Sabtu, 30 Desember 2017 08:13

Aset Pemda Gresik Lenyap di Desa Banyuwangi Disinyalir Kades Pelakunya

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Gresik, restorasihukum.com - Kasus Tanah GG yang berlokasi di desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar kuat dugaan dijual oleh kepala desa Banyuwangi, Arif Afandi menemui titik terang atas status tanah.

Saat ditemui kanit tipikor Sat Reskrim Polres Gresik, Ipda Tomi Kurniawan di ruangannya hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 WIB mengatakan, tanah GG (gogol gilir) bukan dijual ke PT AKR namun pemindahan penguasaan tetapi setelah dicek ke lokasi oleh penyidik posisi tanah memang berdekatan dengan begawan solo.

“Sedangkan aturan pemerintah, badan sungai tidak boleh dimanfaatkan karena itu merupakan aset negara dalam hal ini berkaitannya dengan instansi dinas PU bidang pengairan,” tuturnya.

Lanjut Ipda Tomi, adanya terjadi pemindahan penguasaan hak garap dari Hadi ke PT AKR senilai 621 juta, itu tidak boleh. Makanya dari penyidik mau mengetahui apakah itu benar atau tidak aset negara, kita koordinasikan ke dinas PU.

“Dinas PU menegaskan kemarin setelah kami koordinasi bahwa banyak aset-aset pemda Gresik yang hilang. Sehingga mulai tahun depan kita bekerja sama dengan dinas PU untuk mengamankan aset-aset daerah,” katanya.

Kita sudah turun ke lapangan kita sudah melakukan pengecekan, memang benar tanah tersebut lokasinya di badan sungai karena itu perbatasan langsung saat ini dengan bengawan solo. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Saya mohon waktu pada rekan-rekan wartawan untuk menyelesaikan kasus ini mohon kerja samanya untuk kasus ini dikawal. Langkah kita selanjutnya yaitu memeriksa saksi-saksi baik dari saksi dari dinas pengairan, baru nanti akan gelar perkara. Apa bila nanti masuk tindak pidananya maka kita akan menerapkan pasal korupsi dan menentukan tersangka,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi kades banyuwangi di rumahnya dirinya berdalih Itu bukan dijual akan tetapi hak garapnya yang diganti rugi oleh PT AKR, lagi pula itu sudah melalui rapat yang turut hadir tokoh masyarakat sebelum dilepas hak garapnya, dan dikesepati oleh tokoh masyarakat dan BPD.

“Hadi hanya menggarap, uangnya disumbangkan ke desa. soal uang yang masuk ke rekeningnya camat itu tidak benar, camat tidak tahu apa-apa, kalau masalah uang tidak tau menau, setelah itu saya undang pak camat untuk memberikan keterangan pada masyarakat,” dalihnya.

Disinggung keluarnya surat pernyataan bahwa Hadi didalam surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyuwangi sudah menggarap lebih 20 tahun. Dan menurut warga serta penyidik, Hadi tidak pernah garap tambak tersebut sampai 20 tahun

“Pernyataan kades bertolak belakang bahwa Hadi lebih 20 tahun menggarap tanah tersebut dan tidak pernah menjual ke PT AKR,” elaknya.

Sementara menurut warga disinggung bahwa kades tidak pernah menjual hanya diganti rugi hak garap oleh PT AKR, memang sebelumnya kades ngomong seperti itu.

“Setelah didesak oleh warga akhirnya kades mengaku tanah tersebut dijual dengan harga 621(enam ratus dua puluh satu juta), itu hanya alibinya kades aja,” katanya H. Ulil hari Jumat 29/12/17. (red/tim)

Dibaca 30 kali