Redaksi

Redaksi

Kamis, 26 Oktober 2017 15:27

redaksi, restorasihukum.com - Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi IUP operasi produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP tipe ini diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Operasi Produksi

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

    Administratif;
    Teknis;
    Lingkungan; dan
    Finansial

A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:

a.       Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil badan usaha;

3.       akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6.      surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:

a.       Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan pengurus; dan

3.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil koperasi;

3.       akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan pengurus; dan

6.       surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:

a.       Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan; dan

2.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

1.       surat permohonan;

2.       kartu tanda penduduk;

3.       nomor pokok wajib pajak; dan

4.       surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a.       Untuk IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

3.       surat keterangan

b.      Untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dari batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil perusahaan;

3.       akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6.       surat keterangan domisili.

B.      Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1.       peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;

2.       laporan lengkap eksplorasi;

3.       laporan studi kelayakan;

4.       rencana reklamasi dan pascatambang;

5.       rencana kerja dan anggaran biaya;

6.       rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

7.       tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

C.      Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1.       pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

2.       persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D.      Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1.       laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2.       bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3.       bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

Kamis, 26 Oktober 2017 15:16

redaksi, restorasihukum.com - Persyaratan untuk Memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

Latar Belakang

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”), IUP eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.

Persyaratan Untuk Memperoleh IUP Eksplorasi

Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan:

    Administratif;
    Teknis;
    Lingkungan; dan
    Finansial

A.  Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk badan usaha meliputi:

a.       Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

3.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil badan usaha;

3.     akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan

6.      surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk koperasi meliputi:

a.       Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan pengurus; dan

3.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil koperasi;

3.    akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan pengurus; dan

6.       surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk orang perseorangan, meliputi:

a.       Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan; dan

2.       surat keterangan domisili.

b.      Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan:

1.       surat permohonan;

2.       kartu tanda penduduk;

3.       nomor pokok wajib pajak; dan

4.       surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

a.       Untuk IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara:

1.       surat permohonan;

2.       susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

3.       surat keterangan

b.      Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:

1.       surat permohonan;

2.       profil perusahaan;

3.     akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;

4.       nomor pokok wajib pajak;

5.       susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan

6.       surat keterangan domisili.

B.      Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1.  daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;

2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional,

C.      Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D.      Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1.  bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan

2.  bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Kamis, 26 Oktober 2017 13:59

Bandung, restorasihukum.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 18 pemohon. Permohonan ini merupakan usaha atas nama perusahaan dan individu yang mengajukan IUP Operasi Produksi (OP) perpanjangan dan baru.

Hal itu diputuskan dalam rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rincian ke-18 pemohon yaitu 3 IUP OP baru, 3 IUP OP perpanjangan permohonan 2016, 9 Permohonan WIUP 2017, dan 3 OP baru permohonan 2017.

Adapun 9 WIUP yakni di Kabupaten Sukabumi (2 usaha), Kabupaten Bogor (2), Kabupaten Garut (2), Kabupaten Bandung (1), Kabupaten Subang (1), dan Kabupaten Sumedang (1). Sementara OP baru di Kabupaten Bandung Barat (2), Kabupaten Bogor (1), Kabupaten Cianjur (1), Kabupaten Cirebon (1), dan Kabupaten Sukabumi (1).

Sementara OP perpanjangan yakni Kabupaten Bandung Barat (1), Kabupaten Bogor (1), dan Kabupaten Purwakarta (1). Komoditas tambang yaitu batu gamping, andesit, sirtu, pasir, dan tanah urug.

Namun, usai rapat, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, izin itu diberikan dengan berbagai pertimbangan termasuk persyaratan. Seperti rencana reklamasi untuk menata kembali lahan yang telah ditambang harus disertai gambar dan bukti pembayaran pajak.

