Rabu, 20 Desember 2017 14:28

Disinyalir Oknum Kades Kecamatan Gunungguruh Sukabumi Gelapkan Anggaran DD Dan ADD

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Sukabumi, restorasihukum.com - Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab awal tahun 2016 ke setiap desa diseluruh Indonesia dengan jumlah keseluruhan mencapai kisaran Rp. 1,2 milyar yang mana mekanisme pencairannya dibagi dalam 2 tahapan. Rabu 20 Desember 2017

Untuk pencairan tahap ke satu sebesar 60 % dari jumlah keseluruhan sedangkan pencairan untuk tahap kedua sebesar 40% sisa pencairan tahap awal.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat, pemprov dan pemkab adalah sebuah program skala prioritas sebagai wujud kepedulian dan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat pedesaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan tujuan dapat terwujudnya tingkat kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan, melalui program DD/ADD yang direalisasikan dalam pembangunan Peningkatan infrastruktur pedesaan.

Dalam hal ini Kepala desa (kades) diberi kewenangan penuh dalam mengelola anggaran DD/ADD, Kepala desa dituntut agar profesional serta transfaran dalam mengalokasikan anggaran tersebut, Bahkan sebelum mencairkan anggaran tahap kesatu Kepala desa diwajibkan menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (RAPBDes) sehingga alokasi anggaran tersebut sesuai kebutuhan serta tepat sasaran dan manfaat pembangunannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu jangka panjang.

Yang selanjutnya Kepala desa yang diberi kewenangan penuh selaku pengelola anggaran dapat melanjutkan pembangunan diwilayahnya dengan menggunakan anggaran yang dicairkan pada tahap kedua, Dan tentunya anggaran tahap kedua dapat dicairkan setelah melalui beberapa proses oleh tim verifikasi dan tim monitoring setelah mengevaluasi semua kegiatan pada tahap awal.

Namun lain halnya dengan yang terjadi di salah satu desa di kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Disinyalir anggaran DD/ADD tahun 2016 tidak direalisasikan sebagai mana peruntukannya seperti yang sudah tertera pada RAPBDes bahkan terindikasi adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/Fiktif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kegiatan yang sudah dituangkan dalam RAPBDes namun pada kenyataannya setelah dilakukan kroscek ke titik kegiatan yang dimaksud fisiknya tidak ada yang akhirnya dapat disimpulkan fiktif setelah diperkuat oleh keterangan dari beberapa tokoh masyarakat saat dimintai keterangannya.

Dari hasil investigasi dilapang dengan mengacu kepada RAPBDes tahun 2016 dan RAPBDes tahun 2017 yang terindikasi adanya beberapa kegitan yang tidak direalisasikan bahkan diduga fiktif, Selanjutnya hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala desa dengan inisial AS ditempat tinggalnya, ” Ia terkesan kaget bahkan terlihat tidak banyak berkomentar lalu setelah terdiam beberapa lama oknum kades ini memohon kepada pihak media agar tidak mempublikasikan kasusnya dan meminta kepada media agar diselesaikan secara kekeluargaan,”Harapnya memelas.

Dengan ditemukannya permasalahan diatas disinyalir akibat lemahnya pengawasan dari tim verifikasi dan tim monitoring kecamatan yang dibentuk oleh Camat Gunungguruh, Bahkan diduga adanya kolaborasi antara oknum Kades dan tim verifikasi / tim monitoring kecamatan selaku Pembimbing dan pengawasan untuk memuluskan pencairan tahap kedua.

Dan diketahui ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Camat Gunungguruh Bpk. Erry Erstanto Y, S.IP di kediamannya beberapa waktu lalu, ” Beliau terlihat kaget bahkan terkesan sangat heran, Padahal dirinya sudah menunjuk beberapa orang stafnya untuk menjadi tim pembimbing dan pengawas desa ketika merealisasikan program pembangunan yang anggarannya bersumber dari DD/ADD.

Masih menurut pada saat menerima laporan dari tim verifikasi dan tim monitoring yang dibentuknya ketika pembangunan tahap awal sudah selesai tim verifikasi dan tim monitoring tidak menemukan adanya beberapa kegiatan yang diduga fiktif seperti yang disampaikan rekan-rekan media, Bahkan Ia menegaskan saat menerima laporan dari tim verifikasi bahwa kegiatan pembangunan tahap awal di desa tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan, “tegasnya.(red)

Dibaca 33 kali