Redaksi

Redaksi

Rabu, 21 Maret 2018 04:13

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Setelah melalui polemik yang cukup panjang antara KPU Kabupaten Nias dan Pemerintah Kota Gunungsitoli akhir-akhir ini yang membuat kegaduhan dan seakan Pemerintah Kota Gunungsitoli coba Kuasai Paksa Kantor KPU Kabupaten Nias, sedangkan Aset tersebut merupakan aset dari Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dipinjam pakai oleh KPU Kabupaten Nias. Selasa (20/03/2018).

Segala upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk mengamankan Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan permasalah ini ke instansi dan lembaga yang berwenang ditingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

Menindak lanjuti hasil rapat koordinasi antara pengelola barang yakni Kanwil DJKN Sumatera Utara/ KPKNL Padang Sidempuan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan Pemerintah kota Gunungsitoli sebagaimana tertuang dalam notulen rapat koordinasi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan KPU Kabupaten Nias pada KPKNL Padang Sidempuan tanggal 8 Februari 2018 di Padang Sidempuan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada hari ini Senin, 19 Maret 2018.

Akhirnya mengembalikan dan menyerahkan aset Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 476 Gunung Sitoli yaitu kantor KPU Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan
Nomor :399/RT.01-BA/1204/Sek-Kab/III/2018 dan
Nomor : 180/2200/HK/2018.
Dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Jalan Pancasila No. 14 Desa Mudik Kota Gunungsitoli lansung ditanda tangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias selaku Kuasa Pengguna Barang (Drs. SUDIRMAN TELAUMBANUA) dan atas nama Walikota Gunungsitoli Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli (Ir. AGUSTINUS ZEGA), yang didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPKPD, Kabag Hukum, Kabid Aset dan Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli.

Setelah selesai menandatangani berita acara serah terima dan menyerahkan langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, dilanjutkan dengan peninjauan aset yang diserahkan dalam berita acara merupakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor. 476 Gunungsitoli yaitu kantor KPU Kabupaten Nias, didapimpingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Dalam peninjauan lokasi pertapakan aset tersebut di lakukan pengecekan terhadap Gedung yang masih dijaga oleh personil Polres Nias dan kemudian diserakan secara simbolis berupa kunci gedung dan diterima oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dan aset tersebut akan segera digunakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli.
(al)

Selasa, 20 Maret 2018 19:37

Pasuruan, restorasihukum.com - Awal bulan Mei mendatang seluruh sekolah dasar, baik negeri maupun swasta akan laksanakan Ujian Sekolah Berstandart Nasional (USBN) tahun 2018.

          Pastinya, persiapan-persiapan dalam mensukseskan ujian tersebut sudah dilakukan oleh tiap lembaga sekolah. Salah satunya adalah persiapan fisik dan mental siswa yakni dengan simulasi Tryout. Karena dengan itu, ujian nanti pasti terlaksana dengan lancar dan sukses, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal.

          Menurut kepala UPTD pendidikan Prigen "Jamali" mengatakan, untuk Ujian Sekolah Berstandart Nasional (USBN) tahun 2018 diwilayah Prigen sudah siap, baik dari segi fisik maupun mental.

          "Tiap-tiap lembaga sudah mempersiapkan semuanya salah satunya melakukan simulasi TryOut, karena dengan itu, mental siswa dalam melaksanakan ujian nanti sudah siap," kata jamali saat ditemui media restorasihukum.com, (20/03/2018).

          Lanjut Jamali, tidak hanya itu, lembaga sekolah juga lakukan jam tambahan untuk siswa yang akan ujian.

          "Selain memberikan jam tambahan pada murid lembaga juga lakukan istighosah dan doa bersama dengan wali murid, agar nanti dalam melaksanakan ujian berjalan lancar, sukses dan tidak ada kendala apapun," tuturnnya.

          Ia menambahkan, faktor terpenting dalam suksesnya ujian sekolah adalah peran orang tua.

