Redaksi

Redaksi

Minggu, 20 Mei 2018 06:01

Malang, restorasihukum.com - Semarak ramadhan yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Malang, a.l. dengan melakukan berbagai kegiatan pengembangan visi sebagai universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek) dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam, merupakan langkah positif.
 
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur jawa Timur dalam sambuttan tertulisnya yang dibacakan Sekdaprov. Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi,MM pada acara Kajian Ramadhan 1439 Hijriyah dan buka bersama di Gedung Pertemuan DOM Universitas Mauhammadiyah Malang, Sabtu ( 19/5) sore.
 
Kegiatan unmuh tsb, lanjut Pakde- Karwo sapaan akrap Gubernur Jatim Soekarwo, dapat menjadi contoh memfungsikan kampus bukan  semata sebagai tempat pendidikan saja, tetapi sekaligus sebagai pusat gerakan pembangunan umat menuju kehidupan lebih bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 
Ditambahkan, menyemarakan ramadhan merupakan salah satu upaya untuk meraih kemuliaan dan kebahagian hidup bagi umat beriman. Untuk itu, romadhon agar diisi dengan berbagai aktifitas peningkatan kebutuhan lahiriyah dan batiniyah, diantaranya, melalui dakwah ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah budaya. Juga, kegiatan lain yang bersifat peningkatan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
 
“Bulan ramadhan tahun ini hendaknya juga dapat menjadi sarana integral upaya kita membangun masyarakat Jawa Timur seutuhnya yang sejahtera lahir batin,” harapnya.
 
Menurut Pakde Karwo,  ramadhan merupakan bulan suci yang sangat mulia. Kemuliaan bulan ini a.l ditandai  dengan penghargaan Allah SWT kepada kaum muslimin yang beribadah pada bulan ini. Diantaranya melalui pelipatgandaan nilai ibadah orang yang berpuasa, diampuni dosanya, dan dibukakan selebar-lebarnya pintu surga, serta ditutup rapat-rapat pintu neraka bagi orang yang menjalankan puasa.  
 
Untuk itu, diingatkannya agar masyarakat agar berlomba-lomba mengejar dan memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahma dan ampunan dari Allah SWT.  
 
Bangun Kerukunan  dan Tingkatkan Kualitas Ahklak Umat
 
Sementara itu, pembicara Ustad Dr. Abdul Haris MA, dalam tauziahnya mengatakan, yang sangat  dibutuhkan  saat ini adalah membangunan kerukunan umat dan meningkatkan  kualitas akhlak umat Islam. Sebab,  ahklak seseorang sangat menentukan  tingkah laku  dan tabiat orang tersebut dalam kehidupan kesehariannya.
 
Menurutnya, saat ini banyak orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi serta telah belajar ilmu agama yang mumpuni, tetapi anehnya dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada yang lain. Misalnya,  tidak mau bertegur sapa dengan tetangga atau dengan teman-temannya sendiri, apalagi dengan orang lain. Kalaupun ketemu malah mrengut atau membuang muka.
 
“ Padahal Rasulullah tidak demikian, beliau selalu mengajarkan dan memberikan contoh selalu tersenyum kepada siapa saja yang beliau temui. Baik itu seagama ataupun tidak,” ujarnya. Beliau, lanjutnya, selalu menegur atau hanya sekedar memberikan senyuman sebagai ganti menyapa karena dengan senyuman itu sudah menandakan kalau kita itu santun atau menerima kehadirannya.
 
Untuk itu, lanjut Abdul Haris, melalui kajian Ramadhan hendaknya  dibangun kerukunan umat dan sekaligus peningkatkan kualitas ahklak agar kehidupan umat beragama bisa  menjadi lebih baik Demikian pula, antar masyarakat hidup berdampingan dengan rukun dan damai, saling menghargai, mengasihi dan menyangi  serta santun.
 
Selain Sekdaprov. Jatim, hadir dalam acara inu antara Ketua PW Muhammadiyah jatim Dr. Saad Ibrahim, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan para pengurus wilayah serta daerah Muhammdiyah se Jatim.(dilla dan rizal/foto).

