Redaksi

Redaksi

Senin, 19 Februari 2018 13:14

Malang, restorasihukum.com - Setiap pemanfaat limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun)  harusnya dilengkapi dengan perijinan dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) sehingga tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan prosedur yang ada.

       Berbeda dengan pemanfaat limbah b3 yang ada di Karangploso ini, perusahaan yang berdiri bisa dibilang cukup lama ini, bergerak dibidang pembuatan genteng beton dengan bahan baku pasir dan semen, namun untuk mendapatkan keuntungan yang besar perusahaan menggunakan flyash sebagai bahan tambahan.

     Dilain pihak, Transporter limbah b3 asal Gresik yang semestinya mengirim limbah kepengelola atau pemanfaat yang memiliki ijin, namun tidak dilakukan dengan benar dan diduga kuat telah melanggar undang undang Republik Indonesia (UURI) 101 tahun 2014.

     Setelah adanya laporan informasi yang disampaikan redaksi restorasihukum.com pada Kasubdit 4 Sumdaling Polda Jatim "Akbp A Rofik Ripto H" dan dilakukan lidik oleh anggota unit 3 tipiter, akhirnya saat ini diproses hukum dan sudah turun LP untuk prosesnya.

     Akan tetapi ini adalah tugas berat bagi Kasubdit 4 sumdaling Akbp A Rofik Ripto, ini disebabkan adanya pengakuan dari pihak supir, bahwasanya pihak perusahaan transporter sudah berikan upeti pada oknum polda jatim yang harus dicari siapa oknum tersebut dan bagaimana kebenaran pengakuan supir akan oknum tersebut.

     Diharapkan proses hukum akan berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku, sehingga nama baik institusi kepolisian tidak tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga proses hukum tidak ada intervensi dari oknum pada Kasubdit dan proses tetap berjalan sesuai undang undang. (hr/red)

Minggu, 18 Februari 2018 10:25

Gunungsitoli, restorasihukum.com - Tongoni Lase alias Ama Yuru (Suami), warga Desa Hiligodu Ombolata Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, melaporkan ke Polres Nias atas Nama Yaniria Halawa alias Ina Yuru (istri),  tengah meninggalkan rumah tanpa diketahui keluarga serta keberadaannya sejak Hari Senin 12 Februari 2018 sore hingga kini.

Hal itu yang membuat (Suami)  Tongoni Lase alias Ama Yuru, melaporkan ke Polisi. Sabtu (17/02/2018) Siang.


Dikatakannya sejak Hari Senin kemarin kami tengah melakukan pencarian dirumah family baik menelepon maupun mendatangi rumah family Namun tidak kami temukan keberadaannya. Ujarnya dengan nada sedih


Sementara Kasubbag Humas Polres Nias Bripka Restu Gulo, mengatakan kita berharap Ibu Ina Yuru Lase bisa segera kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarganya. Mohon bantuan bagi siapa pun yang mengenal serta mengetahui keberadaan Ibu tersebut (foto terlampir) dapat menghubungi Pihak keluarga melalui sambungan Seluler Hp: 0852-7642-2455 atau Kantor Polisi terdekat. Jelas Gulo.
(al)

Sabtu, 17 Februari 2018 19:11

Nias Induk, restorasihukum.com -  Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM mengunjungi Irena Zai penderita pembengkakan hati di Desa Tiga Serangkai Maliwaa Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias, Sabtu (17/02/2018)

",Irena Zai adalah anak ke 4 dari pasangan suami isteri Arozatulo Zai/Wan Seven Telaumbanua dan tergolong keluarga tidak mampu".

Sementara Gejala penyakit Irena Zai terlihat pada saat berumur 2 bulan dengan wajah dan badan kelihatan berwarna kuning dan semenjak bulan Nopember 2017 perutnya membengkak hingga kini, awalnya Irena Zai lahir Normal di RSUD Gunungsitoli dengan berat badan 3 Kg.

Bupati Nias menjelaskan, Pemberitaan melalui Medial sosial facebook pada beberapa hari terakhir mengatakan bahwa Irena Zai menderita gizi buruk, ternyata bukan, berdasarkan hasil diagnosa dokter di RSUD Gunungsitoli bahwa Irena Zai menderita penyakit pembengkakan hati.

Berhubung di RSUD Gunungsitoli belum ada tenaga ahli yang bisa menangani penyakit tersebut maka dirujuk ke salah satu rumah sakit di Medan. Kata Bupati Nias

Lebih lanjut Bupati Nias menyatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Nias akan memberikan dukungan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan, hingga si anak tersebut kembali sehat seperti semula. Selain itu Bupati Nias memberikan bantuan sembako dan obat obatan.

Mewakili keluarga dan masyarakat, Camat Idanogawo Fatinasokhi Laoli menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kehadiran Bupati Nias sehingga menambah semangat dalam keluarga. Ujar Camat.

