Redaksi

Redaksi

Selasa, 17 Juli 2018 05:30

Kota Bogor, restorasihukum.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kota Bogor dan SMPN, berbeda dengan sistem Zonasi Permendikbud no.14 tahun 2018,

Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 6, Yuliani Triningsih memaparkan “PPDB dilaksanakan dengan 3 termin ya pak ya. sama. Jalur apirmasi itu mengambil dari siswa miskin, kemudian juga prestasi dan anak guru pendik,” katanya. Senin 16 juli 2018.

“berbeda dengan tahun yang sudah pak, kalau pendik itu biasanya hanya sebatas sampai kepada yang ada dilingkungan smpn 6 saja misalnya anak guru dan TU,” terang Yuliani.

“tahun sekarang ini berbeda, tapi membuka kepada guru yang berada dari luar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK,” jelasnya.

Yuliani memaparkan bahwa sistem zonasi hanya pelengkap dengan syaraf miskin atau mempunyai kartu miskin.

“kemudian juga Zonasi. Bukan skala prioritas dalam artian tetap itu penunjang, seperti halnya anak miskin kan ada persyaratannya mulai KIP, KIS, SKTM, dimana SKTM harus berlaku pada yang terakhir nya itu desember 2017,” terang Yuliani.

“setelah itu barulah ditambah dengan Zonasi, gitukan, selalu begitu, persyatannya apa lihat zonasi nya,” katanya.

Ditempat yang sama, hadir dalam sesi wawancara mendampingi kasek, Ketua panitia PPDB, Usman, menjelaskan

“barangkali kalo presentasi saya menbahkan ya pak mengacu ada juklak/juknis yang dikeluarka dinas pendidikan, Jalur non akademik, jalur prestasi 10% jalur siswa miskin KIP, SKTM, ABK 15%, jalur, kemudian jalur PTK 5%,” kata Usman

“Tidak ada jalur zonasi pak, afirmasi, prestasi, anak guru, semuanya pake zonasi,” ujar Usman.

Usman dan kasek Yuliani menjawab berbarengan “zonasi itu dinas pak yang menerapkan, peraturan walikota ditandatangani oleh pak Walikota,” kata mereka berdua.

Lebih lanjut Usman menjelaskan bukan kontek PPDB SMP “karena ada sedikit perbedaan dengan SMA nah ini banyak yang serba salah, apakah kurang sosialisasi, atau kenapa,” Ujarnya.

“SMA itu kan ada jalur wps warga penduduk setempat, itu tidak dilihat nem pak, dilihat jarak secara geografis oleh sistem google map,

Lalu usman menegaskan “SMP tidak ada itu, SMP tetap Nem diberlakukan plus zona,” kata Usman

Dihari yang sama, Berbeda dengan kepala sekolah SMPN 7, Siti Jumriyah menjelaskan petunjuk teknis, 20% maksimal penerimaan murid dengan sistem zonasi, yang diatur dalam petunjuk teknis,

“Karena didalam juknisnya nilai plus zona, beda kalau dibandung, zona aja ya pak, peraturan kepala dinas dan walikota,” kata Siti.

Untuk diketahui, dalam Permendikbud no. 14 tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan bentuk lain yang sederajat. Tidak ada persyaratan kewajiban memiliki surat SKTM, KIP dan KIS

Pasal 7, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat: a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13, Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan
zonasi; b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Bagian Keempat, Sistem Zonasi.Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
Red*(Msp Tengku YusRizal)*

Selasa, 17 Juli 2018 05:21

Nganjuk, restorasihukum.com - Ratusan massa yang mengatasnamakan diri Paguyuban Perusahan Nganjuk (PPN) melakukan aksi demo di Kantor China Road and Bridge Corporation (CRBC) sebuah PT yang bergerak diproyek pembangun jalan Tol Wilangan - Kertosono pada Senin, 16/7/2018.

Massa PPN mendatangi kantor kesekretariatan CRBC yang berada di Jl. Raya Madiun - Surabaya Desa Kedung Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan 34 unit Dump Truk, minibus dan kendaraan roda dua. Dan setelah sampai didepan kantor CRBC, massa membentangkan spanduk/banner yang bertuliskan "TOLAK TKA TIONGKOK" maupun spanduk tuntutan lainya. Sedang massa PPN yang dipimpin Mohammad Heru Fahmi, SE (Korlap) itu juga membawa sound sistem untuk melakukan orasi.

