Redaksi

Redaksi

Selasa, 03 Juli 2018 00:23

Pasuruan, restorasihukum.com - Tahun 2018 ini Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Karangsono, kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan sebesar 1,4 Milyar. Ada sekitar 36 titik pembangunan yang akan dikerjakan tahun ini secara bertahap. Untuk tahap pertama pembangunan sudah selesai dikerjakan meliputi pavingisasi sarana TPS, pavingisasi dusun Karangsono, irigasi, UKK (usaha kesehatan kerja), dan perluasan balai desa.

          Kepala desa Karangsono " Mohammad Alim" saat ditemui media ini mengatakan pembangunan desa Karangsono tahap pertama sudah selesai dikerjakan, tinggal menunggu pencairan tahap kedua. 
 
          "Tahap pertama anggaran 20% dari dana desa (DD), sudah selesai pengerjaannya seperti pavingisasi, irigasi, Usaha Kesehatan Kerja,  dan penambahan kantor pelayanan," terangnya, Senin, (02/07/18).
 
          Meski ada banyak pembangunan, lanjut Alim, sekitar 36 titik, tahun ini masih prioritaskan pembangunan akses jalan pertanian. 
 
          "Prioritas saya tahun ini adalah pembangunan akses jalan pertanian dusun Karangsono. Pembangunan tersebut merupakan lanjutan tahun kemarin. Ada tembok penahan tanah ( TPT) dengan panjang 175 meter tahap kedua, pavingsasi 350 meter tahap terakhir," katanya. 
 
          Dulu jalan pertanian itu sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan sepeda motor. Kini, akses jalan tani sudah lebar, kendaraan roda empat bisa masuk untuk mengangkut hasil pertanian. 
 
         "Para petani dulunya membawa hasil pertanian dengan sepeda motor, sampai warga pernah ada yang jatuh. Sekarang, hasil pertanian bisa di bawa dengan kendaraan roda empat. Dengan begitu, para petani bisa menghemat biaya oprasional," ucapnya. 
 
         Semoga dengan adanya pembangunan ini, bisa meringankan para petani, sehingga biaya operasional lebih murah," pungkasnya. (sy) 
Selasa, 03 Juli 2018 00:05

Mojokerto, restorasihukum.com - Bantaran sungai  sudah biasa dijadikan sebagai lahan tempat tinggal bagi masyarakat. Sudah bukan hal yang aneh jika sungai menjadi ‘tempat sampah’bagi masyarakat. Seperti yang kita jumpai di Kali Sadar Mojokerto banyak sampah yang menumpuk baik sampah rumah tangga maupun limbah industri.
Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai akan berdampak dan merugikan bagi warga sekitar sungai. Jika musim hujan datang, sudah dapat dipastikan sungai-sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Karena sampah tersebut akan menghambat aliran air. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah disadari oleh masyarakat baik yang tinggal di sekitar kali sadar atau yang memang sengaja membuang sampah di sungai setiap melintasi bantaran sungai Kali Sadar, dan ini berulang setiap tahunnya.
Mahasiswa UNIMAS (Mayjen Sungkono) yang merasa peduli akan lingkungan bersama relawan dan warga turun membersihkan seluruh sampah yang menumpuk di dalam Kali Sadar dengan keiklasan mereka demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih karena tidak menutup kemungkinan jika musim hujan datang air kali sadar tidak sampai membanjiri rumah warga kota mojokerto. Bersih-bersih Kali sadar yang dilaksanakan Minggu (1/7/2018) selaku Korlap Iyan Galunggung Mahasiswa UNIMAS, giat di laksanakan sejak pagi hari pukul 07.30 hadir pula dalam giat tersebut para Pemuda pecinta lingkungan, PMI dan DLH.
Devit salah satu mahasiswa Mayjen Sungkono yang ikut dalam acara tersebut saat di temui mengatakan,"kami dari Mahasiswa UNIMAS ingin menciptakan lingkungan di sekitar tempat kita tinggal bersih dari sampah, dan untuk giat awal kita berawal dari Bantaran Kali Sadar yang kita tau bersama sampah sering menumpuk yang akan menyebabkan banjir setiap musim penghujan datang, dan kami juga mengajak warga agar sadar untuk tidak membuang sampah di Kali Sadar yang letaknya antara Kota dan Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga meminta pemerintah baik Kota atau Kabupaten Mojokerto bisa memperhatikan dan menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kali Sadar ini,"tuturnya.
 warga berharap Mahasiswa,DLH,maupun Relawan  selalu membantu memecahkan masalah  sampah tersebut dengan mencoba membicarakan ke pihak-pihak instansi resmi seperti pemerintah maupun UNIMAS sendiri untuk sekiranya membantu menyediakan fasilitas Tempat Sampah  di sekitar sungai, dan warga pun berharap giat seperti ini tidak cukup hanya sampai di sini saja klau bisa berkelanjutan sampai warga sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.(Ek)



