Kamis, 26 April 2018 10:41

Terkait Bupati Mojokerto Bisa Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Mojokerto, restorasihukum.com - Penggeledahan disertai KPK Line yang dilakukan tim Satgas penyidik KPK dikantor Bupati, Wabup, Sekdakab dan penggeledahan didua Dinas pada hari Selasa, 24/04/2018 akhirnya berlanjut. Sehingga pada hari kedua, yakni hari Rabu, 25/04/2018 tim Satgas penyelidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang diduga ikut terkait dengan indikasi kasus pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Pembangunan Jalan Beton, dan 15 Perizinan Menara Tower Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station). diwilayah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan 6 lokasi yang digeledah tim Satgas penyidik KPK itu adalah kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kantor Dinas Kesehatan (Dk) di Jalan raya RA. Basuni Sooko, kantor Satusn Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Pemuda Mojosari Kabupaten Mojokerto, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Jalan A. Yani Kota Mojokerto, Villa milik Bupati di Pacet, dan rumah Bupati di Desa Tampung Rejo Puri Kabupaten Mojokerto. Dan penggeledahan yang dilakukan tim antirasuah (Satgas penyidik) KPK dikantor DPMPTSP, DK, Satpol PP, dan Bapenda itu, waktunya hampir bersamaan, sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil beberapa cover dan kardus. Bahkan penggeledahan yang terjadi di kantor DPMPTSP, tim Satgas penyidik KPK mengamankan 4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin.
"KPK itu hanya membawa seluruh berkas terkait pendirian tower telekomunikasi BTS yang tidak berijin saja," Kata Muchtar, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi awak media.

Selanjutnya di 2 tempat, yakni Villa milik Bupati di TC, dan rumah pribadi Bupati di Desa Tampungrejo, tim Satgas penyelidik KPK berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.

Seperti berita media ini sebelumnya, Penggeledahan dan penyegelan kantor pejabat tinggi Kabupaten Mojokerto oleh Pejabat Tinggi dari tim Satuan Tugas (Satgas) penyidikan KPK hari Selasa (24/04/2018), terkait adanya indikasi rasuah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang tengah diusut penyidik lembaga superbodi itu. Bahkan kabar berita Jawa Pos di Jakarta, sepertinya KPK pun telah menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai salah satu tersangka dalam perkara korupsi tersebut. Sehingga tim Satgas penyidikan KPK kemarin, selain menggeledah dan menyegel tiga kantor pejabat tinggi Pemkab Mojokerto, juga menggeledah sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Yaitu kantor bagian Pembangunan, kantor Dinas Pendidikan (Dispendik), dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Showroom milik sahabat Bupati, serta kantor BAPPEDA, kantor bagian Humas, hingga rumah Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto.

Brand
MENU

Kamis, 26 April 2018

6 Lokasi Digeledah Tim Satgas Penyidik KPK
Terkait Bupati Mojokerto Diduga Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin diamankan.
Begitupun satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil juga diamankan yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.


Mojokerto. kompaspublik.com- Penggeledahan disertai KPK Line yang dilakukan tim Satgas penyidik KPK dikantor Bupati, Wabup, Sekdakab dan penggeledahan didua Dinas pada hari Selasa, 24/04/2018 akhirnya berlanjut. Sehingga pada hari kedua, yakni hari Rabu, 25/04/2018 tim Satgas penyelidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi yang diduga ikut terkait dengan indikasi kasus pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Pembangunan Jalan Beton, dan 15 Perizinan Menara Tower Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Station). diwilayah Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan 6 lokasi yang digeledah tim Satgas penyidik KPK itu adalah kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan kantor Dinas Kesehatan (Dk) di Jalan raya RA. Basuni Sooko, kantor Satusn Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Pemuda Mojosari Kabupaten Mojokerto, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Jalan A. Yani Kota Mojokerto, Villa milik Bupati di Pacet, dan rumah Bupati di Desa Tampung Rejo Puri Kabupaten Mojokerto. Dan penggeledahan yang dilakukan tim antirasuah (Satgas penyidik) KPK dikantor DPMPTSP, DK, Satpol PP, dan Bapenda itu, waktunya hampir bersamaan, sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil beberapa cover dan kardus. Bahkan penggeledahan yang terjadi di kantor DPMPTSP, tim Satgas penyidik KPK mengamankan 4 buah koper dan 3 kardus yang dinilai sebagai berkas terkait dengan indikasi pendirian 15 Menara Tower Telekomunikasi BTS tahun 2015 yang tidak berijin.
"KPK itu hanya membawa seluruh berkas terkait pendirian tower telekomunikasi BTS yang tidak berijin saja," Kata Muchtar, Kepala DPMPTSP Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi awak media.

