Redaksi

Redaksi

Sabtu, 06 Januari 2018 15:33

Jakarta, restorasihukum.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tetap akan mengusung Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur, mendampingi Saifullah Yusuf(GUS IPUL).

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah menyikapi terkait isu mundur nya Azwar Anas dari Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgug) Di Jawa Timur 2018.

Menurut Hasto, PDI Perjuangan telah mengambil keputusan secara seksama, melalui pertimbangan pertimbangan yang sangat matang, dan tahapan yang jelas dan terukur.

“Sekali keputusan politik diambil, Partai kokoh dan konsisten atas keputusannya, sebab keputusan diambil berdasarkan prinsip sebagai partai yang menjabarkan ideologi Pancasila,” kata Hasto kristiyanto dalam keterangan tertulisnya,pada hari Jumat (5/1/2018). (Baca juga:Dan Gus Ipul Terkejut Bupati Anas Dikabarkan Mundur dari Bacawagub Jatim).

Dia menegaskan ketika partai sudah mengambil keputusan dan berbagai macam pertimbangan ideologis, maka pasangan calon  yang diusung didedikasikan untuk rakyat, bangsa dan negara.

“Gus Ipul (Saifullah Yusuf) dan mas Anas lahir dari kultur NU, dan keduanya telah memiliki kinerja yang baik dan membanggakan," ujaranya.

Menurut dia, keduanya memiliki wawasan yang luas dan hadir sebagai representasi kepemimpinan profesional dengan akar dukungan rakyat yang sangat kuat.

"Karena itulah PDI Perjuangan tidak pernah memiliki pemikiran sedikitpun untuk mengganti pasangan calon (Gubenur dan wakil Gubenur) tersebut," tandas Hasto.

Dan Dia juga mengingatkan dalam alam politik kekuasaan menang-menangan yang sering diterapkan “pihak sana”, pihak yang memuja kekuasaan, dan dengan demikian melupakan etika dan moral. Bahkan, lanjut dia, ada kecenderungan dan menghalalkan segala cara.

Menurut dia, pasangan calon yang telah dipilih partainya telah memiliki potensi untuk menang. "Tentu saja secara sengaja dan sistematis dicoba diturunkan elektabilitasnya. Adapun isu Isu yang sering dipakai adalah masalah moral, melalui rekayasa pelanggaran moral, isu korupsi, dan berbagai isu isu yang lainnya termasuk ujaran kebencian dan memecah belah antara calon dan parpol pengusungnya," tuturnya.

Atas berbagai dinamika tersebut Hasto meminta seluruh pasangan calon yang di usung dan diusul kan oleh PDI Perjuangan. untuk tetap teguh pada jalan kepemimpinan untuk rakyat.

“Adapun untuk Perubahan hanya bisa terjadi melalui force majure, misal calon berhalangan tetap, atau mengundurkan diri karena tidak diizinkan oleh keluarga dekatnya, atau karena kepentingan yang lebih besar sebelum batas akhir pendaftaran,”Begitu tuturnya.(ZEEY/YARNO)

Jumat, 05 Januari 2018 14:48

Gresik, restorasihukum.com - Setelah beberapa waktu jalani proses hukum di polres Gresik, kini PT Pacinesia Chemical Indusry sudah bisa bernafas dengan legah dari persoalan yang dihadapinya di akhir tahun 20017.

      Pasalnya proses clean up yang dilakukan atas perintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik serta dengan pengawasan polres sudah selesai tanpa adanya kendala, sedangkan kesalahan itu tanpa adanya unsur kesengajaan dari pihak manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Bapak Sidik Hans.

      Menurut keterangan yang disampaikan Bapak Sidik Hans pada restorasihukum.com pihaknya kini merasa legah, proses clean up sudah selesai dan semua kurang lebih 1000 ton dan sudah selesai dikerjakan dengan transporter yang ditunjuk DLH dan juga Polres.

      Masih kata Sidik Hans " Sebagai pengalaman untuk kedepannya agar kami bisa lebih berhati hati lagi dalam bertindak dan harus memastikan kepastian hukumnya dulu agar tidak tersandung masalah hukum lagi kedepannya. Berurusan dengan hukum banyak menyita waktu, tenaga dan biaya yang banyak." Ungkapnya.