          "Orang tualah yang sangat besar peranannya, karena waktu diluar sekolah lebih banyak. Makanya, dengan dukungan dan pengawasan orang tualah siswa dalam menghadapi ujian nanti bisa sukses," imbuhnya. 

          Jamali berharap, nanti seluruh siswa bisa mengikuti ujian, hasil maksimal dan kecamatan Prigen ini nanti bisa masuk lima besar.

          "Semoga ujian akhir sekolah nanti berjalan lancar, hasilnya bisa lebih baik dari tahun sebelummya, meski tidak bisa juara satu, setidaknya bisa masuk lima besar, karena tahun kemarin prigen peringkat ketujuh," pungkasnya.

          Ditempat terpisah, kepala UPTD Pendidikan kecamatan Pandaan "Tohir" juga menjelaskan hal yang sama terkait persiapan USBN tahun 2018.

          Tohir berharap ujian tahun ini  berjalan dengan lancar dan hasilnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

          "Tahun 2017 kemarin kecamatan Pandaan peringkat dua, sedangkan peringkat pertama diraih kecamatan beji. Semoga tahun 2018 ini bisa meraih kembali peringkat pertama seperti dua tahun lalu," pungkasya.(sy)

Selasa, 20 Maret 2018 18:06

Surabaya, restorasihukum.com - Agama menjadi salah satu issue media dalam menyebarkan berita palsu atau sering disebut hoax. Masyarakat sangat mudah tersulut emosinya apabila dibubuhkan agama didalam berita hoax.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (20/3) menjawab pertanyaan media tentang pandangannya terhadap hoax.


Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan hoax merupakan informasi yang tidak jujur. Hal semacam ini, sudah lama terjadi tapi dikemas dengan model  berbeda. Hoax  menjadi sebuah permasalahan serius dalam kehidupan kemanusiaan. Sebagai contoh, terdapat kericuhan di suatu daerah karena efek pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Pemberitaan tersebut, mampu menyulut emosi masyarakat. “Efeknya adalah timbul konflik dan korban. Apabila dibiarkan, hoax bisa memecah belah persatuan,” jelasnya.

Gubernur Jatim ini menyebut para pelaku hoax adalah orang yang jahat, karena dengan adanya kehancuran dan kerusakan mereka merasakan kenikmatan. Para pelaku hoax bisa disebut memiliki penyakit kejiwaan dan wajib diperangi agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Dijelaskan, masyarakat yang terpengaruh berita hoax, membuat kehilangan akal yaitu dengan digerakkan emosinya.  Apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus maka peradaban manusia akan runtuh.” Isu hoax membuat manusia tidak mempunyai logika, dan seakan akan menjadi seperti zombie,” ujarnya.

Pelaku hoax, lanjutnya, memiliki hati yang lebih parah dibandingkan hewan. Apabila hewan masih bisa bersatu dengan rumpunnya, maka pelaku hoax, sebaliknya membuat kerusakan dalam sebuah tatanan masyarakat. “Sekali lagi, berita hoax menjadikan manusia seperti zombie model baru,” tambahnya.

Menurutnya,  Pemprov Jatim siap memerangi hoax. Berita hoax bisa merusak dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, perlu adanya komitmen  bersama dalam  memerangi hoax.(red/tra)

Selasa, 20 Maret 2018 15:31

Tulungagung, restorasihukum.com - Setelah menjadi buron Polisi selama 5 Tahun, AAF (36) Warga Dusun Popoh Desa Besole Kecamatan Besuki Tulungagung Jawa Timur, Akhirnya berhasil ditangkap Polisi.

AAF ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang ( DPO ) atas kasus    penganiayaan terhadap anggota polisi bernama Sugeng Riyadi ( 36 ) warga Desa Bulus kecamatan Bandung.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Mustijat Priyambodo kepada wartawan mengatakan, Tersangka kabur ke Kalimantan setelah melakukan penganiayaan terhadap anggota polisi . " benar , anggota kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku (AAF ),  Yang  melakukan penganiayaan secara bersama - sama terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka berat," terang Mustijat

Ditambahkan, kasus penganiayaan  ini , terjadi pada  lima tahun lalu  dan tersangka melarikan diri ke  Kalimantan sehingga Polisi menetapkan sebagai DPO.  Saat ini , pelaku dan barang bukti sudah diamankan Di Polres Tulungagung guna penyidikan lebih lanjut.

