Redaksi

Redaksi

Rabu, 23 Mei 2018 05:16

Makassar, restorasihukum.com - Camat Tamalate, Hasan Sulaiman, disinyalir melakukan penyelewengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait penjual lahan negara yang terletak di Keluruhan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Lahan negara seluas 6 Hektar itu diduga dijual oleh seorang warga bernama Andi Mariam ke PT GMTD secara sembunyi-sembunyi, dengan harga Rp 17 miliar berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Tamalate, Hasan Sulaiman.

Andi Mariam mengklaim, tanah negara tersebut sebagai warisan miliknya berdasarkan surat rincik bernomor 455 C1 Persil 13B DVV III atas nama Paturungi.

Menurut Muhammad Khairil, penasehat hukum warga penggarap atas lahan negara tersebut, berdasarkan keterangan camat Tamalate tanggal 22 Maret 2017, menyatakan dengan tegas bahwa luas tanah atas nama Paturungi telah tercoret atau tidak terdaftar.

“Nama Patturungi atas lahan seluas 6 Hektar itu tak ada dalam buku C maupun buku F milik Kecamatan Tamalate sehingga diduga kuat rincik itu palsu,” kata Khairil, di cafe chopper Jalan kasuari, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Senin (21/5/2018).

Khairil menambahkan, hal itu diperkuat oleh keterangan BPN Makassar dimana menyatakan tegas bahwa lahan seluas 6 hektar yang diklaim oleh Andi Mariam itu, berstatus lahan negara.

Sehingga BPN menolak pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh Andi Mariam berdasarkan rincik atas nama Patturungi.

“Pihak BPN menolak pengajuan sertifikat karena tanah tersebut adalah lahan negara dan Andi Mariam saat itu hanya penunjuk batas. Sehingga para penggarap mengajukan permohonan ke BPN untuk memperjelas kepemilkan lahan tersebut dan BPN mengeluarkan surat bahwa yang berhak atas lahan itu adalah para penggarap yang menguasai secara fisik lahan tersebut,” terangnya.

Namun anehnya, lanjut Khairil, lahan negara itu belakangan diam-diam dijual oleh Andi Mariam ke PT. GMTD dengan mendapatkan restu Camat Tamalate, Hasan Sulaiman disaksikan oleh Sekcam Tamalate, Fahyuddin dan Lurah Barombong, Reskianto Mulyawan dengan menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) diatas lahan negara tersebut.

Sehingga, Khairil melaporkan dugaan penyelewengan jabatan yang dilakukan oleh camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ke Polrestabes Makassar dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibat perbuatan penyalahgunaan wewenangan oleh Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu, negara jelas dirugikan.

“Diduga kerugian negara yang ditimbulkan berdasar nilai transaksi lahan negara tersebut sebesar Rp 30 miliar dan itu telah kami laporkan resmi ke Polrestabes Makassar dan KPK. Silahkan konfirmasi ke sana,” tegas Khairil sembari memperlihatkan bukti laporannya ke Polrestabes dan KPK.

Camat Tamalate, Hasan Sulaiman yang dikonfirmasi langsung terkait penyelewengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengatakan, bahwa objek tanah tersebut benar adanya milik Andi Mariam, sebab Mariam anak dari Paturungi

“Mariam kan ahli waris dari Paturungi jadi jelas kepemilikan lokasi itu adalah Mariam berdasarkan rincik dan sporadik yang diwariskan dari Almarhum Paturungi, untuk lebih jelas kita ke kantor saya pak saya punya data lengkap” kata Hasan di lokasi RW 6 Kelurahan Tanjung Merdeka, Perumahan Angin Mammiri, saat waktu buka puasa, Senin, (21/5/2018)

Disinggung soal Gratifikasi senilai Rp. 2 M dan satu unit mobil Innova baru yang baru saja di keluarkan, Hasan menampik dan mengatakan itu tidak benar

“Tidak benar adanya gratifikasi, bulan puasa ini pak tidak baik memfitnah tanpa bukti. Silakan saja muat, saya telanjur kecewa juga. Padahal kami sudah kasih makan 10 wartawan media online, jadi jangan main tuduh, lebih jelasnya datang ke kantor besok pagi ada data saya” pungkasnya