        Hal ini patut jadi percontohan sekaligus pengalaman bagi perusahaan lain agar tidak membuang limbah secara sembarangan tanpa mengetahui limbah tersebut tergolong B3 atau tidak sehingga tidak terjerat hukum. (red/tim)

Rabu, 03 Januari 2018 18:59

Pasuruan, restorasihukum.com -  karyawan PT TIRTA MAJU ABADI (GRIS) didesa Plintahan, kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan lakukan aksi mogok kerja dengan mendirikan tenda didepan pintu gerbang masuk keluar perusahaan. Aksi mogok kerja tersebut dilakukan oleh para karyawan yang tergabung dalam PK F LOMENIK SBSI dari tanggal 18/12/17 sampai tanggal 18/02/18 dengan menuntut :

1. Panggil secara surat resmi bekerja kembali saudara Yulis Ribut Prasetyo Dkk (7 orang). 
2. Bayar kekurangan upah dan kekurangan THR mulai masuk kerja. 
3. Laksanakan perda kabupaten Pasuruan No 22 th 2012 tambahan upah 5% dari UMK bagi buruh yang mada kerjanya 1tahun lebih. 
4. Ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mulai masuk kerja. 
5. Laksanakan lembur sesuai aturan dan cuti tahunan. 
6. Tangkap dan adili pengusaha yang melakukan union busting dan melanggar hak-hak normatif. 
7. Buat surat pengangkatan menjadi buruh tetap/PKWTT.
 
              Sudah hampir dua minggu aksi di gelar tapi sampai hari ini belum ada keputusan dari pihak perusahaan. 
 
              Santoso salah satu draiver menjelaskan bahwa mogok kerja ini dilakukan lantaran pihak Owner tidak menepati janjinya malah mengeluarkan 7 dari kesembilan orang yang harusnya diangkat jadi buruh tetap. 
 
               "Pihak perusahaan telah membuat kesepakatan kepada kami dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yakni tiga bulan sekali akan ada pengangkatan sebanyak 3 orang, sehingga dalam satu tahun kesembilan orang akan jadi buruh tetap semua (red). Owner akan mengangkat kesembilan orang menjadi buruh tetap/ PKWTT. tapi kenyataannya sudah enam bulan lebih hanya dua orang yang diangkat tetap salah satunya saya sedang lainnya malah di PHK. "terangnya pada media restorasihukum.com,(03/01/18).
 
                 Lebih lanjut, Ia mengatakan alasan pihak perusahaan mengeluarkan ketujuh orang karyawan adalah masa kontrak sudah habis, juga perusahaan lagi sepi.
 
                 "Meski pihak perusahaan beralasan masa kontrak sudah habis, tapi perjanjian kontrak tersebut tidak sah alias gugur,  karena sebelumnya sudah ada perjanjian kerja bersama."kata Santoso. 
 
                  Saat dikonfirmasi terkait adanya mogok kerja tersebut Arif Harianto selaku HRD PT.TIRTA MAJU ABADI tidak mau memberikan statement apapun mengenai aksi tersebut. 
 
                   "Saya tidak bisa memberikan keterangan takutnya nanti salah bicara, tanya saja pada pak bambang selaku humas disini, karena semua yang berhubungan dari luar langsung kehumas, "pungkas Arif.
 
                    Diharapkan pihak terkait secepatnya menyelesaikan masalah ini, agar para buruh mendapatkan haknya juga memberikan tindakan tegas kepada pengusaha nakal yang selalu permainkan para buruh sesuai undang-undang yang berlaku di negeri ini.(sy) 

 

Senin, 01 Januari 2018 16:00

Surabaya, restorasihukum.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar istighotsah dan dzikir bersama saat merayakan malam pergantian tahun baru 2018. Kegiatan ini merupakan wujud syukur atas berbagai capaian positif, dan situasi dan kondisi yang relatif kondusif di Jatim pada 2017 lalu, serta berharap Tahun 2018 bisa menjadi lebih baik.
    
