Redaksi

Redaksi

Minggu, 20 Mei 2018 13:44

Jakarta, restorasihukum.com -  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap karyawan PT Citra Gading Asritama (CGA) Joko Widodo dan pemilik PT CGA, Ichsan Suaidi.

Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau. "Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNS (Muhammad Nasir),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (18/5).

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tahun 2013-2015. Mereka adalah Kadis PU Kabupaten Bengkalis tahun 2013-2015 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar.

“Sejalan dengan peningkatan penanganan perkara tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu MNS dan HOS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Merdeka dan dilansir beritaplatmerah.com Jumat lalu (11/5).

Keduanya diduga secara sah telah melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek jalan di Bengkalis." Diduga terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp 80 miliar,” jelas Febri.

KPK menyangka keduanya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Hono).

Minggu, 20 Mei 2018 13:24

Jakarta, restorasihukum.com - Hingga akhir 2017 lalu sudah 900 kepala desa bermasalah dengan hukum karena masalah dana desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi jeruji besi akibat penyalahgunaan dana desa. Jumlah ini disinyalir bakal terus meningkat mengingat sulitnya mengawasi 74 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Di lain sisi, masih banyak perangkat desa yang tidak memahami sistem pelaporan dana desa sesuai dengan aturan.

Dari jumlah itu diduga penyalahgunaan dana desa akibat korupsi adalah yang paling banyak terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menengarai, modus korupsi dana desa sebenarnya memiliki pola yang sama seperti pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi adalah beberapa pola yang banyak dilakukan. Lemahnya pengawasan adalah salah satu penyebab suburnya korupsi dana desa.

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan penelitian mengenai modus korupsi dana desa. Peneliti ICW Egi Primayoga memaparkan hasil penelitiannya, ada 12 modus korupsi dana desa yang disimpukan ICW berdasar penelitiannya. Modus itu antara lain:

Membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan.

Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak dilakukan karea relatif tersembunyi.

Karena itulah APBDes harus terbuka agar seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit diantisipasi.

Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten. Ini juga banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling dirugikan. Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan utuk pelesiran saja. Penggelembungan (mark up) pembayaran honorarium perangkat desa.

Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu. Penggelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun.

Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari sektor pajak ini. Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi ewuh prakewuh menjadi salahsatu penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran. Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana desa agar kasus ini tidak perlu terjadi.

Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar. Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya bisa diantisipasi jika warga desa dan berbagai perangkat yang memiliki wewenang melakukan pengawasan aktif memonitor setiap langkah yang dilakukan dengan pembelanjaan dana desa. Karena sebuah penyalahgunaan wewenang bakal selalu kemungkinan terjadi karena ada kesempatan yang terbuka. Bagaimana dengan desa Anda? (bp).

Minggu, 20 Mei 2018 06:13

Banyuwangi, restorasihukum.com - Diberitakan sebelumnya di media online adanya dugaan pungutan sejumlah uang untuk pengajuan kenaikan pangkat/golongan Guru – Guru Taman Kanak – Kanak oleh oknum UPTD Pendidikan Kecamatan  Glenmore.

Rumor di media masing – masing Guru TK yang mengajukan kenaikan pangkat/golongan tahun lalu dimintai dana sebesar Rp, 1.000.000,. Dan tidak hanya itu ketika Surat Keputusan ( SK ) turun Guru – Guru masih dimintai lagi bervariasi sesuai pangkat/golongannya. Untuk golongan 4 ditarik Rp, 300.000,. dan untuk golongan 3 sebesar Rp, 200.000. Pembayaran harus diserahkan kepada Bendahara UPTD Pendidikan Glenmore.

Sayangnya tidak jelas keperuntukannya apa pungutan sejumlah uang dilakukan oleh oknun UPTD Pendidikan Kecamatan Glenmore itu. Untuk lebih jelasnya media konfirmasi oknum UPTD yang diketahui selaku Bendahara sekaligus KTU UPTD Pendidikan Kecamatan Glenmore. Namun sampai ditayangkannya berita ini konfirmasi media via selulernya belum dapat tanggapan.