" Atas kejadian tersebut, tersangka terancam dengan pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun kurungan penjara. " Tutup Mustijat.   (catur)

Selasa, 20 Maret 2018 14:08

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo kembali menegaskan komitmennya bersama Forkopimda Jatim yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim untuk menciptakan Pilkada 2018 yang aman dan nyaman.

Komitmen ini disampaikannya di hadapan sekitar 2.000 orang mulai dari Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Kajari, Ketua KPU, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2018 di Convention Hall Grand City Surabaya, Selasa (20/3).

Menurutnya, pelaksanaan rakor ini sebagai konsolidasi sikap dan perintah untuk mencari bentuk pilkada aman dan damai. Alasannya, pilkada adalah satu sasaran antara untuk mencapai sasaran akhir yakni masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pilkada harus mencerminkan proses adil dan makmur, bukan malah merusak.

“Hari ini puncak dari proses panjang yang sudah dilakukan, dan akan diambil sikap dimana mulai jajaran atas hingga bawah kompak untuk satu sikap bersama, yaitu aman dan damai harga mati di Jatim,” tegas Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Pakde Karwo mengatakan, kondisi aman dan damai di Jatim sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perdagangan tak hanya di Jatim, tapi juga daerah lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Jatim yang sangat strategis yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity) dan merupakan hub perdagangan tak hanya dengan Indonesia Timur tapi juga ASEAN.

Kondisi aman dan nyaman ini membuat pertumbuhan ekonomi Jatim terus menunjukkan angka yang baik dimana Tahun 2017 tercatat sebesar 5,45 persen. Selain itu, Jatim termasuk dua provinsi terbesar di bidang industry, dimana sebanyak 29,03 persen struktur PDRB Jatim berasal dari sektor industri pengolahan.

“Industri menjadi pintu masuk untuk menjadi lebih sejahtera, seperti yang disampaikan Presiden bahwa kerjaan kita di investasi dan ekspor, bila keduanya tidak berjalan baik dan terganggu oleh pilkada, maka ibarat bangunan akan hancur,” katanya. 

Kondusifitas ini, lanjutnya,  membuat Jatim meraih penghargaan sebagai provinsi paling aman dan nyaman selama tiga tahun berturut-turut. Selain itu, hasil riset yang dilakukan Asia Competitiveness Institute (ACI) 2017 menobatkan Jatim sebagai provinsi dengan tingkat kemudahan berbisnis nomor satu di Indonesia. Hasil ini berdasarkan tiga kategori penilaian yakni daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif.

Ditambahkanya, pilkada latim tahun ini meliputi pemilihan bupati/walikota di 18 kab/kota dan pemilihan gubernur/wakil gubernur. Dari total jumlah penduduk Jatim sebanyak 39.500.952 orang, jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 30.385.986 orang yang terbagi di 38 kab/kota dengan 666 kecamatan dan 8.497 desa/kelurahan.

“Target yang diharapkan pemerintah pusat tahun ini angka partisipasi pilkada mencapai 70 persen. Artinya, kepercayaan yang diambil sangat kredibel. Kami akan mendukung sosialisasi ini,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

Di akhir sambutannya, ia mengingatkan kembali pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. “Landasan kita basisnya adalah hukum, dan keputusan yang diambil oleh pimpinan harus melibatkan masyarakat termasuk merumuskan kebijakan bersama-sama,” pungkasnya.

*TNI/Polri Siap Bersinergi*

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman menegaskan bahwa jajaran TNI dan Polri siap bersinergi bersama untuk mendukung terwujudnya pilkada yang aman dan damai di Jatim.

