Redaksi

Redaksi

Kamis, 24 Mei 2018 00:03

Semarang, restorasihukum.com - Kursi pesakitan terdakwa mantan Kepala Kantor BPN Kota Semarang Priyono, yang menerima gratifikasi terkait dengan hadiah uang pengurusan hak atas tanah mencapai Rp 8,6 miliar dari pihak ketiga, diketahui sebagian mengalir untuk digunakan Karoke.

Terdakwa, yang juga pernah menjabat Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ( ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui menggunakan sejumlah uang tersebut untuk karoke  bersama sejumlah relasi dan pejabat di BPN. Karoke itu dilakukan di tempat hiburan malam di Hotel Borobudur dan Karoke Manhatan.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan saksi Cinta Eri Asmara alias Rieke, di Pengadilan Tipikor Semarang, baru- baru ini.
Cinta juga mengakui sering karoke bersama Priyono di Jakarta. Bahkan, sekali karoke, Priyono bisa bersama 4 sampai 14 teman- temannya. Atas karokenya itu, dikatakan saksi, terdakwa membayar dengan uang dari dua rekening yang dikuasainya.

Cinta Eri Asmara merupakan teman wanita terdakwa saat karoke, yang sebelumnya sempat tidak hadir di persidangan karena sedang ke Eropa itu mengatakan, bahwa terkait dua rekening berisi total sebesar Rp 3,6 miliar yang dikuasai, yakni rekening BCA atas nama dirinya dan Eko Budi Raharjo ( PNS BPN ).

Terkait rekening, ia mengaku dikuasai oleh atas permintaan Priyono. Uang Rp 3,6 miliar itu diketahui merupakan setoran dari sejumlah pihak yang mengurus sertifikat tanahnya di BPN melalui Priyono.

Dikatakan pula oleh Cinta Eri Asmara dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Antonius Widijantono, sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, terdakwa dan teman- temannya, bisa lebih dari 50 kali ke tempat karoke, sebulan bisa 3 kali. Sekali bayar karoke minimal sebesar Rp 10 juta. Maksimal, kalau sama plus- plusnya bisa capai sebesar Rp 60 juta sampai Rp 70 juta.

Terkait dua rekening berisi Rp 3,6 miliar itu, diketahui juga digunakan saksi Cinta untuk sejumlah kepentingannya. Diantaranya, pembayaran asuransi, pembayaran mobil Mazda CX 5 Sport Rp 280 juta, perumahan sejuta arisan Rp 394 juta.

Rekening itu dikuasai oleh terdakwa Priyono untuk menampung setoran uang dari pengurus sertifikat. Penghasilan saya sebulan bisa Rp 30 juta sampai Rp 50 juta karena saya juga punya bisnis.

Secara terpisah. Isteri terdakwa Priyono, Nanik Riani saat diperiksa dipersidangan beberkan sejumlah keterangan terkait pembelian rumah dan mobil. Ia menyampaikan, bahwa rumah di Yogjakarta, awalnya dibeli dalam keadaan tanah kosong karena berupa kebun, dengan luas sekitar 350- an meter persegi.

Tanah tersebut sendiri dibeli menggunakan uang dari gaji dan tunjangan lain yang diberikan dari suami saya. Kemudian tanah tersebut  dibangun rumah sekitar tahun 2015, karena memang dirinya dan suami berangan- angan memiliki rumah di Yogya.

Sementara itu, saksi ahli Pusat     Pelaporan dan Analisa  Transaksi Keuangan ( PPATK), Mohammad Novian, yang merupakan Ketua Kelompok Advokasi PPATK mengatakan, modus operandi dalam kasus Tipikor, pelaku sering menggunakan rekening atas nama orang lain, bisa keluarga, sahabat dan orang terdekatnya.

Novian juga mengatakan, kesalahan pelaku harus dilihat apakah ada perintah, atau permintaan.****( na).

Rabu, 23 Mei 2018 23:40

Malang, restorasihukum.com - Meski dalam keadaan sedang berpuasa di bulan suci ramadan, kantor bersama samsat karangploso berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak yang memang berniat baik untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki.

Hal ini disampaikan oleh Aiptu Herman saat ditemui restorasihukum.com diruangan adpel dengan didampingi Bapak Edi "Kami selaku pelayan masyarakat tentunya harus maksimal dalam pelayanan, harus siap dikoreksi dalam bekerja dengan pelayanan yang baik, apalagi bila wajib pajak sudah mau datang kekantor kami, itu sudah ada niat baik sebagai wajib pajak, jika kami masih kurang maksimal dalam pelayanan maka kami akan memperbaiki dan kami sangat siap dalam kritik. " Ungkapnya.