Pernyataan dari Camat Tamalate, Hasan Sulaiman dibantah oleh Muhammad Khairil, penasehat hukum, dia mengatakan bahwa semua pernyataan camat bohong dan mengada ngada, rincik tidak terdaftar alias dipalsukan. Sporadik hanya 4 ha dan rincik palsu 6 ha. Sesuai pernyataan Camat pada bulan Maret 2017

“Berdasarkan surat saudara tanggal 24 Januari tentang permintaan penjelasan tanah pada persil 13b DVV III, berdasarkan data yang ada di kantor Camat Tamalate dengan ini di jelaskan, bahwa berdasarkan buku C dan buku F luas tanah pada persil 13b DVV seluas 0,44 Ha, dan atas nama Paturungi bin ABD Hadi Kohir 455 C1 terdaptar dalam buku C tapi sudah tercoret dan tanah seluas 6.00 Ha yang di akui tidak terdaftar di buku C dan buku F sesuai buku tanah yang ada di kecamatan Tamalate. Jadi semua pernyataan Camat adalah keterangan palsu dan menyesatkan” ungkap Muhammad Khairil

“Saya pertegas kembali jadi yang terdaftar atas rincik persil 13B DVV 3 Kohir 455 C1 adalah seluas 0,44 terdiri atas, Pincara 0.37 ha. dan Mattupuang 0.07 Ha. Data buku F dan C diperjelas dengan pernyataannya bulan Maret 2017. Sekali lagi lahan tersebut adalah aset negara yang dirampok bersama sama Andi Mariam cs dan di fasilitasi oleh Camat Cs karena demi fee miliaran. Saya menantang pak Camat Cs untuk bertemu dan membuktikan dokumen aspalnya” tegasnya Khairil,Responden Makassar ,***

Rabu, 23 Mei 2018 04:54

Mojokerto. restorasihukum.com - Proyek pembangunan Rintisan Wisata Berbasis Religius, Agroforestri dan Budaya yang telah berlangsung beberapa bulan dikerjakan oleh Paguyuban Jabung Sejahtera (PJS) yang di Ketuai oleh Suparlan ada indikasi mendapat sandungan batu terjal dan tajam dalam daging, Sehingga pelaksanaan pekerjaan proyek Wisata Jabung tersendat.

Wisata yang terletak di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto dengan obyek utamanya adalah makam ulama penyebar agama Islam dari negeri Persia yang bernama Sayyid Abdurrahman. Beliau merupakan tokoh agama sekaligus ahli nujum pada zaman kerajaan Mojopahit yang juga di kenal dengan nama Ki Ageng Jabung dan juga Tidak jauh dari lokasi terdapat Candi Grinting, Situs Makam Jago Panjilaras, Situs Umpak Batu dan Yoni Lebak Jabung.

Suparlan saat Jumpa Pers pada hari Senin (21/5 /2018) dilokasi bersama puluhan awak media dari Mojokerto maupun Jombang mengatakan, "bahwa wisata yang sedang dirintis bersama paguyubannya (PJS. Red) menjadi sesuatu yang bagus, karena akan ada perpaduan antara religius, budaya, dan agrobis. Tapi sayangnya rintisan wisata ini tersendat pekerjaannya, akibat adanya gesek-gesekan oknum KPH sendiri,” Katanya.

 Dengan adanya hal itu, sambung Suparlan menegaskan, " kami selaku Ketua PJS merasa dipermainkan oleh pihak KPH Jombang pada Perum Perhutani. Pasalnya kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerjasama guna mengelola wisata rintisan bumi pelataran mojopahit yang dikenal dengan tempat petilasan Gajah Mada, yang berada di Desa Jabung Kacamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, namun akhir-akhir ini pihak KPH Jombang pada Perum Perhutani malah mempolisikan pihak paguyuban,” Paparnya.