Senin, 02 Juli 2018 19:05

Surabaya, restorasihukum.com -  Sebanyak 1329 personil Polda Jatim Pagi tadi, Senin ( 1 Juli 2018) melaksanakan kenaikan pangkat. Wakapolda Jatim  pimpin langsung Upacara kenaikan  Pangkat Pengabdian anggota Polda jatim periode 1 Juli 2018.

Acara yang digelar dihalaman Mapollda Jatim pada pukul 07.00 wib ( 1/7/2018) diikuti PJU Polda Jatim, seluruh anggota Polda jatim dan bhayangkari.

Kepada media ini Wakapolda  Jatim mengatakan, Pangkat Pengabdian anggota Polda Jatim  periode 1 Juli 2018 serta Korps Raport PNS Keluarga besar Polda Jatim bersama Bhayangkari.

Adapun 1329 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat  239 Perwira, adapun  dua Personil perwira  Akbp Indra Wirawan Menjadi Kombes Sebagai Kabid Propam Polda jatim dan AKBP Dr. Stephen menjadi Kombes di Rumah sakit Mertoyoso ( Polda Jatim ) , 23 personil pangkat Kompol  menjadi AKBP, 74 pangkat  AKP menjadi Kompol, 16 personil berpangkat iptu menjadi AKP, 4 personil berpangkat Ipda naik pangkat menjadi iptu dan 120 personil pengabdian dan pangkat, naik menjadi Ipda.

Selebihnya 1.088  personil brigadir dan PNS Yang naik pangkat dengan rincian 4 personil Pangkat  aipda menjadi Aiptu, 411 Pangkat Bripka setingkat menjadi Aipda, 475 berpangkat Brigpol menjadi Bripka,  38 personil pangkat Briptu menjadi Brigpol, 38 personil dari pangkat bripda menjadi  Briptu,  sedangkan untuk PNS  yang naik Pangkat sebanyak 122 personil.

" Kenaikan pangkat anggota Polri merupakan penghargaan atas kerja keras yang diberikan personil anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terus menjalin tali silaturahmi" jelas Brigjen Pol eko Widodo

Dengan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, Kami berharap kinerja anggota Polri yang ada di Polda Jatim bisa ditingkatkan, jadikan kenaikan pangkat sebagai cambuk untuk meningkatkan profesionalisme kinerja Polri.

“Saya ucapkan selamat kepada para anggota yang memperoleh kenaikan pangkat. Semoga dengan kenaikan pangkat ini, akan menambah rasa syukur dengan dibarengi peningkatan kinerja dan tanggungjawab dalam memajukan Polri agar lebih profesional modern dan terpercaya serta dicintai masyarakat " Imbuh Brigjen Pol Eko Widodo

Senin, 02 Juli 2018 16:43

Surabaya, restorasihukum.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2015-2019, yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sebagai ketua umum, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7).  
 
Dalam arahannya, Mendagri yang juga sebagai pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang antara lain mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta yang membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi kebutuhannya dengan baik atas dukungan asosiasi ini.  Jumlah tsb bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang dilewati tetap memperoleh manfaat dari perdagangan ini.
 
“Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI. Ada sinergi dan konektivitas yang dibangun,” ujarnya sambil mempertanyakan kenapa harus impor beras, jika di masing masing provinsi terdapat stock beras. Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi inilah yang perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provins ini.
 
APPSI, lanjut Mendagri, juga dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh menciptakan sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden. Dengan demikian, APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional. “Semoga rakerda ini menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mempu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.    
 
