Redaksi

Redaksi

Selasa, 21 November 2017 09:18

Pasuruan, restorasihukum.com - Desa Durensewu merupakan desa di kecamatan Pandaan  yang mengikutkan  perangkat desanya pada BPJS ketenagakerjaan. 

              Dengan bertuliskan "Desa Sadar" jaminan soaial ketenagakerjaan, desa tersebut dapat dijadikan percontohan buat desa lain, karena telah mengikut sertakan para perangkatnya pada jaminan tersebut.
 
              Menurut kepala desa Durensewu bapak "Sugeng" Maksud dari desa sadar itu sendiri adalah desa dimana para perangkat pemerintahan desa di ikutkan pada jaminan ketenagakerjaan.
 
              "Desa ini merupakan desa satu-satunya desa yang mengikut sertakan para perangkatnya ke jaminan ketenagakerjaan, yang didalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Jadi perangkat saya terlindungi dengan BPJS tersebut. Di Pasuruan ada dua desa yang ada banner bertuliskan desa sadar yaitu Durensewu dan Pleret, kalau di Pleret masih baru ikut BPJS sedang Durensewu sudah tahun 2013 lalu,  " terangnya pada media restorasihukum.com.
 
               Lanjut Sugeng, harapannya sesuai UU desa yang ada, bahwasanya perangkat desa berhak mendapat jaminan kerja, tapi ternyata dilapangan tidak diterapkan. "Hak perangkat selama ini tidak dihiraukan oleh pemerintah," jelasnya. 
 
               Sugeng menambahkan, saat menjabat priode pertama dulu, perangkat saya pada saat pensiun tidak dapat apa-apa dari pemerintah.
 
               "Perangkat saya pulang tidak membawa uang sepeserpun atau penghargaan dari pemerintah. Berawal dari situ akhirnya saya punya pemikiran untuk mengikutkan perangkat ke BPJS ketenagakerjaan," terangnya. 
 
                 Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan nantinya jika para perangkat pensiun dapat membawa uang buat keluarganya, bisa buat modal usaha," tandasnya. (sy) 
Selasa, 21 November 2017 08:38

Surabaya,restorasihukum.com -Pemprov Jawa Timur terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru Madrasah Diniyah (madin), salah satunya dengan menyekolahkan guru madin hingga lulus Strata-1/S1. Program ini dilakukan agar guru madin memiliki kompetensi tak hanya pendidikan agama, tapi juga pendidikan formal sehingga nantinya mampu mencetak lulusan yang berdaya saing dan memiliki keterampilan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan Kuliah Perdana Mahasiswa Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah Tahun 2017 di Islamic Center Surabaya, Senin (20/11).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekatnya, salah satu tantangan yang akan dihadapi Jatim adalah bonus demografi di Tahun 2019. Dimana usia produktif  (usia 15-64 tahun) sejumlah 69,60 persen. Selain itu, tenaga kerja baru di Jatim pada Tahun 2018 nanti diperkirakan berjumlah 326.629 orang.

Masyarakat usia produktif ini, lanjut Pakde Karwo, harus memiliki keterampilan, bila tidak mereka akan menjadi pengangguran dan menjadi beban kriminalitas di perkotaan. "Untuk itulah kami akan menggandengkan diniyah salafiyah dengan keterampilan," katanya.

Pakde Karwo mengatakan, suatu negara akan maju dan lebih baik bila basisnya spiritual. Sehingga ia kurang setuju dengan konsep yang dicetuskan oleh Chapra bahwa negara maju basisnya adalah kebudayaan. "Salah satu perwujudan konsep spiritual ini adalah dengan program ini, menyekolahkan ustadnya," katanya.

Program madin ini, lanjutnya, termasuk dalam program peningkatan SDM dan memberikan nilai tambah. Pemprov Jatim sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui dual track strategy, yakni pendidikan non formal dan formal. Pendidikan non formal yakni melalui SMK Mini dan BLK, sedangkan pendidikan formal melalui beberapa strategi diantaranya link and match lulusan SMK dengan kebutuhan industri, filial SMK dengan PTN, hubungan kerjasama SMK dengan luar negeri, ekstrakurikuler di MA dll.