Selanjutnya di 2 tempat, yakni Villa milik Bupati di TC, dan rumah pribadi Bupati di Desa Tampungrejo, tim Satgas penyelidik KPK berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Nmax serta beberapa Unit Mobil yang saat ini dititipkan di Polsek Magersari Jalan Raya By pass Kota Mojokerto.

Seperti berita media ini sebelumnya, Penggeledahan dan penyegelan kantor pejabat tinggi Kabupaten Mojokerto oleh Pejabat Tinggi dari tim Satuan Tugas (Satgas) penyidikan KPK hari Selasa (24/04/2018), terkait adanya indikasi rasuah di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto yang tengah diusut penyidik lembaga superbodi itu. Bahkan kabar berita Jawa Pos di Jakarta, sepertinya KPK pun telah menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai salah satu tersangka dalam perkara korupsi tersebut. Sehingga tim Satgas penyidikan KPK kemarin, selain menggeledah dan menyegel tiga kantor pejabat tinggi Pemkab Mojokerto, juga menggeledah sejumlah ruangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Yaitu kantor bagian Pembangunan, kantor Dinas Pendidikan (Dispendik), dan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Showroom milik sahabat Bupati, serta kantor BAPPEDA, kantor bagian Humas, hingga rumah Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto.

Selanjutnya kabar berita Jawa Pos di Jakarta, bahwa Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui ada pihaknya melakukan kegiatan penyidikan di Kabupaten Mojokerto. Namun dirinya belum bisa menyampaikan secara detail terkait kasus apa saja penggeledahan dan penyegelan itu. Pihaknya masih menunggu tim di lapangan memberi laporan rinci ke Jakarta.

Begitu pula dengan nada Agus, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail kegiatan di Kabupaten Mojokerto tersebut, karena belum ada informasi dari tim Satgas di lapangan.

Nampaknya informasi dihimpun Jawa Pos di Jakarta, bahwa kasus yang ditelusuri KPK tersebut, terkait adanya indikasi dengan pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), pembangunan jalan beton dan perizinan menara atau tower telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS).

Sedangkan didalam berita media ini sebelumnya, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, petugas KPK telah mendatangi dan melakukan penggeledahan rumah Zainal Abidin, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Mojokerto. Hal ini dilakukan petugas KPK setelah melakukan penggeledahan dan penyegelan tiga kantor utama pejabat tinggi Pemkab Mojokerto. Namun sayangnya Zainal Abidin sudah keburu kabur bersama istrinya, sehingga sampai larut malam, petugas KPK tidak bisa mengambil keterangan apapun dari Zainal Abidin, dan akhirnya petugas KPK meninggalkan rumah Zainal Abidin.

Menurut keterangan Bambang Suprayitno tetangga Zainal Abidin, "Memang sejak siang, Pak Zainal  tidak ada dirumah, dan Pak Zainal itu pergi sama istrinya. Ya perginya kemana, saya tidak tahu ?," Akunya.