Masih kata Aiptu Herman menambahkan "Kalaupun adanya oknum baik dari dalam maupun dari luar, maka kami akan menegur serta membina untuk bekerja  lebih baik lagi sesuai SOP yang memang sudah ditetapkan. " Tuturnya dengan tegas.

Dengan adanya hal ini, kinerja samsat karangploso patut diberikan apresiasi, meskipun adanya kritik dari masyarakat namun kritik tersebut di ambil dalam segi positif, yakni untuk membangun dengan memperbaiki kinerja demi pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. (red)

Rabu, 23 Mei 2018 23:35

Gresik, restorasihukum.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya resmi menetapkan Kepala Desa (Kades) Sembayat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, H. Saudji sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Purnawirawan Polres Gresik ini diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 169 juta.

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan para saksi dan pengumpulan barang bukti, pihaknya akhirnya menetapkan Kades H Saudji sebagai tersangka dugaan korupsi.

“Sudah ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Inisialnya S (Suadji) dan masih satu orang. Kalau nanti ada perkembangan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” ujar Andrie saat ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (23/05/2018).

Andrie menyebut, penetapan tersangka ini terkait adanya penyelewengan 4 item proyek di Desa Sembayat yang dianggarkan dalam APBDes tahun 2016 lalu. “Ada empat proyek dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 169 juta,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penetapan status tersangka terhadap Kades H Saudji ini telah ditetapkan pada Selasa (22/05/2018) kemarin. Oleh karena itu pihaknya akhirnya memanggil kembali para saksi untuk menandatangani berkas pemeriksaan perkara.

“Sudah kita tetapkan Selasa kemarin,” paparnya.
Perlu diketahui saat ini masih berlangsung pemeriksaan ulang terhadap para saksi. Sedikitnya ada 16 saksi yang dipanggil oleh Kejari Gresik. Mulai dari pejabat eselon II Agus Budiono, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Camat Manyar Abdul Hakam, para perangkat desa dan perangkat BPD Sembayat.

“Tadi saya ditanya tentang Dana Desa Sembayat tahun 2016, dan mekanisme penyusunannya. Cuma ditanya seputar itu saja, karena waktu itu saja menjabat Kepala Bapemas ” kata Agus Budiono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi. (Yit)

Rabu, 23 Mei 2018 23:08

Sidoarjo, restorasihukum.com - PT Andalan Finance cabang Sidoarjo , dilaporkan krediturnya Moh. Addan (28), ke Polda Jawa Timur di Surabaya. Kuasa hukum Rutininsih menuturkan PT Andalan cabang Sidoarjo dilaporkan ke SPKT Polda Jawa Timur , karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan perampasan mobil kliennya.

“Manajemen Andalan Finance, kami nilai tidak mempunyai itidak baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan klien kami, terkait persoalan penarikan secara paksa,” tuturnya, kepada awak media , Selasa (22/5).

Rutin melanjutkan bahwa sebelumnya pihak managemen PT Andalan , pernah menghubungi pihaknya, untuk segera menyelesaikan piutang antar Andalan dengan Addan. Namun, hal tersebut tidaklah sesuai dengan hukum yang berlaku . Maka, dari itu kami datangi Polda Jatim untuk melaporkan managemen PT Andalan cabang Sidoarjo,” pungkas Anang.

Diberitakan sebelumnya, kreditur PT. Andalan Cabang Sidoarjo , Moh.addan melaporkan debt collector yang mengambil paksa mobil Toyota Avanza miliknya di Sampang Madura beberapa waktu lalu. Mendengar mobilnya diambil paksa oleh debt collector addan yang didampingi kuasa hukum langsung mendatangi Polda Jatim . Kedatagan adddan ini diterima oleh petugas jaga Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Jatim. Dengan diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STPLP) Nomor: STTLP/617/V/2018/UM/JATIM , tertanggal 22 MEI 2018 itu, Addan berharap agar debt collector yang melakukan perampasan kendaraan miliknya saat dipinjam saudaranya , segera ditangkap dan diproses secara hukum.

Diketahui, mobil Toyota Avanza milik debitur Moh.addan ditarik paksa oleh beberapa orang debt collector di sampang Madura sekira jam 11.00 WIB. Hal ini diketahui oleh Addan saat dia akan membayar keterlambatan selama dua bulan. Namun, saat akan dilunasi dan mengambil mobil tapi pihak Andalan finance menolak menyerahkan mobil .