 “Ini wujud rasa syukur kita kepadaNya, karena kita telah diberikan nikmat sepanjang Tahun 2017 ini, dan mari kita berdoa agar Tahun 2018 menjadi lebih baik” kata Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat "Dzikir dan Doa Bersama Menyongsong Tahun 2018" di depan kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Minggu (31/12) malam.

    Pakde Karwo, sapaan akrabnya mengatakan, Tahun 2017 telah dilalui dengan baik oleh Jatim, bahkan berbagai penghargaan tingkat nasional berhasil diraih. Capaian itu karena situasi dan kondisi di Jatim kondusif. Imbasnya, pembangunan berjalan dengan lancar, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

    “Kita tidak bisa membangun jika tidak aman, kita juga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan jika tidak ada pembangunan. Jadi segitiga besi (aman,nyaman-membangun-sejahtera) ini harus kita jaga”  katanya.

    Menyongsong Tahun 2018, Pakde Karwo berkomitmen untuk terus memelihara dan meningkatkan kesolidan segitiga besi tersebut, tujuannya agar masyarakat semakin sejahtera. Caranya, dengan membangun provinsi Jawa Timur berbasis etika, moral, dan spiritual.

    “Kami akan memperbanyak para penghapal Al-Qur’an, hafidz dan hafidzah untuk membantu Jatim tetap aman dan tentram, menggandeng seluruh pihak, baik Polri, TNI, pengusaha, kaum intelektual, tokoh agama dan masyarakat. Mari kita bangun Jatim berbasis etika moral dan akhlak” tegasnya.

*Puji Kekompakan Forkopimda*

    Dalam kesempatan memberikan sambutan, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen Arif Rahman mengatakan, dirinya memberi apresiasi terhadap kekompakan Forkopimda Jatim yang telah menciptakan suasana kondusif pada Tahun 2017. Kekompakan ini harus terus dijaga seterusnya, apalagi pada Tahun 2018 Jatim memasuki tahun politik.

     “Telah banyak peristiwa penting yang berhasil kita atasi pada 2017, ini tidak lepas dari kuatnya kebersamaan serta sinergitas antara pemerintah, TNI, Polisi, tokoh agama dan masyarakat. Mari kita tingkatkan kebersamaan ini di 2018” katanya.

    Arif Rahman juga memuji Pakde Karwo yang telah mampu menciptakan kondusivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami juga berterima kasih kepada Pakde Karwo yang bersama-sama menciptakan keamanan di Jatim. Kondisi ini memberi andil besar terhadap pembangunan demi kesejahteraan  masyarakat” pujinya.

*Istighotsah Bikin Bangga Kapolda*

    Sementara itu, Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, acara istighotsah menyambut tahun baru 2018 ini membuatnya bangga sebagai Kapolda, pasalnya acara ini hanya ada di Jatim. “Saya bangga dan berterima kasih kepada Pakde Karwo, sudah tiga tahun berturut-turut menyambut tahun baru dengan istighotsah” katanya.

    Senada dengan Pakde Karwo, menurut Machfud, situasi dan kondisi di Jatim relatif aman pada 2017. “Tidak ada kejadian menonjol di 2017, tidak ada kerusuhan massal, bentrokan karena SARA, dan lain-lannya. Intinya, Jatim aman, bahkan ketersediaan pangan di Jatim melimpah. Ini luar biasa” lanjutnya.

Istighotsah dan dzikir bersama di malam pergantian tahun baru 2018 ini dihadiri ribuan masyarakat ini di penghujung tahun 2017 ini diisi dengan oleh hadrah dari kelompok Ikatan Seni Hadrah (ISHARI) dari enam daerah, yaitu Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Turut hadir dalam kesempatan itu,. Wagub Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Dr H. Akhmad Sukardi, Konjen Australia dan Amerika, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, dan para awak media baik media lokal maupun nasional. (red/adit)

Sabtu, 30 Desember 2017 08:13

Gresik, restorasihukum.com - Kasus Tanah GG yang berlokasi di desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar kuat dugaan dijual oleh kepala desa Banyuwangi, Arif Afandi menemui titik terang atas status tanah.

Saat ditemui kanit tipikor Sat Reskrim Polres Gresik, Ipda Tomi Kurniawan di ruangannya hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB mengatakan, tanah GG (gogol gilir) bukan dijual ke PT AKR namun pemindahan penguasaan tetapi setelah dicek ke lokasi oleh penyidik posisi tanah memang berdekatan dengan begawan solo.