Jumat, 18 Mei 2018 07:09

Malang, restorasihukum.com - Dalam rangka menyambut bulan suci ramadan komunitas motor BMC yang diketuai oleh Heru berencana mengadakan baksos di Dusun Njeruk Desa Srigading dengan dukungan dari media restorasihukum.com dan rastv.news yang akan dilaksanakan pada 1 juni 2018 mendatang.

Dalam acara tersebut direncanakan serangkaian acara buka bersama santri madrasah serta anak yatim serta bebagi bingkisan untuk mendekatkan antara komunitas motor, media dengan masyarakat serta dengan dukungan aparat Desa dan pemerintah setempat.

Pada saat Heru mendatangi kantor kepala desa Srigading bertemu dengan Kepala Desa (Kades)  Hadori, serta merta Heru menyampaikan maksud serta tujuannya untuk menemui kades adalah meminta ijin untuk acara yang akan dilaksanakan tersebut.

Dengan senang hati Hadori menyambut niat baik yang akan dilakukan oleh Heru dengan rekannya, tak lupa memberikan pesan moral jika kegiatan tersebut dianggap sebagai ladang pahala bagi Heru beserta kawan "Saya sangat berapresiasi atas kegiatan tersebut mas, karena hal semacam ini bisa menjadikan contoh bahwasanya komunitas motor bisa merakyat dan berbaur dengan masyarakat. " Ungkapnya singkat.

Diahir perbincangan Hadori juga memberikan sumbangan untuk kegiatan tersebut dengan harapan baksos bisa terlaksana dengan baik dan lancar, serta dengan adanya baksos tersebut bisa menjadikan silaturrahmi antara komunitas, media dan masyarakat yang dalam naungannya. (hr/red)

Jumat, 18 Mei 2018 06:12

Mojokerto, restorasihukum.com - Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penjualan karcis/tiket masuk obyek Wahana Wisata Ubalan dan Kolam Air Panas Padusan - Pacet - Mojokerto, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat pada tahun 2017 melakukan pengadaan alat kontrol/sensor tiket masuk elektronik (E,Ticketing) dengan harga sebesar kurang lebih ratusan juta per- unit.

Tapi sayangnya, pengadaannya alat E,Ticketing yang dilakukan oleh Pemkab Mojokerto melalui Dinas Pariwisata ada indikasi tidak dibuatkan Peraturan Bupati/Daerah terlebih dahulu, sehingga alat E,Ticketing sejak dipasang didepan pintu masuk Wahana Wisata Ubalan dan Kolam Air Panas Padusan - Pacet sampai sekarang, yaitu kurang lebih 8 bulan tidak difungsikan alias dimangkrakan dengan dalih, karena program tiket elektronik masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) setempat.

Hal ini terbukti adanya pengakuan Panitia Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Proyek Alat E,Ticketing, Ignatius Loyola. SE dikantornya pada hari Selasa (15/5/2018).

"Tapi kemungkinan dalam Minggu ini Perbup sudah rampung dan alat E,Ticketing bisa dipergunakan," Tambah Ignatius Loyola. SE singkat.

 Terpisah, Nyoto Wibowo. S.Pd, Ketua LSM 10 Nop 1945 kepada awak media ini mengatakan, sepertinya 2 alat E,Tiketing yang sudah dipasang didepan pintu masuk Obyek Wahana Wisata Ubalan dan kolam air panas Padusan - Pacet sudah hampir 8 bulan mangkrak atau masih jalan ditempat dan belum ada tanda-tanda digunakan untuk manfaatnya," Ungkapnya.

Masih kata Nyoto Wibowo, dengan adanya 2 alat E,Ticketing yang sudah dipasang sejak bulan Oktober 2017, namun hingga kini alat tersebut belum difungsikan. Maka perlu disinyalir, kalau pengadaannya 2 alat E,Ticketing tersebut tidak dibuatkan Peraturan Bupati/Daerah terlebih dahulu, sehingga setelah melakukan pengadaan, 2 alat E,Ticketing itu tidak bisa digunakan atau difungsikan.

"Ini sungguh sangat disayangkan, dan ini sebuah indikasi penyimpangan pengadaan barang dan jasa E,Ticketing yang merugikan uang negara sebesar ratusan juta rupiah," Bebernya.