Organisasi Menjalin Kemitraan Provinsi
 
Sementara itu, dalam sambutannya usai dikukuhkan Mendagri, Ketua Umum APPSI Dr. H. Soekarwo mengatakan pengurus APPSI saat ini merupakan penyempurnaan kepengurusan. Pengukuhan ini, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrabnya, mempunyai makna APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
 
Di hadapan Mendagri, Pakde Karwo menyampaikan beberapa program telah menjadi fokus APPSI dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil  makmur. Namun demikian, kepengurusan baru menambahkan beberapa program tambahan prioritas. Diantaranya, program seminar nasional dan penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang, yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Januari 2019 di Jakarta. "Agar penilaian lebih independen, maka program ini, kami kerjasamakan tim appraisal independen” ujarnya.  
 
APPSI, lanjutnya,  juga akan melaksanakan Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah. “Nantinya, tim ekspedisi APPSI ini akan bertatap muka dengan 34 gubernur mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Selanjutnya,  dieksposr di Jawa Pos Group, Radar, Tribunnews, Antara, dan Detik.com,” imbuhnya.
 
Terkait dengan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018, APPSI memandang perlu segera ditindaklanjuti dengan  konsolidasi efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan pilkada. Menurutnya, memastikan kondusivitas Indonesia yang hal ini sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab  bersama.
 
Sementara itu, masih menurut Pakde Karwo, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah. Ini dilakukan untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong,  "Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, " ujarnya orang nomor satu di Jatim tersebut.  
 
Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana  kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. "Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri," ujarnya.  
 
Kepengurusan APPSI
 
Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/APPSI/V/2018, susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah Ketua Umum Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim), Wakil Ketua Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah).  Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat) dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta).   
 
Selain itu, kepengurusan juga diisi dengan kordinator di setiap wilayah. Yakni, wilayah Jawa yakni dijabat Dr. Wahidin Halim M.Si (Gubernur Banten), Wilayah Sumatra Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si (Gubernur Kep. Riau), Wilayah Kalimantan H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), Wilayah Sulawesi Drs. H. Rusli Habibie M.AP (Gubernur Gorontalo) dan Indonesia Timur Drs. Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat).   
 
Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan APPSI terdiri dari lima orang antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), H. Erzaldi Rosman SE MM (Gubernur Kep. Bangka Belitung), H. Sahbirin Noor S.Sos MH (Gubernur Kalimantan Selatan), Olly Dondokambey SE (Gubernur Sulawesi Utara), dan Drs. Ali Baal Masdar M.Si.  
 
Sementara iru, dewan pakar diisi  oleh ketua, Prof. M. Ryaas Rasyid MA, Ph.D, dengan anggota dewan yakni Prof. Muchlis Hamdi, Prof. Bahtiar Effendi, dan Dr. Aviliani.  
 
 Fokus Rakerda APPSI  Meningkatkan Pemerintahan
 
Menjawab pertanyaan media mengenai fokus  rapat kerja daerah (rakerda) APPSI 2018, Pakde Karwo menjelaskan tiga hal sebagai fokus APPSI ke depan.  Pertama, meningkatkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan  clean governance, diharapkan semua sistem perencanaan dapat terukur dan terinformasikan kepada masyarakat sehingga  segala kebijakan pemerintahan yang ada dpt terawasi. “Masyarakat perlu dan harus mengetahui program-program pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa. Terlebih banyak kepala daerah yang baru sehingga harus memahami tugas, pokok dan fungsinya,” terangnya.    
 
Kedua, permasalahan bahan baku. Hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor. Solusi permasalahan tsb melalui kerjasama perdagangan antar provinsi dan dipastikan perdagangan nasional akan surplus. Jika neraca perdagangan surplus, maka rupiah akan menjadi kuat.  
 
Fokus selanjutnya, adalah permasalahan bonus demografi. Pakde Karwo mengatakan, bahwa solusi dari bonus demografi adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, pendidikan vokasional menjadi solusi. “Tiga hal besar ini, yang diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya.    (Hpj / nif/rif).

Minggu, 01 Juli 2018 14:41

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menyelenggarakan seminar nasional membahas permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penyelenggaraan seminar nasional tersebut diyakininya bisa mengumpulkan alumni-alumni Undip yang berada di Jatim.