”Berbagai pertimbangan tadi kami bahas juga termasuk syarat-syaratanya. Yang kurang lengkap syaratnya kami juga masukan. Contohnya seperti reklamasi, rencana reklamasi itu harus ada gambar. Supaya jangan sampai cuman kalimat aja. Jadi, harus dengan sebuah konsep gambar dan perencanaan,” ujar Wagub.

”Kemudian pajak juga. Yang perpanjangan maupun yang baru harus ada NPWP dan bukti bayar pajak yang dia (pemohon) bayarkan. Jangan sampai perpanjang tapi nggak bayar-bayar pajak,” katanya.

Deddy menyatakan, penetapan itu diputuskan berdasarkan persyaratan ketat. Hal itu dimaksudkan agar ada pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan. Oleh karena itu, pemohon pun harus melaporkan kegiatan usaha yang dijalankan setiap bulan. Apabila kegiatan usaha yang berjalan melebihi dari luas rencana kerja yang telah diajukan maka harus mengajukan kembali izinnya.

Ke depan, Pemprov Jabar juga akan lebih memperketat izin melalui persyaratan dan SOP yang sesuai. Dengan begitu, apabila ada pemohon yang belum lengkap akan langsung ditolak permohonannya.

”Lihat dulu dokumennya, kalau tidak mungkin, ditolak. Jangan dipaksakan masuk BKPRD. Tolak. Kalau dokumen kurang segala macam atau harus diubah, kasih tahu (pemohon). Nah, yang sudah ’clear and clean’ baru masuk ke BPRD. Jadi, tidak ruwet, pengusaha juga punya kepastian, tidak digantung berlarut-larut. Dari pintu awal udah ditolak (apabila persyaratan kurang),” kata Wagub.

Selain itu, pada kesempatan itu, Wagub pun meminta koordinasi antarlembaga agar lebih dioptimalkan kembali karena menurutnya, banyak pihak mengeluh bahwa proses perizinan masih berjalan lambat.

”Hubungan antarorganisasi kami ibahas juga. Jangan-jangan, terhambatnya di antarorganisasi. Jangan sampai hubungan organisasi tadi menghambat proses perizinan,” kata Wagub.

Kamis, 26 Oktober 2017 11:52

Purwakarta, restorasihukum.com - Gunjang Ganjing kasus sengketa Gunung Sembung Purwakarta jawa Barat yang tidak ada ujung penyelesaiannya, ironisnya Pihak Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Mengeluarkan Ijin Galian C, Kepihak Orang yang tidak jelas Dasar hukum kepemilikan tanah Gunung Sembung,

Pasalnya Gunung Sembung sedang keadaan bermasalah, Antara Dinas PU Bina Marga dan Ahli Waris Dr Room Stamboel. Ironisnya Pihak Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat masih sempat mengeluarkan Ijin Galian C kepihak H.AHMAD DAMYATI.SE Kampung Malang Nengah Desa Malang Nengah Kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta, tidak menutup kemungkinan untuk menambang Batu belah.

Menurut keterangan salah satu tokoh masyarakat Desa Malang Nengah Kecamatan Sukatani Purwakarta,”Untuk mendapatkan surat ijin Galian C Tidak mudah apalagi untuk pertambangan Batu belah yang sering menggunakan bahan peledak.”ujarnya

Harus memiliki surat kepemilikan tanah Girik atau Sertipikat yang mempunyai dasar kekuatan hukum termasuk tanda bukti pembayaran Pajak tanah dan ijin lingkungan, diduga didalam pemberian ijin Galian C tersebut ada indikasi Permainan Otak Kotor Sebut saja Gerombolan Sindikat Mafia.

Terbukti H AHMAD DIMYATI SE sudah setor dana sebesar Rp 17.450.000 pada tanggal 18 Maret 2015. Yang jelas pihak penerima ijin Galian C lokasi yang untuk digali terletak dimana dan milik siapa………? yang Tidak memiliki surat tanah yang berdasarkan kekuatan hukum.

