Redaksi

Redaksi

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54
Surabaya,restorasihukum.com -Aksi Protes Perobohan Masjid Assakinah dan Penjarahan Balai Pemuda oleh DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terus berlanjut, Meski sebelumnya sudah ada pernyataan dari Komisi D bahwa Masjid akan dibangun kembali dan mengembalikan Balai Pemuda sebagaimana Fungsi Aslinya 'Oase Kebudayaan Dan Paru - Paru Moralitas Masyarakat Surabaya' nampaknya itu hanya menjadi isapan jempol dan/atau hanya pemanis buat Para Seniman dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya (KBRS). Pemkot Surabaya terus melakukan pembangunan di Area Cagar Budaya tanpa memperdulikan keresahan Para Seniman, Jum'at (15/12/2017).
 
Para Seniman yang tergabung dalam Teater Jiwa, KBRS dan Laskar Merah Putih melakukan Aksi " Long March Budaya " dengan cara membawa Keranda Mayat sepanjang jalan 25 KM dari Manukan Lor sampai Gedung DPRD Kota Surabaya. Keranda Mayat tersebut yang bertuliskan KEMBALIKAN CAGAR BUDAYA SURABAYA itu dimulai pukul 10.30 wib dan sampai di Gedung DPRD Kota Surabaya pukul 14.00 wib, Selama perjalan para seniman melakukan Aksi Teatrikal yang menggambarkan pesan Matinya Jiwa Kota Surabaya yang secara membabi buta Menjarah Cagar Budaya.
 
Simpati masyarakat pun bergantian mengapresiasi perjuangan Para Seniman dan Komunitas Bambu Runcing Surabaya serta Laskar Merah Putih, Sambil melantunkan Takbir dan Tahlil mereka menyusuri jalanan Surabaya.
 
Ketika sampai di Gedung DPRD Kota Surabaya, Massa Aksi memasuki halaman Gedung Dewan dengan membawa keranda mayat. Namun sayangnya, Pamdal dan Aparat Kepolisian bertindak kasar terhadap para pengunjuk rasa, Bahkan salah seorang Oknum Polisi melakukan Pemukulan terhadap salah satu peserta Aksi yang diketahui bernama Isa Anshori. Oknum Polisi tersebut memukul Ulu Hati dan tak terelakkan kemudian terjadi saling dorong antara Pihak Kepolisian dan Massa Aksi, Bahkan Aksi penghadangan langsung dipimpin oleh Kapolsek Genteng.
 
Kericuhan pun terjadi, Massa Aksi mulai Terprovokasi dengan Aparat Kepolisian yang mengeluarkan, Sehingga dorong mendorong dan tarik menarik antara Demonstran dan Polisi tak terelakkan. Sayangnya, Oknum Polisi yang melakukan pemukulan sudah kabur dan diamankan oleh Kepolisian.
 
Wawan dan Heru selaku Korlap Aksi mengambil alih Komando dan menenangkan massa aksi, Serta melakukan negosiasi agar massa aksi bisa masuk kedalam Halaman Gedung DPRD, Akhirnya massa aksi diijinkan untuk masuk kehalaman gedung. Mereka melakukan orasi yang intinya mengecam Arogansi Ketua DPRD Surabaya, Walikota dan Aparat menyikapi Aksi Unjuk Rasa.
 
Aksi pun diakhiri pada pukul 15.00 wib dengan permintaan maaf Kapolsek dan berjanji mempertemukan Oknum Polisi tersebut dengan Komunitas Bambu Runcing Surabaya dalam waktu 1 x 24 jam. ( *** )
Sabtu, 16 Desember 2017 08:51

Surabaya,restorasihukum.com-

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo akan memanggil dan memberikan arahan kepada bupati maupun walikota yang tidak hadir pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Prov Jatim Tahun Anggaran 2018. Ketegasan itu dilakukan orang nomor satu di Pemprov. Jatim itu semata-mata  agar pemanfaatan keuangan negara nantinya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

"Uang negara harus dipertanggung jawabkan dengan baik. Sebagai wakil pemerintah pusat, Saya harus melakukan pembinaan dan  pengawasan kepada bupati dan walikota dengan baik," tegas Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan DIPA dan DPA Provinsi Jatim yang dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Jumat (15/12) siang.

Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya tidak  menyerahkan DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun Anggaran 2018 sampai bupati/walikotanya hadir. Daerah yang bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota tidak hadir, yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kota Blitar, Kota Batu dan Kabupaten Jombang.

