Redaksi

Redaksi

Kamis, 31 Mei 2018 14:14

Pasuruan, restorasihukum.com - Pemerintah desa Pucangsari, kecamatan Purwosari, kabupaten Pasuruan sudah mulai melakukan pembangunan bidang infrastruktur, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  tahun 2018 ini sudah turun. Salah satunya pembuatan jalan dan jembatan baru antar dusun. 

          Kepala desa Pucangsari Suprapto mengatakan, bahwa untuk APBDes tahun 2018 tahap pertama sudah turun 20% sebesar 167.065.800.

           "Anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) desa Pucangsari sudah terserap ditahap pertama ini dan sudah digunakan untuk pembangunan bidang infrastruktur seperti Tembok Penahan tanah (TPT), drainase, pembuatan jalan baru,  jembatan dan saluran irigas," terangnya pada media restorasihukum.com, Kamis,(31/05/18).
 
          "Untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) didusun Patuk, Rt 02, Rw 09 mengalokasikan anggaran sebesar 24.147.000, drainase jalan dusun Saur,  Rt 01, Rw 09 mengalokasikan anggaran sebesar38.075.000, jalan penghubung antar dusun Saur-Karang gondang 200 meter persegi sebesar 23.860.000, jembatan penghubung  dusun Saur-Karang gondang sebesar 44.142.600, saluran irigasi dusun Karang gondang sebesar 16.441.380," jelasnya. 
 
          Ia menambahkan, untuk pembanguanan jalan dan jembatan baru penghubung antara dusun Saur dengan dusun Karang gondang itu sangat dibutuhkan.
 
          "Jalan dan jembatan penghubung tersebut memang sangat dibutuhkan warga untuk beraktifitas, karena sebelumnya, jika mau kepasar harus memutar, dengan adanya jalan dan jembatan baru ini, nantinya warga lebih dekat kalau kepasar sukorejo, baik untuk belanja atau berjualan,"cetusnya. 
 
          Untuk pembanguanan sudah saya serahkan pada tim pelaksana kegiatan (TPK), pengerjaannya bersifat swakelolah yakni para pekerja dari desa Pucangsari sendiri. 
 
          "Saya berdayakan mas warga, dengan memberikan pekerjaan, yang terpenting setiap harinya mereka ada pemasukan meski hanya sementara, agar mereka juga bisa menikmati dana desa ini," tambahnya. 
 
          Suprapto berharap, dengan adanya pembangunan semua ini,  kedepan warga masyarakat desa Pucangsari lebih sejahtera dan perekonomian bisa meningkat. "Itulah tujuan saya jadi kepala desa, bisa memberikan yang terbaik buat warga desa Pucangsari," pungkasnya. (sy) 

 

Rabu, 30 Mei 2018 21:45

Pasuruan, restorasihukum.com - Hampir pemerintah desa di kecamatan pandaan mengharapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 bisa cepat cair, agar pembangunan terlaksana. Tapi, itu semua pastinya ada syarat untuk pencairannya yakni desa sudah selesai mengajukan kelengkapan pertanggung jawaban seperti LPPD, LKPPD, RKP dan APBDes tahun 2018.

         Menurut camat Pandaan kabupaten Pasuruan melalui Kasi Pemerintahan Adi Pramono, SAP mengatakan bahwa, Anggaran dana dari pemerintah bisa cepat turun, asalkan pemerintah desa bisa cepat mengajukan APBdesnya.

         "Dari Empat belas desa yang ada diwilayah Pandaan, Sepuluh desa sudah menyeleselesaikan pengajuannya dan sudah diserahkan ke DPMD selanjutnya ke BPK, selebihnya belum yakni empat desa seperti desa Wedoro, Nogosari, Banjarkejen dan Kemirisewu," terang Adi pada media restorasihukum.com, Rabu, (30/05/18).

         Untuk desa yang mengajukan pertama adalah desa Plintahan dan desa Banjarsari yakni bulan Maret, bulan ini kedua desa tersebut pasti sudah cair. Sedang desa yang  belum mengajukan APBDes tahun 2018, lanjut Adi, saya harapkan secepatnya untuk segera menyelesaikan, agar dana bisa segera diserap, baik itu dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).