Tapi kalau soal apa yang dilakukan petugas KPK didalam rumah itu, sambung Bambang Suprayitno menjelaskan, "tentunya beliau (petugas KPK) cuma memeriksa dokumen aja, dan tidak ada yang lainnya," Jelasnya.

Lalu setelah petugas KPK keluar dari kantor BAPPEDA, dan langsung menuju kantor Bagian Humas Pemkab Mojokerto untuk melakukan penggeledahan. Namun ketika sudah menyelasaikan penggeledahan dibagian Humas tersebut, puluhan petugas lembaga antirasuah, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (24/04/2018) Jam 19.05 WIB bergegas keluar dan kembali ke kantor Bupati, Wakil Bupati (Wabup), dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto yang telah disegelnya tersebut.

Sementara puluhan awak media dan LSM yang mengikuti kegiatan petugas KPK tersebut, harus bersabar menunggu hasil keterangan penggeledahan dan penyegelan yang dilakukan oleh KPK di tiga ruangan kantor tersebut, hingga sampai malam, Selasa (24/04/2018) belum mendapatkan informasi yang kongkrit.
"Tentunya saya akan bersabar menunggu disini, karena saya ingin mendapatkan informasi yang kongkrit, dan ingin mengetahui lebih detail apa yang dilakukan KPK dan siapa tersangkanya," Kata salah satu awak LSM bernama Machrojdi Machfud kepada awak media ini.

Lalu dari infornasi dihimpun awak media dari Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP)  di Pringgitan menjelaskan, bahwa penggeledahan dan penyegelan yang telah dilakukan oleh petugas KPK itu,  terkait adanya indikasi gratifikasi ijin pemasangan 15 tower telkomsel diwilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
"Petugas KPK melakukan penggeledahan dan penyegelan di tiga kantor utama itu, terkait adanya dugaan gratifikasi ijin pemasangan tower telkomsel yang berjumlah kurang lebih 15 unit," Kata MKP aneh.

Sedangkan dari pantauan beberapa awak media dilokasi, bahwa sekitar pukul 11.00 petugas terlihat menyegel tiga ruang kerja kedinasan utama. Di antaranya, ruang kerja Bupati, Mustofa Kamal Pasa (MKP), Wakil Bupati (Wabup), Pungkasiadi, dan ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Herry Suwito.

Sebelum melakukan penggeledahan dan penyegelan tiga Kantor Pejabat Tinggi Pemkab Mojokerto, Petugas KPK mendatangi Kantor Pemkab Mojokerto menggunakan tujuh unit Mobil Toyota Innova. Mereka langsung memarkir kendaraan didekat Pendapa Pemkab setempat.

Setelah itu, sekitar enam petugas KPK turun dari kendaraan tersebut. Lalu mendatangi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan meminta untuk menyaksikan proses penyegelan tiga ruangan yang ada dilantai dua yang akan dilakukan oleh petugas KPK.
"kami diminta menjadi saksi penyegelan kantor ini oleh KPK," Ujar Kasi Keamanan Lingkungan Setdakab Mojokerto, Sartono.

Selanjutnya, Herry Suwito, Sekdakab Mojokerto ketika melihat petugas KPK mendatangi kantornya, dirinya (Herry Suwito) lari ke Pringgitan, nampaknya dirinya panik dan gugup.

Hal ini terlihat adanya orang nomor tiga dilingkungan Pemkab itu, turun dari ruang kerjanya dilantai dua dengan berlari menuju Pringgitan. Tapi anehnya tak berselang lama, Herry Suwito kembali berlari menuju ruangan kantornya. Sehingga dirinya turut menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh puluhan petugas KPK tersebut.

Sementara di sisi lain, empat petugas kepolisian dilengkapi senjata laras panjang ikut serta mengawal penggeledahan, penyegelan dan pencarian beberapa dokumen penting, hingga akhirnya sekitar pukul 11.00 petugas KPK menyegel tiga ruang kerja pejabat tinggi Pemkab Mojokerto. (red/twi).

Dibaca 66 kali