Redaksi

Redaksi

Kamis, 23 November 2017 11:55

OKI,restorasihukum.com -Unsur Muspida, beberapa Kepala Instansi Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkab OKI, Camat dan Lurah dalam wilayah Kabupaten OKI, LSM dan wartawan media massa baik elektronik maupun cetak.

Saat membuka rapat istimewa tersebut, Ketua DPRD OKI, Ir H Yusuf Mekki MM mengatakan, pada hari jadi OKI ke-72 ini, sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi legeslasi, pengawasan dan anggaran, DPRD OKI terus berupaya mengemban amanat tersebut dengan sekuat tenaga, walaupun tugas berat itu terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya.

Bupati OKI H. Iskandar, SE mengatakan, di sisa kepemimpinannya yang kurang dari 1 tahun 3 bulan ke depan, ia berkomitmen akan menuntaskan semua program kerja yang sudah dirancang selama ini.

"Semua program sudah dan sedang dikerjakan, sudah banyak program yang tuntas dilakukan. Namun ada juga yang hampir selesai, pembangunan infrastruktur jalan terus dikebut, pelayanan kesehatan juga kita perioritaskan masuk ke pelosok desa," kata adik kandung Hatta Rajasa ini dalam sambutanya pada rapat paripurna Istimewa di DPRD OKI dalam rangka HUT OKI ke-71, Rabu (11/10/2017) .

Lanjut Iskandar, di sisa kepemimpinannya ini dirinya mengajak semua pihak khususnya jajaran Pemkab OKI untuk bekerja bersama dalam mewujudkan program membangun OKI dari desa guna menuju OKI Mandira." Membangun OKI tidak bisa dilakukan oleh saya sendirianya, tetapi butuh dukungan kerjasama dari semua pihak, terutama dukungan masyarakat OKI," ungkapnya.

Dijelaskan Koordinator Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) regional Sumatera ini, selama 3,5 tahun dirinya memimpin Bumi Bende Seguguk, banyak program kerja yang sudah tuntas terutama  pembangunan infrastrukutur pedesaan. "Jalan sepucuk yang menghubungkan 4 Kecamatan di pesisir OKI sudah tuntas kita bangun dengan kontruksi cor beton," terangnya.(*)

Kamis, 23 November 2017 10:28

Jakarta,restorasihukum.com -Daun salam dikenal berkhasiat memperlambat penuaan dan mempercepat regenerasi sel ini juga diyakini mampu mencegah serangan jantung. Sebagian masyarakat Indonesia memang tak asing dengan daun salam.

Daun salam memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, zat besi, kalsium, magnesium, caffeic acid, dan rutin. Kandungan tersebut membuat daun salam memiliki efek anti-peradangan, yang bermanfaat untuk:

  • Melindungi lapisan pembuluh darah
  • Menurunkan kadar gula darah
  • Menurunkan jumlah kolesterol jahat (LDL)
  • Menekan kadar trigliserida
  • Meningkatkan kadar kolesterol baik (HDL)

Dengan khasiat di atas, daun salam terbukti dapat menurunkan risiko serangan jantung di kemudian hari. Untuk mendapatkan fungsi ini, Anda dapat menyajikan daun salam sebagai minuman.

Caranya, ambil 10–15 lembar daun salam. Kemudian cuci hingga benar-benar bersih. Rebus daun salam yang sudah bersih tersebut dengan 3 gelas air. Setelah mendidih, tuang dan sajikan rebusan daun salam di dalam gelas. Rebusan daun salam sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari.

Namun, perlu diingat bahwa pencegahan serangan jantung perlu diimbangi juga dengan pola hidup sehat. Pastikan Anda teratur periksa kolesterol, awasi asupan dan pola makan, nikmati hidup tanpa rokok dan minuman beralkohol, giat berolahraga, kendalikan berat badan dan hindari stres, dan awasi tekanan darah. Selain itu, lengkapi juga dengan konsumsi plant stanol ester yang telah teruji secara klinis dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat yang dapat memicu penyakit jantung koroner.(nb/rh/klikdokter/red)

Rabu, 22 November 2017 10:02

Surabaya,restorasihukum.com -Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menerima gelar "I Lewa Daeng Mannimbang" dari masyarakat Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Penyerahan gelar ditandai dengan disematkannya topi kehormatan kepada Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jawa Timur oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo dalam acara pembukaan Workshop Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI) 2017 di Hotel Shangrilla Surabaya, Selasa (21/11) malam. Workshop berlangsung selama tiga hari 21 s.d. 23 2017.