Untuk perimbangan akhirnya media konfirmasi kepada Kasubag Umun Dan Kepagawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi H. Mukhlis. Kepada media H. Mukhlis mengatakan via selulernya.

” Kenaikan pangkat guru PNS tidak ada biaya. Tidak ada urusan kenaikan pangkat dengan bendahara UPTD, ” jawabnya dengan singkat Sabtu 19/5/2018.

Ketika dikonfirmasi tindakan apa yang akan diambil selaku atasannya, terhadap oknum UPTD yang telah melakukan pungutan tersebut. Sayagnya belum ada tanggapan lanjutan dari H. Mukhlis selaku Kasubag Umum Dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten  Banyuwangi.

Sementara tanggapan dari Salimi Komisi 4 DPRD Kabupaten Banywangi dari Fraksi PDI – Perjuangan.

” Ya sesuai keterangan bendahara UPTD Glemore bahwa itu adalah uang jasa untuk pembuatan dokumen usulan kenaikan pangkat yang SN….Jadi gak ada salahnya dan yang bayar itu mungkin malas buat atau tidak bisa. Dan tolong yang sudah bayar jasa jangan dipelinter itu bayar untuk kenaikan pangkat. Kalau bisa saya himbau orang- orang yang mau naik pangkat buat aja dokumen sendiri. Dan UPTD harus merintahkan juga buat sendiri pada guru yang mau naik pangkat biar tida dipelintir lagi, ” kata Salimi Komisi 4 DPRD Banyuwangi. (rdy35).

Minggu, 20 Mei 2018 06:01

Malang, restorasihukum.com - Semarak ramadhan yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, a.l. dengan melakukan berbagai kegiatan pengembangan visi sebagai universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam, merupakan langkah positif.
 
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur jawa Timur dalam sambuttan tertulisnya yang dibacakan Sekdaprov. Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi,MM pada acara Kajian Ramadhan 1439 Hijriyah dan buka bersama di Gedung Pertemuan DOM Universitas Mauhammadiyah Malang, Sabtu ( 19/5) sore.
 
Kegiatan unmuh tsb, lanjut Pakde- Karwo sapaan akrap Gubernur Jatim Soekarwo, dapat menjadi contoh memfungsikan kampus bukan  semata sebagai tempat pendidikan saja, tetapi sekaligus sebagai pusat gerakan pembangunan umat menuju kehidupan lebih bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 
Ditambahkan, menyemarakan ramadhan merupakan salah satu upaya untuk meraih kemuliaan dan kebahagian hidup bagi umat beriman. Untuk itu, romadhon agar diisi dengan berbagai aktifitas peningkatan kebutuhan lahiriyah dan batiniyah, diantaranya, melalui dakwah ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah budaya. Juga, kegiatan lain yang bersifat peningkatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
 
“Bulan ramadhan tahun ini hendaknya juga dapat menjadi sarana integral upaya kita membangun masyarakat Jawa Timur seutuhnya yang sejahtera lahir batin,” harapnya.
 
Menurut Pakde Karwo,  ramadhan merupakan bulan suci yang sangat mulia. Kemuliaan bulan ini a.l ditandai  dengan penghargaan Allah SWT kepada kaum muslimin yang beribadah pada bulan ini. Diantaranya melalui pelipatgandaan nilai ibadah orang yang berpuasa, diampuni dosanya, dan dibukakan selebar-lebarnya pintu surga, serta ditutup rapat-rapat pintu neraka bagi orang yang menjalankan puasa.  
 
Untuk itu, diingatkannya agar masyarakat agar berlomba-lomba mengejar dan memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahma dan ampunan dari Allah SWT.  
 