"Beberapa waktu lalu saya melakukan pertemuan dengan kyai di Madura untuk melakukan dual track agar Madrasah Aliyah memiliki pendidikan keterampilan dan tersertifikat," terang orang nomor satu di Jatim ini.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan untuk terus meningkatkan daya saing, termasuk bagi guru madin ini. Setelah lulus S1, guru madin ini harus melakukan uji kompetensi. Bila lulus kompetensi ini maka mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Mereka yang lulus kompetensi ini akan digaji oleh negara," pungkasnya.

 
*Berperan* *dalam* *Keselamatan* *Bangsa*

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pendidikan madin semakin diperlukan. Bukan hanya soal pendidikan agama tapi juga keselamatan bangsa. Untuk itu Pemprov Jatim memberikan dukungan penuh salah satunya dengan meningkatkan anggaran bagi program peningkatan kualitas guru madin.

Menurut Gus Ipul, sapaan lekatnya, program ini bertujuan untuk mengungkit dan menopang pendidikan madin melalui penguatan pendidikan formal. Ia juga berharap ke depan ada ahli yang memiliki keterampilan bidang tertentu dan hafal Al-Qur'an, seperti ahli matematika dan paham ilmu Al Qur'an. "Orang-orang seperti ini insyaAllah menjadi pemenang di masa datang," katanya.

Kepada para guru madin yang mengikuti program ini, ia berharap dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh. "Saya berharap teman-teman bisa sungguh-sungguh mengikuti proses kuliah dan lulus tepat waktu," pesannya.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Bawon Adi Y. mengatakan pada Tahun 2017 ini, program pendidikan guru madin dilaksanakan di 37 perguruan tinggi keagamaan Islam di Jatim dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.088 mahasiswa program S1. Waktu pendidikan ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester.

Bawon mengatakan, jumlah mahasiswa program peningkatan kualitas guru madin di Jatim dari Tahun 2006 sampai dengan 2017 sebanyak 10.952 orang dan menghasilkan lulusan sebanyak 7.595 guru madin program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Sedangkan pada tahun 2015 lalu bertambah dua program studi yakni  Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). (humasprovjatim/dewi)

Selasa, 21 November 2017 08:35

Surabaya,restorasihukum.com -Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017.   Workshop yang berlangsung di Hotel Shangrilla Surabaya ini  mengangkat tema 'Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah'.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, MSi  di ruang kerjanya, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (20/11).

Berbagai aspek pemerintahan, jelas Benny, dibahas dalam workshop yang dimaksudkan untuk mendukung  penyelenggaraan otonomi daerah, terpelihara dan terjaminnya persatuan
dan kesatuan bangsa, serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan. Diantaranya   pembahasan pengembangan hubungan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan komoditas unggulan masing masing daerah, pendidikan, dsb-nya.

"Dalam acara ini, juga akan dilakukan transaksi perdagangan antar daerah," terangnya. Misalnya, BUMD Jatim bekerjasama dengan BUMD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan saling memasok kebutuhan masing-masing daerah.

"Jatim akan memasok banyak komodoti kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia tersebut, seperti ayam beku, minyak goreng, makan ternak, semen, besi, dan keramik," ujarnya. Sebaliknya, Jatim akan dipasok ikan beku dari Kab Nunukan sebagai produk utama daerah ini.

Menuru Benny, 11 gubernur telah menyampaikan konfirmasinya untuk hadir, yaitu  Sulsel, Sultra, Jabar, Sulbar, Banten, Maluku Utara, Bengkulu, Kalsel, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau. Sementara, daerah yang diwakilkan wakil gubernurnya yaitu DI Yogyakarta dan NTT. Selebihnya, diwakili para asisten gubernur, al. Gorontalo, Bali, dan Kaltim.

Selain itu, para pejabat seperti  kepala Dinas industri dan perdagangan, pendidikan,  pertanian, perkebunan, dan perikanan dan para pelaku usaha dari 34 provinsi di Indonesia akan hadir dalam kegiatan ini.  (humas pemprov jatim/karo).

