasus tersebut berhenti, terlapor tidak memberikan keterangan sedikit pun hingga berita ini diterbitkan.

Sedangkan pihak KBO polres Malang Iptu Rudi membenarkan informasi tersebut, tetapi kasusnya tidak berhenti namun masih terus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan ditangani oleh unit 2, kebetulan saat akan dikonfirmasi unit 2 selaku Penyidik dalam kasus tersebut sedang lepas dinas. (red/nn)