         "Saya sudah beberapa kali memberikan sosialisasi terkait pencairan APBDes, secepatnya desa bisa menyelesaikan SPJnya, agar dana bisa cepat cair dan bisa dirasakan semua masyarakat," paparnya.

         Ia menambahkan, untuk pencairan dana tahun 2018 ini memang dibuat Tiga tahap, pertama 20%, kedua 40% dan ketiga 40 %. Tidak seperti tahun sebelumnya yakni dua tahap, pertama 60%, kedua 40%.

         "Dengan tiga tahap pencairan seperti ini, dimaksudkan untuk tujuan agar, pemerintah desa lebih bisa lebih cepat membuat laporan pertanggung jawabannya. Sehingga, pencairan tahap selanjutnya bisa cepat cair," imbuhnya.

          Semoga kedepanya, pemerintah desa se-wilayah kecamatan Pandaan lebih baik lagi, sehingga bantuan anggaran dari pemerintah itu bisa terserap dengan baik, bisa menjadikan masyarakat jauh lebih baik dan sejahtera.(sy)

Rabu, 30 Mei 2018 21:37

Pasuruan, restorasihukum.com - Meski sudah mengajukan kelengkapan pertanggung jawaban dan pencairan keuangan desa,  Pemerintah desa di kecamatan Pandaan, kabupaten Pasuruan belum menyerap alokasi dana bantuan dari pemerintah baik berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBN dan APBD. Sehingga, setiap desa belum melakukan pembangunan sesuai rencana kerja pemerintah desa.

          Menurut kepala desa Plintahan Sanusi saat di temui media restorasihukum.com , Rabu,(30/05/18) mengatakan, untuk saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 ini desa Pelintahan  masih belum turun.

          "Pemerintah desa Plintahan sudah tiga bulan lalu mengajukan APBDes, tapi, hingga saat ini masih belum cair. Dikecamatan Pandaan ini sendiri hanya satu desa sudah turun APBDesnya yaitu desa Banjarsari, lainnya masih belum ada yang cair, meski sudah selesai pelaporan pertanggung jawabannya," terangnya.

          Jika ada desa yang sudah bangun, lanjut Sanusi, itu bukan dari dana desa, melainkan dari silpa tahun kemarin atau bantuan jejaring masyarakat dari anggota dewan," katanya.

          Sedang untuk pembangunannya sendiri, desa Pelintahan tahun 2018 ini masih prioritaskan pembanguna fisik seperti pavingisasi, plengsengan, jembatan juga pemerataan atau perluasan lapangan.

          "Untuk pavingisasi melanjutkan tahun kemarin yakni jalan penghubung antar dusun madulegi menuju tembong 2000 persegi ( 5 x 400 m) dengan mengalokasikan anggaran sebesar 170 juta, jembatan didusun Mlaten sebesar 18 juta, sama meratakan lapangan 6000 meter persegi dengan dana sebesar 190 juta plus plengsegan sebesar 100 jt. Nantinya lapangan tersebut akan dibangun wisata kuliner," pungkasnya. (sy) 

Rabu, 30 Mei 2018 19:16

Surabaya, restorasihukum.com -   Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo berbuka puasa dan sholat maghrib bersama kepala Pengadilan Tinggi/PT Jatim Abdul Kadir, M.H beserta keluarga besar PT Jatim, di Kantor PT Jatim Jl. Sumatera No. 42, Gubeng, Surabaya, Rabu (30/05) sore.  
 
Selain Gubernur Jatim, hadir dalam buka puasa ini anggota Forkopimda Jatim, antara lain Kapolda Jatim Irjen, Pol Machfud Arifin, Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI Arif Rahman. Juga, para pimpinan OPD di jajaran Pemprov. Jatim, pejabat di jajaran Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya, serta Armatim.
 