Bahkan, menyurati dirinya untuk segera melunasi tunggakan sebesar seratus tujuh belas juta rupiah

Sementara itu pihak Andalan , Cabang Sidoarjo , saat dikonfirmasi, mengakui jika dalam penarikan kendaraan itu menggunakan jasa debt collector.Dan, pihak dari debitur harus segera melunasi tunggakan bila ingin mobilnya diambil. (zam)

Rabu, 23 Mei 2018 22:59

Surabaya, restorasihukum.com - Berbagai langkah dilakukan Pemprov. Jatim untuk  mempersiapkan dan menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019, saat jumlah usia produktif (15 – 64 tahun) tertinggi di provinsi ini. Upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan moratorium SMA sejak tahun 2015, menjadikan komposisi SMK:SMA=70:30, serta melakukan strategi dual track pendidikan.
 
Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrap Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, saat memberikan Sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kepala SMA Swasta se Jatim, di Hotel Mercure Surabaya, Jln. Raya Darmo Surabaya, Rabu (23/5).   
 
Dijelaskan, dual track pendidikan merupakan strategi  pembangunan SDM yang berdaya saing dengan memberikan vokasional atau keahlian kepada siswa, termasuk kepada siswa SMA dan MA. “ Salah satu caranya, guru ekstrakurikuler mengajak  murid-muridnya datang ke pasar atau ke mall, untuk melihat barang apa yang paling laris atau laku dijual disana. Kemudian, murid diminta untuk meniru produk barang yang paling  laku tersebut, tapi dengan syarat harus lebih bagus kualitasnya dan harganyapun jauh lebih murah,” ujarnya sambil menambahkan  dengan cara seperti itu SDM anak- anak muda Jatim  bisa  memiliki jiwa entrepreneur dan memiliki daya saing kedepannya.
 
Agar strategi dual track pendidikan tsb berhasil, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jatim yang secara teknis ditangani Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah  menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti universitas dan TNI/Polri.  Kerjasama dengan Universitas  dimaksudkan untuk memberikan pembinaan atau pelatihan kualitas produk. Sementaranitu, kerjasama dengan TNI/POLRI, diharapkan bisa memberikan pelajaran tentang kedisiplinan, wawasan kebangsaan, moral dan etika, serta kecintaan terhadap tanah air/NKRI atau lebih dikenal sebagai pembentukan karakter.
Ditambahkan, pendekatan formal dan non formal juga dilakukan. Misalnya, strategi link and macth bekerjasama dengan 14 perusahaan dari Jerman dan Samsung  di 40 SMK dan  SMA , serta SMK berfilial dengan PTN. Saat ini,  lanjutnya, Universitas Brawijaya telah membangun inkubator di Kediri dengan luas lahan 4,5 Hektar. Semua ini disiapkan agar perguruan tinggi dapat memberikan pembinaan sekaligus memberikan pelatihan langsung kepada siswa SMK.
Mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo mengharapkan agar jajaran SMA untuk terus meningkatkan kualitasnya. Sebagai gambaran,  jumlah SMA swasta di Jatim saat ini sebanyak  1.109 buah, dengan yang memperoleh akreditasi A sebanyak 294 ( 2,5 %), B sebanyak 438 (39,4%), akreditasi C sebanyak 91 ( 2,1 %), dan yang belum ter-akreditasi sebanyak 287 SMA ( 26 %).  
 
“Untuk itu, saya minta setiap bakorwil ada SMA yang telah menjalin kerjasama  baik dengan TNI/Polri atau Universitas. Sebagai Contoh, SMA di Bakorwil Malang telah bekerjasama dengan TNI Laut dan madiun dengan AU dan Jatim dengan Akmil,” pinta Pakde Karwo.  
 
Susun SOP
 
Dalam laporannya, Kepala Dinas pendidikan Prov. Jatim, Dr. Saiful Rachman MM,MPd menyampaikan rakor kepala sekolah SMA swasta se Jatim tahun 2018 ini diikuti 630 orang peserta, yang kesemuanya adalah para kepala sekolah SMA swasta. Tujuan rakor a.l menyusun SOP masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) SMA  di Jatim, menyusun SOP kerjasama SMA dalam meningkatkan mutu dan kualitasnya, serta finalisasi standard pendidikan minimal (SPM) SMA Jatim, yang saat ibi sebagai satu-satu provinsi di Indonesia yang telah menyusun SPM.
 