Ditegaskan, DIPA dan DPA yang diserahkannya  tidak bisa diberikan kepada staf, karena penyerahan DIPA tidak sekedar dapat uang dan hak, tetapi memiliki kewajiban yang luar biasa. Apalagi DIPA Provinsi Jatim tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 119 trilyun, dibanding tahun 2017 sebesar Rp 115 trilyun. Rincian DIPA dan DPA Jatim tahun 2018 yakni dana pemerintah pusat sebesar Rp 44,3 trilyun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 75 trilyun. Sedangkan untuk APBD Provinsi Jatim tahun 2018 sebesar Rp 30,762 trilyun.

Dalam.kesempatan sama,  Pakde Karwo menegaskan keharusan pemanfaatan  DIPA dan DPA Provinsi Jatim tahun 2018 ini yang harus sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat, khusunya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Setelah penyerahan DIPA, Pakde Karwo berharap agar  segera diberikan kepada OPD dan satker untuk segera dilakukan lelang  barang dan jasa.

Awal Proses APBN

Penyerahan DIPA ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2018. Berbagai rencana strategis  dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 wajib dituangkan dalam DIPA. Diharapkan  penyerahan DIPA tersebut dilaksanakan lebih awal, agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu, yaitu awal Januari 2018.

Dalam laporannya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws menjelaskan  DIPA  Jatim dengan total mencapai Rp. 119,8 trilyun tsb terbagi  dua kelompok besar, yaitu Rp 44,8 trilyun untuk  instansi kementerian / lembaga, dan Rp. 75 trilyun untuk transfer ke daerah.  "Itu termasuk  penyaluran dana fisik dan dana desa," jelasnya.

Ia meminta kepada seluruh Satker dan OPD agar usai penyerahan DIPA agar telah disiapkan lelang, walaupun  pelaksanaan fisiknyasendiri baru bisa dilakukan dimulai 1 Januai 2018. Dengan demikian,  belanja tidak menumpuk di triwulan keempat. Perilaku belanja satker agar diubah, sehingga tidak landai di awal tahun dan kemudia kemudian melonjak di akhir tahun.(HPJ:Sil).

Sabtu, 16 Desember 2017 08:39

Bondowoso,restorasihukumc.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bondowoso, Drs. H. Karna Suswandi, MM, meninjau finishing pembangunan jembatan gantung, penghubung antara Desa Grujugan, Kecamatan Cermee dengan Desa Kalibagor, Kecamatan Kota Situbondo, Jawa Timur , Jum'at 15 Desember 2017.

Jembatan gantung yang membentang di atas sungai sudah hampir selesai dikerjakan. Pembangunan fasilitas ini akan mempermudah akses pendidikan dan perekonomian bagi masyarakat setempat.

Karna Suswandi menyampaikan selain menjadi penghubung antar desa, jembatan ini juga menjadi andalan warga untuk menunjang mata pencahariannya.

"Ini akan mempermudah akses pendidikan dan perekonomian bagi masyarakat setempat. Kami berharap adanya pembangunan jembatan akan membawa perubahan signifikan pada kemajuan masyarakat,"

Karna Suswandi mengklaim pembangunan jembatan ini tidak dianggarkan dari APBD, pihaknya berhasil menggandeng donatur Swiss dan sebagian didanai dengan menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2017.

"Adanya jembatan ini juga akan menghemat waktu kurang lebih satu jam bagi warga yang hendak ke Situbondo dan sebaliknya bila akan ke Bondowoso," tegasnya.

Karna sebagai kadis PUPR  sangat bersyukur karena mulai hari ini jembatan gantung yang ditunggu masyarakat mulai bisa direalisasikan dan sudah bisa digunakan masyarakat.

"Terima kasih untuk bapak Toni, donatur dari Swiss yang telah memberikan sumbangsih sangat besar kepada masyarakat," ungkapnya.

Jembatan gantung ini menurut Karna Suswandi menjadi yang pertama dari beberapa jembatan gantung yang diusulkannya di Kabupaten Bondowoso.

"Dari semua usulan, memang tidak semuanya bisa direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dari donatur Swiss," paparnya.

"Ini bisa dibangun karena memiliki bentang yang sesuai dengan ketetapan mereka. Selain itu, memiliki akses jalan menuju lokasi pembangunan dan pemerintah setempat bersedia swadaya mengangkut dan merangkai besi," imbuhnya.

Lebih lanjut Karna Suswandi mengatakan, beton penyanggah jembatan juga didanai oleh Pemerintah Desa Grujugan, Kecamatan Cermee, yang dianggarkan dari DD tahun 2017.