Dalam sambutan singkatnya, Kepala PT Jatim Abdul Kadir M.H menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Jatim yang telah hadir pada kegiatan buka bersama ini. “Terimakasih juga kami sampaikan kepada jajaran Forkompimda dan hadirin, semoga puasa kita diterima Allah SWT, dan puasa menjadikan kita semakin bertakwa,” ujarnya.
 
Doa dan Takdir Porsinya Sama Besar
 
Sementara itu, dalam tauziahnya, penceramah  KH. M Syukron Djazilan menyampaikan dalam kehidupan di dunia ini terdapat dua hal sangat penting, yakni takdir dan doa. “Keduanya, baik takdir maupun doa, memiliki kekuatan yang sama besarnya dihadapan Alloh SWT.  
 
Ia menceritakan, terdapat seorang ibu umat Nabi Musa yang ditakdirkan oleh Tuhan tidak memiliki anak, tetapi karena doa yang sungguh-sungguh akhirnya memiliki anak. Takdir tidak punya anak disampaikan Nabi Musa yang melakukan dialog dengan Tuhan. Tetapi, setahun berikutnya Nabi Musa mengetahui si ibu memiliki anak, yang atas dasar dialog kembali dengan Tuhan diberitahukan karena si ibu dengan sungguh-sungguh berdoa.
 
Ditambahkan, agar doa mustajab maka hati harus selalu bahagia dan sabar dengan segala masalah yang dihadapi. “Bagi orang yang berpuasa tentu doanya sangat mustajab karena mampu bersabar dan bisa menahan diri dari segala hawa nafsunya,” ungkapnya.
 
Kegiatan buka puasa bersama ini merupakan rangkaian kegiatan buka bersama Forkopimda Jatim, setelah sebelumnya dilakukan a.l. di gedung negara Grahadi , Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, dan AAL. Kegiatan sama juga akan dilakukan di Mapolretabes Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jatim, serta di beberapa kantor organisasi keagamaan Prov. Jatim. (Hpj/dwi)

Rabu, 30 Mei 2018 15:54

Malang, restorasihukum.com - Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singosari, Kabupaten Malang akan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Keberadaan KEK ini diharapkan menjadi trigger dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menerima audiensi Bupati Malang, H. Rendra Kresna di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (30/5).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, pembangunan KEK di Singosari ini sangat baik terutama dalam mendorong sektor pariwisata. Apalagi, potensi pariwisata di kawasan Malang Raya sangat tinggi. Dari sekitar 58 juta kunjungan wisatawan nusantara ke Jatim tahun 2017 lalu, sebanyak 24 persennya berkunjung ke Malang Raya.

Orang nomor satu di Jatim ini mengakui, pembangunan KEK di suatu wilayah menyebabkan hilangnya penerimaan pajak seperti PPN dan PPnBM. Namun, potensi yang diperoleh dari adanya KEK ini juga lebih banyak, seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, meluasnya lapangan pekerjaan, serta pendapatan pajak dari sektor pariwisata.

“Ini prospek sekali, ibaratnya seperti makanan, dimasak apapun pembelinya banyak. Prinsipnya kami senang dan akan support,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Pakde Karwo akan mengajak tim ini untuk beraudiensi dengan Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan KEK RI, guna membahas lebih lanjut tentang pembangunan KEK Singosari.

“Nanti kami jadwalkan lagi mungkin sekitar minggu depan menunggu jadwal Pak Menko,” katanya.

*Siapkan AMDAL*

Sementara itu, Bupati Malang, H. Rendra Kresna menyatakan kesiapan Pemkab Malang untuk mendukung pembangunan KEK Singosari ini. Pihaknya sudah menyiapkan perizinan AMDAL dan menyempurnakan berbagai kajian atau studi kelayakan.

“KEK Singosari ini mendukung tumbuhnya sektor pariwisata, apalagi calon investor sudah banyak yang menunjukkan minatnya,” katanya.

Ia juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Menko Perekonomian dan beberapa stake holder tentang pembangunan KEK Singosari ini.  