Dalam sambutannya, Pakde Karwo menyambut positif pemberian gelar tersebut, yang dinilainya sebagai penghargaan luar biasa baginya. Penghargaan ini dinilainya sebagai hal positif dan menjadi simbolik bahwa kebhinekaan di Indonesia adalah kebutuhan mutlak. " Penghargaan ini menandakan semakin erat hubungan antara masyarakat Jatim dan Sulsel," ujarnya

Pakde Karwo mengharapkan hubungan lebih erat Jawa Timur dengan penduduk nusantara sebagaimana dicanangkan Kerajaan Mojopahit tahun 1294 dalam Kitab Sutasoma, yaitu bersatunya masyarakat nusantara dengan landasan bhinneka tunggal ika tan hana darma mangruwa, dan persatuan tahun 1904 dengan menjadikan bendera gula kelapa atau merah putih sebagai pemersatu.

"Indonesia dengan 34 provinsinya adalah satu dan tidak terpisahkan," ujarnya yang mendapatkan tepuk tangan hadirin dari 34 provinsi di Indonesia.

Dalam penjelasan singkatnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo menjelaskan alasan pemberian gelar "I Lewa Daeng Mannimbang" kepada Pakde Karwo.  Terutama, karena Gubernur Jatim ini dirasa memberikan rasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi masyarakat serta berhasil melakukan peningkatan kualitas  di berbagai bidang.

Usai pemberian gelar kehormatan, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Gubernur Jatim dengan Gubernur Banten, serta Gubernur Jatim dengan Bupati Nunuka tentang pembangunan ekonomi daerah. Kerjasama ini menjadi payung bagi para pengusaha dua wilayah untuk melakukan transaksi dagang dua wilayah, termasuk BUMD-nya.(Humas Pemprov Jatim )

Rabu, 22 November 2017 10:00

Surabaya,restorasihukum.com -Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta buruh atau pekerja untuk memahami turunnya  produksi perusahaan serta daya beli masyarakat.  Untuk itu agar buruh atau pekerja melihat dan mengecek ke perusahaan di Jatim terkait kapasitas produksi yang terus turun dan saat ini kapasitasnya tinggal 60%.

Hal tsb disampaikannya saat menghadiri acara Cangkrukan Kapolda Jatim dengan Forkompimda,  Apindo, dan Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jatim di Rumah Dinas Kapolda Jatim Jl. Bengawan, Surabaya, (20/11) malam.

Pakde Karwo-sapaan akrabnya menggambarkan, turunya produksi dan daya beli masyarakat terlihat a.l. dari realisasi penanaman modal asing (PMA) yang hingga saat ini baru mencapai Rp. 14.79 trilliun. Sementara , penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 36.81 trilliun sedangkan non fasilitas sebesar Rp. 52.80 trilliun.

Terkait UMR, Pakde Karwo menjelaskan,  pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi membuat diskresi policy tentang pengupahan. Gubernur, bupati maupun walikota tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan kebijakan Menteri Tenaga Kerja. "Kami tidak memiliki otoritas, melainkan dewan pengupahan," imbuhnya.

Ditambahkan, kenaikan UMR L didasarkan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi sudah menjadi formula yang tepat. "Kita telah sepakat dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI yang menetapkan kenaikan UMK sebesar 8.71%," jelasnya.

Terkait dengan disparitas upah, Pakde Karwo menerangkan bahwa akan dilakukan penyesuaian agar disparitas upah tidak terlalu lebar. "Disparitas upah yang ada seperti Surabaya dan Lamongan akan diselesaikan antara Apindo dan buruh dengan difasilitasi oleh pemerintah," tegasnya.