Sedangkan dari pantauan kami dilapangan, sambung Nyoto Wibowo menjelaskan, sebenarnya soal kebocoran penjualan tiket diduga tetap saja terjadi, modus operandinya tetap seperti sebelumnya. Dan indikasinya dengan cara menjual karcis secara diputar untuk kepentingan pribadi oknum-oknum petugas yang ada dilokasi Wahana Wisata Ubalan dan kolam air panas Padusan, sehingga mengurangi, menurunkan dan merugikan pajak Negara atau PAD Kabupaten Mojokerto.

"Tentunya ulah oknum-oknum petugas tersebut sudah kami pantau pada hari Minggu (13/5/2028), pukul 20.00 WIB, ada indikasi karcis masuk banyak yang tidak dirobek, dan dijual kembali pada pengunjung," Jelasnya.

Lalu menurut analisa kami, lanjut Nyoto Wibowo menambahkan, sepertinya ketika melakukan pengadaan alat E,Ticketing juga terkesan dipaksakan, buktinya alat sudah dibeli sejak kurang lebih 8 bulan sebelumnya, hingga kini alat tersebut belum terpakai sama sekali. Padahal kalau alat E,Ticketing digunakan selama 8 bulan, maka manfaatnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Mojokerto sekitar 2 - 4 Milyard.

"Jadi kalau fungsinya alat E,Ticketing menunggu Perbub dulu, berarti saat pembelian alat tersebut tidak punya pijakan hukum yang kuat, atau ada dugaan dipaksakan, padahal alat tersebut harganya pun tidak murah,  hingga ratusan juta rupiah," Pungkasnya.

Kamis, 17 Mei 2018 22:04

Jombang, restorasihukum.com - JCW - Jombang Corruption Watch menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, Jawa Timur yang bernilai milyaran rupiah, karena dibeli dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di black-list.

Pembelian buku yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu adalah:
1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp. 2,9 milyar
2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang  1901116 senilai Rp. 4,1 milyar

"Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi & korupsi", kata Bagus Wibisono ketua JCW.

Wibisono menjelaskan bahwa sangat aneh jika dalam proses pengadaannya itu dinas pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta/penyedia dalam proses pengadaan atau pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan. Jika tidak menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

"Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa dinas pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit-penerbit yang diblack-list oleh pemerintah"? cetus Wibisono.

"Apalagi selain proses pengadaannya sudah begitu, juga saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim & dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang, dinas pendidikan terkesan malah membantu", katanya.

"Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi", tambahnya.

Lebih lanjut Wibisono menguraikan bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam saja, dibalik itu diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

"Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi" kata Wibisono.

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

"Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir kala itu seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang

Sementara itu pejabat dinas pendidikan Jombang yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan atau pembelian buku itu, yakni bapak Agus ketika dihubungi ponselnya 082131044xxx belum memberi tanggapan.

Demikian juga salah satu pimpinan group Tiga Serangkai, yakni bapak Gatot ketika dihubungi handphonenya 0811263xxx dan 081393315xxx belum menjawab. (bt/red)

Kamis, 17 Mei 2018 21:56

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyampaikan keprihatinannya terkait pelibatan anak dalam radikalisme, khususnya dalam terorisme di Surabaya. Agar tidak terjadi kasus serupa, maka perlu diupayakan langkah pencegahan.  
 
“Salah satunya melalui kerjasama dan pelibatan KPAI dalam program2 Pemprov. Jatim. Alasannya, KPAI telah berpengalaman  dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat menerima Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, di ruang kerja, Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (17/5) pagi.   
 
Kerjasama atau pelibatan KPAI tsb, lanjut Gubernur, setidaknya terdapat pilot project di Jatim untuk mencegah radikalisme pada anak. “Atau minimal sharing informasi antara KPAI dengan Pemprov. Jatim” ujarnya sambil menambahkan dua dinas di Jatim menanganinya. Kedua lembaga tsb yakni Dinas Sosial Prov. Jatim serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependukan Prov. Jatim.
 
Ditambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengundang forkopimda bersama para rektor dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim terkait upaya mencegah radikalisme ini.
 
Terkait penanganan anak korban terorisme di Jatim, Pakde Karwo menjelaskan semua anak yang menjadi korban terorisme beberapa hari terakhir ini telah didampingi para psikolog.
 
