Redaksi

Redaksi

Rabu, 18 Juli 2018 20:57
Pasuruan, restorasihukum.com - Seorang supir angkutan umum bernasib sial dan harus berurusan dengan hukum,  setelah aksi kejahatannya mencuri kepingan VCD dan DVD tertangkap basah oleh sipenjual di pasar Bangil.
 
          Kejadian tersebut terjadi pada hari selasa, (18/07/2018) sekitar jam 11 Siang. Berawal setelah supir menurunkan penumpang dipasar Bangil.  setelah itu, supir memarkirkan angkutan tepat depan bedak rental VCD dengan posisi mesin masih hidup. Setelah mengintai beberapa saat dan situasi aman, supir lansung masuk bedak dan mengambil kepingan VCD dan DVD. terdengar suara gaduh sipenjual langsung mendekat dan menangkap basah pelaku saat beraksi. Pelaku sempat dihajar masa, saat sebelum petugas unit reskrim datang ke lokasi.
 
          Sekitar pukul 13.30 wib, petugas dari unit reskrim polsek Bangil dipimpin langsung kanit reskrim Iptu Kuncoro tiba dilokasi dan mengamankan pelaku dalam kondisi bersimpah darah.
 
          Pelaku pencurian bernama Kustawi (50) warga dusun Glatik,  desa Glagahsari , kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan. 
 
          Saat ini, tersangka berada di mapolsek Bangil untuk dimintai keterangan. Menurut kanit reskrim Iptu Kuncoro, tersangka mengaku sudah 4 kali melakukan aksi kejahatan pencurian dipasar tersebut. 
 
          "Kini tersangka dan barang hasil kejahatan dari 4 kejadian serta sarana untuk mengangkut telah diamankan untuk dijadikan barang bukti," terangnnya. 
 
          Barang bukti yang kita amankan, 1Unit Mobil Izuzu Bison Nopol W 7554 UR Warna kuning, 245 keping VCD dan DVD, 1 buah selektor warna hitam, Satu buah timbangan grafotosion warna biru, 1 Dos kembang api dari berbagai jenis dan 2 buah pompa air merk shimizhu warna biru.
 
          Tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara, " pungkasnya. (sy) 
 
 
 
 
 
Rabu, 18 Juli 2018 07:35

Tulungagung, restorasihukum.com – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tulungagung menahan Suprapto, Kepala Desa Sumberingin Kulon, Kecamatan Ngunut.

Informasi yang didapat media ini terkait penahanan Suprapto dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya, Senin (16/7/2018) pagi hingga sore hari.

Pemeriksaan kali pertama ini dilakukan, setelah Suprapto berstatus sebagai tersangka.

“Kemarin sore langsung kami lakukan penahanan setelah pemeriksaan,” kata Kapolres Tulungagung AKBP Tofik Sukendar didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung, AKP Mustijat Priyambodo, Selasa (17/7/2018).

Tofik menjelaskan, penahanan dilakukan, dengan alasan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

” Kami tahan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti” terangnya

Namun hingga kini penyidik belum mau mengungkapkan berapa kerugian negara dalam kasus ini.

“Nanti kami akan jelaskan,” kata mantan Kapolres Sampang ini

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah selesai menghitung kerugian negara dalam perkara ini.

Selain itu, penyidik juga telah memastikan ada unsur memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan wewenang.

Usai melakukan proses penyelidikan panjang, akhirnya penyidik menetapkan Suprapto sebagai tersangka.

Total anggaran Dana Desa (DD) yang disalurkan ke Desa Sumberingin Kulon tahun 2015 sebesar Rp 264.257.177, sedangkan ADD sebesar Rp 419.400.000.

Sementara tahun 2016 desa ini mendapatkan alokasi DD sebesar Rp 596.185.000 dan ADD sebesar Rp 398.700.000.

Mencuatnya kasus ini setelah mantan sekretaris desanya, Sunarsih “bernyanyi”.

Sebelumnya Sunarsih selalu menolak permintaan Kades, karena menilai permintaan Kades menyalahi aturan.

Kades kemudian mengajukan surat permohonan pemindahan (mutasi) Sunarsih ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Atas permintaan Kades, BKD memindahkan Sunarsih ke staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Namun kepindahan Sunarsih justru membongkar semua penyelewengan di desa ini.

Polisi kemudian merespon aduan masyarakat dan melakukan penyelidikan.