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menilai pertemuan dan dialog antara Kapolda, Pangdam dan Gubernur bersama buruh maupun serikat pekerja ini menunjukkan adanya pendekatan humanis. "Pendekatan humanis seperti ini, yang dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam, adalah ciri khas kebiasaan Jawa Timuran yang mengedepankan dialog dan musyawarah," ujarnya.

Jaga Kondusifitas Jatim

Dalam sambutannya, Kapolda Jatim Irjen Pol Mahcfud Arifin meminta, agar semua pihak baik pemerintah, buruh maupun pekerja bisa menjaga kondusifitas Jatim. Menurutnya, perselisihan selalu terjadi, akan tetapi cara maupun penyampaian aspirasi haruslah sesuai aturan aturan yang ada. "Saya yakin ada ruang ruang publik untuk melakukan dialog dan komunikasi dalam menyampaikan aspirasi baik dari pekerja maupun dari pengusaha. Terpenting tugas kita adalah menjaga Jatim tetap kondusif," ujarnya.

Sementaranitu, Ketua DPD Konfederasi SPSI Jatim, Achmad Fauzi berharap agar disparitas upah yang ada di Jatim tidak terlalu jauh dan tinggi. Ia mencontohkan, daerah Gresik dan Jember UMK yang ada sangatlah jauh berbeda. "Saya meminta kepada pemerintah untuk memangkas disparitas upah ini. Kami berjanji akan meningkatkan kualitas dalam bekerja," tutupnya. (Humas Pemprov Jatim/ nif) (Humas Pemprov Jatim / nif).

Selasa, 21 November 2017 14:15

Jakarta,restorasihukum.com - Sering dianggap sebagai musim sakit. Peralihan dari satu musim ke musim yang lain memang dapat membuat orang gampang sakit. Lalu, bagaimana perubahan cuaca dapat memicu penyakit?

Suhu tubuh manusia dapat berubah secara tiba-tiba sesuai perubahan iklim. Hal ini pada akhirnya mengganggu sistem organ di dalam tubuh. Dan saat tubuh mulai beradaptasi dengan perubahan musim tersebut, kekebalan tubuh pun akan menurun.

Di samping itu, peralihan musim hujan membuat kuman mudah berkembang biak karena adanya perubahan suhu, perubahan udara, dan tekanan udara di lingkungan. Kurangnya paparan sinar matahari juga dapat menurunkan kekebalan tubuh akibat minimnya asupan vitamin D yang bersumber dari matahari.

Pada suhu dingin, udara masuk ke dalam saluran pernapasan dan membuat hidung memproduksi lendir berlebih. Jika tak segera diatasi, hal ini dapat memicu infeksi di saluran pernapasan.

Sementara itu, angin yang terasa panas saat musim pancarobabanyak mendatangkan debu yang mudah masuk ke dalam saluran pernapasan. Akibatnya, iritasi dapat terjadi di saluran pernapasan dan memicu gangguan batuk kering.

Selain munculnya penyakit pada saluran pernapasan, meningkatnya jumlah kuman pada musim pancaroba ditambah merosotnya daya tahan tubuh juga dapat membuat orang mudah terjangkit demam berdarah.

Untuk mencegah serangan penyakit saat musim pancaroba, penting sekali untuk selalu menjaga kesehatan. Tingkatkanlah daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi makanan sehat, minum air putih yang cukup, serta tidur malam 8 jam sehari. Dengan demikian, tubuh akan selalu fit dan segar meski sedang musim pancaroba. (rs/rvs/klikdokter/red)

[RS/ RVS]

Selasa, 21 November 2017 09:18

Pasuruan, restorasihukum.com - Desa Durensewu merupakan desa di kecamatan Pandaan  yang mengikutkan  perangkat desanya pada BPJS ketenagakerjaan. 

              Dengan bertuliskan "Desa Sadar" jaminan soaial ketenagakerjaan, desa tersebut dapat dijadikan percontohan buat desa lain, karena telah mengikut sertakan para perangkatnya pada jaminan tersebut.
 