Sinergi itu salah satunya diwujudkan dalam MoU antara Panglima TNI dan Kapolri tentang perbantuan dalam rangka memelihara kemanan dan ketertiban. MoU ini kemudian ditindaklanjuti oleh surat dari Kapolda Jatim kepada Pangdam V Brawijaya tentang permintaan perkuatan BKO TNI sebanyak 2/3 dari kekuatan personil Polda Jatim dalam operasi Mantap Praja Semeru 2018.

Beberapa langkah yang dilakukan Kodam V Brawijaya diantaranya dengan mempertebal kekuatan polsek saat pemilihan, patroli skala besar pada setiap tahapan pemilu, serta melibatkan tiga pilar dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

 “TNI/Polri di Jatim kompak, solid, guyub dan rukun tidak pernah ada perselisihan, ini semua juga berkat Pakde Karwo yang selama hampir dua periode merangkul semua unsur hingga tingkat babinsa dan babinkamtibmas,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen. Pol. Machfud Arifin juga menegaskan komitmen Polri bersama TNI untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak pada setiap tahapan.  Polda Jatim juga telah melakukan pemetaan kerawanan pilkada termasuk memetakan karakter masyarakat.

Menurutnya, indeks kerawanan pemilu di Jatim masih tergolong sedang dan relatif aman. “Kami pastikan bahwa seluruh anggota polri hingga di tingkat polsek sudah siap dalam mengamankan jalannya pilkada, termasuk mengevaluasi dari pelaksanaan pilkada sebelumnya,” katanya.

Polda Jatim juga telah melakukan simulasi pengamanan pilkada mulai dari pengamanan pendistribusian kotak suara, pengawalan lalu lintas dan keamanan kepada setiap paslon, pengamanan rusuh saat terhadap kampanye, serta PAM saat masa tenang. Pengamanan ini akan dilakukan sampai tahap akhir pilkada.

“Pengamanan kita juga berbasis IT, jadi bisa memantau semua kondisi dari command centerPolda Jatim,” tegasnya.

Dalam Rakor yang mengambil tema ‘Jawa Timur Aman dan Kondusif Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018’ ini juga dilakukan penandatanganan deklarasi mewujudkan Pilkada 2018 yang aman dan damai oleh unsur Forkopimda Jatim hingga tingkat kecamatan. (red/dewi).

Selasa, 20 Maret 2018 13:15

Malang,  restorasihukum.com - Aktivitas penambangan yang dilakukan oleh PT Gunung Bale serta orang tetpandang di Desa Argotirto, disinyalir tidak memperhatikan  kesulitan  warga yang ada disekitar lokasi penambangan serta rumah rumah warga yang dilalui Dump Truk pengangkut  hasil tambang.

Menurut  keterangan warga kepada restorasihukum.com bersama tim menyampaikan  bahwa warga desa sangat terganggu akan kegiatan penambangan  tersebut,  namun karena suatu alasan yang tidak memungkinkan  warga berani memprotes  secara terang terangan hingga menyampaikan  pada tim media restorasihukum.com dengan segala alasannya.

Sesuai yang dialami warga menyebutkan  "kami sangat  terganggu dengan aktivitas tersebut pak, karena kami harus tiap hari membersihkan  debu dalam rumah kami, itu karena kalau tidak dibersihkan  maka akan mengakibatkan  beberapa gangguan  pernapasan, terutama pada anak anak yang masih kecil fan balita.

Saat dikonfirmasi kapolsek Sumbermanjing wetan Akp Agus Murdianto menyampaikan  bahwa kegiatan tersebut sudah ada kesepakatan dengan warga, namun berbeda dengan apa yang disampaikan  warga desa pada restorasihukum.com yang menyebutkan,  kesepakatan itu belum terjadi karena pihak penambang hanya akan berikan kompensasi  untuk menyiram jalan sebesar Rp 6juta setiap bulan,  sedangkan harga tersebut tidak sesuai kebutuhan yang dalam sehari memerlukan tiga truk tangki air.