Ditambahkan, pihak PJS dilaporkan pihak KPH perhutani wilayah Jombang,  lantaran diduga PJS telah mengeluarkan batu dan dijual kepada warga sekitar,  tak hanya itu PJS juga dituding telah melakukan perusakan lingkungan lahan milik perhutani , tetapi semua tuduhan pihak perhutani terhadap PJS saat gelar perkara di polres Mojokerto semua tidak terbukti, ” ungkap Suparlan (45) Selaku ketua PJS kepada para awak media, kemarin.

“pihak kami tak pernah menjual batu di area wisata ini,  tetapi pihak kami tahu ada masyarakat kampung sebelah, ada yang mengambil batu diperuntukkan untuk pembangunan jalan umum, sedangkan tudingan soal perusakan itu tidak benar, sebab PJS disini malah membenahi dan membangun kawasan ini, sesuai dengan surat perjanjian kesepakatan (SPK) yang kita buat bersama pihak KPH perhutani Jombang,  PJS ditunjuk sebagai pelaksana dan pengelola wisata Jabung, “beber Suparlan.

Anehnya lagi,  lanjut Suparlan, pihak kami tak cukup dilaporkan polisi saja, namun dari pihak KPH perhutani wilayah Jombang juga membawa investor baru untuk menggantikan pisisi PJS, lho… SPK kenapa harus dibuat apabila pihak kita mau dipermainkan,  padahal pihak PJS juga sudah banyak mengeluarkan uang untuk pembangunan tempat wisata tersebut,  bahkan uang yang kami keluarkan sudah ratusan juta, “ujar Suparlan.

 “Apabila pihak Perum KPH wilayah Jombang tak ada itikad baik, PJS juga bakal lapor balik terkait persoalan ini,  tetapi bila pihak perhutani menganggap semua ini hanya mis komunikasi mari dilanjutkan kemitraan PJS dengan pemangku wilayah wisata Jabung yakni KPH Jombang, dan kita lanjutkan SPK yang sudah kita buat secara bersama, ” tandasnya.

Sebelum menutup acara jumpa pers, Suparlan menegaskan,” keberadaan kami disini tidak semata untuk bisnis, tetapi kita bertujuan untuk melestarikan peninggalan budaya Mojopahit jangan sampai punah, dan harapan kami rintisan wisata Jabung ini kedepan bisa menjadi wisata pilihan,destinasi wisata Mojokerto dengan menampilkan wisata Religius, wusata Budaya dan wisata Agrobis serta lainnya ,” Tutupnya. (Team).

Rabu, 23 Mei 2018 04:45

Jember, restorasihukum.com - Dari Pantauan awak media, bahwa Kejaksaan Negeri (kejari) Jember telah menetapkan Ketua Pusat Kegiataan Gugus (PKG) Kabupaten Jember berinisial SNT sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOP Paud 2017.

Sehingga SNT digiring petugas dengan mengenakan rompi tahanan warna pink menuju Lapas Kelas 2A Jember sambil menutupi wajahnya dan menunduk. Bahkan ketika SNT, seorang perempuaan yang juga merupakan oknum PNS Guru SD di Kecamatan Umbulsari tidak mengeluarkan sepatah katapun saat ditanya sejumlah awak media terkait penetapaan dirinya sebagai 'tersangka" atas kasus dugaan korupsi Dana BOP PAUD 2017 tersebut.

Nampaknya SNT ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jember atas adanya dugaan penyalahgunaan dana BOP  PAUD 2017 yang merugiaan uang negara sekitar Rp. 376 juta rupiah. Dan ia langsung dijebloskan ke Lapas Kelas 2A Jember, Selasa (22/5/2018).

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jember, Hardian Rahardi membenarkan, bahwa tersangka SNT merupakan Ketua Panitia Kegiatan Bimtek yang diikuti oleh sekitar 1.177 Lembaga Paud se-Kabupaten Jember, mewajibkan masing-masing peserta untuk membayar Rp 350 ribu yang langsung diambil dengan pemotongan dari realisasi dana BOP PAUD 2017 ketika diterima oleh masing-masing Lembaga Pendidikan PAUD di Kabupaten Jember. Jadi dari penarikan yang terkumpul dana mencapai Rp 376 juta rupiah.