              Menurut kepala desa Durensewu bapak "Sugeng" Maksud dari desa sadar itu sendiri adalah desa dimana para perangkat pemerintahan desa di ikutkan pada jaminan ketenagakerjaan.
 
              "Desa ini merupakan desa satu-satunya desa yang mengikut sertakan para perangkatnya ke jaminan ketenagakerjaan, yang didalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Jadi perangkat saya terlindungi dengan BPJS tersebut. Di Pasuruan ada dua desa yang ada banner bertuliskan desa sadar yaitu Durensewu dan Pleret, kalau di Pleret masih baru ikut BPJS sedang Durensewu sudah tahun 2013 lalu,  " terangnya pada media restorasihukum.com.
 
               Lanjut Sugeng, harapannya sesuai UU desa yang ada, bahwasanya perangkat desa berhak mendapat jaminan kerja, tapi ternyata dilapangan tidak diterapkan. "Hak perangkat selama ini tidak dihiraukan oleh pemerintah," jelasnya. 
 
               Sugeng menambahkan, saat menjabat priode pertama dulu, perangkat saya pada saat pensiun tidak dapat apa-apa dari pemerintah.
 
               "Perangkat saya pulang tidak membawa uang sepeserpun atau penghargaan dari pemerintah. Berawal dari situ akhirnya saya punya pemikiran untuk mengikutkan perangkat ke BPJS ketenagakerjaan," terangnya. 
 
                 Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan nantinya jika para perangkat pensiun dapat membawa uang buat keluarganya, bisa buat modal usaha," tandasnya. (sy) 
Selasa, 21 November 2017 08:38

Surabaya,restorasihukum.com -Pemprov Jawa Timur terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas guru Madrasah Diniyah (madin), salah satunya dengan menyekolahkan guru madin hingga lulus Strata-1/S1. Program ini dilakukan agar guru madin memiliki kompetensi tak hanya pendidikan agama, tapi juga pendidikan formal sehingga nantinya mampu mencetak lulusan yang berdaya saing dan memiliki keterampilan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan Kuliah Perdana Mahasiswa Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah Tahun 2017 di Islamic Center Surabaya, Senin (20/11).

Menurut Pakde Karwo, sapaan lekatnya, salah satu tantangan yang akan dihadapi Jatim adalah bonus demografi di Tahun 2019. Dimana usia produktif  (usia 15-64 tahun) sejumlah 69,60 persen. Selain itu, tenaga kerja baru di Jatim pada Tahun 2018 nanti diperkirakan berjumlah 326.629 orang.

Masyarakat usia produktif ini, lanjut Pakde Karwo, harus memiliki keterampilan, bila tidak mereka akan menjadi pengangguran dan menjadi beban kriminalitas di perkotaan. "Untuk itulah kami akan menggandengkan diniyah salafiyah dengan keterampilan," katanya.

Pakde Karwo mengatakan, suatu negara akan maju dan lebih baik bila basisnya spiritual. Sehingga ia kurang setuju dengan konsep yang dicetuskan oleh Chapra bahwa negara maju basisnya adalah kebudayaan. "Salah satu perwujudan konsep spiritual ini adalah dengan program ini, menyekolahkan ustadnya," katanya.

Program madin ini, lanjutnya, termasuk dalam program peningkatan SDM dan memberikan nilai tambah. Pemprov Jatim sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui dual track strategy, yakni pendidikan non formal dan formal. Pendidikan non formal yakni melalui SMK Mini dan BLK, sedangkan pendidikan formal melalui beberapa strategi diantaranya link and match lulusan SMK dengan kebutuhan industri, filial SMK dengan PTN, hubungan kerjasama SMK dengan luar negeri, ekstrakurikuler di MA dll.