Lalu didalam orasi Moh. Subhan, salah satu massa PPN didepan kantor CRBC menyampaikan, Negara ini Negara Indonesia, jika ingin bekerja di Negara Indonesia. Maka ikuti aturan yang ada di Negara Indonesia, jangan bawa aturan Komunis China ke Negara Indonesia," tegas Moh Subhan.

Sepertinya para massa demo menuding CRBC tidak konsekwen, dan managemennya tidak baik, sehingga kerap memecat dengan sepihak. Selain itu, para massa demo juga mengecam perusahaan CRBC yang membunuh hak beribadah bagi karyawan. Seperti sopir pada saat sholat Jumat, sholat Dhuhur dipotong jam kerjanya hingga 1,5 jam, namun setelah ketahuan 2X, ia (sopir) langsung dipecat.

Sementara puluhan aparat dari Polres Nganjuk terlihat berjaga-jaga guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu setelah dilaksanakan koordinasi dimediasi AKP. Agus Sutanto (Kasat Intelkam Polres Nganjuk) dengan para pengunjuk rasa, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa sebanyak 50 orang dengan menggunakan 2 unit Dump truck dikawal oleh Polres menuju ke Pemda Kabupaten Nganjuk di Jalan Basuki Rahmat No 1 Nganjuk untuk melaksanakan mediasi.

 
Sedangkan pada pukul 09.50 WIB, massa pengujuk rasa tiba di pendopo Pemda setempat. Dan Moh. Subhan dan perwakilan massa lainya, kembali melakukan orasi.
"Masalah ini, mari diserahkan saja kepada pemimpin kita. Oleh karena itu, kita disini bekerja di Negara kita sendiri, bukan di Negara asing, tapi kenapa hak kita tidak diberikan. Jadi hari ini mari kita sampaikan aspirasi sebagai warga Indonesia yang hak-haknya sudah dirampas oleh China komunis agar dikembalikan. Dan mari kita minta," ulas Moh. Subhan.

Selanjutnya, "tentu hak kita untuk beribadah sudah di akui dan diatur oleh Negara kita, tapi kenapa China komunis malah melarangnya. Hal itu terlihat adanya pekerja melakukan ibadah sholat malah dipecat," pungkas Moh. Subhan.

Lalu disisi lain, bahwa China itu, ada dugaan tidak punya uang, mereka hanya numpang bekerja saja di Negara Indonesia ini. Buktinya, mereka tidak mampu membayar pekerja selama 3 bulan, bahkan ada yang hampir 5 bulan belum dubayar," Orasi Rizal peserta unjuk rasa.

Kemudian setelah beberapa orasi disampaikan, perwakilan massa unjuk rasa diterima  Ir. Agus Subagyo (Sekdakab. Nganjuk) beserta instansi terkait (Forkompinda) untuk melakukan mediasi.

Sedangkan penyampaian Moh. Subhan salah satu massa PPN (Paguyuban Pengusaha Nganjuk) didalam mediasi adalah : 1) Menuntut Pembayaran jasa perusahaan yang belum dibayarkan pihak CRBC selama 3 bulan terahkir, karena kita bekerja terlambat 5 menit saja kita dipotong 1 jam. 2) Menuntut seluruh jasa perusahaan yang belum di bayar CRBC, baik yang tertunda ataupun yang ditahan, apabila kita meminta bukti administrasi seperti absensi selalu alasannya hilang. 3) Menuntut pembayaran potongan jam kerja 1,5 jam/hari selama satu tahun sebagai hak melakukan ibadah, dari potongan jam kerja itu bisa sampai dengan puluhan, bahkan ratusan juta. 4) Menuntut pembayaran hak perusahaan yang di tahan dengan alasan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan sebagai akibat akuntabilitas keuangan di CRBC yang buruk. 5) Menuntut pihak CRBC untuk membayar PPN bersamaan dengan pembayaran jasa, tidak membebankan PPN pada penyedia jasa terlebih dahulu. 6) Menuntut agar CRBC mematuhi UU tenaga kerja yang berlaku di Indonesia, jangan bertindak sepihak, karena banyak tenaga kerja yang dipecat semena-mena. 7) Menuntut perubahan jam kerja dari 240 jam kerja yang saat ini berlaku di CRBC sesuai dengan jam kerja yang berlaku di Indonesia 160 jam, sesuai UU tenaga kerja yang berlaku di Indonesia. 8) Menghapus kesewenang- wenangan memerintahkan dan memberhentikan karyawan secara sepihak, dengan menejemen komando.