"Tersangka SNT ini memotong Dana BOP PAUD dipergunakaan untuk membayar kegiataan Bimtek Penyusunan Laporan BOP PAUD, padahal menurut Juknisnya itu tidak diperbolehkan," Ujar Hardian Rahardi kepada sejumlah awak media di kantor Kajari Jember, Selasa (22/5/2018).

Sambung Hardian Rahardi memaparkan,  selain tidak sesuai peruntukannya, penarikan dana kepada 1.177 lembaga PAUD yang dilakukan oleh tersangka SNT tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, Penyidik menyimpulkan Perbuataan tersangka SNT terindikasi sebagai tindakan Pungli dan korupsi.

"Tersangka kita jerat pasal UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tersangka kita tahan, karena ditahap penyidikan, kita juga sita BB dari tangan SNT senilai 70 juta. Dan sejauh ini masih satu orang tersangka yang kita tetapkan. Nampaknya masih memungkinkan berkembang lagi, sebab penyidik masih terus mendalami kasus ini," Paparnya. (Red).


Rabu, 23 Mei 2018 04:28

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berbuka puasa dan sholat maghrib bersama Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Forkopimda Jatim, dan para prajurit Kodiklatal, di Gedung R. Moelyadi Kodiklatal Jalan Bumimoro-Krembangan Surabaya, Selasa (22/5) sore.
 
Forkopimda yang hadir  antara lain Pangdam V/Brawijaya Mayjend TNI Arif Rahman, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Widodo Prihartopo, Pangarmatim Laksda. TNI Didik Setiyono, Gubernur AAL Laksda TNI Wuspo Lukito, serta jajaran Pemprov Jatim, TNI, dan Polri.  
 
Menjadi penceramah dalam kegiatan ini KH. Miftahul Akhyar, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Jannah Kedung Tarukan Surabaya. Kegiatan dalam rangka meningkatkan sinergitas antar pimpinan di Jatim telah dilakukan kesekian kali, dimulai dari kegiatan  yang sama di Gedung Negara Grahadi, dilanjutkan ke Masjid Nurul Bahri Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, dan Kodiklatal.  
 
Buka puasa dan sholat magrib bersama ini secara berurutan juga akan diselenggarakan di anggota Forkopimda Jatim lain seperti Makodam V/Brawijaya tanggal 23 Mei, DPRD Jatim tanggal 24 Mei, dan Mapolda Jatim tanggal 25 Mei.  
 
Kegiatan sama juga akan dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, dan Armatim. Juga, berbagai organisasi keagamaan di Jatim, parpol, pemuda masyarakat, maupun tokoh masyarakat. (Hms/Gd)

Selasa, 22 Mei 2018 08:25

Malang, restorasihukum.com - Pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Dalam bentuk pajak tahunan maupun untuk ganti plat kendaraan mestinya dilakukan dengan syarat adanya kartu tanda penduduk yang asli sesua yang tertera dibalik STNK.

Namun hal ini tidak dilakukan disemua kantor Samsat, buktinya dalam hasil investigasi untuk menemukan bukti nyata tim ungkap fakta yuridis media restoraaihukum.com menemukan adanya dugaan pungutan liar dengan dalih blong KTP (bisa mengesankan STNK tanpa KTP).

Pada awalnya, sebelum tim investigasi mencari fakta nyata praktik tersebut karena adanya kekecewaan seorang Biro Jasa karena ruang gerak yang sempit hingga bercerita banyak pada redaksi akan praktik pungli yang terjadi di samsat karangploso.

Hasil dari tim ungkap fakta mendekati kebenaran hingga redaksi mencoba klarifikasi informasi tersebut pada pihak Adpel Bapak Edi, melalui pesan singkat Di Whatsapp namun belum ada jawaban meskipun pesan tersebut sudah dibuka.

