Dugaan Korupsi di DPRD Bojonegoro

0
14

Bojonegoro restorasihukum.com – Surat rekomendasi pelaksanaan Bimbingan teknis (bimtek) Rp6 miliar dan Sososialisasi perundang-undangan Rp2,7 miliar tahun anggaran 2012 di DPRD Bojonegoro ditemukan tidak terdaftar regrestasi Kemendagri. Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Daniel Panannangan mengatakan, ini diketahui, ketika surat rekomendasi yang telah disita kejari dari Sekretariat DPRD Bojonogoro. Setelah dicocokan tidak ditemukan pada daftar regrestasi Kemendagri. 

      Kalau pun ada dalam regrestrasi, lanjut Daniel, itu bukan rekomendasi untuk DPRD Bojonegoro. Tapi untuk daerah lainnya. Sehingga untuk memastikan hal tersebut pihaknya memeriksa saksi mantan Kasub Politik Dalam Negeri Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tanto Tejo, Selasa (02/09/2014). “Ketika kita tunjukan dua surat berbeda, tapi nomornya sama. Dia (Tanto) tidak dapat memastikan mana yang asli. Tapi yang ada arsipnya, itu yang asli,” ujar Daniel Panannangan.

      Jika demikian, Daniel menambahkan, maka kemungkinan ada pihak yang memalsukan surat rekomendasi tersebut. Apakah dari LKIPN, Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau oknum Badan Diklat? Kejari tidak mempermasalahkan tersebut. Sebab penyidikan kasus dugaan korupsi ini, untuk memastikan adanya penyelewengan yang merugikan negara. “Kalau kita mencari siapa yang memalsukan, berarti sudah tindak pidana lainnya. Jadi, kita hanya fokus pada kasus dugaan korupsinya,” ujarnya.

       Kendati demikian, kata Daniel, keterangan mantan Kasub Politik Dalam Negeri bertentangan dengan saksi lainnya. Terutama saksi dari LSM. Misalnya, Direktur Mitra Pembangunan Daerah (MPD), I Ketut Warmayana. Ketika diperiksa beberapa waktu lalu mengaku, surat rekomendasi yang didapat melalui proses yang dijalaninya di Badan Diklat Kemendagri. “Kalau saksi lainnya (LSM), rekemendasi itu sudah melalui Badan Diklat. Kami tidak tahu siapa yang berbohong,” imbuhnya. 

       Seperti diketahui, dugaan kasus korupsi Bimtek dan sosialisasi perundang-undangan yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp3,8 miliar ini menyeret tiga tersangka. Yakni, Abdul Wahid Syamsuri, yang bertanggungjawab seluruh kegiatan bimtek dan sosialisasi perundang-undangan.  Mantan sekretaris dewan (sekwan), Agus Misnanto, sebagai kuasa pengguna anggaran dan Ketua Lembaga Kajian Informasi dan Pemerintahan Nasional (LKIPN), Bachtiar. Totalnya ada 10 kegiatan, enam kali bimtek dan empat kali sosialisasi perundang-undangan. 

       Kasus ini muncul karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak ketiga (LSM). Sehingga hal itu dianggap tidak sah dan bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 57 tahun 2011 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan Kabupaten/Kota.(Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here