" Jadi, usulan yang memenuhi syarat seperti ketentuan dari donatur Swiss sudah pasti bisa direalisasikan.Tahun depan, akan ada satu lokasi lagi yang akan dibangun oleh donatur Swiss karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu di Desa Gentong, Kecamatan Tamankrocok," tukasnya.

Untuk diketahui , sebelum dibangun jembatan gantung, akses antar dua desa di dua kabupaten Bondowoso-Situbondo hanya bisa dilalui dengan menyeberangi sungai.

Para penyeberang harus rela melepas baju yang dipakainya dan kembali dipakai saat berada di bantaran sungai desa bersebrangan. Hal ini kerap dilakukan warga, baik saat hendak bekerja maupun anak sekolah.

Kalau hujan dan terjadi banjir, sungai tidak bisa dilewati karena arusnya deras,warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, akan libur kerja atau anaknya tidak masuk sekolah. Yang punya motor, lewat memutar dengan jarak yang sangat jauh, dengan kondisi semacam ini mengetuk hati Kepala Dinas PUPR Bondowoso agar masyarakat tidak kesulitan lagi.

Ucapan Alhamdulilah, banyak disampaikan warga juga melalui akun facebook Bung Karna dengan adanya bantuan dari donatur Swiss melalui Dinas PUPR serta bantuan dari pemerintah setempat bisa terealisasi, jembatan penghubung dua kabupaten ini.(zez)

Sabtu, 16 Desember 2017 08:31
Nias Barat,restorasihukum.com -Pelaksanaan pesta demokrasi serentak di Kabupaten Nias Barat yang dilaksanakan pada 15 November 2017 kemarin   khususnya di Desa Lologolu. Akibat tidak terima kekalahan, pelaksanaan pemungutan suara berakhir ricuh. Gunungsitoli, Sumatera Utara. (15/12/2017).
 
Menurut penuturan sejumlah tokoh masyarakat  Desa Lologolu kepada awak media yang menyaksikan proses penghitungan surat suara  menjelaskan bahwa, calon Kepala  Desa Lologolu ada 2 orang yaitu: No. urut 1 (satu) Safenia Gulo, dan No Urut 2, Yasama Gulo.
 
"Jumlah pemilih yang hadir dengan memberikan hak pilihnya sebanyak  844  orang. Dari awal pemungutan surat suara hingga berakhir  pelaksanaan pemungutan prosesnya  berjalan sesuai dengan kondusif".
 
Kemudian setelah pemungutan surat suara  dilaksanakan dengan penghitungan yang dimulai dari kotak surat suara dusun IV  (empat),  III (tiga),  dan II (dua).
 
Sementara pada penghitungan ke tiga Dusun tersebut berjalan dengan lancar dan  no urut 1 (satu) selalu  meraih suara terbanyak dengan  perolehan suara no Urut 1 (satu) = 246 suara dan No. Urut 2 (dua) = 186 suara dengan  selisih suara keseluruhan  60 suara.
 
Pada  penghitungan  di kotak  surat suara Dusun I yang paling terakhir, dari jumlah yang telah di buka  masih selalu Calon No Urut 1 (satu) tetap memperoleh suara terbanyak, oleh karena calon no Urut 1 (satu) selalu memperoleh suara terbanyak  dan dipastikan menjadi pemenang.
 
Sementara pada detik-detik menghampiri selesai penghitungan dengan sisa  surat suara dalam kotak  sebanyak 14 lembar .
 
Sejumlah pendukung calon no urut 2 (dua) bersama ketua panitia dengan spotanitas  langsung menyerbu dan merusak segala  fasilitas PILKADES. Jelasnya.
Di tempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat  yang enggan disebut namanya mengatakan " kami juga merasa heran, hingga kini kok penetapan hasil PILKADES Lologolu masih dinyatakan di TUNDA.
 
Pantauan di lokasi kericuhan di Desa Lologolu itu disebabkan karena tidak terima kekalahan sebab calon no Urut 2 sudah menganggap hebat karena Dia sebagai incumbent  walaupun akhirnya tidak dipilih oleh masyarakatnya  sendiri, pada kejadian ini, kami masyarakat Desa Lologolu sudah menduga adanya oknum  Pejabat Teras di Nias Barat  yang sengaja mempolitisir  dengan membekingi pelaku kejahatan pengrusakan untuk menggagalkan  hasil PILKADES Lologolu bukti konkrit adalah  sampai detik  ini  pelaku pengrusakan berkeliaran dan penetapan hasil PILKADES Lologolu masih status di TUNDA.  Tandasnya dengan Tegas.

