Redaksi

Redaksi

Kamis, 21 Desember 2017 08:28

Jakarta,restorasihukum.com – Kementerian Perdagangan dan Kepolisian Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan. MoU ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Syahrul Mamma dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim) Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto disaksikan Sekretaris Jenderal Karyanto Suprih hari Rabu (20/12) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada 4 Januari 2013 dan akan berakhir pada 4 Januari 2018. Kementerian Perdagangan dan Polri berkomitmen tetap melanjutkan kerja sama melalui sinergitas pelaksanaan penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan di bidang perdagangan.

“Peningkatan penegakan hukum merupakan satu langkah Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus sarana menciptakan perlindungan konsumen,” ungkap Karyanto membacakan sambutan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pelaksanaan MoU ini, lanjut Mendag, mencerminkan bahwa Kemendag dan Polri sebagai lembaga pemerintah sepakat dan bahu membahu memikul dan menyelesaikan tanggung jawab penegakan hukum, pengawasan, dan pengamanan perdagangan secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Ruang lingkup MoU meliputi koordinasi kegiatan dalam bidang pertukaran data dan/atau informasi, penegakan hukum, pengawasan, pengamanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia,” jelas Karyanto.

Salah satu kendala yang dihadapi Kemendag dalam melaksanakan pengawasan adalah terbatasnya SDM PPNS yang terdapat di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Hingga saat ini jumlah PPNS di Kementerian Perdagangan sebanyak 73 orang untuk PPNS-PK dan PPNS-DAG, serta 27 orang untuk PPNS Bappebti. Adapun jumlah PPNS aktif di daerah, hanya sebanyak 143 orang. Keadaan ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang meliputi seluruh Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan sinergi dengan Polri.

Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kemendag dan Polri, disusun pula Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perlindungan Konsumen, Kegiatan Perdagangan dan Metrologi Legal. Perjanjian kerja sama ini juga ditandatangani Dirjen PKTN Syahrul Mamma dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

“Ini adalah awal yang baik, dimana yang diperlukan saat ini adalah langkah pengawasan yang konkret, yang hasilnya nanti dapat segera dirasakan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan konsumen, ” pungkas Syahrul.

Hasil Pengawasan Barang

Pada tahun 2017, Kemendag melalui Direktorat Jenderal PKTN telah melaksanakan pengawasan terhadap 582 barang. Pengawasan meliputi 150 barang berdasarkan parameter SNI, 255 barang berdasarkan parameter label Bahasa Indonesia, dan 177 barang berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi (MKG).

Khusus untuk parameter SNI, pengawasan juga dilakukan di gudang importir. Dari 150 barang, ditemukan 89 barang sesuai persyaratan SNI; 47 barang tidak memenuhi ketentuan SNI; dan 14 barang masih dilakukan pengujian. Sementara itu dari 255 barang hasil pengawasan label Bahasa Indonesia, terdapat 189 barang yang telah memenuhi ketentuan dan 66 barang belum memenuhi. Adapun dari 177 barang hasil pengawasan MKG, terdapat 119 barang yang memenuhi ketentuan dan 58 barang masih belum memenuhi ketentuan.

Di samping pengawasan, juga dilakukan kegiatan uji petik. Pada tahun 2017 Ditjen PKTN melakukan pengujian terhadap 85 merek barang dari 66 importir yang terdiri dari 16 jenis barang. Berdasarkan hasil pengujian, yang sesuai dengan SNI sebanyak 69 merek dari 54 importir; yang sesuai dengan SNI namun tidak mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) 1 merek dari 1 importir; yang tidak sesuai SNI dari parameter mutu sebanyak 5 merek dari 5 importir; yang tidak sesuai SNI dari parameter penandaan sebanyak 7 merek dari 6 importir; serta yang tidak sesuai SNI dan tidak mencantumkan NPB sebanyak 3 merek dari 2 importir.

Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha

Kemendag juga telah melakukan pengawasan terhadap 303 pelaku usaha. Dari pengawasan tersebut, terdapat 162 pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dan 141 pelaku usaha atau sebesar 46,5% yang belum memenuhi ketentuan. Pengawasan ditujukan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan dalam negeri dan luar negeri yang antara lain dilakukan pada pelaku usaha hortikultura, barang berbahaya (b2), gula kristal rafinasi, daging, serta distribusi barang pokok dan penting.

Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Metrologi Legal dilaksanakan terhadap Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran. Pada tahun 2017, Direktorat Metrologi telah melakukan pengawasan UTTP sebanyak 262 nozzle pada 238 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (PUBBM) di 71 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jumlah nozzle yang menyimpang dari Batas Kesalahan yang Diinginkan (BKD) (±0,5%) sebanyak 14 nozzle.

Untuk pemeriksaan tanda tera dilakukan terhadap 238 pompa ukur, dimana 235 pompa ukur atau sebesar 98,7% bertanda tera sah yang berlaku, dan 3 pompa ukur (1,3%) tidak bertanda tera sah yang berlaku.

Untuk pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dilakukan terhadap 145 barang. Dari jumlah tersebut terdapat 20 yang memenuhi pelabelan dan kebenaran kuantitas; 15 memenuhi pelabelan tetapi tidak memenuhi kebenaran kuantitas; 63 yang tidak memenuhi pelabelan tetapi memenuhi kebenaran kuantitas; dan 47 yang tidak memenuhi pelabelan dan kebenaran kuantitas.

Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Resi Gudang

Sementara kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dilaksanakan terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka yang terdiri dari 2 Bursa Berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 60 Pialang Berjangka yang aktif, 212 Kantor Cabang Pialang Berjangka yang aktif, dan 117 Pedagang Berjangka. Selama tahun 2017, Bappebti telah melakukan audit rutin terhadap 9 kantor pusat Pialang Berjangka dan 13 kantor cabang Pialang Berjangka. Selain itu, selama tahun 2017 juga dilakukan Kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap perusahaan ilegal dengan pemblokiran 97 situs perusahaan ilegal dan 10 kali penghentian kegiatan seminar perusahaan ilegal.

Sedangkan kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sistem Resi Gudang dilaksanakan terhadap 1 pusat registrasi, 21 pengelola gudang, dan 36 lembaga penilaian kesesuaian, serta 28 gudang untuk Sistem Resi Gudang.

Salah satu kerja sama yang selama ini dilakukan Kemendag bersama Polri adalah dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap PPNS Kementerian Perdagangan oleh Korwas PPNS. Dari tahun 2011 hingga 2017, pegawai yang dididik berjumlah 47 orang PPNS Metrologi; 327 orang PPNS Perlindungan Konsumen dan PPNS Tertib Niaga; 27 orang PPNS Perdagangan; dan 24 orang PPNS Bappebti. Selain memberikan diklat kepada PPNS, Polri juga membantu dalam penanganan perkara yang dilakukan PPNS Kemendag, baik PPNS Perdagangan maupun PPNS Bappebti.

Selama tahun 2017, Bareskrim Polri berhasil mengungkap beberapa kasus di bidang perdagangan, antara lain kasus perdagangan gula rafinasi yang melanggar ketentuan SNI dan dipersangkakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan/atau Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kasus penyalahgunaan izin garam impor yang dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; kasus penimbunan cabai rawit yang dilakukan oleh pengepul cabai rawit yang diduga melakukan penimbunan di gudang perusahaan/kartel (saat ini penyidik masih melakukan proses penyidikan lebih lanjut); kasus penimbunan bawang yang dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan; serta kasus penyelundupan.(red)

Rabu, 20 Desember 2017 16:04

Ambon,restorasihukum.com - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 55 tahun 2017, seluruh Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Lantamal IX Ambon melaksanakan Upacara Ziarah dan Tabur Bunga yang dipimpin oleh Kaur Kumla Diskum Lantamal IX Kapten Laut (KH/W) Yatsih Kusuma Astuti, S.H., di Taman Makam Pahlawan Nasional Kota Ambon, Maluku. Kamis, (20/12/2017)

Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut, dan setiap tanggal 5 Januari diperingati sebagai Hari Jadi Kowal.