Sedangkan Ir. Agus Subagyo (Sekdakab. Nganjuk) mengatakan, bahwa pihaknya setiap bulan ada rapat internal dilakukan oleh pemerintah daerah yang di ikuti oleh Forpimda guna membahas masalah yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan akan berjuang memfasilitasi aspirasi para masyarakat yang melakukan protes aksi hari ini. (Red).

Senin, 16 Juli 2018 23:10

Kalimantan, restorasihukum.com - Kasus yang mencuat di Kalimantan Barat terkait adanya kantor polisi bersama akibat beredarnya plakat yang diterima oleh Kapolres Ketapang di media sosial dinilai dapat membahayakan kedaulatan Indonesia.

Pengamat Politik Senior Rahman Sabon Nama menyebutkan bahwa munculnya kantor polisi bersama Polri dan Biro Keamanan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah untuk pengamanan industri RRT di kawasan Ketapang Industrial Park (KIP), Kalbar.

"Apakah polisi kita sudah tidak bisa lagi mengamankan wilayah kedaulatan kita, sehingga perlu melibatkan polisi negara lain untuk pengamanan kedaulatan negeri ini?" tegas Rahman mempertanyakan, saat dihubungi Kontributor Efendi Murdiono.

Menurut Rahman, berdirinya kantor polisi bersama RI-RRT di wilayah perbatasan itu harus disikapi serius. "Ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam kerjasama keamanan dan pengamanan itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rahman meminta agar Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukam Wiranto, mengklarifikasi ihwal Kantor Polisi Bersama RI-RRT di Kalbar itu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Sebab, ini menyangkut eksistensi, harkat, keamanan, bahkan ketahanan kedaulatan bangsa dan negara," pungkasnya.

Senin, 16 Juli 2018 22:48

Malang, restorasihukum.com  - Memangkas birokrasi yang bertele-tele dan menghilangkan KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), Polres Malang meluncurkan inovasi layanan berbasis digital. Layanan yang diberi nama 'Malang E-Policing' dan diresmikan Kapolda Jatim Irjen Drs Machfud Arifin ini bertujuan mempermudah masyarakat untuk mengurus kepentingannya.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung mengatakan layanan baru ini terdiri dari layanan umum dan layanan spesifik kepolisian. Dan hampir semua kebutuhan layanan masyarakat tersedia lengkap adanya untuk pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Layanan ini untuk mengurangi intensitas pertemuan aparat kepolisian dengan masyarakat," kata Yade kepada perangkat desa di kecamatan Lawang senin (16/7/2018).

Dia menambahkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan mudah, segera menginstal aplikasi Malang E-Policing dari Playstore. Setelah diinstal, silakan registrasi dengan memasukkan data-data yang diperlukan, agar layanan yang diberikan bisa valid dan tepat sasaran.

Setelah itu akan ada menu Layanan Umum. Di Laman Depan aplikasi terdapat tombol SOS, yang bila ditekan akan diarahkan ke 3 layanan antara lain bantuan kepolisian (Panic Button), layanan ambulans, pemadam kebakaran dan tombol pengaduan masyarakat.

Sementara itu kemudahan yang bisa dinikmati masyarakat dan disiapkan Polres Malang yakni:

1. Prego (Pendaftaran Regident Online) yakni layanan SIM, STNK dan BPKB
2. Lakon (Laporan Kehilangan Online)
3. SP2HP Online (Satreskrim, Satnarkoba, dan Satlantas) yakni melihat perkembangan perkara yang dilaporkan masyarakat ke polisi melalui aplikasi ini
4. Besuk Tahanan Online, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi untuk proses antre besuk
5. Penyuluhan & Konsultasi Narkoba Online
6. SKCK Online
7. CJS Online (Criminal Justice System Online) khusus diakses internal
8. MCSD (Malang Criminal Smart Database) khusus diakses internal
9. Community Report, yang berisi temuan hasil patroli   

Senin, 16 Juli 2018 18:14

Surabaya, restorasihukum.com - Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama telur di beberapa pasar yang terjadi selama sepekan terakhir ini disebabkan karena adanya kenaikan harga pakan ternak. Kenaikan harga tersebut menyebabkan ongkos produksi naik yang berdampak pada naiknya harga telur.
 