(al)


Sabtu, 17 Februari 2018 19:06

Surabaya, restorasihukum.com - Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online.

Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll

Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik?

Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog yang ada pada system LKPP.
 
Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan  tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018.
 
"Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer  di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut  bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo
 
"Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya  

Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia barang.

"Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak bermasalah dalam hukum?",  tutur Yudo

Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan
 
Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses belajar mengajar,  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP.

Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP

Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang yang paling dipercaya oleh walikota Tri Rismaharini.

Sabtu, 17 Februari 2018 19:01

NGANJUK, restorasihukum.com - Nasib naas dialami Ahmad Naufal Ramadani (3,5) warga Dusun Gerbang Rt 01/05 Desa Demangan Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Korban tewas mengenaskan setalah di lindas dump truk di Jl. Raya Surabaya, Desa Plimping, Kecamatan Baron, Rabu (14/2/2018).

Kejadian berawal ketika pengendara sepeda motor melaju dari arah utara keselatan dengan berboncengan dengan anak. Sampai dijalan becek terjatuh, pengendara jatuh kekiri, yang dibonceng jatuh ke kanan disaat bersamaan melaju Dump Truck. Karena jarak terlalu dekat, truck tabrak korban dan tidak sempat melakukan pengereman. Akibatnya korban meninggal di tempat, terdapat luka pada bagian kepala belakang akibat dihantam Dump Truck Nopol S 8381 UW yang dikemudikan Sulton Murokidinin (50) tahun asal desa Tinggar Rt4/2, Kecamatan Bandar Kedungmulyo Kabupaten Jombang.

Sedangkan ayah korban mengendarai motor Suzuki Smash Nopol AG 6355 HU atas nama Imam Masruf (39) tahun asal Dusun Gerbang Rt 01/05 Desa Demangan Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. korban mengalami luka pelipis kiri dalam kondisi sadar.

Kapolsek Baron AKP Djumari membenarkan kejadian tersebut. Jajaran lantas sudah diturunkan dan melakukan Olah TKP. Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD kertosono untuk dilakukan Visum. "Anggota dilapangan, korban sudah dievakuasi ke RSUD Kertosono untuk dilakukan VER, " ungkap Kapolsek Djumari kepada awak media.

Sementara itu, Paur Humas Polres Nganjuk Ipda Trubus tidak menampik kejadian tersebut. "Benar, kecelakaan korban MD di Baron, " ungkapnya. Ipda Trubus menambahkan jika pengendara yang berboncengan dengan anak untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai ada korban lakalantas lagi, apalagi korban anak-anak. Imbuhnya.(farida)

Sabtu, 17 Februari 2018 13:03

Mojokerto, restorasihukum.com -  Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menerima kunjungan Tim Monitoring Penataan Desa Propinsi Jawa Timur dalam rangka Penataan Desa Sendi Kecamatan Pacet, yang rencananya bakal diambil alih Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan desa adat. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Mustofa Kamal Pasa di rumah dinasnya, Griya Wira Bhakti Praja, Rabu (14/2) pagi kemarin.
      Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk tim khusus bernama Tim Penataan Desa, yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Bagian Hukum, Bagian Adminsitrasi Pemerintahan, Bagian Adminsitrasi Pembangunan serta camat dan kepala desa Pacet. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga sudah mengajukan ke propinsi, dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke pusat untuk mendapat persetujuan Mendagri.
        Bupati dalam paparan sambutannya menjelaskan empat hal kepada Tim Penataan Desa Propinsi Jawa Timur, dalam proses dan manfaat pembentukan Desa Adat Sendi. Pertama, terbentuknya Desa Sendi akan memudahkan pelayanan adminsitrasi, karena selama ini masyarakat harus menempuh jarak 7 km ke pusat pemerintahan Desa Pacet untuk mendapatkannya. Kedua, Pemda telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) sebesar Rp 2,2 miliar untuk pengembangan desa. Ketiga, harapan untuk upaya pelestarian adat istiadat dan budaya Majapahit ada pada Desa Sendi. Keempat, desa ini nantinya diharapkan menjadi daya tarik wisata baru yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),"ucapnya.
       Dijelaskan juga oleh bupati bahwa saat ini masyarakat eks-Desa Sendi ingin agar pemerintah mengembalikan keberadaan lahan pada ahli waris. Demikian juga pemerintahan Desa Sendi yang berharap agar model desa adat berbasis nilai luhur budaya lokal bisa hidup kembali.
      “Hal tersebut (diatas) sejalan dengan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang pada misi ke-3 menyebutkan ‘Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan strukutur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata,” lengkap bupati dalam paparannya.
Tim Monitoring Persiapan Desa Propinsi Jawa Timur yang diwakili Rusmiati, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap rencana pembentukan desa adat ini.