Modus yang digunakan tersangka dengan memanipulasi kegiatan proyek fiktif, kemudian meminta DD dan ADD yang telah dicairkan oleh Bendahara untuk kegiatan di luar rencana.

“jadi tersangka ini melakukan tindakan pengerjaan proyek diluar rencana, kalau tadi ngakunya digunakan untuk membangun beberapa proyek tapi ini masih terus didalami,” Tegasnya.

Selain kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang dibuat oleh sang Kades juga tidak dilengkapi dengan bukti pendukung.

“SPJ yang dibuat Kades juga tidak dilengkapi dengan bukti pendukung.” Tutur pria ramah itu lebih lanjut.

Pihaknya juga mengungkapkan besar kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Pasalnya hingga saat ini masih terus dilakukan pengembangan atas kasus itu. “Sangat mungkin, ini akan kita kembangkan terus,”  katanya tegas.

Kini akibat perbuatanya, tersangka terancam dijerat dengan pasal 2 ayat (1) , pasal 3 dan atau pasal 9 Undang Undang nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Sekedar diketahui, Dana desa tak boleh diselewengkan. Karena itu, pemerintah telah membentuk Satgas Dana Desa

“Kalau ada indikasi penyelewengan atau kriminalisasi kepala desa, laporkan ke Satgas Dana Desa di nomor 1500040. Itu dalam waktu 3×24 jam kita pasti kirim,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo beberapa waktu lalu. (Don/Red)

Rabu, 18 Juli 2018 01:18

Bandung Jawa Barat, restorasihukum.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono memberikan penghargaan kepada 5 (lima) personel Babinsa (Bintara Pembina Desa) berprestasi, bertempat di PT Dirgantara Indonesia (Persero) Jalan Pajajaran, Husen Sastranegara, Cicendo, No. 154, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7/2018).

Para Babinsa berprestasi yang menerima penghargaan, yaitu Sertu M. Supandi dari Koramil 0813/08 Kedung Adem, Korem 082/CPYJ, Kodam V/Brw (Juara I Nasional Motivator KB Pria dan Duta Motivator Nasional), Sertu Moh. Waki dari Koramil 0819/25 Gading Rejo, Kodim Pasuruan, Kodam V/Brw (membantu korban banjir), Serka Eko Tamono dari Koramil 0906-09/Kota Bangun, Kodim 0906 Tenggarong, Korem 091/Asn, KodamVI/Mlw (mendirikan TK Bank Sampah dan The Serai Etam), Sertu Nanang dari Koramil 1004/Tanjung Sari, Korem 062/TM, Kodam III/Slw (membantu pendampingan pertanian kepada Masyarakat Desa Binaan dan Peduli Sampah Citarum serta penanaman pohon) dan Serka Sumarna dari Koramil 0501/Subang, Kodim 0605/Subang, Kodam III/Slw (menggagalkan perampokan uang APBN sejumlah 175.000.000 di Kabupaten Subang).

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam sambutan pengantarnya dihadapan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden RI dalam rangkamemberikan pengarahan secara langsung kepada 4.505 personel Babinsa,

Terdiri dari 4.435 Babinsa wilayah Kodam III/Slw dan 70 personel perwakilan Babinsa dari 14 Kodam lainnya.

“Saya selaku Panglima TNI menyampaikan sambutan pengantar sebagai rasa hormat dan bangga kami atas kehadiran Bapak Presiden RI Joko Widodo di tengah-tengah kami,” ucap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Panglima TNI juga melaporkan kepada Bapak Presiden RI bahwa keseluruhan Babinsa yang tersebar di seluruh tanah air berjumlah 60.239 orang dan mereka saat ini sangat bangga, karena mendapat satu perhatianluar biasa yang mereka rasakan langsung.

“Kalau Bapak Presiden lihat, para Bintara Pembina Desa ini wajahnya semua begitu cerah dan ceria,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menceritakan tentang satu anggota Bintara Pembina Desa dari wilayah Mentawai yang memang ditugaskan untuk mewakili rekan-rekannya berangkat ke Jakarta, namun karena transportasinya begitu susah sehingga tertinggal oleh rekan-rekan Babinsa.

“Karena sudah mimpi ingin bertemu dengan Bapak Presiden RI, apapun caranya mereka lakukan dan bersama dengan rekan-rekan yang lain, mereka menyewa speedboat yang sederhana, namun karena ombak besar akhirnya mereka terdampar di satu pulau kecil,” kata Panglima TNI. ***
Autentikasi :Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman

Rabu, 18 Juli 2018 01:08

Surabaya, restorasihukum.com - Kolaborasi Pembinaan Ekonomi Terpadu Kopi Arabika (Kabinet Arabika) dan Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia (simPadu-PMI) Jawa Timur yang  masuk sebagai 99 top inovasi pelayanan publik nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2018, saat ini dalam proses penilaian menjadi 40 top inovasi nasional dan menjadi inovasi unggulan Jatim.
 