Upacara Ziarah dan Tabur Bunga merupakan tradisi sebelum peringatan HUT Kowal, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengirim doa dan mewarisi nilai – nilai perjuangan dari para pahlawan pendahulu, sebagai cerminan dan mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa serta mengingat patriotisme yang telah ditunjukan oleh para pendahulu. (Dispen Lantamal IX).(red)

Rabu, 20 Desember 2017 14:28

Sukabumi, restorasihukum.com - Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab awal tahun 2016 ke setiap desa diseluruh Indonesia dengan jumlah keseluruhan mencapai kisaran Rp. 1,2 milyar yang mana mekanisme pencairannya dibagi dalam 2 tahapan. Rabu 20 Desember 2017

Untuk pencairan tahap ke satu sebesar 60 % dari jumlah keseluruhan sedangkan pencairan untuk tahap kedua sebesar 40% sisa pencairan tahap awal.

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat, pemprov dan pemkab adalah sebuah program skala prioritas sebagai wujud kepedulian dan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat pedesaan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan tujuan dapat terwujudnya tingkat kesejahteraan bagi masyarakat di pedesaan, melalui program DD/ADD yang direalisasikan dalam pembangunan Peningkatan infrastruktur pedesaan.

Dalam hal ini Kepala desa (kades) diberi kewenangan penuh dalam mengelola anggaran DD/ADD, Kepala desa dituntut agar profesional serta transfaran dalam mengalokasikan anggaran tersebut, Bahkan sebelum mencairkan anggaran tahap kesatu Kepala desa diwajibkan menyusun Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Desa (RAPBDes) sehingga alokasi anggaran tersebut sesuai kebutuhan serta tepat sasaran dan manfaat pembangunannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu jangka panjang.

Yang selanjutnya Kepala desa yang diberi kewenangan penuh selaku pengelola anggaran dapat melanjutkan pembangunan diwilayahnya dengan menggunakan anggaran yang dicairkan pada tahap kedua, Dan tentunya anggaran tahap kedua dapat dicairkan setelah melalui beberapa proses oleh tim verifikasi dan tim monitoring setelah mengevaluasi semua kegiatan pada tahap awal.

Namun lain halnya dengan yang terjadi di salah satu desa di kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Disinyalir anggaran DD/ADD tahun 2016 tidak direalisasikan sebagai mana peruntukannya seperti yang sudah tertera pada RAPBDes bahkan terindikasi adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan/Fiktif.

Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa kegiatan yang sudah dituangkan dalam RAPBDes namun pada kenyataannya setelah dilakukan kroscek ke titik kegiatan yang dimaksud fisiknya tidak ada yang akhirnya dapat disimpulkan fiktif setelah diperkuat oleh keterangan dari beberapa tokoh masyarakat saat dimintai keterangannya.

Dari hasil investigasi dilapang dengan mengacu kepada RAPBDes tahun 2016 dan RAPBDes tahun 2017 yang terindikasi adanya beberapa kegitan yang tidak direalisasikan bahkan diduga fiktif, Selanjutnya hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kepala desa dengan inisial AS ditempat tinggalnya, ” Ia terkesan kaget bahkan terlihat tidak banyak berkomentar lalu setelah terdiam beberapa lama oknum kades ini memohon kepada pihak media agar tidak mempublikasikan kasusnya dan meminta kepada media agar diselesaikan secara kekeluargaan,”Harapnya memelas.

Dengan ditemukannya permasalahan diatas disinyalir akibat lemahnya pengawasan dari tim verifikasi dan tim monitoring kecamatan yang dibentuk oleh Camat Gunungguruh, Bahkan diduga adanya kolaborasi antara oknum Kades dan tim verifikasi / tim monitoring kecamatan selaku Pembimbing dan pengawasan untuk memuluskan pencairan tahap kedua.

Dan diketahui ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Camat Gunungguruh Bpk. Erry Erstanto Y, S.IP di kediamannya beberapa waktu lalu, ” Beliau terlihat kaget bahkan terkesan sangat heran, Padahal dirinya sudah menunjuk beberapa orang stafnya untuk menjadi tim pembimbing dan pengawas desa ketika merealisasikan program pembangunan yang anggarannya bersumber dari DD/ADD.