Rakor berlangsung selama tiga hari, tgl 23 s/d 25 Mei 2018 ini, dengan  mendatangkan nara sumber/instruktur dari Direktorat PSMA Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dewan Pendidikan, John Robert Power, serta  akademisi. ( Hpj/ dilla , dikky Fotografer)

Rabu, 23 Mei 2018 05:16

Makassar, restorasihukum.com - Camat Tamalate, Hasan Sulaiman, disinyalir melakukan penyelewengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait penjual lahan negara yang terletak di Keluruhan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Lahan negara seluas 6 Hektar itu diduga dijual oleh seorang warga bernama Andi Mariam ke PT GMTD secara sembunyi-sembunyi, dengan harga Rp 17 miliar berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Tamalate, Hasan Sulaiman.

Andi Mariam mengklaim, tanah negara tersebut sebagai warisan miliknya berdasarkan surat rincik bernomor 455 C1 Persil 13B DVV III atas nama Paturungi.

Menurut Muhammad Khairil, penasehat hukum warga penggarap atas lahan negara tersebut, berdasarkan keterangan camat Tamalate tanggal 22 Maret 2017, menyatakan dengan tegas bahwa luas tanah atas nama Paturungi telah tercoret atau tidak terdaftar.

“Nama Patturungi atas lahan seluas 6 Hektar itu tak ada dalam buku C maupun buku F milik Kecamatan Tamalate sehingga diduga kuat rincik itu palsu,” kata Khairil, di cafe chopper Jalan kasuari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Senin (21/5/2018).

Khairil menambahkan, hal itu diperkuat oleh keterangan BPN Makassar dimana menyatakan tegas bahwa lahan seluas 6 hektar yang diklaim oleh Andi Mariam itu, berstatus lahan negara.

Sehingga BPN menolak pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh Andi Mariam berdasarkan rincik atas nama Patturungi.

“Pihak BPN menolak pengajuan sertifikat karena tanah tersebut adalah lahan negara dan Andi Mariam saat itu hanya penunjuk batas. Sehingga para penggarap mengajukan permohonan ke BPN untuk memperjelas kepemilkan lahan tersebut dan BPN mengeluarkan surat bahwa yang berhak atas lahan itu adalah para penggarap yang menguasai secara fisik lahan tersebut,” terangnya.

Namun anehnya, lanjut Khairil, lahan negara itu belakangan diam-diam dijual oleh Andi Mariam ke PT. GMTD dengan mendapatkan restu Camat Tamalate, Hasan Sulaiman disaksikan oleh Sekcam Tamalate, Fahyuddin dan Lurah Barombong, Reskianto Mulyawan dengan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) diatas lahan negara tersebut.

Sehingga, Khairil melaporkan dugaan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke Polrestabes Makassar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibat perbuatan penyalahgunaan wewenangan oleh Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu, negara jelas dirugikan.

“Diduga kerugian negara yang ditimbulkan berdasar nilai transaksi lahan negara tersebut sebesar Rp 30 miliar dan itu telah kami laporkan resmi ke Polrestabes Makassar dan KPK. Silahkan konfirmasi ke sana,” tegas Khairil sembari memperlihatkan bukti laporannya ke Polrestabes dan KPK.

Camat Tamalate, Hasan Sulaiman yang dikonfirmasi langsung terkait penyelewengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengatakan, bahwa objek tanah tersebut benar adanya milik Andi Mariam, sebab Mariam anak dari Paturungi

“Mariam kan ahli waris dari Paturungi jadi jelas kepemilikan lokasi itu adalah Mariam berdasarkan rincik dan sporadik yang diwariskan dari Almarhum Paturungi, untuk lebih jelas kita ke kantor saya pak saya punya data lengkap” kata Hasan di lokasi RW 6 Kelurahan Tanjung Merdeka, Perumahan Angin Mammiri, saat waktu buka puasa, Senin, (21/5/2018)

Disinggung soal Gratifikasi senilai Rp. 2 M dan satu unit mobil Innova baru yang baru saja di keluarkan, Hasan menampik dan mengatakan itu tidak benar

“Tidak benar adanya gratifikasi, bulan puasa ini pak tidak baik memfitnah tanpa bukti. Silakan saja muat, saya telanjur kecewa juga. Padahal kami sudah kasih makan 10 wartawan media online, jadi jangan main tuduh, lebih jelasnya datang ke kantor besok pagi ada data saya” pungkasnya