Bangun Kerukunan  dan Tingkatkan Kualitas Ahklak Umat
 
Sementara itu, pembicara Ustad Dr. Abdul Haris MA, dalam tauziahnya mengatakan, yang sangat  dibutuhkan  saat ini adalah membangunan kerukunan umat dan meningkatkan  kualitas akhlak umat Islam. Sebab,  ahklak seseorang sangat menentukan  tingkah laku  dan tabiat orang tersebut dalam kehidupan kesehariannya.
 
Menurutnya, saat ini banyak orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi serta telah belajar ilmu agama yang mumpuni, tetapi anehnya dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Misalnya,  tidak mau bertegur sapa dengan tetangga atau dengan teman-temannya sendiri, apalagi dengan orang lain. Kalaupun ketemu malah mrengut atau membuang muka.
 
“ Padahal Rasulullah tidak demikian, beliau selalu mengajarkan dan memberikan contoh selalu tersenyum kepada siapa saja yang beliau temui. Baik itu seagama ataupun tidak,” ujarnya. Beliau, lanjutnya, selalu menegur atau hanya sekedar memberikan senyuman sebagai ganti menyapa karena dengan senyuman itu sudah menandakan kalau kita itu santun atau menerima kehadirannya.
 
Untuk itu, lanjut Abdul Haris, melalui kajian Ramadhan hendaknya  dibangun kerukunan umat dan sekaligus peningkatkan kualitas ahklak agar kehidupan umat beragama bisa  menjadi lebih baik Demikian pula, antar masyarakat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, saling menghargai, mengasihi dan menyangi  serta santun.
 
Selain Sekdaprov. Jatim, hadir dalam acara inu antara Ketua PW Muhammadiyah jatim Dr. Saad Ibrahim, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan para pengurus wilayah serta daerah Muhammdiyah se Jatim.(dilla dan rizal/foto).

Jumat, 18 Mei 2018 07:09

Malang, restorasihukum.com - Dalam rangka menyambut bulan suci ramadan komunitas motor BMC yang diketuai oleh Heru berencana mengadakan baksos di Dusun Njeruk Desa Srigading dengan dukungan dari media restorasihukum.com dan rastv.news yang akan dilaksanakan pada 1 juni 2018 mendatang.

Dalam acara tersebut direncanakan serangkaian acara buka bersama santri madrasah serta anak yatim serta bebagi bingkisan untuk mendekatkan antara komunitas motor, media dengan masyarakat serta dengan dukungan aparat Desa dan pemerintah setempat.

Pada saat Heru mendatangi kantor kepala desa Srigading bertemu dengan Kepala Desa (Kades)  Hadori, serta merta Heru menyampaikan maksud serta tujuannya untuk menemui kades adalah meminta ijin untuk acara yang akan dilaksanakan tersebut.

Dengan senang hati Hadori menyambut niat baik yang akan dilakukan oleh Heru dengan rekannya, tak lupa memberikan pesan moral jika kegiatan tersebut dianggap sebagai ladang pahala bagi Heru beserta kawan "Saya sangat berapresiasi atas kegiatan tersebut mas, karena hal semacam ini bisa menjadikan contoh bahwasanya komunitas motor bisa merakyat dan berbaur dengan masyarakat. " Ungkapnya singkat.

Diahir perbincangan Hadori juga memberikan sumbangan untuk kegiatan tersebut dengan harapan baksos bisa terlaksana dengan baik dan lancar, serta dengan adanya baksos tersebut bisa menjadikan silaturrahmi antara komunitas, media dan masyarakat yang dalam naungannya. (hr/red)

Jumat, 18 Mei 2018 06:12

Mojokerto, restorasihukum.com - Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penjualan karcis/tiket masuk obyek Wahana Wisata Ubalan dan Kolam Air Panas Padusan - Pacet - Mojokerto, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat pada tahun 2017 melakukan pengadaan alat kontrol/sensor tiket masuk elektronik (E,Ticketing) dengan harga sebesar kurang lebih ratusan juta per- unit.