Bisa mendapatkan Galian C tersebut untuk digunakan apa diduga untuk bisnis komersil, diminta pihak jajaran Aparat Penegak Hukum agar dapat menghentikan segala kegiatan di lokasi Gunung sembung dan mengungkap kasus tersebut di Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat Mengeluarkan Ijin Galian C yang lingkungannya sudah rusak parah, sedangkan Gunung sembung ternasuk daerah resapan air tadah hujan wilayah Jati Luhur dan sekitarnya,(red)

Kamis, 26 Oktober 2017 11:35

Bekasi, restorasihukum.com - Tim Media bergegas turun di lokasi untuk mencari bukti bukti di lokasi Mega Proyek Meikarta yang diduga terkena banjir atau genangan air pada Selasa (24/10) siang sekitar pukul 14.00 WIB, setelah adanya informasi akan genangan air yang ada diwilayah tersebut  tersebut.

Seoarang Security yang  ditemuitim Media , sedang melakukan pemantauan, membenarkan adanya banjir atau genangan air tersebut. “Iya tapi udah surut,” singkatnya.

Sementara brosur maupun pernyataan dari Pihak Pengembang Meikarta, luas kota yang dijanjikan akan menjadi terindah, dengan fasilitas terlengkap di Asia Tenggara itu mencapai 500 hektar. Luas Meikarta kira-kira kurang lebih sedikit lebih luas dari kampus Universitas Indonesia (UI) di Depok, Jawa Barat, seluas 320 hektar.

Sementara ini Lippo menjelaskan sudah menguasai tanah seluas 360 hektar di kawasan Cikarang, Bekasi. Mereka sudah mengajukan perizinan seluas 140 hektar dan yang diperkenankan untuk pemukiman, hanya 84 hektar.

Jadi hanya 16.8% dari luas lahan yang dijanjikan dalam brosur.Kalau dilihat ini sangat terlihat keaneh, lebih tepatnya tanda tanya besar dari kota Meikarta. Mereka menjual sebuah “kota” yang lahannya saja belum jelas dan izinnya belum ada. Wajar bila kemudian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkhawatirkan nasib konsumen yang sudah terlanjur memesan.

Mungkinkah angan angan Lippo dapat mewujudkan mimpi-mimpi para pembeli seperti yang mereka janjikan? Untuk mewujudkan mimpi menjadi seperti kota-kota dunia tersebut menjadi nyata, Lippo memerlukan tanah ribuan hektar. Luas lahan yang mereka kuasai saat ini hanya seluas 140 hektar itupun kata pihak pengembang Meikarta.

Sungguh sangat Wajar jika kemudian muncul kecurigaan terhadap pemerintah Bekasi yang mengajukan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) ke Pemprov Jabar. Dalam RDTR tersebut terdapat rencana alih fungsi lahan pertanian dan sawah irigasi teknis seluas 6.000 hektar.

Untuk apa dan untuk siapa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman tersebut. Apa ini ada kaitannya dengan Meikarta yang mau membangun kota “kelas dunia?” Bau permainan kotor dan mejijikan sangat menyengat di balik rencana Pemkab Bekasi itu.

RDTR Pemkab Bekasi langsung ditolak mentah mentah oleh pihak Pemprov Jabar. “Apa alasannya. Untuk apa alih fungsi itu dan dimana penggantinya?” tanya Wagub Jabar Deddy Mizwar yang juga Kepala Badan Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Pemprov Jabar, tegas Deddy Mizwar, bukan anti investasi. Namun semua aturan harus ditaati dan ditegakkan. Bila semua pemilik modal dibiarkan membangun tanpa mengindahkan peraturan, maka pembangunan suatu kota atau daerah akan menjadi amburadul.Sampai tahun 2014 area pertanian di Kabupaten Bekasi tinggal 96.288 hektar.

Luas lahan untuk produksi pertanian terus mengalami penurunan seiring terjadinya alih fungsi lahan, yang mengubah sawah menjadi pemukiman, perniagaan, hingga industri.