Pernyataan dari Camat Tamalate, Hasan Sulaiman dibantah oleh Muhammad Khairil, penasehat hukum, dia mengatakan bahwa semua pernyataan camat bohong dan mengada ngada, rincik tidak terdaftar alias dipalsukan. Sporadik hanya 4 ha dan rincik palsu 6 ha. Sesuai pernyataan Camat pada bulan Maret 2017

“Berdasarkan surat saudara tanggal 24 Januari tentang permintaan penjelasan tanah pada persil 13b DVV III, berdasarkan data yang ada di kantor Camat Tamalate dengan ini di jelaskan, bahwa berdasarkan buku C dan buku F luas tanah pada persil 13b DVV seluas 0,44 Ha, dan atas nama Paturungi bin ABD Hadi Kohir 455 C1 terdaptar dalam buku C tapi sudah tercoret dan tanah seluas 6.00 Ha yang di akui tidak terdaftar di buku C dan buku F sesuai buku tanah yang ada di kecamatan Tamalate. Jadi semua pernyataan Camat adalah keterangan palsu dan menyesatkan” ungkap Muhammad Khairil

“Saya pertegas kembali jadi yang terdaftar atas rincik persil 13B DVV 3 Kohir 455 C1 adalah seluas 0,44 terdiri atas, Pincara 0.37 ha. dan Mattupuang 0.07 Ha. Data buku F dan C diperjelas dengan pernyataannya bulan Maret 2017. Sekali lagi lahan tersebut adalah aset negara yang dirampok bersama sama Andi Mariam cs dan di fasilitasi oleh Camat Cs karena demi fee miliaran. Saya menantang pak Camat Cs untuk bertemu dan membuktikan dokumen aspalnya” tegasnya Khairil,Responden Makassar ,***

Rabu, 23 Mei 2018 04:54

Mojokerto. restorasihukum.com - Proyek pembangunan Rintisan Wisata Berbasis Religius, Agroforestri dan Budaya yang telah berlangsung beberapa bulan dikerjakan oleh Paguyuban Jabung Sejahtera (PJS) yang di Ketuai oleh Suparlan ada indikasi mendapat sandungan batu terjal dan tajam dalam daging, Sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek Wisata Jabung tersendat.

Wisata yang terletak di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dengan obyek utamanya adalah makam ulama penyebar agama Islam dari negeri Persia yang bernama Sayyid Abdurrahman. Beliau merupakan tokoh agama sekaligus ahli nujum pada zaman kerajaan Mojopahit yang juga di kenal dengan nama Ki Ageng Jabung dan juga Tidak jauh dari lokasi terdapat Candi Grinting, Situs Makam Jago Panjilaras, Situs Umpak Batu dan Yoni Lebak Jabung.

Suparlan saat Jumpa Pers pada hari Senin (21/5 /2018) dilokasi bersama puluhan awak media dari Mojokerto maupun Jombang mengatakan, "bahwa wisata yang sedang dirintis bersama paguyubannya (PJS. Red) menjadi sesuatu yang bagus, karena akan ada perpaduan antara religius, budaya, dan agrobis. Tapi sayangnya rintisan wisata ini tersendat pekerjaannya, akibat adanya gesek-gesekan oknum KPH sendiri,” Katanya.

 Dengan adanya hal itu, sambung Suparlan menegaskan, " kami selaku Ketua PJS merasa dipermainkan oleh pihak KPH Jombang pada Perum Perhutani. Pasalnya kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerjasama guna mengelola wisata rintisan bumi pelataran mojopahit yang dikenal dengan tempat petilasan Gajah Mada, yang berada di Desa Jabung Kacamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, namun akhir-akhir ini pihak KPH Jombang pada Perum Perhutani malah mempolisikan pihak paguyuban,” Paparnya.

Ditambahkan, pihak PJS dilaporkan pihak KPH perhutani wilayah Jombang,  lantaran diduga PJS telah mengeluarkan batu dan dijual kepada warga sekitar,  tak hanya itu PJS juga dituding telah melakukan perusakan lingkungan lahan milik perhutani , tetapi semua tuduhan pihak perhutani terhadap PJS saat gelar perkara di polres Mojokerto semua tidak terbukti, ” ungkap Suparlan (45) Selaku ketua PJS kepada para awak media, kemarin.