Saat dikonfirmasi IPTU Anis Selaku kanit reg iden (KRI) di samsat karangploso Polres Kepanjen Kabupaten Malang terkait temuan redaksi restorasihukum.com hingga Berita ini diturunkan belum memberikan jawaban yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pemberitaan ini diharapkan pihak samsat bisa memberikan hak jawab mengingat sudah ditunggu lebih dari 24 jam namun belum ada jawaban dalam pesan singkat whatsapp maupun klasifikasi secara lisan.  (red/tim)

Senin, 21 Mei 2018 07:06

Madiun, restorasihukum.com - Majelis Pers Nasional telah merapatkan tindakan yang dilakukan oleh Pengawa Pemilu Kabupaten Madiun. Dari hasil rapat, MPN akan bertindak tegas, dengan hasil yang telah disepakati bakal melaporkan tindakan Panwaslu Kabupaten Madiun yang diduga telah melakukan penyuapan.

Dugaan penyuapan yang di lakukan oleh Agus Setiawan, SH. Kepada beberapa wartawan yang tergabung dalam Majelis Pres Nasional, Kabupaten Madiun, akan berbuntut panjang.

Nanang Ma’ruf, ketua Majelis Pers Nasional (MPN) Madiun, menjelaskan bahwa dari hasil rapat anggota yang di lakukan menghasilkan kesepakatan bahwa besok hari Senin tanggal 21 Mei 2018, bertekat melaporkan percobaan suap itu, ke Polres Madiun Kabupaten.

“Kita sudah siapkan pengacara yang siap mendampingi untuk pelaporan besok” tegas Nanang Ma’ruf. Masih keterangan Nanang Ma’ruf, dirinya sebagai Ketua MPN, mengharapkan dalam pesta demokrasi nantinya, pihak Panwaslu bisa bersikap netral, karena bukan nasib dua orang yang di tentukan, melainkan akan menentukan nasib ribuan warga masyarakat Kabupaten Madiun.

“Ini mentunkan nasib ribuan masyarakat Kabupaten Madiun, maka dengan dasar memperjuangkan pilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang bersih dari manipulasi data, kita akan melaporkan percoabaan penyuapan itu, “tutur Nanang Ma’ruf.

Hasil rapat jajaran MPN Korwil Madiun ( 20/05/2018 ) yang di pandu oleh ketua MPN Korwil Nanang Ma’ruf. Dalam pertemuan menghasilkan siap laporkan Panwas Kab Madiun terkait percobaan penyuapan. ” Saat ini kami sudah mengumpulkan alat bukti dan saksi saksi terkait dugaan percobaan penyuapan terhadap anggota kami yang tergabung di MPN Madiun, “terang Anang.

Perilaku uji coba penyuapan terhadap profesi wartawan memanglah sangat tragis dan mencoreng citra profesi. Dengan harapan kenetralan panwas yang menjadi pemantau berjalannya pilkada Kabupaten Madiun yang jurdil. (Y)

Minggu, 20 Mei 2018 17:57

Perdagangan (Sumut) restorasihukum.com - Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di dekat proyek Preservasi jalan PU Bina Marga. Jenis pekerjaan yakni berupa penggalian dan penanaman gorong-gorong (box culvet) berjarak hanya beberapa meter dari korban ditemukan terkapar.

Proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Mitra Enginering Grup di jalan Lintas Sumatera tepatnya di kelurahan Perdagangan 2 kecamatan Bandar, kabupaten Simalungun provinsi Sumatra Utara, Sabtu (19/5/2018) sekitar pukul 03.45 WIB. Diduga pihak penyedia jasa PT. Mitra Enginering Group tidak memasang rambu pemeliharaan jalan di sekitar lokasi proyek.

Korban atas nama Suanto (55) warga jalan Sisingamangaraja kelurahan Perdagangan I. Korban meninggal dunia di rumah sakit Karya Husada Perdagangan.

Warga Jadi Korban Proyek Jalan Sei Mangkei, PT. Mitra Enginering Grup Diduga Melanggar Peraturan Menteri PU No 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan
Menurut seorang sumber, tidak ada yang mengetahui persis kejadiaannya karena kejadiannya terjadi subuh disaat orang-orang tidur lelap ditambah lagi lokasi kejadian yang sangat gelap. Setelah terdengar suara orang ramai, barulah warga keluar mendatangi lokasi kejadian.