Dengan adanya pemberitaan  ini diharapkan  ada kesepakatan  yang sesuai keinginan  warga,  jika belum adanya kesepakatan  warga desa berharap lokasi penambangan untuk ditutup oleh dinas terkait karena telah merugikan  kesehatan warga.  (red/tim)

Senin, 19 Maret 2018 16:21

Surabaya,  restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menjaga suasana damai di Jatim,  yarat utama kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2018 ini.  

“Suasana damai dan aman adalah harga mati di Jatim. Tugas anda adalah menegakkan Undang-Undang, Perda, dan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada. Sekarang fokusnya di pilkada, maka kemudian tugas pokoknya bagaimana Jatim damai” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat menjadi Irup Peringatan HUT ke-68 Satpol PP dan HUT ke-56 Linmas di Halaman Kantor Bupati Gresik, Senin (19/3).

Pakde Karwo mengatakan, untuk menjaga suasana damai, Satpol PP dan Linmas dibekali fungsi untuk senantiasa siap siaga menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh tahapan pilkada. baik sebelum, saat, dan setelah pemungutan suara.

     “Kondisi damai ini akan dikoordinir bupati, walikota, bersama kapolres dan dandim. Maka kemudian Satpol PP dan Linmas-nya bersatu, ikut mendukung, diantaranya untuk mendeteksi dini dan mencegah dini munculnya permasalahan saat masa pilkada” katanya.

Jika terjadi permasalahan, lanjut Pakde Karwo, Satpol PP dan Linmas diharapkan bisa menyelesaikan masalah tersebut pada tingkat kecamatan. Karena itu, Satpol PP dan Linmas harus menguasai peraturan perundangan tentang Pilkada, Perda, dan juga Perkada di daerahnya.

“Jadi problemnya harus bisa diselesaikan oleh Satpol PP dan Linmas di tingkat kecamatan, dan dibawah pengendalian kapolres dan dandim. Jangan sampai api menjadi lebih luas, karena akan mengakibatkan panik dan emosional. Jangan sedikit-sedikit lapor ke bupati/walikota selesaikan dulu di tempat saudara”.lanjutnya.

Gubernur kelahiran Madiun ini menegaskan, secara hierarkis, dirinya, kapolda, pangdam, bupati/walikota, kapolres dandim, dan Forkopimda akan terus mengontrol dan membina pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Linmas agar berjalan dengan baik.

“Jadi kedepan kami harap semua masalah bisa diselesaikan di kecamatan, dan camat harus tanggung jawab di teritorinya. Hal ini akan dikontrol bupati/walikota, serta kapolres dan dandim di wilayah masing-masing, Ingat, yang sedikit-sedikit laporan akan dicatat dan direkom bahwa anda tidak melaksanakan tugas dengan baik” tegasnya.

*Mendagri Minta Sapol PP dan Linmas Terus Lakukan Koordinasi*

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pakde Karwo, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP dan Linmas untuk terus berkoordinasi, dan berintegrasi secara vertical maupun horizontal dengan instansi terkait saat pilkada mendatang, seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

Menurutnya, sesuai dengan tema HUT nya “Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”, Satpol PP dan Satlinmas harus senantiasa tegas terhadap tugas dan terus meningkatkan kualitasnya, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat sesuai fungsi operasional di lapangan.

Ditambahkan, peringatan HUT tahun ini sangat istimewa, karena bersamaan tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak se Indonesia. Karena itu, apel siaga tahun ini menjadi momen penting guna membulatkan tekad untuk siap mengawal Pilkada serentak secara profesional oleh aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

“Merujuk kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlimas dalam turut mendukung Pilkada, saya anggap ada relevansi dalam tupoksinya dalam penegakan perda dan membantu menjaga ketertiban umum selama pelaksanaan pilkada,” tambahnya.

Seusia UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, imbuh Pakde Karwo, Satpol PP dan Satlinmas diharapkan senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta aktif sebagai tenaga pengaman langsung.

