Selasa, 06 Maret 2018 14:59

Bupati Nias Menerima Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Nias Induk, restorasihukum.com -  Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli MM, didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Martin L.Harefa, SKM, M.Kes dan Direktur RSUD Gunungsitoli dr. J Dawolo menerima kunjungan  Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dr. Bambang Wibowo, SP.OG (K), MARS yang didampingi oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan dr. Tri Hesti Widyastoeti Marwotokosoeko, SP.M., dan Ketua ARSADA (Asosiasi Rumah Sakit Daerah ) Dr. R.Heru Ariyadi, MPH di Ruang Training Center RSUD Gunungsitoli Kabupaten Nias, Sumatera Utara. (5/3/2018)

Bupati Nias dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kunjungan dr. Bambang Wibowo, SP.OG (K), MARS bersama tim yang telah menyempatkan diri mengunjugi Kabupaten Nias. Hal ini merupakan kebanggaan bagi masyarakat Nias serta menunjukkan perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias. Ujar Bupati Nias

Lebih lanjut, Bupati Nias menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias tetap komitmen dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu kesehatan adalah terkreditasinya RSUD Gunungsitoli dengan meraih akreditasi Paripurna (Bintang 5).

Sementara dr. Bambang Wibowo, SP.OG (K), MARS, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Nias atas komitmen dan dukungan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Gunungsitoli yang telah meraih akreditasi Paripurna dan telah ditetapkan RSUD Gunungsitoli sebagai Rumah Sakit Rujukan se-Kepulauan Nias, oleh karena itu Kemenkes mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias dalam memberhasilkan pembangunan kesehatan di Kabupaten Nias. Jelasnya

Terkait dengan penempatan dokter spesialis, “ berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menyakatakan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan adalah kebutuhan minimal, artinya bukan tidak mungkin dokter spesialis ditempatkan di puskesmas, namun disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja dan perpindahan tenaga medis dan paramedis yang merupakan ASN daerah merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Ungkap Bambang.

Bambang menambahkan, penerbitan Surat Ijin Praktek (SIP) tenaga kesehatan khususnya Dokter, berpedoman pada undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa surat ijin praktik dokter dan dokter gigi hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat, artinya dapat diberikan bila memenuhi syarat atau tidak diberikan bila tidak memenuhi syarat, dan Rekomendasi atasan langsung sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Ijin Praktik (SIP) sebagaimana Pasal 8 Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Ijin Praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, hal tersebut merupakan persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi.

Usai pertemuan tersebut Dirjen Kemenkes beserta rombongan melaksanakan peninjauan  ruangan RSUD Gunungsitoli, Puskesmas Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli dan Puskesmas Hiliweto Gido Kabupaten Nias. (al)

Dibaca 70 kali