Masih menurut pada saat menerima laporan dari tim verifikasi dan tim monitoring yang dibentuknya ketika pembangunan tahap awal sudah selesai tim verifikasi dan tim monitoring tidak menemukan adanya beberapa kegiatan yang diduga fiktif seperti yang disampaikan rekan-rekan media, Bahkan Ia menegaskan saat menerima laporan dari tim verifikasi bahwa kegiatan pembangunan tahap awal di desa tersebut sudah selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan, “tegasnya.(red)

Rabu, 20 Desember 2017 08:39

Sidoarjo,restorasihukum.com -Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menuturkan peresmian jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) diharapkan menjadi bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Alur distribusi barang yang masuk maupun keluar dari Jatim akan menjadi lebih lancar dan tidak mengalami kendala apapun.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Presiden Joko Widodo apda acara Peresmian Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, II dan III (Sepanjang – Krian) di Gerbang Tol Warugunung, Kab. Sidoarjo, Senin (19/12).

Dijelaskan, keberadaan jalan tol Sumo ditunggu lama oleh masyarakat sejak tahun 1994. Dengan adanya Jalan Tol Sumo akan memangkas waktu perjalanan Surabaya ke Mojokerto dari dua jam menjadi 40 menit. Dengan demikian, maka arus barang, transportasi yang menghubungkan wilayah di sekitar akan terbantu. "Secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Jatim, "ungkap Pakde Karwo.

Gubernur Jatim menuturkan, dengan diresmikan Jalan Tol Sumo akan mendorong peresmian jalan tol  lainnya di Jatim. Saat ini ada beberapa proyek jalan tol di Jatim mulai barat sampai timur, yaitu Kertosono Mantingan, Mantingan – Ngawi progres sudah 80 persen, Ngawi – Wilangan progres 96 persen, Wilangan – Kertosono 39,44 persen. Kemudian untuk jalan tol Kertosono – Mojokerto sudah beroperasi, Gempol – Pasuruan, Surabaya – Probolinggo progres 50 persen, Pandaan – Malang progres 36 persen. "Diharapkan pada akhir tahun 2018 semua jalan tol akan selesai dan bisa digunakan," jelasnya.

Tol Sumo memiliki panjang 36,27 km dan telah diresmikan oleh Presiden RI  Jokowi untuk seksi IB Sepanjang-WRR 4,3 km, Seksi II WRR-Driyorejo 5,1 km dan Seksi III Driyorejo-Krian 6,1 km. Pengoperasian ketiga seksi ini menyusul dua seksi Jalan Tol Sumo yang telah dioperasikan terlebih dahulu, yaitu Seksi IA sepanjang 2,3 Km (Waru-Sepanjang, diresmikan Agustus 2011), serta Seksi IV sepanjang 18,47 Km (Krian-Mojokerto, diresmikan Maret 2016).

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Tol Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk seksi IA dikeluarkan sejak 18 April 2007, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan badan usaha pada April 2006. Kemudian, seksi IV dari Krian ke Mojokerto sepanjang 18,47 km mulai dibangun pada Juni 2012 dan diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Jokowi pada Maret 2016 lalu. Sementara seksi IB mulai dikerjakan pada Mei 2014 dan seksi II dan III dikerjakan sejak November 2015.

Kini tiga seksi terakhir itu akan bisa dijajal setelah diresmikan pengoperasiannya oleh Jokowi. Pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto Seksi IB, Seksi II, dan Seksi III ini menyusul surat keputusan laik jalan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor AJ.409/1/9/DRJD/2017 tanggal 1 November 2017, dan Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Nomor BA.202.2/BPJT/JL.03.04/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Jalan tol yang membentang dari Kota Surabaya hingga Kota Mojokerto ini dikelola oleh PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (PT JSM) yang merupakan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nilai investasi jalan tol yang melewati 4 wilayah kota/kabupaten ini mencapai Rp 4,9 triliun dengan kepemilikan mayoritas saham sebesar 55% oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, 25% oleh PT Moeladi, dan 20% oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

JLS Harus Digarap

Selain membangun jalan tol sebagai bagian dalam rangka mengungkit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat juga diharapkan untuk menggarap Jalur Lintas Selatan (JLS) Jatim. JLS terbentang mulai dari Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan.