Atensi Khusus dari KPAI
 
Dalam penjelasannya, Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPAI datang ke Jatim untuk memberikan atensi secara khusus kepada para anak yang terkait terorisme,  baik dugaan keterlibatan terorisme maupun sebagai korban. Meskipun posisinya sebagai  sebagai pelaku, tetapi  perspektifnya tetap sebagai korban.  
 
Sesuai dengan mandat UU Perlindungan Anak, jelasnya, KPAI harus melakukan proses pengawasan dan memastikan adanya perlindungan kepada anak. Untuk itu, KPAI melihat penanganan yang ada di Jatim, terutama dalam proses rehabilitasi pada anak.  
 
Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi terhadap anak terduga pelaku dan dan korban harus sekomprehensif mungkin, baik rehab terhadap medis, psikis, sosial, hingga sentuhan keagamaannya.
 
Ke depan, Susanto menyampaikan, KPAI akan mengumpulkan anak-anak dan keluarga untuk mencegah radikalisme. Salah satunya dengan memberikan literasi media sosial pada anak dan keluarga, mengingat media sosial memiliki informasi yang tak terbendung. Ia berharap dengan langkah yang dilakukan ini anak-anak beserta keluarga bisa mempunyai daya tangkal sekaligus proteksi terhadap radikalisasi. (Hpj/Gd)
 

Rabu, 16 Mei 2018 15:16

MSiaran Pers
Gubernur Jatim Serahkan SPT Walikota kepada Wakil Walikota Mojokerto
 
Gubernur Jatim H Soekarwo menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/5). SPT bernomor 131/480/011.2/2018 ini diberikan kepada wawali  untuk mengisi kekosongan pemerintahan atas ditahannya Walikota Mojokerto H Masud Yunus oleh KPK.  
 
Pemberian SPT tsb, menurut Pakde Karwo-panggilan akrab Gubernur Jatim ini, sesuai petunjuk Mendagri dan  amanat undang-undang agar tidak terdapat kekosongan roda pemerintahan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat Kota Mojokerto .
 
Dengan SPT tsb, lanjut Pakde Karwo, Wakil Walikota Mojokerto dapat langsung menjalankan tugas sesuai dengan perda dan ketentuan yang berlaku. "Statusnya masih wakil walikota. Segala kewenangan dan kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan kepada Walikota Mojokerto,” ujar Pakde Karwo menjawab pertanyaan media. Ditambahkan, belanja tetap yang sudah ada harus terus jalan, demikian pulq, proyek lelang yang sudah dilelang harus diawasi dan dikontrol kegiatan maupun pelaksanaannya," tegasnya.  
 
Gubernur Pakde Karwo juga mengingatkan kepada Wakil Walikota Mojokerto untuk selalu berkoordinasi dengan semua unsur forkopimda Kota Mojokerto, mulai dari DPRD, pengadilan, TNI, dan kepolisian.  
 
Perkuat Keamanan  
 
Sementara itu, terkait dinamika dan kondisi stabilitas keamanan pasca teror bom di sejumlah tempat, Pakde Karwo meminta Wakil Walikota Mojokerto untuk terus memperkuat keamanan. Program-program masyarakat seperti siskamling untuk lebih ditingkatkan. Demikian pula, perlu dilakukan penguatan tiga pilar keamanan, yakni antara kades/lurah, babinkamtibmas, dan babinsa, dan diupayakan sampai dengan tingkatan RT-RW.  
 
Langkah-langkah tsb diyakininya akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah tengah masyarakat. "Kondisi ekonomi yang meningkat, disebabkan oleh banyak faktor, terutama kondisi keamanan dan kenyamanan daerah itu sendiri,” ujarnya sambil menegaskan situasi tidak nyaman akan berdampak terhadap kondisi ekonomi di masyarakat.
 
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menegaskan bahwa TNI dan Polri terus bekerja untuk memberi kepastian keamanan dan kenyamanan di daerah. Tugas pemerintah adalah bersinergi untuk menciptakan kondusivitas.
 
"Jadi tolong diberikan informasi kepada masyarakat, bahwa  TNI-Polri menjaga keamanan Jatim. Kita harus menciptakan suasana sejuk, dan agar tidak menambah kepanikan dalam masyarakat," pesannya.  
 