“Sedangkan aturan pemerintah, badan sungai tidak boleh dimanfaatkan karena itu merupakan aset negara dalam hal ini berkaitannya dengan instansi dinas PU bidang pengairan,” tuturnya.

Lanjut Ipda Tomi, adanya terjadi pemindahan penguasaan hak garap dari Hadi ke PT AKR senilai 621 juta, itu tidak boleh. Makanya dari penyidik mau mengetahui apakah itu benar atau tidak aset negara, kita koordinasikan ke dinas PU.

“Dinas PU menegaskan kemarin setelah kami koordinasi bahwa banyak aset-aset pemda Gresik yang hilang. Sehingga mulai tahun depan kita bekerja sama dengan dinas PU untuk mengamankan aset-aset daerah,” katanya.

Kita sudah turun ke lapangan kita sudah melakukan pengecekan, memang benar tanah tersebut lokasinya di badan sungai karena itu perbatasan langsung saat ini dengan bengawan solo. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Saya mohon waktu pada rekan-rekan wartawan untuk menyelesaikan kasus ini mohon kerja samanya untuk kasus ini dikawal. Langkah kita selanjutnya yaitu memeriksa saksi-saksi baik dari saksi dari dinas pengairan, baru nanti akan gelar perkara. Apa bila nanti masuk tindak pidananya maka kita akan menerapkan pasal korupsi dan menentukan tersangka,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi kades banyuwangi di rumahnya dirinya berdalih Itu bukan dijual akan tetapi hak garapnya yang diganti rugi oleh PT AKR, lagi pula itu sudah melalui rapat yang turut hadir tokoh masyarakat sebelum dilepas hak garapnya, dan dikesepati oleh tokoh masyarakat dan BPD.

“Hadi hanya menggarap, uangnya disumbangkan ke desa. soal uang yang masuk ke rekeningnya camat itu tidak benar, camat tidak tahu apa-apa, kalau masalah uang tidak tau menau, setelah itu saya undang pak camat untuk memberikan keterangan pada masyarakat,” dalihnya.

Disinggung keluarnya surat pernyataan bahwa Hadi didalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuwangi sudah menggarap lebih 20 tahun. Dan menurut warga serta penyidik, Hadi tidak pernah garap tambak tersebut sampai 20 tahun

“Pernyataan kades bertolak belakang bahwa Hadi lebih 20 tahun menggarap tanah tersebut dan tidak pernah menjual ke PT AKR,” elaknya.

Sementara menurut warga disinggung bahwa kades tidak pernah menjual hanya diganti rugi hak garap oleh PT AKR, memang sebelumnya kades ngomong seperti itu.

“Setelah didesak oleh warga akhirnya kades mengaku tanah tersebut dijual dengan harga 621(enam ratus dua puluh satu juta), itu hanya alibinya kades aja,” katanya H. Ulil hari Jumat 29/12/17. (red/tim)

Jumat, 29 Desember 2017 14:49

Surabaya,restorasihukum.com -Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menyaksikan penandatangan Pakta Integritas  tiga direktur baru Bank Jatim di Ruang Bromo Lt. V Bank Jatim, Basuki Rahmad Surabaya, Jumat (29/12) pagi.

Sebelumnya, di tempat yang sama, tiga direktur  dilantik oleh Direktur Utama Bank Jatim  R.Soeroso. Ketiga direktur yang dilantik, yaitu Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Management Resiko, Rizyana Mirda, serta  Direktur Kepatuhan dan Humas Capital, Hadi Santoso.

Selain Gubernur Jatim Pakde Karwo, penandatanganan pakta Integritas ini juga disaksikan  Kepala  Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional IV Jatim, Heru Cahyono, Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi PT Bank Jatim.

