Dinas PU Surabaya Black List Dua Rekanan

0
6

Surabaya, restorasihukum.com – Dua rekanan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya resmi masuk daftar hitam Pemkot. Jumlah rekanan yang di-black list bisa bertambah jika masih ada kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek hingga batas waktu pada 30 Desember mendatang.

           Kedua rekanan yang di-black list Pemkot yaitu CV. Sumber Artha Jaya yang menangani proyek saluran Jl Sedayu dan saluran Bulak Rukem Timur serta CV. Dua Mitra yang bertanggung jawab terhadap proyek Jembatan Undaan (U-Turn).

           “Rekanan terpaksa di-black list karena progres sangat minim di ketiga proyek tersebut. Sehingga, secara kalkulasi mustahil selesai sesuai deadline,” papar Kadis PUBMP Surabaya Erna Purnawati saat dijumpai di kantornya, Kamis (17/12/2015).

            Sesuai aturan dan kesepakatan kontrak, bahwa rekanan yang di-black list dikenai sanksi berupa penahanan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai kontrak. Sebelumnya, rekanan telah melewati tahapan black list meliputi tiga kali surat peringatan, verifikasi dari Inspektorat Surabaya dan penandatanganan berkas acara pemeriksaan (BAP).

            Sedangkan rekanan yang dikenai denda keterlambatan tahun ini jumlahnya mencapai 55 rekanan. Setali tiga uang, jumlahnya juga diprediksi bertambah saat akhir tahun. Erna mengatakan, rekanan yang didenda keterlambatan tetap mampu menyelesaikan proyek. Hanya saja waktunya molor dari tenggat waktu yang telah ditentukan.

           Adapun rumus sanksi denda keterlambatan yakni jumlah hari keterlambatan dikali seper-seribu dari nilai kontrak. Dana yang terhimpun dari black list dan denda keterlambatan masuk ke kas daerah.

              Kendati demikian, tren black list DPUBMP mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2013, daftar cekal DPUBMP mencapai 27 proyek. Pada 2014 ada 7 proyek dan 2015 (per 17 Desember) sebanyak 3 proyek.

             Erna menjelaskan, pemberlakukan black list bagi kontraktor yang gagal memenuhi target proyek memberikan manfaat positif. Dengan segala konsekuensinya, termasuk penahanan jaminan pelaksanaan serta dilarang terlibat proyek Pemkot selama dua tahun, diharapkan memberi pembelajaran bagi para rekanan.

              Ditanya penyebab masih adanya rekanan yang terkena black list, menurut Erna mayoritas disebabkan faktor finansial pada internal rekanan. “Biasanya kemampuan finansial kurang diperhitungkan. Rekanan menerima banyak proyek sehingga keteteran saat pengerjaan di lapangan,” terang alumnus ITS ini.

              Erna menampik asumsi bahwa rumitnya birokrasi di Pemkot sebagai biang gagalnya suatu proyek. Pasalnya, DPUBMP sudah memberikan kemudahan bagi rekanan. Salah satunya dengan menyediakan enam unit komputer yang tersebar di tiga ruangan di kantor DPUBMP Surabaya. “Keenam komputer itu untuk membantu proses pencairan pembayaran kepada rekanan. Ditambah, kami membuka desk untuk melayani informasi yang diperlukan oleh rekanan,” ujarnya.

              Meski masih ada rekanan yang di black list dan dikenai denda keterlambatan, namun tidak semua rekanan bermasalah. Dikatakan Erna, ada pula rekanan yang berprestasi. Dia mencontohkan, rekanan yang menggarap proyek akses jalan menuju stadion Gelora Bung Tomo (GBT). “Padahal proyek tersebut ikut lelang bulan September, tapi sekarang sudah mau selesai. Progresnya dapat dikatakan cukup cepat,” ucap Erna.(Syd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here