Banyak potensi yang bisa digali dari JLS, selain potensi wisata, juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat di pesisir selatan. Sebagai contoh, potensi wilayah selatan adalah kekayaan lautnya yang masih belum tergali , salahs atunya adalah keberadaan ikan tuna sirip kuning. "Di Pacitan produksinya sekitar 7 ribu ton per tahun. Apabila JLS tergarap, bukan tidak mungkin perekonomian wilayah selatan Jatim ikut naik," ujar Pakde Karwo.

Selain itu, menurut penelitian, kandungan emas dan pasir besi di wilayah selatan cukup besar. Sehingga apabila digarap dengan serius bisa menjadi lahan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Targetkan Akhir 2019 Tol Selesai

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo menargetkan jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi dengan panjang 1.167 km bisa selesai pada akhir tahun 2019. Permasalahan pembangunan jalan tol disetiap wilayah hampir sama, yaitu pembebasan lahan. "Tidak ada alasan pada akhir tahun 2019 harus selesai dan bisa difungsikan agar ekonomi Jawa bisa meningkat," ungkapnya,

Saat ini, tol di Jawa yang sudah beroperasi sepanjang 541 km, dalam proses kontruksi 433 km dan tahap persiapan 171 km. Sedangkan di Jatim sepanjang 268 km.  Apabila jalan tol di Jawa sudah beres, kemudian akan dibangun jalan tol di wilayah lain. Sebagai contoh, sudah dimulai Jalan Tol Trans Sumatera, kemudian disusul di Lampung, Palembang dan Medan. "Salah satu fungsi dari dibangunnya jalan tol adalah meningkatkan daya saing dan efisiensi," jelasnya. (HPJ/tra)

Selasa, 19 Desember 2017 16:19

Surabaya,restorasihukum.com -Pemprov Jatim akan segera melakukan asessment terhadap pegawai atau PNS sesuai kompetensi yang dimiliki. Hal ini penting dilakukan agar pegawai yang bersangkutan bisa ditempatkan sesuai bidangnya.

"Kita berusaha untuk menempatkan pegawai dengan kompetensi tepat di tempat yang tepat pula, atau istilahnya the right man on the right job," terang Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan paparan pada acara Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2017 Tingkat Provinsi Jatim di Kantor Bappeda Prov. Jatim, Jl. Pahlawan 102-108, Surabaya, Selasa (19/12).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, proses asessment ini sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah 72 orang Jabatan Pimpinan Tinggi/JPT Pratama dan 521 orang administrator. Pada tahun 2017 sendiri telah dilakukan asessment terhadap 721 orang pengawas. "Kedepan semua pegawai di lingkup Pemprov Jatim akan diasessment dengan jumlah total 51.299 PNS," ungkapnya.

Ditambahkan, potensi PNS Pemprov Jatim jumlah totalnya sebanyak 52.613 orang. Dengan didominasi oleh lulusan S1 atau D4 sebesar 58,63%, lulusan S2 sebesar 16,54%, lulusan S3 sebanyak 0,39%, dan lulusan SD sampai SMA sebanyak 18,42%. "Performa PNS Pemprov saat ini sudah sangat baik, kedepan tentunya untuk lulusan S2 akan kita perbanyak," imbuh Pakde Karwo.

Selain itu, Pemprov Jatim juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pegawainya. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa Keputusan Gubernur. Diantaranya yakni KepGub Jatim No. 188/282/KPTS/013/2008 tentang wajib lapor harta kekayaan, dan KepGub Jatim No. 188/624/KPTS/013/2016 tentang Satgas Saber Pungli. "Kami juga memantau disiplin PNS melalui e-Finger secara online, serta capaian kinerja secara online lewat aplikasi e-Master," ujar Pakde Karwo.

Menurutnya, evaluasi dan pengawasan ini harus dilakukan agar bisa mewujudkan PNS yang handal dan profesional. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengawasan yang dilakukan Pemprov Jatim juga memberikan reward and punishment. Selain tunjangan kinerja, mulai tahun 2018 bagi PNS yang berprestasi akan diberikan penghargaan. "Penegakan kode etik pegawai dan perilaku pegawai juga telah kami atur dalam Pergub No.19 tahun 2016," tukas Pakde Karwo.