Surabaya, 20 November 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Drs. Benny Sampir Wanto M.Si
NIP. 19650718 199003 1 005

 

Selasa, 21 November 2017 08:33

Surabaya,restorasihukum.com -Organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga/PKK merupakan lembaga yang paling efektif dalam mengoperasionalkan program keluarga berencana/KB. Efektifitas ini cukup beralasan, karena PKK memiliki dasa wisma yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Pencanangan program KB ini memang dari pemerintah, namun yang mengoperasionalkan di lapangan yaitu dasawisma PKK. Gabungan ibu-ibu dalam dasawisma PKK ini lah yang bisa memberi sentuhan pada KB," demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat membuka Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Prov. Jatim tahun 2017, di Kantor Bappeda Prov. Jatim, Surabaya, Senin (20/11).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, laju pertumbuhan penduduk/LPP di Jatim saat ini nilaianya 0,59 lebih rendah dari nasional. Selain itu, total fertility rate/TFR nya juga hanya 1,946. Data-data ini menunjukkan bahwa program KB cukup berhasil di Jatim, salah satunya berkat peran PKK. "Program-program kemanusiaan dalam PKK lewat dasawismanya terbukti efektif menggerakkan dan menyadarkan masyarakat dalam ber KB," terangnya.

Menurut Pakde Karwo, operator KB dalam dasawisma yang paling tepat yakni perempuan karena sifat humanis yang dimilikinya. Selain itu, perempuan merupakan simpul jaringan sosial dan transfer sosial pada masa kritis dan krisis. Apalagi, perempuan di Jatim terbukti memiliki produktifitas yang tinggi dengan diraihnya penghargaan pengarusutamaan gender selama sepuluh tahun berturut-turut. "Peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan, khususnya dalam hal kemanusiaan," ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia/IPM, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jatim terus bersinergi dengan PKK baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Apalagi dengan adanya tantangan bonus demografi yang akan dihadapai Jatim pada tahun 2019. "Bonus ini akan menjadi bencana, jika pendidikan dan kesehatannya manusianya tidak diurusi dan disinilah peran penting PKK," ungkapnya.

Ditambahkan, salah satu sinergitas program Pemprov Jatim dengan PKK di bidang kesehatan yakni dibentukya taman Pos Pelayanan Terpadu/Posyandu. Program ini bahkan telah mendapat penghargaan dari Bank Dunia karena bersifat holistik integral. Lewat Tamas Posyandu, tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak dipantau dan pada saat yang sama orang tua juga dibekali berbagai pengetahua."Taman Posyandu ini adalah solusi yang bagus karena dalam kegiatannya menyertakan pendidikan parenting," imbuh Pakde Karwo.

Pakde Karwo Usul Perbanyak Ponkesdes

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo mengusulkan agar kabupaten/kota memperbanyak keberadaan pondok kesehatan desa/Ponkesdes dalam rangka meningkatkan upaya preventif dan promotif. Dalam satu ponkesdes ini nantinya paling tidak ada satu orang bidan dan dua orang perawat. Berdasarkan data yang ada, dari 5700 total pondok bersalin desa/polindes baru 3.213 yang menjadi ponkesdes. Ponkesdes ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah
"Ibu-ibu PKK yang hadir disini harus mendorong bupati/walikotanya agar mau membentuk ponkesdes. Jika polanya masih kuratif seperti sekarang, maka BPJS juga akan keberatan menanggung biayanya," jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya ponkesdes maka akan memberi rasa tenang pada masyarakat karena dekat dengan balai kesehatan. Ponkesdes juga merupakan kepanjangan tangan dari puskesmas, sehingga tugas utamanya yakni memberi pengertian tentang pentingnya kesehatan. "Hampir 80 persen orang sakit itu sebenarnya bukan dari fisiknya namun dari psikisnya, sehingga dengan adanya balai pengobatan yang dekat maka akan mampu menekan jumlah orang sakit di suatu daerah," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II TP. PKK Prov. Jatim Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi, S.Sos menyampaikan, kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja, memperluas jangkauan layanan, serta percepatan pencapaian berbagai program khususnya KB. Selain itu, diharapkan melalui kegiatan ini dapat memacu semangat para kader PKK, untuk bersinergi dengan organisasi perangkat daerah dalam membangun kesehatan masyarakat di lingkungannya.
"Partisipasi masyarakat dan semua instansi terkait dalam mensukseskan program KB sangat penting, sehingga pelayanan paripurna KB dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," terangnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari perwakilan TP. PKK kab/kota se Jatim serta instansi terkait. Tema Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan tahun 2017 Provinsi Jatim yakni "Melalui Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan, Kita Sinergikan Program Pembangunan Dalam Upaya Peningkatkan Kualitas Keluarga Menuju Indonesia Sehat".
Turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim Yenrizal Makmur, SP, MM, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jatim dr. Kohar Hari Santoso, serta beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. (Humasprovjatim:dwi)