Ditambahnya, kami  masyarakat Desa Lologolu mengharapkan kepada Pemda Nias Barat  kiranya bersikap yang objektive dan  menetapkan Pemenag hasil PILKADES  Lologolu terlepas dari politisir yang hanya mengedepankan kepentingan pribadinya.  Tuturnya dengan nada kesal. (al)

Jumat, 15 Desember 2017 19:31

Pasuruan, restorasihukum.com - Jumat,  15/12/17 sekitar jam 06.00 pagi Truk tronton dengan no plat L 9004 AU bermuatan kaca terguling di Sukorejo Pasuruan yakni dari arah Surabaya - Malang.

              Menurut keterangan Satlantas Sukorejo Aiptu Hardiono, truk tersebut berjalan dari arah Surabaya menuju Malang sesampai di Sukorejo supir mengantuk, sehingga ban oleng kekanan dan menabrak tiang PJU. "Truk tersebut menabrak tiang PJU yang ada di tengah jalan sampai akhirnya terguling, hingga kaca yang dimuat pecah berserakan di jalan, beruntung tidak ada korban jiwa,  " terang Hardiono.
 
              Dari kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan panjang dari arah Surabaya Malang, begitu juga sebaliknya dikarenakan badan truk menutup sebagian jalan baik dari arah Surabaya maupun dari arah Malang.
 
               Untuk mengevakuasi pecahan kaca, petugas mendatangkan mobil Sorok dari pihak Tol, agar cepat selesai. sekitar jam 10.00 wib  semua sudah dievakuasi termasuk badan truk yang terguling dan arus jalan dari arah Surabaya Malang sudah mulai normal begitu juga sebaliknya. 
 
                Meski begitu para pengendara dari arah Surabaya menuju Malang diharap berhati -hati karena sisa-sisa pecahan kaca dijalan masih ada.(sy) 
Jumat, 15 Desember 2017 19:22

Pasuruan, restorasihukum.com - Di pertengahan bulan Desember tahun 2017 ini anggaran dana desa baik DD maupun ADD sudah turun hampir disemua desa. Salah satunya yaitu desa Sekarjoho kecamatan Prigen kabupaten Pasuruan. 

                Program pembangunan desa Sekarjoho tidak berbeda dengan desa lain yakni dalam bidang infrastruktur seperti pavingisasi, TPT atau plengsengan, maupun saluran drainase atau gorong-gorong. 
 
                Kepala desa Sekarjoho "H. Ahmad Sujakar" mengatakan anggaran dana semester kedua sudah turun dan bangunannya melanjutkan tahap pertama.  "Untuk program pembangunan tahap kedua ini TPT atau plengsengan dusun Dinoyo, sedangkan drainase dusun Sekarjoho,"terangnya pada media restorasihukum.com, (14/12/17).
 
                 Lebih lanjut Sujakar menambahkan,  untuk pembangunan TPT atau plengsengan dusun Dinoyo sudah seminggu berjalan. "Pembangunan Plengsengan itu jalan tembus antara dusun Dinoyo ke dusun Sekarjoho. Setelah selesai plengsengan nantinya akan di paving tahun depan," jelasnya. 
 
                  Ia berharap dengan adanya pembangunan infrastruktur didesa Sekarjoho, kedepannya warga masyarakat lebih sejahtera, roda perekonomian lebih meningkat juga lebih maju dari tahun sebelumnya," pungkasnya.(sy) 
 
 
Jumat, 15 Desember 2017 15:49

Surabaya,restorasihukum.com -Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan rakyat tidak perlu diragukan, karena TNI memberikan peran kongkrit dalam pembangunan di Jatim.

Demikian  disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjawah pertanyaan mengenai pandangannya terhadap TNI, seusai menghadiri Peringatan Hari Juang Kartika di Makodam V Brawijaya, Jumat (15/12).

Pakde Karwo-sapaan akrab Gubenur Jatim ini menjelaskan, peran TNI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat terlihat dari berbagai upaya seperti membantu masyarakat miskin dengan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan juga kegiatan pembangunan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

Ditambahkan, TNI juga terus mendekatkan diri kepada rakyat melalui bantuan bantuan secara fisik maupun non fisik terutama pada daerah yang mengalami bencana. 

Dalam kesempatan sama juga mengingatkan, pentingnya konsep segitiga besi yang menjadi dasar pembangunan di Jatim. Konsep segitiga besi memiliki tiga basis utama, yakni kondisi yang aman dan nyaman, pertumbuhan dan pembangunan yang meningkat, serta kesejahteraan rakyat.

"Aman dan nyaman jadi bagian terpenting sebelum mewujudkan pembangunan. Jadi TNI-Polri jadi bagian dasar dan utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Jatim," tegasnya.