Beberapa pejabat Pemprov Jatim juga hadir di acara tersebut. Diantaranya, Sekdaprov. Jatim Dr. H.Akhmad Sukardi, MM yang sekaligus komisaris PT. Bank Jatim, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Dr. H. Fatah Yasin, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah  Bobby Soemiarsono.(hpj/dilla)

Jumat, 29 Desember 2017 08:22

restorasihukum.com -Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Soekarwo kembali meraih apresiasi  tinggi dari pemerintah pusat. Apresiasi ditandai dengan pemberian  penghargaan Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2017 kategori Innovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam  Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KASN, Prof. Dr. Sofyan Effendi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM  mewakili Pakde Karwo pada acara Malam Penganugerahan Penghargaan Pejabat Tinggi Madya Teladan Nasional dan Anugereah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof. Dr. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Kamis (28/12) malam.

Menjawab pertanyaan media, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi mengatakan, keberhasilan ini karena keseriusan Pemprov Jatim dalam melaksanakan sistem merit secara konsisten guna mewujudkan ASN yang profesional, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Implementasi sistem merit di Pemprov dan kabupaten/kota di Jatim, lanjut Akhmad Sukardi, salah satunya  mewajibkan assessment bagi seluruh pejabat struktural. Kedepan, guna meningkatkan kualitas ASN secara menyeluruh, seluruh ASN baik struktural maupun non struktural juga akan dilakukan assessment.

"Kami juga menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan hal serupa. Jika di kabupaten/kota belum ada tenaga untuk melakukan assessment, kami siap membantu dan memfasilitasi," katanya.

Ditambahkan, assessment kepada seluruh ASN tersebut terutama  akan lebih diarahkan kepada manajemen karier. Lewat assessment, diharapkan pemerintah memiliki calon-calon potensial untuk menjadi pejabat di masa depan. "Jadi jika ada seleksi terbuka, calon-calon itulah yang akan diajukan" imbuhnya.

Selain Pakde Karwo, dua bupati asal Jatim juga berhasil meraih penghargaan pada malam ini, yakni Bupati Banyuwangi dan Bupati Ngawi. Keduanya berhasil meraih penghargaan Anugerah KASN 2017 dalam kategori "Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi".

Anugerah KASN Dorong Terwujudnya ASN Jaman "Now"

Dalam kesempatan ini, Men-PAN RB, Dr. H. Asman Abnur, SE, M.Si menjelaskan pemberian anugerah KASN ini sebagai penghargaan kepada instansi yang telah melaksanakan sistem merit dengan berbagai komitmen, inovasi, dan konsisten sehingga ikut mendorong terwujudnya ASN jaman "now".

ASN jaman "now" adalah ASN yang modern, melek teknologi, profesional, sanggup mengikuti perkembangan jaman, serta mampu bekerja secara cepat, cerdas, dan solutif. Asman optimis, ASN jaman "now" akan membuat bangsa ini lebih maju dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kedepan, ASN tidak akan kalah dengan pegawai perusahaan korporasi. Ingat, ASN adalah kunci keberhasilan dan motor manajemennya negara" ujarnya.

Dikatakan,  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pengisian jabatan pimpinan tinggi dan sistem seleksi ASN secara terbuka, obyektif dan transparan. "Kompetisi yang terbuka penting dilakukan sebagai manifestasi pelaksanaan merit system, lebih-lebih dalam pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT," ujarnya.

Penganugerahan KASN ini, imbuh Arman, juga menjadi motivasi serta mendorong setiap individu pejabat untuk terus menjadi pelopor dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain. Selain itu, juga keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN serta melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Bagikan 35 Penghargaan

Dalam kesempatan ini, Ketua  KASN, Prof. Dr. Sofyan Effendi mengatakan sebanyak 35 penghargaan  diserahkan kepada instansi dan pejabat pimpinan tinggi (PPT)  yang dinilai komit menerapkan sistem merit, Rinciannya, 9 penghargaan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan Tingkat Nasional, serta 24 penghargaan Anugerah KASN.

Para pemenang Top 9 Penghargaan PPT Madya Tingkat Nasional Tahun 2017 adalah Dr. Marwanto, M.A (Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan), Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa (Sekdaprov Gorontalo), Ir. Sugihardjo, M.Si (Sekjen Kementerian Perhubungan), Drs. Dwi Wahyu Atmaji, M.P.A (Sekretaris Kementerian PANRB), Dr. Bambang Rantam Sariwanto, SH, MM (Sekjen Kemenkumham), dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes (Sekjen Kementerian Kesehatan), Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM (Sekjen KemenLH dan Kehutanan), Prof. DR. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si (Staf Ahli Menhan Bidang Ekonomi), dan Ir. Arif Rahman Hakim, MS (Sekjen KPU).