Tapi sayangnya, pengadaannya alat E,Ticketing yang dilakukan oleh Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pariwisata ada indikasi tidak dibuatkan Peraturan Bupati/Daerah terlebih dahulu, sehingga alat E,Ticketing sejak dipasang didepan pintu masuk Wahana Wisata Ubalan dan Kolam Air Panas Padusan - Pacet sampai sekarang, yaitu kurang lebih 8 bulan tidak difungsikan alias dimangkrakan dengan dalih, karena program tiket elektronik masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) setempat.

Hal ini terbukti adanya pengakuan Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Proyek Alat E,Ticketing, Ignatius Loyola. SE dikantornya pada hari Selasa (15/5/2018).

"Tapi kemungkinan dalam Minggu ini Perbup sudah rampung dan alat E,Ticketing bisa dipergunakan," Tambah Ignatius Loyola. SE singkat.

 Terpisah, Nyoto Wibowo. S.Pd, Ketua LSM 10 Nop 1945 kepada awak media ini mengatakan, sepertinya 2 alat E,Tiketing yang sudah dipasang didepan pintu masuk Obyek Wahana Wisata Ubalan dan kolam air panas Padusan - Pacet sudah hampir 8 bulan mangkrak atau masih jalan ditempat dan belum ada tanda-tanda digunakan untuk manfaatnya," Ungkapnya.

Masih kata Nyoto Wibowo, dengan adanya 2 alat E,Ticketing yang sudah dipasang sejak bulan Oktober 2017, namun hingga kini alat tersebut belum difungsikan. Maka perlu disinyalir, kalau pengadaannya 2 alat E,Ticketing tersebut tidak dibuatkan Peraturan Bupati/Daerah terlebih dahulu, sehingga setelah melakukan pengadaan, 2 alat E,Ticketing itu tidak bisa digunakan atau difungsikan.

"Ini sungguh sangat disayangkan, dan ini sebuah indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa E,Ticketing yang merugikan uang negara sebesar ratusan juta rupiah," Bebernya.

Sedangkan dari pantauan kami dilapangan, sambung Nyoto Wibowo menjelaskan, sebenarnya soal kebocoran penjualan tiket diduga tetap saja terjadi, modus operandinya tetap seperti sebelumnya. Dan indikasinya dengan cara menjual karcis secara diputar untuk kepentingan pribadi oknum-oknum petugas yang ada dilokasi Wahana Wisata Ubalan dan kolam air panas Padusan, sehingga mengurangi, menurunkan dan merugikan pajak Negara atau PAD Kabupaten Mojokerto.

"Tentunya ulah oknum-oknum petugas tersebut sudah kami pantau pada hari Minggu (13/5/2028), pukul 20.00 WIB, ada indikasi karcis masuk banyak yang tidak dirobek, dan dijual kembali pada pengunjung," Jelasnya.

Lalu menurut analisa kami, lanjut Nyoto Wibowo menambahkan, sepertinya ketika melakukan pengadaan alat E,Ticketing juga terkesan dipaksakan, buktinya alat sudah dibeli sejak kurang lebih 8 bulan sebelumnya, hingga kini alat tersebut belum terpakai sama sekali. Padahal kalau alat E,Ticketing digunakan selama 8 bulan, maka manfaatnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Mojokerto sekitar 2 - 4 Milyard.

"Jadi kalau fungsinya alat E,Ticketing menunggu Perbub dulu, berarti saat pembelian alat tersebut tidak punya pijakan hukum yang kuat, atau ada dugaan dipaksakan, padahal alat tersebut harganya pun tidak murah,  hingga ratusan juta rupiah," Pungkasnya.

Kamis, 17 Mei 2018 22:04

Jombang, restorasihukum.com - JCW - Jombang Corruption Watch menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, Jawa Timur yang bernilai milyaran rupiah, karena dibeli dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di black-list.