Paparan tentang kedua inovasi layanan publik ini dilakukan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di Kantor Kemenpan RB Jl. Jendral Sudirman Kav. 69, Jakarta, Selasa (17/7),  pada acara Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD yang berlangsung pada tanggal 9-23 Juli 2018.
 
Bertindak sebagai panelis atau tim penguji terdiri dari lima orang, yaitu Prof JB Kristiadi, Prof. Eko Prasojo, Dr. Wawan Sobari, Nurzaman Mochtar, dan Indah Suksmaningsih.   
    
Dalam paparannya, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan Kabinet Arabika sebagai salah satu cara mengajak petani di Jatim untuk lebih sejahtera. Konsep dasar dari inovasi Kabinet Arabika ini adalah memberikan nilai tambah kepada petani kopi khususnya arabika, yang peminat dan harga pasar lebih bagus 2.5 kali lipat dibandingkan dengan kopi robusta.  
 
Agar nilai tambah petani meningkat, lanjut Pakde Karwo, perlu dilakukan intervensi  pemerintah, mulai kualitas dan kuantitas bibit di petani,  pendampingan pada saat tanam dan panen, pengolahan produksi di tingkat petani, pemasaran, sampai dengan pembiayaan bunga rendah. Langkah tsb dilakukan a.l. karena permasalahan-permasalahan seperti lambatnya pengembangan kopi arabika yang disebabkan kualitas bibit tidak unggul, kualitas produksi kurang berdaya saing yakni asalan, hanya menghasilkan produk primer berupa biji, serta terbatasnya akses permodalan dan pemasaran.  
 
Melalui inovasi tsb, menurut Gubernur Jatim asal Madiun ini, pendapatan petani bertambah besar atau menjadi lebih sejatera. Apabila awalnya pendapatan petani hanya sebesar Rp. 70,3 milyar/tahun/ha atas penjualan greenbean asalan-ose kopi yang diambil tanpa melihat tingkat kemasakan. Dengan inovasi ini, pendapatan petani bertambah menjadi Rp. 266,6 milyar/tahun/ha atau naik 378% ketika menjual dalam bentuk greenbean premium. Sementara itu, ketika kopi dijual dalam bentuk greebean roasted  nilainya menjadi Rp. 643,1 milyar atau naik 913%.
 
Ditambahkan, pengembangan kopi arabika di Jatim selama ini meliputi area lahan seluas 16.691 ha dengan total produksi mencapai 6.829 ton/ tahun. Sementara, prospek dari kopi arabika Jatim sendiri memiliki potensi lahan sebesar 30.520 ha, yang tersebar di kawasan pengembangan ijen raung seluas 13.700 Ha, argopuro 3.200 ha, Bromo Tengger Semeru 10.120 ha, dan Wilis seluas 3.500 ha.  
 
Sementara itu, terkait inovasi sim-Padu PMI Pakde Karwo menjelaskan inovasi terutama berupa pendirian layanan satu atap, pembuatan layanan aplikasi informasi kerja, konsultasi dan pengaduan berbasis on line, dan konsultansi pemberdayaan pekerja migran Indonesia Jatim. Inovasi ini a.l.  mampu mengubah pengiriman para tenaga kerja Indonesia (TKI) Jatim dari sektor informal menuju sektor formal sehingga lebih memberikan perlindungan terhadap para TKI dan turunnya pekerja migran bermasalah di tempat kerja.
 
Dengan inovasi  ini, lanjutnya, para pekerja formal terdata dan terakses melalui sistem di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Jatim dan Kementerian terkait sehingga terhadap permasalahan-permasalahan yang ada bisa terdeteksi untuk diberikan bantuan penyelesaian. Sedangkan, untuk sektor informal yang sering terjadi permasalahan, pihaknya terus melakukan pembenahan  sektor ini melalui peningkatan kualitas Balai Latihan Kerja.  
 
Jatimnomics dan Jatimetik Ciri Khas Jatim
 
Terhadap presentasi apakde Karwo, Panelis Prof. JB Kristiadi memberikan pujian atas paparannya, yang dinilainya sebagai solusi terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia. "Apa yang dikerjakan oleh Jatim bisa digunakan menjadi proyeksi nasional, terutama dalam memberikan nilai tambah, pendampingan hingga akses permodalan," jelasnya.  
 
