Redaksi

Redaksi

Jumat, 25 Mei 2018 02:01

Lamongan, restorasihukum.com - Setelah Kabupaten Tuban menyatakan perang terhadap Miras dan beberapa kali di lakukan penggerebekan tempat penyimpanan dan memproduksi minuman jenis arak, rabo, 23/05/2018, jajaran Polres Lamongan berhasil membongkar tempat memproduksi arak disebuah rumah kosong milik Hj. Janah yang berada di Rt 02 Rw 06 =Dusun  Babatan Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Dipimpin langsung oleh kapolres Lamongan AKBP Feby D. P. Hutagalung meninjau langsung di TKP, disitu polisi menemukan drum plastik warna biru serta beberapa tandon air kapasitas 1000 dan 5000 liter yang berupa miras racikan dan sejumlah barang bukti lainnya yakni peralatan yang digunakan untuk proses penyulingan miras miras racikan.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar dan terbukti kita menemukan adanya peralatan dan bahan yang sudah diracik dan sudah menjadi miras tinggal nantinya disuling menggunakan alat alat yang ada di rumah ini untuk proses pembuatannya dan miras miras kelihatannya belum ada yang dijual, berkat kejelian dari masyarakat yang cepat berkoordinasi dengan polsek setempat sehingga kita bisa segera mencegahnya ” terang Kapolres.

“Barang bukti kurang lebih sebanyak 4000 liter bahan baku yang akan diproduksi menjadi Arak. untuk identitas pelaku sudah kita kantongi dan nanti tinggal kita kembangkan untuk upaya tindakan kepolisian yakni penangkapan, polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk salah satunya adalah pemilik rumah yang menurut informasi merupakan warga perumnas Made”  tegas AKBP Feby.

Kegiatan olah TKP dan pengecekan berawal dari anggota polsek Sugio telah melaksanakan ungkap rumah /tempat yang dijadikan produksi miras, rabo, 23/05/2018  sekitar pukul 02.00 WIB, yang berawal dari informasi masyarakat yang mencium bau menyengat.

Kapolsek dan Kanit IV satreskrim, kanit I Satreskoba, Paursubaghumas, Paur Identifikasi Satreskim, Anggota Polsek Sugio mendatangi TKP dan atas persetujuan pemilik rumah serta perangkat desa Sekarbagus masuk ke rumah untuk melakukan pengecekan dan ditemukan, 18 drum warna biru berisikan cairan baceman gula merah @200 liter, 1 drum profil tank warna putih berisikan berisikan cairan baceman gula merah 1 500 liter, 4 drum biru kosong, 2 drum profil kosong, 2 jurigen warna biru kosong, 1 drum profil putih kosong, 1 gentong merah kosong, 3 pak ragi merk mauri yah, 3 unit alat penyuling, beberapa pipa rangkaian kompor yang akan dipergunakan untuk penyulingan, yang keseluruhan barang bukti selanjutnya diangkut menggunakan dua unit dump truk menuju Mapolres Lamongan. Marhaban ya Ramadhan (anto.s)

Jumat, 25 Mei 2018 01:28

JAKARTA , restorasihukum.com -Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan ratusan perwakilan penerima manfaat Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.

Presiden berpesan agar tidak mempersulit rakyat ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Nah ini yang paling penting, saya sebetulnya cuma dua, rakyat itu kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan jangan dihambat. Yang kedua, rakyat kalau ingin mendapatkan pelayanan kesehatan juga jangan dipersulit. Saya hanya minta itu saja kok,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari 92,4 juta peserta yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sebanyak 131 orang perwakilan penerima manfaat dan 124 perwakilan daerah yang telah dilengkapi JKN-KIS.

Presiden juga berbicara mengenai biaya pengobatan masyarakat yang ditanggung oleh JKN-KIS. Beberapa di antaranya mencapai ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.

“Ada ini 1 orang dari Tanjung Pinang yang dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS itu Rp624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat ini Rp435 juta. Ini dibayar karena itu kewajiban kita, agar rakyat jadi sehat kembali,” katanya.

Selain itu, Presiden juga mencontohkan pasien di Karanganyar yang mendapatkan manfaat JKN-KIS dengan biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar.

