Koordinasi Antara Dispenda Dan KPPT Sangat Di Perlukan

0
8

Pamekasan, restorasihukum.com –  Seperti yang di beritakan, terdapat perbedaan keterangan antara Dispenda dan KPPT Pemkab Pamekasan, terkait jumlah tempat karaoke di kota yang identik dengan slogan Bumi Gerbang Salam.

     Dispenda Pamekasan, mengatakan bila surat tembusan yang diterima dari KPPT setempat, terkait jumlah tempat karaoke hanya tiga titik yang terdaftar dan resmi membayar pajak. Sementara KPPT sendiri mengklaim lokasi karaoke di Pamekasan, sebanyak 7 titik.

     Untuk itu, DPRD Pamekasan menuding koordinasi antara Dinas Pendapatan (Dispenda) dengan Kantor Pelayanan Periijinan Terpadu (KPPT) setempat, lemah. Sebab kedua dinas tersebut, justru memberikan pernyataan berbeda tentang persoalan tersebut.

     Hosnan Ahmadi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, mengatakan, “Seharusnya ketidak sesuaian data di antara dua instansi terkait (Dispenda dan KPPT), sudah diantisipasi jauh hari sebelumnya”.

     Hosnan menambahkan jika memang masalahnya ada ketidak sesuaian data antar instansi, tinggal melakukan koordinasi di antara kedua lembaga itu. Sehingga datanya sama, kemudian aplikasi di bawah tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan.

     Menurutnya, bila memang ada tempat hiburan semisal karaoke yang tidak memiliki ijin. Hal itu perlu agar segera ditindak lanjuti dan tidak dibiarkan beroperasi tanpa ada ijin yang jelas. “Sehingga semua aktivitasnya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam perda (peraturan daerah) dan perbup (peraturan bupati),” paparnya.

     Selama ini, imbih Hosnan, pihaknya hanya mengenal karaoke keluarga yang jelas sudah di atur dalam perda maupun perbup. Sehingga di luar karaoke tersebut, memang tidak ada payung hukum. “Makanya kedua lembaga itu harus membangun koordinasi yang baik, agar tidak jalan di tempat,” ucap Hosnan tegas. (sgrt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here