Sementara itu,  Gubernur Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Prof. Dr. Ermaya Suradinata mengatakan, ada empat hal yang bisa dilakukan pemda agar bisa bersaing di era MEA. Empat hal itu yakni peningkatan daya saing produk lokal, penciptaan kebijakan dan lingkungan yang mendukung perkembangan industri di daerah, reformasi birokrasi pemda, dan pembangunan kapasitas lokal.

Ditambahkan, pegawai pemerintah juga dituntut memiliki kemampuan berinovasi dan berpikir besar. PNS juga dituntut untuk cepat tanggap terhadap permasalahan serta bisa menganalisis. Menurutnya, metode analisa tata pemerintahan yang paling tepat saat ini yaitu ASOCA (ability, strength, appurtinities, culture dan agility). "Jika pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dalam menghadapi perubahan, maka bangsa ini akan bisa jadi pemain bukan hanya penonton di era MEA," pungkasnya.  (Hpj/dwi).

Selasa, 19 Desember 2017 15:05

Jakarta,restorasihukum.com -(Puspen TNI). TNI siap mengerahkan pasukan membantu Polri dalam pengamanan perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, termasuk turut serta membantu pengamanan arus mudik dan arus balik.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melalui video conference bersama Menko Kemaritiman, Kapolri, Menteri Kesehatan, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Dirut Pertamina, dan Dirut Jasa Marga kepada seluruh unsur pimpinan daerah se- Indonesia dalam rangka menghadapi Natal tahun 2017 dan Tahun Baru tahun 2018, di Ruang Pusdalsis lantai 5, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Pada video conference tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan kepada seluruh jajaran Kotamaops TNI untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut dan melaksanakan koordinasi dengan aparat Kepolisian secara ketat di wilayah.

“Semua operasi telah dikoordinasikan dan disiapkan baik sebelum, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kegiatan pengamanan berlangsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI juga mengatakan bahwa untuk mengantisipasi aksi serangan teroris, Pasukan Khusus TNI dari Satuan Gultor TNI siap untuk mengatasi ancaman terorisme dan mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang memungkinkan dilaksanakan kegiatan operasi.

“Semuanya itu akan digerakan sesuai dengan operasi bantuan kepada Polri atas dasar permintaan,” ujarnya. Menjawab pertanyaan wartawan terkait Natal 2017 dan Tahun Baru 2018,

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan kembali bahwa seluruh kekuatan jajaran TNI yang ada di wilayah siap untuk membantu Polri dalam pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018, serta melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian, sehingga pengamanan yang diinginkan bisa tercapai.

“Kita akan tunjukkan bahwa TNI dan Polri bersama stakeholder lainnya solid untuk menangani permasalahan-permasalahan ke depan, diantaranya mensukseskan pengamanan perayaan Natal 25 Desember tahun 2017 dan Tahun Baru 2018. Kami (TNI) siap mendukung Polri,” tegas Panglima TNI.(red)

Selasa, 19 Desember 2017 14:42

Jakarta,restorasihukum.com -Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Brevet Komando sebagai warga kehormatan Kopassus, yang disematkan langsung oleh Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni dalam suatu upacara militer, bertempat di Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Senin (18/12/2017).

Panglima TNI dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan rasa bangganya atas pengangkatan dirinya menjadi warga kehormatan Kopassus. “Saya merasa bangga dan terhormat menggunakan Baret Merah dan Brevet Kopassus yang merupakan simbo l kebanggaan prajurit Kopassus, salah satu pasukan khusus TNI,” ujarnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. mengatakan bahwa sejatinya kebanggaan yang utuh adalah memelihara kemampuan, militan dan memiliki daya juang dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara.

“Saya mengharapkan para prajurit Kopassus selain memiliki kebanggaan Koprs Baret Merah dengan kualifikasi tinggi, yang paling penting adalah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Itulah sejatinya kebanggaan yang utuh,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menginggatkan bahwa tantangan tugas ke depan tidak semakin ringan, dimana fenomena ancaman global semakin berubah, prajurit komando agar senantiasa meningkatkan etos kerja. “Profesional dan modern bisa dicapai apabila didukung dengan kemampuan keterampilan prajurit, soliditas dan solidaritas antar satuan. Komitmen sekecil apapun yang disepakati merupakan kunci bagi keberhasilan tugas,” tuturnya.