“Nantinya seminar nasional ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota, juga dapat menyumbangkan pemikiran bagi nasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri Halal Bi Halal IKA Undip Jatim Tahun 2018 “Sedhuluran Undip, Ngencengi Silaturahmi” di Gedung Gapura Surya Nusantara Lantai 2 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (1/7) pagi.

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, seminar ini agar ditawarkan terlebih dahulu kepada para alumni Undip ingin membahas permasalahan seperti apa. Materi yang dibahas dalam seminar, dicontohkannya, seperti perkembangan digital yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi anggota. Selain itu juga bisa membahas tentang jalan tol dengan pendekatannya induktif dari Jatim untuk nasional.

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengapresiasi IKA Undip yang melakukan multiple channel untuk pendaftaran mahasiswa baru. Dengan multiple channel tersebut, calon mahasiswa baru yang berasal dari Jatim bisa mendaftar dan mengikuti tes masuk di Surabaya.

“Ini ada solusi yang sangat baik dilakukan IKA Undip. Ini sangat membantu masyarakat dan efisien. Apalagi Undip
masuk 801-1000 universitas world class,” puji orang nomor satu di Jatim.

Sementara itu, Ketua Panitia Daru Wicaksono melaporkan, halal bi halal saat ini diikuti sebanyak 120 orang yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni Undip yang ada di Jatim. (hpj/Gd)

Jumat, 29 Juni 2018 15:10

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo melantik 10 orang pejabat tinggi pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (29/6). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor. 821.2/952/204/2018 tanggal 28 Juni 2018.
 
“Selamat dan jalani dengan penuh tanggungjawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya. Kepada 10 pejabat yang dilantik ini, Pakde Karwo meminta agar untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas,  untuk peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.
 
“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
 
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan satu persatu pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik. Diantaranya, kepada Kepala BPBD Prov. Jatim, yang diminta untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.
 
Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Misalnya, penyerapan anggaran dan pembiayaan negara, seperti dana alokasi umum, dana transfer, dan dana alokasi khusus, sehingga dapat berjalan dengan baik.  Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat. “Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.
 
Sementara itu, kepada Dirut RS Jiwa Menur, Pakde Karwo mengharapkan agar meneruskan program pasung yang sudah berjalan, serta mengembangkan program psikologi bagi keluarga terpasung dan masyarakat luas. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi berupa konsultasi psikologi sebagai upaya preventif. “Rumah sakit ini bukan hanya untuk orang gila tapi juga orang sehat, bagaimana memelihara psikologi dengan baik sehingga unsur preventifnya lebih besar,” jelasnya.
 
Pakde Karwo juga kembali mengingatkan para pejabat untuk memiliki integritas dan kredibilitas karena jabatan tidak untuk memperoleh uang tetapi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tolong, di organisasi yang dipimpin, agar menciptakan budaya harmoni, bukan konflik. Jangan adu domba staf, bila ada yang salah atau kurang itu salah pemimpinnya bukan staf,” katanya sembari mengingatkan para pejabat untuk tidak berpolitik.    
 
Kesepuluh pejabat yang dilantik kali ini adalah Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Soekaryo SH, MM sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, dan Suban Wahyudiono, ST, MM  sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim. Serta, Dr. Ir. Drajat Irawan, SE, MT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dan Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim.
 
Kemudian,  Ir. Dahlan MT sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Moh. Abduh M. Mattalitti, MM, CES sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim, dan Drs. Budi Supriyanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim. Juga, drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes sebagai Direktur RSUD Haji Surabaya Prov Jatim dan dr. Herlin Ferliana, M.Kes sebagai Direktur RSJ. Menur Prov. Jatim.
 
Hadir dalam kegiatan pelantikan ini a.l. Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.  (hpj/dewi)

Kamis, 28 Juni 2018 15:51

Surabaya, restorasihukum.com - Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyambut baik rencana kunjungan Menlu Kerajaan Belanda, Stef Blok ke Jatim pada tanggal 4 Juli 2018. Untuk itu, jajaran Pemprov. Jatim akan melakukan Koordinasi lebih lanjut  dengan Kementerian PUPR dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
 
Hal tersebut disampaikan Sekda Akhmad Sukardi saat menerima Dubes Belanda untuk RI, Rob Swartbol di Ruang Kerja Sekda Prov. Jatim, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (28/6) siang.
 