Sementara itu,  panelis, Wawan Sobari mengilustrasikan paparan Gubernur Jatim tersebut tidak terlepas dari konsep Jatimnomics yang memberi perhatian pada sektor hulu - hilir yang tujuannya memberikan nilain tambah bagi petani, khususnya kopi, yang sangat memberikan manfaat bahi para petani.
 
Demikian pula, konsep Jatimetik, yang diilustrasikannya bahwa pekerja migran asal Jatim diberikan  nilai-nilai etika dan moral yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jatim selain kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Dengan upaya tsb , pihak mitra senang dengan kinerja TKI Jatim yang berkompeten dan relatif patuh kepada pimpinannya.
 
Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam kesempatan ini,  yaitu Kepala Dinas Perkebunan Prov. Jatim Ir Karyadi MM, Kadisnaker Prov. Jatim Setiajid, Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Benny Sampir Wanto, dan Plt. Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Jatim Budi Supriyanto. (hpj/ nif).   
 

Selasa, 17 Juli 2018 13:22

Bangkalan, restorasihukum.com -  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 2 pelaku pencabulan anak di bawah umur pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018.

Kedua tersangka yang berhasil di tangkap petugas bernama Lukman Haris (23 tahun) pelajar warga Dusun Gu'nang, Desa Pangalangan Kec. Burneh, dan Andrik bin ABD. Rosid (22 tahun) warga dusun Duko, desa Banjar, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan Madura.

Kasatreskrim AKP Jeni Al Jauzah, S.H., melalui Kasubag Humas Polres Bangkalan AKP Bidarudin, S.H., kepada media ini menjelaskan bahwa, kedua tersangka ditangkap petugas berdasarkan adanya laporan dari orang tua korban bahwa, kedua tersangka telah mencabuli anaknya.

" Setelah dilakukan penyelidikan, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Tersangka Haris ditangkap di perempatan Tangkel, Kecamatan Burneh depan warung. Sedangkan Andre ditangkap di pasar jurang Desa Banjar, Kecamatan Galis, kabupaten bangkalan," Ucap Kasubag Humas Polres Bangkalan yang berpangkat 3 balok di pundaknya.

Masih kata Bidarudin, kepada petugas, kedua tersangka mengaku menyetubuhi korban karena tergiur melihat tubuh korban yang enak dipandang serta wajahnya yang manis.

" Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU. No.17 tahun 2016 tentang penetapan PP No.11 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.35 tahun 2014, tentang perlindungan anak UU jo Pasal 76D UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Tegasnya. (red/bs)

Selasa, 17 Juli 2018 08:25

Malang, restorasihukum.com - Ratusan massa dari Probolinggo luruk kantor Cabang ACC di Malang yang beralamat di Jln J.A Suprapto 16/07. Aksi menuntut perbuatan tarik menarik oleh tenaga eksternal yang di biayai oleh ACC Finance Malang.

Tanpa ada menghormati hukum yang ada di Indonesia, perusahaan Finance mempunyai tangan besi seperti negeri miliknya. Tanpa melihat dan memandang regulasi hukum yang berlaku.

Nasib Sugiono salah debitur yang merasa dirugika, di duga mobil di rampas oleh orang yang tidak di kenal. Sugiyono menyadari kalau debitur nunggak 2 bulan. Hukum pelindungan konsumen dan pelaku usaha serta UU fidusi menjadi hukum tertinggi dalam dunia perlesingan.

Aksi yang datang dari beberapa elemen dan LSM serta Ormas ikut geram dengan tangan besi tukang kredit. ” saya dengan rekan rekan dari Probolinggo ingin menuntut keadilan dan kepastian hukum” ujar Sulaiman selaku korlap aksi. Setelah diadakan negoisasi dengan ACC yang di jembati oleh pihak kepolisian selaku pihak penengah.

Setelah debat pengusutan dari perampasan finance hingga saat mobil sekarang di kuasai finance. Hanya bermodal surat kuasa tanpa stempel sang eksekutor berani main rampas. Seperti hal tersebut tidak ubahnya dengan begal mobil. Mediasi tidak menemukan titik temu.