“Untuk itu, selaku Panglima TNI, saya akan melengkapi peralatan yang diperlukan satuan Kopassus dalam mendukung tugas operasi, saya juga akan meningkatkan kemampuan prajurit Komando dihadapkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan negara dengan baik,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan awak media tentang kesejahteraan prajurit, Panglima TNI menjelaskan bahwa kesejahteraan prajurit akan terus dievaluasi, utamanya terkait tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di daerah perbatasan dan penyediaan rumah bagi seluruh prajurit yang belum memiliki rumah pribadi. “Kita akan cari formulasi untuk menyediakan perumahan bagi prajurit melalui Tabungan Wajib Perumahan (TWP), sehingga mereka merasa tenang dan nyaman meninggalkan keluarganya saat bertugas ke daerah yang jauh,” ujarnya.

Sementara itu menanggapi pertanyaan tentang proses penyelesaian kasus Helikopter AW 101, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa TNI pada dasarnya mendukung

kebijakan dari pemerintah dalam memberantas korupsi. “Terkait masalah Heli AW 101, saat ini sudah masuk ke tingkat penyelidikan, kita ikuti mekanisme sehingga sampai pada Pengadilan Militer di Otmil dan semua akan kita kawal sampai keputusan di pengadilan militer,” tutupnya. (red)

Selasa, 19 Desember 2017 14:36

“Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Partai Golkar yang berkarya karena masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama-sama seluruh rakyat.”

 

Jakarta,restorasihukum.com -Partai Golkar adalah partai besar dan selalu memberikan dukungan terhadap program-program strategis pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2017 di Jakarta Convention Center, Senin 18 Desember 2017.

Oleh karenanya, Presiden memberikan apresiasi kepada Partai Golkar atas peran aktif partai berlambang pohon beringin dalam menjaga Pancasila, merawat Bhinneka Tunggal Ika dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Untuk dukungan Partai Golkar dalam mensukseskan kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik seperti di dalam tax amnesti, dalam pilkada serentak juga saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ucap Presiden.

Lebih jauh Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan Partai Golkar yang berkarya karena masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama-sama seluruh rakyat.

Pemerintah, lanjut Presiden, dalam tiga tahun ini dan ke depannya akan terus berkarya dan bekerja. Berkarya untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris dengan membangun dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Pembangunan yang meningkatkan akses pekerjaan yang lebih baik, redistribusi pendapatan yang berkeadilan dan banyak pekerjaan-pekerjaan besar yang masih harus kita selesaikan, mengatasi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, mengatasi pengangguran yang masih banyak,” tutur Kepala Negara.

Berbagai pekerjaan besar tersebut menurut Kepala Negara membutuhkan peran dan sentuhan kader Partai Golkar.

Dalam pandangan Presiden, kader-kader Partai Golkar adalah mereka yang sudah matang dan malang melintang dalam proses pembangunan di Indonesia serta memahami seluk-beluk politik kebijakan untuk menjalankan sebuah karya.

“Untuk itu saya ajak keluarga besar partai Golkar untuk selalu bersinergi dengan pemerintah, kerja bersama pemerintah, berkarya bersama pemerintah untuk mewujudkan masa keemasan Negara kita Indonesia,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa sebentar lagi akan memasuki tahun politik dan juga akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah serta mulai memasuki tahapan pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden wakil presiden.

Oleh karena itu, Partai Golkar harus solid, harus utuh dan kokoh seperti pohon beringin yang berbatang satu.

“Golkar harus makin besar dan menjadi bagian penting dari pembangunan politik di Indonesia,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa soliditas Partai Golkar dibutuhkan oleh negara karena masalah di Partai Golkar akan berdampak politik yang besar terhadap politik nasional.

“Golkar yang solid akan menjadi Golkar yang produktif dan profesional. Profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh Partai Golkar,” tutur Presiden.

Di awal sambutannya, Presiden mengatakan bahwa Partai Golkar adalah partai yang memiliki banyak politikus ulung , teknokrat yang mumpuni, negarawan yang disegani. “Partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh nusantara,” ujar Presiden.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden RI ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, tokoh-tokoh senior Golkar serta pengurus DPP, DPD dan anggota Partai Golkar dari seluruh Indonesia.(red)