Pembelian buku yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu adalah:
1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp. 2,9 milyar
2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang  1901116 senilai Rp. 4,1 milyar

"Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi & korupsi", kata Bagus Wibisono ketua JCW.

Wibisono menjelaskan bahwa sangat aneh jika dalam proses pengadaannya itu dinas pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta/penyedia dalam proses pengadaan atau pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan. Jika tidak menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

"Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa dinas pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit-penerbit yang diblack-list oleh pemerintah"? cetus Wibisono.

"Apalagi selain proses pengadaannya sudah begitu, juga saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim & dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang, dinas pendidikan terkesan malah membantu", katanya.

"Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi", tambahnya.

Lebih lanjut Wibisono menguraikan bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam saja, dibalik itu diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

"Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi" kata Wibisono.

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

"Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir kala itu seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang

Sementara itu pejabat dinas pendidikan Jombang yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan atau pembelian buku itu, yakni bapak Agus ketika dihubungi ponselnya 082131044xxx belum memberi tanggapan.

Demikian juga salah satu pimpinan group Tiga Serangkai, yakni bapak Gatot ketika dihubungi handphonenya 0811263xxx dan 081393315xxx belum menjawab. (bt/red)

Kamis, 17 Mei 2018 21:56

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyampaikan keprihatinannya terkait pelibatan anak dalam radikalisme, khususnya dalam terorisme di Surabaya. Agar tidak terjadi kasus serupa, maka perlu diupayakan langkah pencegahan.  
 
“Salah satunya melalui kerjasama dan pelibatan KPAI dalam program2 Pemprov. Jatim. Alasannya, KPAI telah berpengalaman  dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat menerima Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, di ruang kerja, Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (17/5) pagi.   
 
Kerjasama atau pelibatan KPAI tsb, lanjut Gubernur, setidaknya terdapat pilot project di Jatim untuk mencegah radikalisme pada anak. “Atau minimal sharing informasi antara KPAI dengan Pemprov. Jatim” ujarnya sambil menambahkan dua dinas di Jatim menanganinya. Kedua lembaga tsb yakni Dinas Sosial Prov. Jatim serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependukan Prov. Jatim.
 
Ditambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengundang forkopimda bersama para rektor dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim terkait upaya mencegah radikalisme ini.
 
Terkait penanganan anak korban terorisme di Jatim, Pakde Karwo menjelaskan semua anak yang menjadi korban terorisme beberapa hari terakhir ini telah didampingi para psikolog.
 
Atensi Khusus dari KPAI
 
Dalam penjelasannya, Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPAI datang ke Jatim untuk memberikan atensi secara khusus kepada para anak yang terkait terorisme,  baik dugaan keterlibatan terorisme maupun sebagai korban. Meskipun posisinya sebagai  sebagai pelaku, tetapi  perspektifnya tetap sebagai korban.  
 
Sesuai dengan mandat UU Perlindungan Anak, jelasnya, KPAI harus melakukan proses pengawasan dan memastikan adanya perlindungan kepada anak. Untuk itu, KPAI melihat penanganan yang ada di Jatim, terutama dalam proses rehabilitasi pada anak.  
 
Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi terhadap anak terduga pelaku dan dan korban harus sekomprehensif mungkin, baik rehab terhadap medis, psikis, sosial, hingga sentuhan keagamaannya.
 
Ke depan, Susanto menyampaikan, KPAI akan mengumpulkan anak-anak dan keluarga untuk mencegah radikalisme. Salah satunya dengan memberikan literasi media sosial pada anak dan keluarga, mengingat media sosial memiliki informasi yang tak terbendung. Ia berharap dengan langkah yang dilakukan ini anak-anak beserta keluarga bisa mempunyai daya tangkal sekaligus proteksi terhadap radikalisasi. (Hpj/Gd)