Usai pelaksanaan upacara, acara dilanjutkan dengan defile 36 peleton pasukan upacara Satpol PP dan 14 peleton pasukan Linmas, kemudian dilanjutkan tarian Giri Shalawat persembahan dari Pemkab Gresik. Pada akhir acara, diumumkan pemenang lomba ketertiban dan kerapian pasukan, dimana sebagai juara I diraih oleh Satpol PP Kabupaten Madiun nilai 975, juara II diraih Satpol PP Kota Madiun nilai 960, juara III diraih Satpol PP Kab. Sidoarjo nilai 945.

Acara ini dihadiri oleh Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, para bupati/walikota, kapolres, dandim, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, para kepala OPD di lingkup Pemkab Gresik, serta masyarakat dan awak media. (red/adit)

Minggu, 18 Maret 2018 19:53

Nganjuk, restorasihukum.com - Perayaan Tawur Agung Kesanga ini digelar sehari sebelum umat Hindu merayakan Perayaan Hari Nyepi yang jatuh pada Sabtu (17/3/2018).

Sebelum upacara dimulai, sejumlah umat bersama para resi dan wasi atau pimpinan umat Hindu melakukan prosesi pawai dengan route start Pure Kerta Bhuwana Giri Wilis dukuh curik dusun nglarangan Desa Bajulan finish di monumen Panglima Besar Sudirman dusun Pogoh Desa Bajulan Kecamatan Loceret Nganjuk.

Usai pawai kemudian dilanjutkan persembayangan dipimpin Pinandito Damri, tempat doa bersama. Dari pure kerta bhuwana giri wilis, rombongan selanjutya berjalan menuju monumen Panglima Besar Sudirman diiringi rombongan kesenian dan satu buah ogoh-ogoh.

Menurut, Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta mengatakan bahwa, Tawur Agung Kesanga merupakan momentum untuk mawas diri. "Ini adalah momentum yang digunakan untuk merenung terhadap perjalanan-perjalanan masa lalu dan berpikir apa yang akan dilakukan selanjutnya." Ujarnya dihadapan umat hindu yang hadir di pure kerta bhuwana Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk

Ditambahkan, ia juga berpesan bahwa peringatan Tawur Agung Kesanga juga harus dijadikan momentum bagi umat Hindu untuk turut serta menjaga keutuhan NKRI. Selain itu juga untuk memantapkan solidaritas antar umat beragama yang ada di Indonesia.

"Tema perayaan yakni Penghormatan sifat Bhuta Kala agar tidak menganggu umat manusia dan saling menjaga sebagai perekat keberagamaan untuk menjaga keutuhan NKRI.dengan Tema ini berupaya memantapkan kembali solidaritas bangsa melalui toleransi, kerukunan, tepo seliro, demi tegaknya NKRI," terang Dewa Nyoman Nanta Wiranta.

Dewa Nyoman Nanta Wiranta meminta agar semua umat menjaga kerukunan umat beragama. Selain itu,ia juga meminta kepada semua umat beragama bisa saling menghargai, menghormati terhadap saudara yang menganut agama Hindu supaya tidak terganggu.

"Karena butuh konsentrasi yang tinggi, menghindari dari aktivitas keseharian yang sifatnya duniawi. Bahkan sama sekali tidak menyalakan api," tutup orang nomer satu di Polres Nganjuk

Dalam acara Tawur Agung Kesanga ini ikut hadir Pinandito Damri,Ketua PHDI Nganjuk Lisriyono,Kapolsek Loceret Akp Sudarman,Danramil 0810/Loceret diwakili Koptu Nyamianto,umat hindu se Nganjuk sekitar 500 hadir di pure Kerta Bhuwana Giri Wilis. Ada yang berbeda dalam acara Tawur Agung ini. menggunakan Ogoh-ogoh dan pawai sebagai bentuk penghormatan kepada sifat-sifat Bhuta kala.(farida)