Dinas Pertanian Bekasi mencatat, setiap tahun produksi padi mengalami penurunan sekitar 6,12%. Penurunan produksi akan meningkat bila terjadi bencana seperti banjir besar atau kemarau panjang.Kehadiran Kota Meikarta dipastikan akan mengurangi secara signifikan area pertanian di Bekasi.

Masalah Meikarta juga tidak hanya sebatas belum adanya izin dari Pemprov Jabar. Munculnya sebuah kota di kawasan tersebut menyalahi rencana tata ruang metropolitan Bodekarpur (Bogor, Depok, Karawang, Puncak Cianjur).

Bodebekarpur merupakan satu kawasan metropolitan yang titik beratnya adalah kawasan industri. Mayoritas industri manufaktur Indonesia berada di Jabar, sebagian besar berada di Kabupaten Bekasi. Kalau tiba-tiba kemudian menyembul sebuah kota baru di kawasan itu, jelas akan merusak tata ruang. Selain itu dari sisi konsumen juga akan sangat dirugikan.

Kawasan industri punya dampak lingkungan yang serius terhadap kawasan pemukiman di sekitarnya. Implikasi pada polusi udara, pencemaran air tanah karena limbah industri, tingkat kebisingan suara dan problem transportasi banyaknya kendaraan angkutan berat yang melintas.dan kebanjiran pasti ada.

Jika kalau Lippo bersedia melakukan penyesuaian dan sinkronisasi, maka Meikarta bukan lagi sebuah kota baru seperti yang dijanjikan. Meikarta menjadi sebuah kota industri, tak beda dengan kota-kota lainnya seperti kawasan Jababeka di Cikarang, kawasan MM2100 di Cibitung Dll.
Untuk Lippo ada dua pilihan. Pertama, mengubah rencananya membangun sebuah kota impian model Elysium, menjadi kota industri. Kedua, menunggu perubahan kekuasaan di Pemprov Jabar.

Pilkada Jabar akan dilaksanakan 27 Juni 2018. Bila Deddy Mizwar tidak terpilih kembali, maka terbuka peluang untuk bagi Lippo untuk meneruskan rencananya. Lippo tinggal memilih siapa lawan Deddy Mizwar yang bisa diajak kompromi atau setidaknya bisa diajak kerjasama.

Pintu masuk permainan seperti pilkada, menjadi pintu celah yang terbuka bagi para pemodal besar untuk beternak penguasa. Kota Meikarta mengingatkan kita pada tarik menarik kepentingan bisnis dan politik rezim Kotor yang didukung salah seorang Pejabat pemerintah pusat, melawan rakyat kecil, nelayan yang didukung masyarakat madani, seperti pada kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta.(red)

Kamis, 26 Oktober 2017 10:21

restorasihukum.com -Tak semua kegiatan menyehatkan harus menyedot waktu dan tenaga dalam jumlah besar. Coba lakukan lima kebiasaan kecil ini, dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan Anda.

1. Segelas lemon di pagi hari

 

Minum air setelah bangun tidur di pagi hari memang sangat dianjurkan. Namun, mencampurkan segelas air hangat dengan perasan lemon ternyata tak kalah baik bagi tubuh.

 

Vitamin C yang terkandung dalam lemon dapat meningkatkan kondisi kesehatanAnda, utamanya metabolisme tubuh. Satu gelas air lemon hangat di pagi hari dapat meningkatkan kekebalan mikrobisida. Selain itu, lemon juga akan membantu kulit menjadi lebih sehat dan cerah.

2. Selalu bawa camilan sehat

Sistem metabolisme yang berbeda pada setiap orang, berpengaruh pada kondisi perut. Artinya, meski sama-sama sarapan, teman kantor mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali lapar dibanding Anda. Nah, kondisi itu sering memicu Anda untuk mengambil camilan sambil menunggu jam makan siang.

Agar kesehatan lebih terjaga, selalu sediakan camilan sehat seperti buah dan sayuran dalam wadah kecil yang mudah dibawa. Daripada Anda “jajan” makanan yang dapat memicu penyakit, seperti makanan yang terlalu banyak gula, ambil saja satu atau dua potong buah mangga yang telah Anda sediakan.