“Dampak dari kenaikan harga pakan tersebut membuat biaya produksi tinggi sehingga produsen telur menaikkan harganya,” demikian disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Jaya No. 1, Surabaya, Senin (16/07).
 
Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, makanan ternak yang digunakan para peternak masih impor salah satunya dari Thailand. Saat ini, nilai dolar naik sehingga mengakibatkan harga pakan ternak ikut naik. “Ketika kita impor dan harga dolarnya naik, maka otomatis harganya ikut naik. Sekali lagi kenaikan harga telur ini bukan karena faktor cuaca tapi karena harga pakan naik,” tegasnya.
 
Menurutnya, salah satu cara untuk menurunkan harga telur yakni dengan meningkatkan pemberian jagung sebagai pakan ternak utama pada ayam. Dengan demikian produksi jagung juga mesti ditingkatkan. “Untuk solusi lainnya masih akan terus kita carikan yang paling tepat,” ungkap Pakde Karwo.
 
Lima Agenda Sidang
 
Lima agenda sidang DPRD Prov. Jatim hari ini dihadiri Gubernur Jatim Pakde Karwo. Kelima agenda tersebut yakni, pertama penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Perda No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Prov. Jatim. Kedua, pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Prov. Jatim. Ketiga, pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2017.  
 
Selain itu, agenda keempat membahas tentang pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2017 dan kelima tentang pendapat gubernur terhadap tiga Raperda Inisiatif DPRD. (Hpj/dwi)

Senin, 16 Juli 2018 15:22

Banyuwangi, restorasihukum.com - Diduga pengerjaan proyek pavingisasi oleh Pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar yang tepatnya di Dusun Stoplas tidak beres. Tim investigasi LSM SOMASI untuk wilayah Kecamatan Muncar turun melakukan validasi data dan informasi di lapangan.

Dayat dan Nurul Syafi’i investigator LSM SOMASI kepada media menuturkan bahwa pengerjaan proyek pavingisasi di Dusun Stoplas diduga mutu pavingnya tidak sesuai dengan speksifikasi standar PU. Hal tersebut dikarenakan terlihat dari bentuk fisik paving yang sudah terpasang banyak yang mengalami pecah dan mudah melebur. Dijelaskan oleh Dayat hal itu bisa jadi karena tehnik pemasangan tapi yang fatal adalah karena kuwalitas pavingnya.

Dengan temuan data informasi tersebut Dayat mengaku akan lakukan uji Lab pada kuwalitas paving yang dipasang oleh Pemerintah Desa Kedungrejo tersebut. Ditegaskan oleh Dayat, seharusnya bangunan yang menggunakan uang rakyat itu dimanfaatkan sesuai RAB yang sudah ada. Apalagi ini ada informasi bahwa BPK akan turun di Banyuwangi, Dayat berharap BPK benar – benar lakukan audit secara maksimal terhadap penggunaan anggaran negara yang digelontorkan ke Pemerintah Desa di Banyuwangi.

Sementara Pj. Kades Kedungrejo ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut via WhatsApp  pada Senin 16/7/2018 ( 08:50 ) wib, memilih diam tidak memberikan keterangan apa – apa. Konfirmasi awak media hanya dibuka dan dibaca saja.(rdy35).

Senin, 16 Juli 2018 07:56

Borong, restorasihukum.com - Polemik pemotongan gaji guru tenaga harian lepas (THL) oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manggarai Timur (PK Matim), Frederika Soch hingga kini terus bergulir.

Hingga kini, persoalan pemotongan insentif dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 700.000 perbulannya tersebut tampak belum berakhir.

Komisi C DPRD Matim sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Yoseph Tote agar gaji guru THL tetap sebesar Rp 1.250.000/bulannya. DPRD beralasan, total tersebut sudah ditetapkan dalam Perda APBD Matim tahun 2018.

Namun rekomendasi itu tampaknya tidak mendapat respon positif dari Bupati Tote.

Bupati Matim dua periode itu memang pada sidang paripurna III kali lalu secara gamblang menjawab bahwa pihaknya menginginkan agar insentif guru-guru komite tersebut terpusat pada satu nomenklatur yakni Bosda.