Surabaya, 20 Nopember 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

TTD

Drs. Benny Sampirwanto, M.Si.
NIP. 19650718 199003 1 005

Selasa, 21 November 2017 08:19

Bondowoso,restorasihukum.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bondowoso kembali melakukan trial pengerasan jalan di sejumlah titik, Senin (20/11/2017). Hal itu bertujuan agar para pengusaha yang masuk ke daerah Republik kopi ini benar – benar layak dan teruji. Selain itu, kiat ini juga dapat menghemat anggaran pemerintah daerah hingga ratusan juta.

Sedikitnya ada 3 titik yang dilakukan trial (uji coba) bagi para pengusaha yang perusahaannya akan beroperasi di Bondowoso, Jawa Timur. Kepala Dinas PUPR, Drs.H.Karna Suswandi ,MM, mengatakan trial ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan yang akan beroperasi dalam pengerjaan proyek. "Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kualitas asphalt mixing plan (AMP) yang akan digunakan dalam pengerjaan proyek milik Dinas PUPR," ujarnya

Ia menambahkan pada trial di Jembatan Ki Ronggo kali ini, pihaknya menggunakan Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) atau biasa disebut Hot Rolled Sheet (HRS) yang nilai pengerjaannya jika dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 210 juta. "Pada trial di jembatan Ki Ronggo kali ini kami menggunakan jenis HRS yang nilainya sebesar Rp 210 juta, jadi negara hemat senilai itu," katanya.

Selain Jembatan Ki Ronggo, ada dua lokasi lain yakni Stadion yang menggunakan Lapis Tipis Aspal Pasir (Latasir) atau Sand Sheet senilai Rp 125 juta dan di Jalan Pandjaitan yang menggunakan Lapis Aspal Beton (Laston) atau Asphalt Concrete (AC) senilai Rp 275 juta. "Totalnya dari trial ini kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp 610 juta," tambah Karna.

Pada tahun 2018, Karna mengatakan ada dua perusahaan lagi yang diwajibkan melakukan trial untuk menguji kekuatan dan kualitas AMP. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Sinar Baru dan PT Sunan Muria. Untuk trial ini, Karna Suswandi mengundang seluruh asosiasi Pengusaha jasa konstruksi yang ada di Bondowoso. Harapannya, mereka bisa melihat langsung pengerjaan dan tahu kualitas AMP, sehingga makin banyak pilihan, banyak referensi dan mana yang paling berkualitas. "Karena setiap produk itu berkembang, kualitasnya juga berkembang. Oleh karena itu kita lakukan trial supaya bisa kita lihat kualitasnya seperti yang kita harapkan atau tidak," tukasnya.

Sekedar diketahui, proyek jembatan Ki Ronggo sudah bisa dibilang fase finishing dengan terpasang sejumlah lampu penerangan. Menurut rencana, malam Selasa akan dilakukan uji coba lampu tersebut. Ditanya tentang warna lampu, Kadis PUPR dengan tegas mengatakan bahwa warnanya beragam. Sementara yang telah melakukan trial adalah pengusaha asal Besuki, nantinya akan disusul oleh 2 pengusaha pada tahun anggaran 2018. (zez)

Senin, 20 November 2017 17:46
Pasuruan, restorasihukum.com - Program Sekolah gratis dari pemerintah untuk SD/SMP merupakan program yang ditunggu- tunggu oleh para orang tua yang berpenghasilan rendah. Tapi itu hanya isapan jempol semata, pasalnya masih ada sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah lakukan pungutan berupa uang paguyuban dan lainnya. 
 
          Dengan adanya dugaan pungli di SDN wilayah kecamatan Prigen berupa uang paguyuban pada wali murid. kepala UPTD pendidikan Prigen "Jamali" saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan untuk pungutan-pungutan liar (pungli) di wilayahnya tidak ada. 
 
          "Saya yakin SDN di prigen ini tidak ada yang lakukan pungutan liar,  jika ada tarikan itu bukan pungutan tapi sumbangan secara sukarela. Karena saya sudah tekankan pada semua kepala sekolah maupun komite untuk tidak lakukan pungutan, jika wali murid  yang memberikan sumbangan ya tidak apa-apa," terangnya pada media restorasihukum.com, (20/11/2017).
 