Sedangkan 24 pemenang Anugerah KASN Tahun 2017 terbagi dalam dua kategori, pertama Kategori "Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi" yang berhasil diraih oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian BUMN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Kategori kedua adalah "Inovasi Penguatan Penerapan Sistem Merit dalam Manejemen ASN" yang dimenangkan oleh Kementerian Keuangan (inovasi Pengembangan Manajemen Talenta), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (inovasi Pengembangan Instrumen Uji Kompetensi Teknis), Prov DIY (Perintis Pengembangan Sistem Merit secara Berkelanjutan), Prov. Jawa Timur dan Jawa Tengah (Pelayanan Assessment Center bagi Instansi Pemerintah), dan Prov. Kalimantan Timur (Penerapan Uji Publik dalam Pelaksanaan Seleksi Terbuka). (HPJ:adit)

Jumat, 29 Desember 2017 08:16
Gunungsitoli,restorasihukum.com - Tersangka Meliati Laoli (65) Alias Ina Yuyu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri YS alias Ama Ike (32) Warga Dusun II, Desa Tetehosi Ombolata, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Kamis (28/12/2017).
 
Hal ini disampaikan KBO IPTU Sonifati Zalukhu, Melalui Ps Paur Subag Humas Polres Nias Bripka Restu Gulo mejelaskan, Kejadian berawal pada hari sabtu (23/12/2017) sekitar pukul 16.00 Wib korban YL alias Ama Ike (32) menganiaya istrinya RH alias Ina Ike dengan cara menjambak rambut istrinya kemudian menendang kaki kanan istrinya sehingga bahkan ancam akan dibunuh.
 
Tersangka Meliati Laoli (65) alias Ina Yuyu (Ibu Korban), pada saat itu melerai korban dengan cara menarik kedua tangan korban lalu mendorong dengan kuat kearah dinding.
 
Kemudian korban mengancam akan membunuh Keluarganya semua dan menuju ke dapur, Lalu tersangka keluar dari depan rumah mengitari rumah untuk menuju ke dapur mengambil kayu bakar lalu tersangka kembali masuk ke dalam rumah dan melihat korban berdiri dekat pintu dengan memegang linggis yang terbuat dari besi ulir.
 
Tersangka mendekati korban sambil memukul lengan tangan korban sehingga linggis yang ada di tangan korban jatuh.
 
Lau korban mengambil pisau dari pinggang belakangnya hendak mengarahkan ke arah tersangka, namun pisau tersebut tidak sempat dipergunakan untuk membunuh ibunya karena tersangka terlebih dahulu memukul lengan tangan korban sehingga pisau yang ada di tangan korban jatuh ke lantai.
 
Ditambahkannya, tersangka memukul kepala korban sehingga korban jatuh dan selanjutnya mengambil linggis memukul ke sekujur tubuh korban hingga korban meninggal Dunia, terangnya.
 
"Sementara korban baru bebas menjalani Hukuman Penjara dari lapas kelas II B Hilinaa Gunungsitoli Tanggal 13 Desember 2017 kemarin, kasus penganiayaan terhadap istrinya (KDRT)".
 
Tersangaka Meliati Laoli (65) saat ditemui wartawan di Rumah Tahanan Polisi (RTP) di Mapolres Nias, ia mengakui bahwa sudah melakukan hal penganiayaan terhadap korban, karena ia bosan kelakuan korban yang selalu memukul istrinya, bahkan korban mengancam membunuh anaknya, "saya pun Ibu kandungnya dipukul dan bapaknya sendiri, kemarin pun korban mengacam setelah pulang dari Lapas kelas II B Hilinaa Gunungsitoli kemarin pak... akan membunuh orang yang melaporkan kasusnya sebelumnya, maka terpaksa aku melakukan hal itu dari pada banyak korban," ujar Tersangka dengan nada menangis.
 
Kepada tersangka dikenakan Pasal 44 ayat 3 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Dengan ancaman15 tahun penjara. (Arieli Zalukhu)