Baca Juga: Ini Kata Bupati Tote Terkait Kisruh Guru THL di Matim

Aktivis asal Matim, Maximilianus Herson Loi pun menyoroti polemik kebijakan Kadis PK Matim yang terus dibincangkan banyak elemen tersebut.

Kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp-nya, Rabu (10/07/2018), Herson mengatakan alasan Kadis Frederika memotong gaji guru THL dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 700.000 tiap bulannya atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jika demikian, kata dia, seharusnya Kadis Frederika menyampaikan temuan BPK ke guru-guru THL secara baik. Sehingga mereka paham akan kebijakan yang dikeluarkan Dinas PK Matim.

Yang menjadi polemik, lanjut Herson, Kadis Frederika langsung saja memotong gaji guru THL. Kebijakan itu tentu tidak benar. Karenanya, sangat wajar dan pantas jika para guru THL melakukan aksi perlawanan.

Dia menambahkan, anggaran untuk gaji para guru THL untuk tahun 2018 sudah diperdakan. Maka sudah seharusnya para guru THL menerima gaji sesuai besaran yang tercantum dalam Perda tersebut.

“Kebijakan Kadis PK Matim harus sesuai Perda sebagai rujukan. Kebijakan Kadis PK Matim tersebut telah mengangkangi Perda dan itu masuk kategori melawan hukum,” tegas Herson.

Dua Guru THL Belum Terima Gaji

Berdasarkan informasi, hingga kini terdapat dua orang guru THL di Matim belum menerima gaji selama enam bulan.

Kabarnya, kedua guru tersebut sudah dipecat secara lisan karena sudah melakukan aksi perlawanan terhadap kebijakan Frederika. Tak hanya dipecat, gaji mereka pun tak terbayarkan selama enam bulan.

“Menurut saya pemecatan yang dilakukan oleh Kadis PK Matim terhadap beberapa Guru THL di Matim tidak bisa dibenarkan. Mengingat apa yang disuarakan oleh para guru THL itu adalah haknya. Para Guru THL sedang menuntut haknya. Hak atas kesejahteraan. Toh mereka sudah mengabdi sebagai guru jadi patut dipertimbangkan juga soal kesejahteraannya. Kadis PK Matim tidak bisa seenaknya pecat mereka,” tegas Herson.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba

Senin, 16 Juli 2018 07:51

Yogyakarta, restorasihukum.com - Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta hadir dalam acara penyerahan aset bangunan dan studio alam yang menjadi lokasi pengambilan gambar film Sultan Agung kepada pemerintah. Studio tersebut berlokasi di Desa Gamplong, Kabupaten Sleman.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Ibu Mooryati Soedibyo selaku produser eksekutif kepada pemerintah melalui Pemerintah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Atas hal tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi khusus bagi Ibu Mooryati yang dianggapnya memiliki visi kekinian.

"Saya ingin mengajak kepada kita untuk bertepuk tangan menghormati Ibu Mooryati Soedibyo. Beliau ini walaupun sudah berumur 90 tahun tapi ide-idenya kekinian, mengikuti tren. Seperti ide beliau untuk menghibahkan studio alam di Desa Gamplong ini," ujarnya di lokasi pada Minggu sore, 15 Juli 2018.

Hibah set bangunan dan studio yang terdiri atas replika pendopo Keraton Mataram, _songgo_ Mataram, benteng VOC, jembatan ungkit, Kampung Mataram, dan Kampung Pecinan itu menurut Presiden dapat menjadi potensi wisata baru di Desa Gamplong yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Menurutnya, masyarakat akan berdatangan ke lokasi wisata baru itu untuk mencari pengalaman tersendiri dan menyebarkannya melalui media sosial.

"Jadi kalau nanti melihat studio yang ada di sini, Desa Gamplong ini akan menjadi terkenal. Ekonomi juga hidup. Kita harapkan itu," tuturnya.

Untuk diketahui, set bangunan tersebut sebelumnya menjadi lokasi pengambilan gambar untuk film sejarah "Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, dan Cinta" yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film bertemakan sejarah Kesultanan Mataram itu rencananya akan memulai penayangannya di bulan Agustus mendatang.m

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Ibu Mooryati Sudibyo. (nn)