"Beberapa waktu lalu saya melakukan pertemuan dengan kyai di Madura untuk melakukan dual track agar Madrasah Aliyah memiliki pendidikan keterampilan dan tersertifikat," terang orang nomor satu di Jatim ini.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan untuk terus meningkatkan daya saing, termasuk bagi guru madin ini. Setelah lulus S1, guru madin ini harus melakukan uji kompetensi. Bila lulus kompetensi ini maka mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Mereka yang lulus kompetensi ini akan digaji oleh negara," pungkasnya.

 
*Berperan* *dalam* *Keselamatan* *Bangsa*

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pendidikan madin semakin diperlukan. Bukan hanya soal pendidikan agama tapi juga keselamatan bangsa. Untuk itu Pemprov Jatim memberikan dukungan penuh salah satunya dengan meningkatkan anggaran bagi program peningkatan kualitas guru madin.

Menurut Gus Ipul, sapaan lekatnya, program ini bertujuan untuk mengungkit dan menopang pendidikan madin melalui penguatan pendidikan formal. Ia juga berharap ke depan ada ahli yang memiliki keterampilan bidang tertentu dan hafal Al-Qur'an, seperti ahli matematika dan paham ilmu Al Qur'an. "Orang-orang seperti ini insyaAllah menjadi pemenang di masa datang," katanya.

Kepada para guru madin yang mengikuti program ini, ia berharap dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh. "Saya berharap teman-teman bisa sungguh-sungguh mengikuti proses kuliah dan lulus tepat waktu," pesannya.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Bawon Adi Y. mengatakan pada Tahun 2017 ini, program pendidikan guru madin dilaksanakan di 37 perguruan tinggi keagamaan Islam di Jatim dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.088 mahasiswa program S1. Waktu pendidikan ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester.

Bawon mengatakan, jumlah mahasiswa program peningkatan kualitas guru madin di Jatim dari Tahun 2006 sampai dengan 2017 sebanyak 10.952 orang dan menghasilkan lulusan sebanyak 7.595 guru madin program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Sedangkan pada tahun 2015 lalu bertambah dua program studi yakni  Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). (humasprovjatim/dewi)

Selasa, 21 November 2017 08:35

Surabaya,restorasihukum.com -Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017.   Workshop yang berlangsung di Hotel Shangrilla Surabaya ini  mengangkat tema 'Optimalisasi Kerjasama Perdagangan Antar Daerah'.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, MSi  di ruang kerjanya, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (20/11).

Berbagai aspek pemerintahan, jelas Benny, dibahas dalam workshop yang dimaksudkan untuk mendukung  penyelenggaraan otonomi daerah, terpelihara dan terjaminnya persatuan
dan kesatuan bangsa, serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
yang berkeadilan. Diantaranya   pembahasan pengembangan hubungan kerjasama antar daerah dalam pemanfaatan komoditas unggulan masing masing daerah, pendidikan, dsb-nya.

"Dalam acara ini, juga akan dilakukan transaksi perdagangan antar daerah," terangnya. Misalnya, BUMD Jatim bekerjasama dengan BUMD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara akan saling memasok kebutuhan masing-masing daerah.

"Jatim akan memasok banyak komodoti kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia tersebut, seperti ayam beku, minyak goreng, makan ternak, semen, besi, dan keramik," ujarnya. Sebaliknya, Jatim akan dipasok ikan beku dari Kab Nunukan sebagai produk utama daerah ini.

Menuru Benny, 11 gubernur telah menyampaikan konfirmasinya untuk hadir, yaitu  Sulsel, Sultra, Jabar, Sulbar, Banten, Maluku Utara, Bengkulu, Kalsel, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau. Sementara, daerah yang diwakilkan wakil gubernurnya yaitu DI Yogyakarta dan NTT. Selebihnya, diwakili para asisten gubernur, al. Gorontalo, Bali, dan Kaltim.

Selain itu, para pejabat seperti  kepala Dinas industri dan perdagangan, pendidikan,  pertanian, perkebunan, dan perikanan dan para pelaku usaha dari 34 provinsi di Indonesia akan hadir dalam kegiatan ini.  (humas pemprov jatim/karo).

Surabaya, 20 November 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Drs. Benny Sampir Wanto M.Si
NIP. 19650718 199003 1 005