          Lanjut Jamali, Jika sumbangan tersebut sifatnya memaksa, jumlah nominalnya maupun batas waktu ditentukan itu yang tidak diperbolehkan. Untuk uang paguyuban itu tidak apa-apa, yang penting sifatnya sukarela. 
 
          "Saya sudah tekankan semua kepala sekolah maupun komite untuk mendwonload Permendikbud no 75 tahun 2016 tentang komite sekolah," kata Jamali.
 
         Jamali menambahkan, pihaknya berterima kasih atas informasinya. Kalau tidak ada laporan dari media maupun masyarakat, kami tidak akan tau. 
 
       "Nanti akan dikroscek kebenarannya, jika memang benar ada pungutan berupa uang paguyuban yang ditentukan oleh sekolah negeri yang di maksud, maka akan saya panggil dengan memberi teguran,"pungkasnya. (sy) 
 

 

 
Senin, 20 November 2017 16:43

Pasuruan, restorasihukum.com - Kesadaran masyarakat di desa terhadap lingkungan saat ini memang sangat kurang. Salah satunya yakni warga masyarakat desa Gunting, kecamatan Sukorejo,  kabupaten Pasuruan.

            Masyarakat desa tersebut seakan-akan tidak peduli dengan bahaya yang akan mengintai mereka salah satunya dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Ini terbukti dengan banyaknya sampah menumpuk dan berserakan dialiran sungai. seakan-akan tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah.
 
            Kepala desa Gunting "H. Imam Suwadi" saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut mengatakan bahwa memang selama ini warganya banyak yang buang sampahnya di sungai maupun pekarangan. 
 
            "Warga saya memang belum sadar dengan kelestarian lingkungan, mereka masih saja buang sampah ke sungai tanpa mempedulikan dampak dari pembuangan kesungai tersebut, "terangnya pada media restorasihukum.com,(20/11/2017).
 
             Lanjut Imam, dengan masalah sampah tersebut akhirnya kami mempunyai program yakni "Bank Sampah" yang akan kami buat tahun ini. 
 
             "Saya akan laksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut tahun 2017 ini dengan menganggarkan dana sebesar 100 juta, yang nantinya akan dibagi tiga dusun meliputi dusun Genitri, Pajajaran dan Titing. Bank sampah tersebut nantinya akan dikelolah oleh karang taruna tiap dusun,  "kata imam. 
 
               Ia berharap, dengan adanya program bank sampah tersebut, warga masyarakat desa Gunting sadar dan peduli akan kelestarian lingkungan. 
 
               "Dengan begitu warga tidak lagi buang sampah secara sembarangan ke sungai, sehingga warga terhindar dari penyakit," tandasnya. (sy) 
 
 
 
       
 
 
 
Senin, 20 November 2017 15:13

Mojokerto,restorasihukum.com - Upacara Pembukaan Pendidikan Alih Golongan dari Bintara ke Perwira Polri  Tahun Ajaran 2017 yang bertempat di halaman upacara Sekolah Polisi Negara (SPN) Mojokerto, Senin( 20/11/2017) pukul 09.00 WIB dihadiri oleh Kapolda Jawa Timur, Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota, Bupati Mojokerto dan Kepala Bagian Humas Kabupaten Mojokerto.

 

Perlu diketahui untuk kegiatan ini dilaksanakan selama 1 bulan yakni mulai hari ini sampai dengan 21 Desember 2017. Pesertanya ada 475 semua pengiriman dari Polda dan sebelumnya berpangkat Aiptu," jelas AKBP. Leonardus Simarmata, Kapolres Mojokerto.

 

Tema yang bertajuk Dengan Semangat Revolusi Mental Polri membentuk Inspektur Polisi Alih Golongan yang Profesional, Modern dan Terpercaya guna meningkatkan kehadiran polisi di ruang publik. Jadi yang Upacara ini adalah Siswa Siswi Pendidikan Alih Golongan. Nanti perkembangan sebulan bagaimana apakah memenuhi syarat atau tidak, ya mudah-mudahan yang masuk 475 yang lolos juga ada 475, syarat untuk lolos adalah minimal 65 untuk akademisnya, nilai mentalnya 75 kalau tidak memenuhi syarat itu, ya jelas tidak kita loloskan dan tidak di lantik," tegas AKBP Leonardus Simarmata, Kapolres Mojokerto.(Ek)