            “Saat ini di Indonesia tercatat 50 desa adat, salah satunya di Kabupaten Mojokerto (Desa Sendi) yang nantinya akan mewakili Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur sangat mendukung rencana ini,” ujar Rusmiati.
Penerimaan rombongan Tim Penataan Desa Propinsi Jawa Timur di rumah dinas bupati, dilanjutkan dengan peninjauan langsung lokasi Desa Sendi yang dipandu langsung oleh Bupati Mustofa Kamal Pasa didampingi jajaran. Spot kunjungan antara lain Situs Keramat Sumber Panguripan Babakan Kucur Tabud dan Putuk Kursi.
Untuk diketahui, Desa Sendi atau diartikan “Desa yang Hilang” secara histori diyakini sebagai tempat pertapaan para pembesar dan Begawan kerajaan Majapahit pada masanya.
Saat ini eks Desa Sendi dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Ngeprih-Ngoetan. Secara administrasi pemerintahan, Sendi juga telah eksis sejak tahun 1951. Saat itu Desa Sendi diresmikan oleh Gouverment Oost-Java, Resident Soerabaja, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi, Oorspronkelijk Opgenomen 1951, yaitu perwakilan pemerintahan Belanda yang berpusat di Surabaya.(Ek)

Jumat, 16 Februari 2018 18:16

Pasuruan, restorasihukum.com - Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas mengapung dialiran sungai dusun Masangan, desa Masangan, kecamatan Bangil, kabupaten Pasuruan, Jum'at, 16/02/2018 sekitar pukul 09.30 Wib.

                Pertama kali mayat ditemukan oleh PAI (45), warga dusun Badong, desa Mojoparon, kecamatan Rembang, kabupaten Pasuruan, saat mencari kayu bakar di pinggir aliran sungai tersebut.

                "Saat saya mencari kayu bakar disekitar aliran sungai dusun Masanagan, desa Masangan, kecamatan Bangil, tercium bau tak sedang seperti bangkai busuk, akhirnya saya mencari asal bau busuk tersebut, sesampai di TKP saya melihat adanya sesosok mayat mengapung disungai dalam keadaan tertelungkup tanpa mengenakan baju dengan kondisi sudah membusuk, sebagian daging hancur dan tinggal tulang saja," ungkap Pai.

                 "Dari penemuan mayat tersebut saya langsung melapor ke perangkat desa Masangan dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Bangil," pungkasnya.

                  Untuk mengetahui penyebab kematiannya, mayat korban selanjutnya di bawa ke RS Bayangkara Pusdik Gasum Porong untuk di lakukan otopsi. (sy)

Jumat, 16 Februari 2018 03:49

Gunungsitoli, restorasihukum.com - Terduga pelaku penikaman Oberi Zai (29) Alias Eben, di Tangkap Polisi Atas Kasus "Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"

          Korban penikaman Herman Laoli (30) alias Ama Nikita tewas mengenaskan di Nias ia selaku buru harian bangunan, warga Jl. Sudirman Kelurahan pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Korban penikaman Herman Laoli (30) Alias Ama Nikita warga Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, Sekitar pukul 22.30 Wib, Rabu (14/02/2018) malam.

          Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 47 / II / 2018 / NS dengan Pelapor istri korban Kristiani Lase (30) Alias Ina Nikita, Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli". Kamis (15/02/2018)

Atas Tindak Pidana:
"Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"

          Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Sudirman Kelurahan pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli di salah satu kos-kosan milik alias Ama Gasuri Ndraha       

         Tersangka, Oberi Zai (29) Alias Eben, selaku buru harian bangunan, warga Jl. Sudirman Kelurahan pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara

         Sebelum kejadian Istri korban berada dirumah dalam keadaan tidur, tiba² datang adek Istri korban atas Nama Herlindawati Laoli, membangunkan serta menyampaikan informasi kepada kakaknya Istri Korban, "Kak sudah meninggal abang Herman Laoli gara-gara di tikam"
Bahasa Nias....->he kak nomate ama nikita di Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli nolafahö ia" begitu perkataan adek istri korban Herlindawati Laoli.

         Mendengar hal tersebut pelapor/istri korban langsung pergi bersama adeknya Herlindawati Laoli, dengan mengendarai Sepeda Motor menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli
Selanjutnya, sesampainya dirumah sakit pelapor langsung menuju ruang IGD ia melihat luka tusuk dibagian dada korban selaku suaminya sebelah kiri hingga tidak bernyawa lagi. Ujar Istri korban selaku pelapor.

          Atas kejadian tersebut pelapor merasa keberatan sehingga ia melaporkan kepada Polisi di SPKT Polres Nias untuk diproses secara Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kasubbag Humas Polres Nias Bripka Restu Gulo, mengatakan, setelah pihak Kepolisian Resor Nias mendapatkan laporan atas kejadian tersebut, kemudian personil Polres Nias gerak cepat turun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga terduga pelaku Oberi Zai (29) alias Eben sudah ketangkap, kini sedang menjalani pemeriksaan, "tutur Restu Gulo.
(al)