Masih menurut sumber, warga dan pengguna jalan tidak ada yang berani membawa korban ke rumah sakit. Korban dibawa ke rumah sakit oleh anggota Polsek Perdagangan setelah tiba di lokasi kejadian.

“Nggak ada yang tau persis kejadiannya bang. Kejadiannya pas subuh,udah gitu gelap pula lokasi kejadiannya. Nggak ada yang berani membawa ke rumah sakit. Polisi yang bawa ke rumah sakit begitu sampai di lokasi” sebut sumber.

Pelaksana proyek PT.Mitra Enginering Grup T Sihombing ketika dikonfirmasi Reporter via seluler, Kemarin. Jumat (19/5/2018) mengatakan, kecelakaan tidak ada hubungannya dengan proyek karena korban tergeletak dibagian aspal yang belum digali dan masih mulus. Pelaksana juga mengatakan, anggota Polsek Perdagangan sudah datang ke lokasi kecelakaan dan melakukan olah TKP.

“Tidak ada hubungannya sama pengerjaan galian pak, karena tempat jatuhnya di jalan yang masih mulus belum digali. Anggota Polsek Perdagangan juga udah datang ke lokasi sama olah TKP,” sebut pelaksana.

Kanit Lantas Polsek Perdagangan Aiptu T Paranginangin ketika dikonfifmasi, membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan korban meninggal dunia di rumah sakit Karya Husada. (LNT/Dooms/Red)

Previous Post

Minggu, 20 Mei 2018 16:27

Mojokerto, restorasihukum.com - Berupaya hindari terjerat hukum atas kejahatan korupsi yang telah dilakukannya, maka Agung Prayitno, mantan Kepala Desa (Kades) Kepuhanyar Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto memilih jalan melarikan diri atau kabur sejauh-jauhnya dari ancaman hukum yang membidik dirinya.

Nampaknya, walau Agung Prayitno telah berbulan-bulan melarikan diri dari jeratan hukum, tapi Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya akhirnya tetap menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara terhadap Agung Prayitno terkait kasus korupsi Dana Desa (DD) sebesar Rp. 691 juta.

Hal ini terbukti didalam sidang putusan tanpa dihadiri terdakwa yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman menyatakan vonis, bahwa terdakwa yang masih melarikan diri alias buron saat ini, terbukti telah melanggar Pasal 2 dan 3 pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman penjara 5 tahun, dan juga diwajibkan membayar denda 50 juta atau subsider 4 bulan dan membayar uang pengganti yang dikorupsi 690.922.390 atau mengganti kurungan selama 5 tahun penjara.“Terdakwa terbukti melanggar pasal2 dan 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang Tipikor dengan hukuman penjara selama 5 tahun,” Ungkap Dede Suryaman, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Surabaya.

Sementara didalam komentar yang disampaikan M. Syarif, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada awakmedia memastikan, bahwa, dengan adanya putusan Majelis Hakim, maka kasus terhadap terdakwa Agung Prayitno sudah mempunyai hukum tetap.

 “Secara otomatis terdakwa bisa langsung di eksekusi,” Pungkasnya.

Seperti dikhabarkan sebelumnya, bahwa Agung Suprayitno melarikan diri sejak akhir tahun 2017 silam,  saat itu kasus korupsi DD di Desa Kepuhanyar masih ditangani Kejaksaan Negeri Mojokerto.Dalam hal ini, tentunya Agung Suprayitno diduga sebagai pelaku yang melakukan tindakan korupsi DD dengan cara membuat program fiktif, baik fisik maupun non fisik serta melakukan penggelembungan  alias mark-up harga bahan-bahan material bangunan.

Buktinya dari hasil audit menyatakan, bahwa kegiatan non fisik ada kerugian negara sebesar 289 juta, sedangkan dari kegiatan fisik kerugian negaranya mencapai 402 juta, jadi total kerugian semua mencapai kurang lebih Rp. 691 juta. (NET).