3. Sebotol air di meja kerja

Pekerjaan yang padat sering membuat seseorang lupa akan segala hal. Termasuk lupa, atau malas, beranjak dari meja kerja untuk minum. Padahal, Anda mungkin telah merasa haus namun enggan untuk meninggalkan pekerjaan.

Hati-hati, kebiasaan itu bisa menyebabkan dehidrasi dan malah mengganggu produktivitas Anda. Untuk menyiasatinya, biasakan untuk meletakkan satu botol air minum di meja kerja Anda. Dengan demikian, tak ada lagi alasan untuk malas minum air putih.

4. Makan kacang

Selain buah dan sayuran, Anda bisa memilih kacang-kacangan sebagai camilan sehat. Makanlah setidaknya 50 gram kacang yang Anda sukai setiap hari. Kandungan omega-3 dalam kacang dapat memperkuat kesehatan kardiovaskular, merawat rambut, dan kuku.

Selain itu, kacang-kacangan mengandung selenium, antioksidan, vitamin E, kalium, kalsium, besi, dan seng. Singkatnya, kacang-kacangan adalah gudang vitamin dan nutrisi.

5. Membaca

Daripada menghabiskan waktu luang dengan hal yang tak berguna, cobalah untuk membaca buku. Sejumlah penelitian telah menemukan bahwa membaca buku setiap hari dapat menjaga otak tetap sehat.

Mengutip situs web BrightSide, rutin membaca akan meningkatkan kemampuan otak, mempertajam ingatan, dan mengembangkan imajinasi. Membaca juga terbukti dapat memperlambat (atau bahkan menghentikan) penyakit Alzheimer dan demensia.

Agar terbiasa membaca, letakkan buku di setiap sudut rumah Anda: di kamar mandi, di dapur, di bawah tempat tidur. Selain itu, jangan lupa letakkan buku di tas sehingga Anda bisa membaca keduanya di angkutan umum atau di tengah waktu istirahat siang.

Yuk, ubah kebiasaan Anda dengan kegiatan yang lebih bermanfaat terutama bagi kesehatan. Tentunya kesehatan yang terjaga akan membuat hidup Anda lebih berkualitas.(red)

 

Kamis, 26 Oktober 2017 08:59

Pasuruan,restorasihukum.com-Gencarnya pembangunan proyek tol Trans Jawa di Jawa Timur, membuat permintaan material urukan sangat tinggi.

Aktivitas tambang galian C pun bermunculan di sejumlah daerah, termasuk penambangan ilegal seperti yang terjadi di Kabupaten Pasuruan.

Banyak tambang galian C yang tumbuh di kabupaten yang memiliki wilayah pegunungan sangat luas ini.

Sayangnya, tidak semua tambang galian C di Kabupaten Pasuruan mengantongi izin resmi. 
Bahkan, tambang galian C ilegal lebih banyak dibanding tambang legal. Para pelaku tambang ini mengejar untung besar untuk urukan proyek tol, dan perumahan subsidi.

Saat ini proyek tol dan perumahan bersubsidi memang menjadi prioritas pemerintah.

“Apapun kami lakukan. Musim panen seperti ini tidak datang dua kali, kami harus memanfaatkan kesempatan ini,” kata T, seorang penambang ilegal yang menolak nama lengkapnya dikorankan.

Ia pun menjelaskan, baru sekitar empat minggu menambang di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Hasilnya lumayan, empat minggu sudah seribu rit yang saya dapatkan. Pasir itu saya jual untuk urukan perumahan subsidi,” katanya.

Menurutnya, untung yang didapatkannya berlipat ganda. Sebab, proyek perumahan subsidi ini membutuhkan urukan cepat.

Soal perizinan ? Ia mengaku, izin bisa diurus sambil jalan. Terpenting, kata dia, mendapatkan lahan dan bisa digali itu menjadi yang utama.