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno menyampaikan  kooordinasi dengan semua pihak, mulai dari DPRD, TNI-Polri dan seluruh Forkopimda di Kota Mojokerto sebagai prioritas kegiatan pertamanyangndilakukannya. "Kami akan  melaksanakan tugas sebaik baiknya, agar kesejahteraan masyarakat tercipta," pungkasnya.  
 
Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam acara ini, yaitu Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, hadir dari Kota Mojokerto yakni pimpinan DPRD, kapolres, dandim, dan kajari. (Humas Pemprov Jatim /nif)
 
 
 
Surabaya, 16 Mei 2018
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
 
 
 
Drs. Benny Sampirwanto, M.Si.
NIP. 19650718 199003 1 005

Rabu, 16 Mei 2018 07:10

AMBON MALUKU, restorasihukum.com - Sebanyak 81 peserta Calon Prajurit TNI AL menjalani Tes Psikologi Calon Taruna dan Calon Taruni serta Calon Bintara Pria dan Calon Bintara Wanita PK TNI AL tahun 2018. Tes Psikologi tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 14 Mei 2018 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Mei 2018 di Kantor Dinas Administrasi Personel (Disminpers) Lantamal IX.


 
Pada Tes Psikologi tahap 1 dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mai 2018 kemarin, diumumkan dari 81 peserta dinyatakan lulus sebanyak 50 peserta, meliputi Calon Taruna berjumlah 8 peserta dan Calon Taruni 2 peserta serta Calon Bintara Pria 31 peserta dan Calon Bintara Wanita sebanyak 9 peserta.

Kemudian para peserta menjalani Tes Psikologi tahap 2, Selasa (15/05/2018) dan diumumkan bahwa dari 50 peserta dinyatakan lulus dan mengikuti tes berikutnya sebanyak 30 peserta terdiri dari Calon Taruna sebanyak 8 peserta dan Calon Taruni 2 peserta serta Calon Bintara Pria dinyatakan lulus 18 peserta dan Calon Bintara Wanita sebanyak 2 peserta.

Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan mengucapkan selamat kepada para peserta yang lulus pada Tes Psikologi ini, selain itu juga berpesan agar tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap membina fisik masing – masing untuk menghadapi tes – tes berikutnya, karena masih banyak serangkaian tes yang harus dijalani oleh para peserta untuk masuk menjadi prajurit TNI AL. (DISPEN LANTAMAL IX).***

Rabu, 16 Mei 2018 06:37

Surabaya, restorasihukum.com - Menjelang bulan Puasa Ramadhan 1439 H, stok berbagai barang kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan aman. Kepastian ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo dalam Talkshow Warung Pakde di Kantor Radio Suara Surabaya, Jl. Wonokitri Besar 40 C, Surabaya, Selasa (15/5).

“Ketersediaan bahan pokok di Jatim secara keseluruhan sangat cukup, baik itu stoknya maupun yang terdapat di pasar-pasar di kabupaten/kota,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Gubernur kelahiran Madiun ini mengatakan, beberapa komoditi bahkan mengalami surplus hingga bulan Juli 2018. Yakni beras, gula, cabe merah besar, cabe rawit merah, cabe merah keriting, jagung, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Per 14 Mei 2018, lanjut Pakde Karwo, cadangan stok beras di gudang Bulog Jatim mencapai 227.462 Ton, pada bulan Juli mendatang, komoditi ini surplus 859.241 ton. Untuk komoditi gula, stok di gudang Bulog Jatim mencapai  25.762 Ton. Sedangkan produksi gula di Jatim/Tahun mencapai 1.010.447,1 Ton, dengan jumlah konsumsi mencapai 450.000 Ton/Tahun.

Ditambahkan, untuk cabe merah besar, pada bulan Mei ini Jatim surplus 569 ton, pada Juli mendatang komoditi ini mengalami surplus 1.635 ton. Kemudian komoditi cabe merah keriting stoknya masih aman dan surplus 13,631 ton pada Juli 2018.

Komoditi lainnya yang juga surplus hingga Juli 2018, imbuh Pakde Karwo, adalah jagung, yang surplus 246.254 ton. Kemudian bawang merah (surplus 17.426 ton), daging sapi (3.463 ton), daging ayam ras (30,552), dan telur ayam dengan surplus mencapai 88,762 pada Juli mendatang.