Turut hadir Kepala DPM-PTSP Prov Jatim, Lili Soleh Wartadipradja, Kepala Bappeda Jatim, Budi Setiawan dan Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim, Aries Mukiyono. (hpj/dewi)

Rabu, 30 Mei 2018 10:12

Surabaya, restorasihukum.com -Perancis menyampaikan duka yang mendalam, serta rasa solidaritas yang tinggi kepada seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur atas aksi terorisme dan tragedi bom yang terjadi di Kota Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13-14 Mei lalu.  
 
    Hal itu disampaikan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Jean Charles Berthonnet saat menemui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi di Ruang Kerja, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Senin (28/5) siang.
 
    Dubes Jean mengatakan, tragedi tersebut merupakan kejadian yang kelam, yang lebih memprihatinkan, tragedi tsb juga melibatkan keluarga dan anak-anak. Menurutnya, tragedi-tragedi seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga terjadi di negaranya, tepatnya di Kota Paris.
 
    “Ancaman terorisme adalah ancaman global terhadap negara-negara yang demokratis” katanya.
 
    Atas kesamaan nasib dan untuk mencegah aksi terorisme terulang kembali, Dubes Jean menegaskan, pihaknya siap meningkatkan kerjasama di bidang anti terorisme. “Pada bulan September mendatang, kepolisian kami akan berkunjung kesini, untuk bertemu Kepolisian Indonesia” katanya.
 
    Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, akan dibahas langkah-langkah mengantisipasi terorisme dan juga melakukan praktek-praktek deradikalisasi. “Ini menunjukkan bahwa kita tidak gentar melawan teroris, dan mari bersama-sama memberantas terorisme” katanya.
 
*Apresiasi Solidaritas Perancis*
 
Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. H. Akhmad Sukardi mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap ucapan duka, empati, dan rasa solidaritas dari masyarakat Perancis. Sekdaprov Sukardi juga menyambut baik tawaran Dubes Jean untuk kerjasama antiterorisme antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Perancis.
 
“Terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat Perancis, ternyata di Perancis juga terjadi aksi terorisme yang sama, terorisme adalah masalah global” katanya.
 
    Menurutnya, kerjasama tersebut sejalan dengan sikap pemerintah, melalui Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo untuk memberantas terorisme, khususnya pasca terjadi aksi terorisme di Surabaya dan Sidoarjo pada tanggal 13-14 Mei lalu. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk mencegah aksi serupa terjadi di provinsi ini.
 
    Langkah-langkah tersebut diantaranya, pemerintah bersama Forkopimda Jatim melakukan deteksi dini dengan penguatan kerjasama tiga pilar di Jatim, yaitu kepala desa/kelurahan, babinkamtibmas, babinsa, yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor, dan BEM.  
 
    Sementara untuk korban aksi terorisme, pemerintah telah melakukan pendampingan korban melalui para psikolog. Selain itu, pemerintah juga telah bekerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mencegah terulangnya keterlibatan anak dalam aksi terorisme.
 
     “Jadi, jangan khawatir, Jatim relatif aman, jika ada pejabat atau investor Peranis akan dipastikan aman. Aksi terorisme kemarin itu baru sekali terjadi dalam sejarah di Jatim” pungkasnya.    
 
*Tawarkan Kerjasama Bromo Vulcania Park*
 
Kepada Perancis, Sekdaprov Sukardi menawarkan peluang berinvestasi pada proyek Bromo Vulcania Park di kawasan Bromo-Semeru. Proyek ini telah dilakukan feasibility study atau study kelayakan dan memenuhi syarat, namun masih terkendala pendanaan, atau membutuhkan investor.
 
    Untuk kepastian investasi bagi para investor, imbuh Sekdaprov Sukardi, Pemprov Jatim memberikan empat garansi. Yakni kemudahan perijinan, penyelesaian masalah perburuhan, ketersediaan energi dan infrastruktur wilayah, serta fasilitasi penyediaan lahan.
 
    Ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi Jatim pada Tahun 2017 sebesar 5,45%, unggul diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,19%. Sementara PDRB Jatim Tahun 2017 mencapai Rp. 2.019,2 triliun atau setara dengan USD 149,5 miliar (dengan asumsi USD 1 = Rp. 13.500,-).
 
Sekdaprov Sukardi melanjutkan, perekonomian Jatim Tahun 2017 ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 29,03%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 18,18%, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,80%.  
 
    Berdasarkan komposisi tersebut, maka Jatim telah bergeser menjadi provinsi industri, dimana sektor pertanian, industri dan perdagangan saling bersinergi. Kemudian dari sisi ekonomi dan perdagangan, Jatim adalah hub bagi 16 provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur,    
 
    “Jadi, Jatim adalah tempat yang paling tepat untuk berinvestasi. Kami berharap kedepan Bapak Dubes bisa mengajak para pengusaha Perancis kesini untuk menjalin kerjasama, dan pertemuan ini menjadi awal untuk membahas kerjasama yang lebih detail” katanya.
 
    Tawaran ini disambut baik oleh Dubes Jean, menurutnya ini adalah peluang yang baik, namun masih terkendala pembiayaan. Karena itu, ia berjanji akan membawa delegasi pengusaha untuk datang ke Jatim.  
 
“Kita bisa bekerjasama membuat Public Private Partnership (PPP) untuk merealisasikan peluang-peluang itu. Kami akan menggandeng pengusaha kami, bahkan Bank untuk membahas kerjasama ini” katanya.  
 
    Ditambahkannya, Perancis juga siap menjalin kerjasama anti terorisme dan deradikalisasi dengan Jatim. Pasalnya, permasalahan terorisme adalah ancaman global yang harus diantisipasi bersama agar tidak terjadi kejadian serupa, apalagi sampai melibatkan anak-anak.  
 
    “Kami menyampaikan ucapkan duka dan solidaritas terhadap perstiwa tersebut. Itu adalah kejadian kelam, yang memprihatinkan, aksi terorisme ini tidak hanya terjadi di Indonesia, pada bulan yang sama juga terjadi aksi terorisme di Paris. Ancaman terorisme adalah ancaman global terhadap negara-negara yang demokratis” katanya.
 
*Sambut Positif RUU Antiterorisme *
 
    Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si menambahkan, keluarnya RUU Antiterorisme oleh DPR RI disambut positif oleh seluruh pihak. Menurutnya, RUU ini semakin mempersempit gerakan teroris yang dapat mengancam keamanan bangsa dan negara.
 
    “Dengan RUU ini, orang yang masih merencanakan teror bisa ditangkap. Jadi seperti Internal Security Act (ISA)” katanya.
 
    Terkait investasi di Bromo Vulcania Park, Benny juga sepakat bahwa momen ini merupakan saat yang tepat untuk berinvestasi. Pasalnya, Bromo merupakan satu diantara tujuh destinasi wisata yang menjadi prioritas pembangunan destinasi wisata nasional.
 
Hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Pertama, Kedubes Prancis di Jakarta, Eric Chevreul, Direktur IFI Surabaya, Benoit Bavouset, Perwakilan Direktur IFI Surabaya, Pauline Ferte. (humasjatim:adit)
 

Rabu, 30 Mei 2018 09:36

Malang, restorasihukum.com - Gerakan Pemuda Kreatif Kota Malang (GPEKTIF)  adalah suatu wadah untuk para pemuda dalam pembinaan, pemberdayaan pendampingan dan pengembangan bakat dan kreatifitas pemuda yang ada di.daerah kota malang, sesuai dengan UUD no 40 2009 tentang kepemudaan,

Berdiri 10 april 2018 Kota Malang dipilih oleh provinsi jawa timur sebagai pilot project untuk mewadahi pemuda untuk mengarah ke giatan yang positif dan kreatif, baru berdiri belum ada 2 bulan sudah mempunyai 60 anggota yang 50% mempunyai usaha ekonomi kreatif.

tujuan diadakan acara berbagi  takjil diantaranya untuk mempererat silaturahmi antar anggota
Sharing dan mentoring, bakti sosial ke panti asuhan, memperkenalkan gerakan pemuda kreatif ke masyarakat agar lebih dekat dan memasyarakat.