Untuk TNI yang telah melibatkan diri bersama masyarakat, Pakde Karwo  mengucapkan terima kasihnya.

Pangdam V Brawijaya: Palagan Ambarawa Simbol Kemangunggalan TNI dengan Rakyat

Dalam sambutannya membacakan amanat dari KSAD, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman mengingatkan, pentingnya pertempuran Palagan Ambarwa pada Hari Juang Kartika tahun 2017.

Palagan Ambarawa adalah simbol kemanunggalan TNI AD dan rakyat Indonesia. Hubungan antara TNI AD dan rakyat bukanlah sebatas hubungan profesionalitas belaka, namun lebih dari itu, TNI AD memiliki hubungan biologis dengan rakyat.

Menurutnya, TNI lahir dari rakyat, sehingga setiap langkahnya senantiasa membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebaliknya, rakyat adalah pendukung dan penguat perjuangan TNI AD dalam setiap tugas yang diemban.

Ke depan, TNI AD berkomitmen untuk mendukung program pemerintah diantaranya mewujudkan Indonesia pintar dan membantu terwujudnya Indonesia Sejahtera. (red)

Jumat, 15 Desember 2017 15:44

Surabaya,restorasihukum.com -Pemerintah Provinsi Jatim saat ini tengah melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Difteri. Langkah itu dilakukan untuk menekan penyebaran dan meluasnya penyakit ini di tengah-tengah masyarakat. 

Kepala Biro Humas dan Protokol  Pemprov. Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, Msi di ruang kerjanya di Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya mengatakan, langkah pencegahan dan penanggulangan itu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, utamanya Dinas Kesehatan Prov. Jatim lewat 3 langkah kewaspadaan Difteri.

Pertama, melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kasus difteri baru yang ditemukan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui jumlah atau banyaknya kasus difteri pada kontak erat, sebaran kasus, dan faktor-faktor penyebab penularan, serta menetapkan masuk dalam KLB apa tidak. Selain itu merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan KLB.  "Itu dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota yang ada di Jatim," katanya. 

Langkah kedua, melakukan pencegahan dan penanggulangan KLB difteri dengan cara intensifikasi sosialisasi kewaspadaan difteri, pencarian aktif suspek, maupun kasus tambahan, tatalaksana kasus difteri sesuai standar yang harus dirawat inap diruang khusus infeksius. Juga, evaluasi cakupan imunisasi difteri di lokasi penemuan kasus utk mengetahui populasi rentan, dan apabila terjadi KLB maka dilakukan pemberian imunisasi difteri tanpa memandang status imunisasi difteri sebelumnya.

Selain itu, langkah lain juga dilakukan melalui pemberian pengobatan profilaksia kepada kontak erat penderita difteri, menyiapkan dan mendistribusi logistik antara anti difteri serum (ADS) dan antibiotik serta vaksin DPT Hib, DT, Td. Stok vaksin serta memfasilitasi pemeriksaan spesimen utk menetapkan diagnosa ke lab rujukan nasional BBLK Surabaya.

Ketiga, dengan cara menggelar kegiatan bulan akselerasi cakupan imunisasi difteri 7 dosis di Jatim melalui imunisasi rutin, sweeping, imunisasi lanjutan dan imunisasi di SD. "Jadi anak mulai sejak lahir sd dengan Kelas 5 SD akan mendapatkan tujuh dosis," katanya. 

318 Kasus Di Jatim

Kasus difteri di Jatim Januari sd 4 Des 2017 saat ini tercatat sebanyak 318 buah,  dengan 12 anak meninggal dunia. Dari 318 kasus yang dilaporkan, hanya 24 yang dinyatakan kasus konfirmed berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sedangkan sisanya 294 kasus klinis. Semua kasus terjadi pada anak usia dibawah 15 tahun. Penyebaran terdapat di 187 lokasi tingkat Desa/Kelurahan, dengan 35 kabupaten sudah menyatakan KLB Difteri. Kasus terbanyak di Kab Pasuruan dg jumlah kasus 46 anak. Untuk data seluruh Indonesia, saat ini terdapat 19 provinsi berada pada status KLB Difteri di 2017, diantaranya Jatim, Jabar, dan Banten.

Difteri sendiri merupakan infeksi bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan, serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa.

Penyebab tingginya jumlah kasus tersebut diantaranya karena masih ada populasi anak yang rentan tetapi tidak mau diberi imunisasi DPT HIb utk usia kurang dari 1 tahun (tiga dosis/kali) dan usia 1-2 tahun (satu dosis), kemudian dilanjutkan kelas 1 dan 2 SD serta kelas 5 SD. (provjatim/***)