“Kalau urusan (izin) itu bisa nomor belakangan. Nanti, saya urus dengan bantuan teman-teman di dinas, papar dia.

 

Ia menyadari bahwa segala sesuatunya membutuhkan biaya.

Ia pun ikhlas harus mengeluarkan biaya khusus untuk mendapatkan rekomendasi dari kabupaten sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan berkas perizinan dari provinsi.

“Yang mengeluarkan izin kan provinsi bukan kabupaten,” imbuhnya.

Banyaknya tambang galian C ilegal ini membuat petugas Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kewalahan.

Dari Januari-Oktober 2017, Satpol PP Kabupaten Pasuruan sudah menutup enam titik tambang yang tidak memiliki dokumen dan perizinan lengkap.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim mengaku tak memiliki kewenangan untuk mengawasi tambang -tambang ilegal.

Sejak peralihan kewenangan tahun 2014, pengawasan terhadap pertambangan menjadi wewenang Kementerian ESDM.

 

Secara umum, semua jenis perizinan, termasuk izin tambang, dikeluarkan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T).

Namun, untuk mendapat izin tambang, pemohon wajib mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ancaman hukuman pidana bagi penambangan tanpa izin cukup tinggi.

Yakni denda Rp 10 miliar dan hukuman 10 tahun penjara.

penambangan bebatuan liar bisa hidup karena adanya kebutuhan antara lain tanah urukan yang tinggi.

Apalagi, mereka bisa menawarkan harga lebih murah ketimbang para penambang legal.

Pertambangan liar bukan hanya menguntungkan bagi pelakunya, tapi juga para pembuat proyek yang membutuhkan suplai dari mereka. (red)

 

Kamis, 26 Oktober 2017 08:09

OKI,restorasihukum.com -Adanya Kepala Sekolah melalui peran guru tak lain kalau bukan untuk mendidik, mencedaskan siswa/siswi khususnya di sekolahnya masing-masing agar terciptalah generasi yang mempuni dan kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

Baru ini Selasa 24/Oktober/2017 pukul 09:00 saat kami menyambangi salah satu sekolah tepatnya di SMP N 3 Kayuagung yang beralamat Jln Letda Bustami Kelurahan jua-jua, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan.

Di ruangan kerjanya Kepala sekolah SMP N 3 Kayuagung Erlin MarletaS.pd.M.si mengatakan bahwa untuk kedepanya SMP N 3 Kayuagung akan meningkatkan  mutu kwalitas mengajar guru-guru di di SMP N 3 Kayuagung guna untuk mencerdaskan dan mendidik siswa/siswi di SMP N 3 Kayuagung.

Masih kata kepala SMP N 3 Kayuagung Erlin Marleta S.pdM.si dirinya juga mengharapkan kerjasamanya bagi guru-guru di SMP N 3 kayuagung karena saya terbilang masih baru menjabat jadi kepala sekolah, cetusnya

Ia juga mengharapkan agar kinerja guru-guru di SMP N 3 Kayuagung lebih baik lagi dan sesuai dengan aturan yang sudah di terapkan.

Lanjutnya SMP N 3 Kayuagung Baru ingin mengikuti adiwiyata tingkat nasional, ia juga mengucapkan terima kepada pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut .

Tambahnya "Ia juga menjelaskan baru ini tepatnya pada  hari Rabu 18/ Oktober/2017, alhamdulilah ada Prestasi terbaru dari siswa SMP N 3 Kayuagung yang bernama 'Dendi Kurniadi yang berhasil Juara 3 Lomba OLIMPIADE MATEMATIKA pada ajang Festival Intelektual Madrasah Insan Cendikia II South Sumatera 2017 MAN INSAN CENDIKIA OKI.

Harapan saya semoga kedepanya SMP N 3 Kayuagung lebih beprestasi lagi dan semoga juga ini mendapatkan suatu hal yang positif baik bagi Guru ataupun siswa/siswi SMP N 3 Kayuagung 'tutupnya (ryan)