“Yang kami impor hanya dua, kedelai dan bawang putih. Untuk kedelai, tingkat konsumsi di Jatim mencapai 410 ribu ton, sedangkan produksinya mencapai 350 ribu ton atau sebanyak 37% dari produksi nasional, sehingga masih kurang 60 ribu ton” imbuhnya.
 
*Jaga Kestabilan Harga, Pemerintah Terapkan Tiga Strategi*

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo mengatakan, pemerintah menjamin harga kebutuhan pokok tetap stabil, khususnya pada bulan puasa hingga Hari Raya Lebaran mendatang. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi untuk menjaga kestabilan harga.

Pertama, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Jatim untuk menyiapkan sebanyak 116 gerai di pasar-pasar diseluruh Jatim. Gerai-gerai tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok di pasar, sehingga harga kebutuhan pokok tidak naik akibat kelangkaan bahan.  

Kedua, lanjut Pakde Karwo, bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Polda Jatim Kodam, dan Satgas Pangan, melakukan pengecekan secara langsung ke gudang-gudang penyimpanan bahan pokok. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penimbunan, mengambil untung terlalu banyak, atau praktek kecurangan lainnya yang dilakukan importir.

“Kami semua mengecek, jangan sampai ada importir yang mengambil untung terlalu besar pada situasi seperti ini. Contohnya bawang putih, dijual Rp. 28 ribu, padahal jika dijual Rp.21-22 ribu sudah untung lumayan. Jadi kami pastikan tingkat keuntungan atau margin-nya logis” lanjutnya.

Pengecekan tersebut, ujar orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, juga ditujukan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait harga impor, ongkos gudang, dan harga yang dilepas ke pasar. “Setelah ketemu harganya, kemudian dituangkan dalam kesepakatan antara pengusaha, pemprov, TNI, Polda, dan Satgas tadi” ujarnya.

Ketiga, imbuh Pakde Karwo, pemerintah melakukan operasi pasar dan memberikan subsidi ongkas angkut, biaya buruh, dan biaya pengemasan agar bahan pokok bisa sampai di pasar atau Distributor 4 (D4). “Jika di Surabaya, D4 itu Pasar Darmo Trade Center, Kapas Krampung, dan Pasar Pucang. Ini kita penuhi semuanya” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Drajat Irawan menambahkan, selain tiga strategi tersebut, Pemprov juga mendorong para produsen, distributor, dan pelaku usaha untuk menggelar operasi pasar secara mandiri.

“Kami juga mendorong gerakan pasar-pasar murah, sudah 38 kabupaten/kota yang menyatakan kesanggupannya untuk menggelar pasar murah secara serentak. Jadi istilahnya kami habis-habisan dan melakukan operasi “sapu jagad” agar harga kebutuhan pokok di Jatim tetap stabil” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, berbagai komoditi di Jatim pada bulan Mei ini mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2018. Diantaranya jagung pipilan kering, dimana pada April lalu harganya Rp. 5.958,-per kg, turun 0,43% menjadi Rp. 5.932, per kg.

Kemudian komoditi beras, dimana beras jenis bengawan turun sebanyak 1,40% dari Rp. 11.588,- per kg menjadi Rp. 11.426,- per kg. Lalu beras Mentik turun 0,56% dari 11,251,- per kg menjadi Rp. 11,188,- per kg, dan beras IR 64 turun 1,71% dari Rp. 9.797,- per kg menjadi Rp. 9,630,- per kg pada Mei 2018.

Selain itu, komoditi yang turun lainnya adalah cabe keriting yang turun 17,09% dari harga Rp.35.995,- menjadi Rp.29.843,-, kemudian bawang merah turun 1,92% dari harga Rp. 29.511,- per kg menjadi Rp. 28.943,- per kg, serta bawang putih yang turun 21,69% dari harga Rp. 27.006,- per kg menjadi Rp. 21.149,- per kg.

Adapun komoditi yang pada bulan Mei ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan April 2018, diantaranya adalah gula pasir dalam negeri yang naik sebanyak 0,14% dari harga Rp.  11.344,- per kg menjadi Rp. 11.360,- per kg. Kemudian telur ayam kampung yang naik 1,72% dari Rp. 36.344,- menjadi Rp. 36.967,- per kg. (hms/adit)