 Ia berharap, kunjungan tersebut akan semakin mempererat hubungan antara Jatim dengan Belanda. Juga, menjadi kesempatan yang baik bagi Menlu Belanda melihat langsung kondisi ekonomi Jatim, dan kondisi terkini pasca kejadian teror bom bulan lalu. Selain itu, kunjungan ini dapat dimanfaatkan melihat berbagai bangunan peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik di Jatim. Diantaranya, Gedung Negara Grahadi, Gedung Balai Kota Surabaya, Gedung Bank Mandiri, Gedung Polwiltabes Surabaya, dan Hotel Majapahit.
 
Dalam penjelasannya, Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengatakan, rencana kunjungan Menlu Stef Blok ke Jatim a.l. dimaksudkan untuk  melihat Waduk Pridjetan dan pondok pesantren di Lamongan serta penyampaian dukacita atas tragedi teror bom bulan lalu di Surabaya ke Walikota Surabaya.  “Ini juga juga kunjungan emosional, termasuk ke waduk Prijetan, karena kakeknya menteri adalah insiyur yang membangun waduk tsb,” pungkasnya. (Hpj/Gd) 

Rabu, 27 Juni 2018 09:37

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama Istri Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi memberikan hak suaranya atau mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (27/6) pagi.
 
Tepat pukul 07.30 WIB, Pakde dan Bude Karwo-sapaan  akrab pasangan ini yang ke TPS menggunakan pakaian batik langsung disambut hangat oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nurul Muzayana dan anggota di TPS 22. Seusai mencoblos, tangan kelingking Pakde dan Bude Karwo ditandai dengan tinta berwarna biru:
 
Pakde Karwo dalam daftar pemilih tetap (DPT) berada pada urutan nomor 55, sedangkan Bude Karwo berada di nomor 56. Berdasarkan data TPS 22, terdapat sebanyak 232 orang yang masuk dalam DPT, terdiri dari 107 laki-laki dan 125 perempuan.  
 
Petugas KPPS 22 sudah bersiap sejak pukul 06.30 guna menunggu kedatangan orang nomor satu di Jatim ini serta warga RT 03 RW 09 Kelurahan Manyar Sabrangan yang akan mencoblos. Rangkaian kegiatan pemilihan suara mulai dilakukan pada pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan pengecekan kotak suara pada pukul 07.05 WIB. Selanjutnya, dilakukan penghitungan jumlah surat suara.  
 
Jatim Dikunjungi KPU Internasional 24 Negara
 
Menjawab pertanyaan wartawan tentang demokrasi di Jatim usai pencoblosan, Pakde Karwo mengatakan, Jatim telah dikunjungi lembaga-lembaga KPU internasional dari 24 negara dengan 150 orang peserta terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang melakukan studi banding tentang penerapan demokrasi politik tsb karena suasana kedewasaan dan damai di Jatim, yang dapat dijadikan model kedewasaan berpolitik.  
 
“Kita  bersyukur karena Jatim menjadi indikator kedewasaan politik,” ujarnya sambil menambahkan masyarakat Jatim mempunyai tradisi  berpolitik yang sangat dewasa. Setiap 5 tahun atau peristiwa politik lainnya semakin meningkatkan kualitas kedewasaan masyarakat Jatim, sesuai dengan kualitas SDM provinsi ini terus semakin meningkat. Basis masyarakat Jatim yang sangat plural, lanjutnya,  menghasilkan kematangan pluralisme di Jatim.
 
Tingkat Keamanan Sangat Kondusif
 
Mengenai keamananan selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim, Pakde Karwo menjelaskan, hingga saat ini sangat kondusif. Guna memperkuat dan memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, beberapa daerah dilapisi TNI.
 
“Ada 12 ribu TNI di Jatim yang diperbantukan atas permintaan Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan. Ini sebagai bentuk manifest kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga keamanan pesta demokrasi,” kata orang nomor satu di Jatim ini. Dirinya juga mengimbau, jika terjadi sengketa atau perbedaan agar diselesaikan secara hukum, karena kegiatan ini merupakan bagian proses demokrasi di dalam hukum. Kepastian pemenang  melalui perhitungan suara akan dilakukan tanggal 3 Juli.  (hpj/Gd)