Menurut ketua Gpektif Bapak Andy Ferdiansyah pada restorasihukum.com "Dalam kegiatan tersebut kita juga bekerjasama dengan karang taruna merjosari, perkusi dan FKP (forum kewirausahaan pemuda jawa timur regional kota malang)". Pungkasnya.


Diharapkan setelah acara tersebut terlaksana bisa menjadi isnpirasi pemuda kota Malang, dan  lebih dekat dengan pemuda dikota malang, - Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP ) Jawa Timur dan FKP Malang Raya berkerja sama dengan Gerakan Pemuda Kreatif kota Malang, serta Karang Taruna RW 06 Merjosari, Selasa (29/5) sore membagi takjil gratis sebanyak 1000 paket untuk para pengendara kendaraan bermotor dan pengunjung Taman Singha Merjosari Malang.
Kegiatan ini juga dihibur salah satu penampilan musik perkusi dimainkan pemuda Karang Taruna RW 06 Merjosari. Acara tersebut dilanjutkan dengan buka bersama dan pemberian santuan kepada dua panti asuhan yang ada di wilayah Kota Malang. (hr)
 

 

Senin, 28 Mei 2018 14:41

Pasuruan, restorasihukum.com - Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2018 baik bersumber dari APBD maupun APBN dikecamatan Beji masih belum ada yang cair. 

              Salah satunya desa Baujeng, kecamatan Beji, kabupaten Pasuruan. Menurut kepala desa Baujeng H.Sobik saat ditemui mengatakan bahwa APBDes tahun 2018 ini masih belum turun.

             "Anggaran 20% pada semester pertama ini masih belum bisa diambil, padahal pemerintah desa Baujeng sudah mengajukan RAB APBDesnya. Tapi masih belum turun, saya gak tau mas apa kendalanya kok sampai akhir bulan lima ini anggaran tersebut masih belum turun juga," terangnya pada media restorasihukum.com, (28/05/18).

             Lanjut Sobik, Untuk silpa desa Baujeng tahun 2017 kemarin sekitar 600 juta, diambil PJ 200 juta tinggal 400 juta. tapi, anggaran tersebut juga belum bisa diambil," ujarnya.

             Untuk tahun ini, Dana Desa (DD) pemerintah desa Baujeng masih memprioritaskan pembangunan fisik infrastruktur.

             "Tahun ini saya akan prioritaskan pembangunan bidang infrastruktur sebanyak seperti pavingisasi, drainase, tembok penahan tanah (TPT), gorong-gorong dan juga jembatan. Kami  juga mendapatkan bantuan dari dinas terkait berupa bangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 7 rumah dengan anggaran sebesar 12 setengah juta," terangnya.

             Untuk dusun Jambi ada paving 3 titik, jembatan dan gorong-gorong, dusun Pohkecik paving ada 3 titik ,dusun Baujeng paving 2 titik, dusun Nyangkring paving 1dan tembok penahan tanah (TPT), dusun Tanggul TPT dan drainase.

             "Semuanya dikerjakan tim pelaksana kegiatan (TPK), pekerjanya dari dusun masing masing. Untuk pengerjaan pavingisasi diborongkan, Satu meternya 7000 sampai 8000, pada malam hari warga yang mengerjakan secara  swadaya tanpa bayaran (intinya gotong royong). tapi kalau lainnya seperti pembangunan TPT, jembatan, drainase, gorong-gorong itu pakai harian, satu harinya tukang 90 sedang kuli 80. Kalau untuk berapa banyak orang dalam pekerjaan tiap bangunan, itu tergantung besar kecil volumenya, kalau besar ya pakai pekerja banyak kalau kecil pakai pekerja sedikit," cetusnya.

             Selain pembangunan infrastruktur, ada juga penggadaan sumur bor didusun Jambi, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 25 juta,"pungkasnya.(sy)