“pihak kami tak pernah menjual batu di area wisata ini,  tetapi pihak kami tahu ada masyarakat kampung sebelah, ada yang mengambil batu diperuntukkan untuk pembangunan jalan umum, sedangkan tudingan soal perusakan itu tidak benar, sebab PJS disini malah membenahi dan membangun kawasan ini, sesuai dengan surat perjanjian kesepakatan (SPK) yang kita buat bersama pihak KPH perhutani Jombang,  PJS ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola wisata Jabung, “beber Suparlan.

Anehnya lagi,  lanjut Suparlan, pihak kami tak cukup dilaporkan polisi saja, namun dari pihak KPH perhutani wilayah Jombang juga membawa investor baru untuk menggantikan pisisi PJS, lho… SPK kenapa harus dibuat apabila pihak kita mau dipermainkan,  padahal pihak PJS juga sudah banyak mengeluarkan uang untuk pembangunan tempat wisata tersebut,  bahkan uang yang kami keluarkan sudah ratusan juta, “ujar Suparlan.

 “Apabila pihak Perum KPH wilayah Jombang tak ada itikad baik, PJS juga bakal lapor balik terkait persoalan ini,  tetapi bila pihak perhutani menganggap semua ini hanya mis komunikasi mari dilanjutkan kemitraan PJS dengan pemangku wilayah wisata Jabung yakni KPH Jombang, dan kita lanjutkan SPK yang sudah kita buat secara bersama, ” tandasnya.

Sebelum menutup acara jumpa pers, Suparlan menegaskan,” keberadaan kami disini tidak semata untuk bisnis, tetapi kita bertujuan untuk melestarikan peninggalan budaya Mojopahit jangan sampai punah, dan harapan kami rintisan wisata Jabung ini kedepan bisa menjadi wisata pilihan,destinasi wisata Mojokerto dengan menampilkan wisata Religius, wusata Budaya dan wisata Agrobis serta lainnya ,” Tutupnya. (Team).

Rabu, 23 Mei 2018 04:45

Jember, restorasihukum.com - Dari Pantauan awak media, bahwa Kejaksaan Negeri (kejari) Jember telah menetapkan Ketua Pusat Kegiataan Gugus (PKG) Kabupaten Jember berinisial SNT sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOP Paud 2017.

Sehingga SNT digiring petugas dengan mengenakan rompi tahanan warna pink menuju Lapas Kelas 2A Jember sambil menutupi wajahnya dan menunduk. Bahkan ketika SNT, seorang perempuaan yang juga merupakan oknum PNS Guru SD di Kecamatan Umbulsari tidak mengeluarkan sepatah katapun saat ditanya sejumlah awak media terkait penetapaan dirinya sebagai 'tersangka" atas kasus dugaan korupsi Dana BOP PAUD 2017 tersebut.

Nampaknya SNT ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember atas adanya dugaan penyalahgunaan dana BOP  PAUD 2017 yang merugiaan uang negara sekitar Rp. 376 juta rupiah. Dan ia langsung dijebloskan ke Lapas Kelas 2A Jember, Selasa (22/5/2018).

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jember, Hardian Rahardi membenarkan, bahwa tersangka SNT merupakan Ketua Panitia Kegiatan Bimtek yang diikuti oleh sekitar 1.177 Lembaga Paud se-Kabupaten Jember, mewajibkan masing-masing peserta untuk membayar Rp 350 ribu yang langsung diambil dengan pemotongan dari realisasi dana BOP PAUD 2017 ketika diterima oleh masing-masing Lembaga Pendidikan PAUD di Kabupaten Jember. Jadi dari penarikan yang terkumpul dana mencapai Rp 376 juta rupiah.

"Tersangka SNT ini memotong Dana BOP PAUD dipergunakaan untuk membayar kegiataan Bimtek Penyusunan Laporan BOP PAUD, padahal menurut Juknisnya itu tidak diperbolehkan," Ujar Hardian Rahardi kepada sejumlah awak media di kantor Kajari Jember, Selasa (22/5/2018).

Sambung Hardian Rahardi memaparkan,  selain tidak sesuai peruntukannya, penarikan dana kepada 1.177 lembaga PAUD yang dilakukan oleh tersangka SNT tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, Penyidik menyimpulkan Perbuataan tersangka SNT terindikasi sebagai tindakan Pungli dan korupsi.

"Tersangka kita jerat pasal UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tersangka kita tahan, karena ditahap penyidikan, kita juga sita BB dari tangan SNT senilai 70 juta. Dan sejauh ini masih satu orang tersangka yang kita tetapkan. Nampaknya masih memungkinkan berkembang lagi, sebab penyidik masih terus mendalami kasus ini," Paparnya. (Red).