Dengan kejadian aksi dan hasil mediasi, korlap aksi akan melaporkan tenaga eksternal finance yang selama ini meresahkan masyarakat. ( pra)

Selasa, 17 Juli 2018 08:18

Kalimantan, restorasihukum.com -  Kantor bersama Kepolisian Republik Indonesia dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Jiangsu Resor Suzhou di kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi sorotan anggota DPR RI Komisi I Drs. HM. Syaiful Bahri Anshory, MP. Dirinya menilai hal tersebut akan mengancam kedaulatan NKRI.

Keamanan satu atap itu beredar kabar di media sosial tersebut menyebutkan untuk mengamankan industri Milik Kawasan Ketapang di Muara Pawan, dikuatkan lagi telah dikunjungi pejabat Biro Keamanan Provinsi Jiang Shu dalam rangka meresmikan kantor bersama.

"Harus segera di lacak benar tidaknya info tersebut kalau memang itu benar. Menurut saya pemerintah harus bertindak tegas terhadap polisi atau oknum polisi yang melakukan hal yang kurang patut terhadap kedaulatan negeri ini", desak DPR RI dari daerah pemilihan kabupaten Lumajang dan kabupaten Jember, Sabtu (14/7).

"Bagi saya itu sudah melanggar etika pergaulan politik internasional, sebenarnya kalau dalam kontek dimana di suatu negara saja gejolak bisa saja itu terjadi, pendirian kantor bersama untuk keamanan suatu negara, itu pun harus dalam wadah badan payung PBB, lah sekarang indonesia aman-aman saja. Untuk itu pihak Polri harus betul-betul serius menangani hal ini, biar kedepan tidak ada peristiwa seperti ini lagi", papar Syaiful Bahria kepada Kontributor Elshinta Efendy Moerdiono.

Menurut politisi PKB melihat adanya doktrin politik terselubung dengan menggunakan kekuatan Polri dan Keamanan Publik Rakyat Tionghoa dalam negara kedaulatan RI. Keadaan ini bisa memecahkan belah persatuan NKRI, imperialisme gaya baru dengan kedok kerjasama industri dan presiden, Menkopolhukam serta Kapolri harus segera turun tangan sebelum semuanya terlambat menyelamatkan negara ini.

Selasa, 17 Juli 2018 07:46

Gresik, restorasihukum.com -  kapal Motor Bermuatan Pupuk Terbakar di Pelabuhan Rakyat Gresik,  sekitar pukul 10.30 WIB.  Pantauan awak media  kapal tersebut merupakan Kapal Layar Motor (KLM) Sinar Timur milik Sdr. H. Mistang berasal dari Pare Pare Sulsel yang bermuatan Pupuk NPK produk PT. Wilmar Nabati, yang telah dimuat 2 bulan lalu sebelum lebaran, Senin, ( 16/7/18)

Kapolres Gresik AKBP Wahyu S Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si.Langsung Ke Lokasi kejadian kebakaran kapal  didampingi PJU Polres Gresik dan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Gresik AKP Jannah serta KBO Satpolairud Polres Gresik Iptu Jumingan mengatakan Kapal Layar Motor (KLM) Sinar Timur yang terbakar mengangkut pupuk seberat 650 ton yang akan dikirim ke wilayah Tanjung Aru Provinsi Kalimantan Timur.

"Kapal bermuatan 650 ton pupuk NPK yang rencananya pupuk itu akan dibawa dari Gresik menuju Kalimantan Timur", Imbuh Kapolres.

Kapolres menjelaskan kepada awak media  beberapa petugas Kepolisian polsek Pelabuhan dan Satpolair Polres Gresik diterjunkan bersama pihak pelabuhan setempat untuk melakukan evakuasi kapal yang terbakar. Dengan dibantu 3 unit mobil Damkar Pemkab Gresik yang melakukan pemadaman dari darat, sedangkan 3 kapal tag boat dari PT. Pelindo III, PT Wilmar, PT Petro Kimia pemadaman dari Laut. Sebelumnya petugas harus berusaha membawa Kapal ke tengah agar api tidak merambat kekapal yang lain untuk selanjutnya di lakukan pemadaman dan pendinginan oleh 3 kapal tersebut. Proses evakuasi pada kapal berjalan dengan lancar. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa itu.

"Proses evakuasi Kapal berjalan lancar dan dipastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran Kapal (KLM) Sinar Timur untuk kerugian material belum dapat ditaksir kerugiannya karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan pemilik kapal”, jelas AKBP Wahyu S Bintoro.

Sampai berita ini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran itu. Kapolres Gresik mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Labfor Polda Jatim untuk mengetahui penyebab terbakarnya KLM. Sinar Timur tersebut. (ed/rd)