“Contoh lain misalnya saya lihat ini di Karanganyar ada yang lebih dari Rp1 miliar, hemofilia. Ya sudah menjadi tugas pemerintah, kalau dicek benar, BPJS bayar ya harus bayar,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari empat provinsi, 28 kotamadya, dan 92 kabupaten yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayah kerjanya. Empat provinsi yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh. Sementara untuk kabupaten dan kotamadya, penyerahan penghargaan secara simbolis diberikan Presiden kepada perwakilan Kabupaten Badung, Kabupaten Luwu Timur, Kota Cirebon, dan Kota Padang Panjang.

“Saya kira 4 provinsi tadi sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di Papua Barat, kemudian di Aceh, sudah di atas 95 persen,” ucap Kepala Negara.

Namun demikian, Presiden berharap, masyarakat sehat semuanya sehingga tidak perlu menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Oleh sebab itu, Presiden mengatakan, untuk urusan kesehatan tindakan pencegahan itu lebih bagus.

“Yang namanya kesehatan yang bagus memang preventif. Pola makan diatur, olahraga rutin, tidur yang cukup tapi jangan kebanyakan,” katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahmi Idris.

Cerita Haru Seorang Penerima KIS di Depan Presiden

Suasana haru meliputi Istana Negara, Jakarta, Rabu siang tadi, 23 Mei 2018, ketika seorang penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menceritakan kisahnya di depan Presiden Joko Widodo. Dia adalah Daeng Nurlia (38) asal Makassar, Sulawesi Selatan.

“Saya didiagnosa sama dokter penyakit tumor, tumor ganas. Saya kena sakit 2016, tepatnya bulan 6 pas Ramadan juga,” tuturnya.

Awalnya dia menduga sakitnya itu hanya sakit biasa. Tapi diagnosa dokter berkata lain, dia didiagnosa menderita tumor ganas di persendian. Kemudian dokter pun mengusulkan supaya tumornya tersebut diangkat melalui operasi.

“Kemudian saya lanjutkan kemoterapi sampai 6 kali dan itu saya berpikir butuh biaya yang cukup besar. Selain rumah sakit, juga biaya makan di RS dan transportasi. Saya orang susah, tidak punya,” ujarnya lirih.

Setelah kemoterapi berkali-kali, ia pun kembali check up ke dokter. Hasilnya ternyata tumor masih ada, bahkan lebih ganas. Tumornya pun diangkat lagi, sampai 4 kali operasi.

“Operasi terus sampai sudah ada pikiran mau bunuh diri. Tapi saya kembali semangat. Dengan adanya KIS ini saya bisa bangkit lagi mengingat anak-anak saya masih sekolah. Terimakasih kepada pemerintah dan negara,” kata Ibu 4 orang anak ini.

Ia kini hanya berharap agar bisa berjalan seperti layaknya orang normal sehingga ia bisa melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Ia juga berharap, mereka yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat agar bisa mendapatkannya secepat mungkin.

“Supaya yang sependeritaan dengan saya bisa merasakan hal yang sama. Harapan kita semua tidak ada yang menginginkan sakit, justru ingin sehat. Saya ingin seperti semula, sembuh. Buat anak-anak saya agar mereka tidak sedih lagi melihat mamahnya yang seperti ini,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo yang mendengar cerita ini pun mengatakan bahwa pelayanan kesehatan ini adalah tugas konstitusional yang harus dijalankan bersama.

“Ini memang tugas konstutisional, tugas konstitusi yg harus kita jalani bersama dan memastikan bahwa seluruh rakyat di seluruh pelosok Tanah Air merasakan kehadiran negara terutama dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan ibu, betapa yg namanya sakit saat ini biayanya sangat tinggi. Sekali lagi kita berharap seluruh masyarakat sehat semuanya,” kata Presiden.

Sampai saat ini, kata Presiden, pemerintah sudah memberikan 92,2 juta Kartu Indonesia Sehat. Sementara untuk total peserta BPJS Kesehatan, termasuk yang tidak dibayar pemerintah, ada 197,6 juta jiwa.

“Itu hampir seluruh rakyat memperoleh namanya kartu BPJS dan khusus sekali lagi yang ini (KIS) sudah dipegang oleh rakyat sebanyak 92,2 juta. Kalau masih ada yang ini kita sisir lagi. Kalau ini memerlukan, juga kita tambahkan dan tahun ini target untuk kartu ini saja 96,8 juta. Masih ada ruang untuk yang masih belum memiliki Kartu Indonesia Sehat,” pungkasnya.***

Kamis, 24 Mei 2018 16:09

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat (AS) atas rasa empati negara adidaya ini  terhadap korban dan dampak terorisme yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu.  
 
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini saat menerima kunjungan Konjen AS di Surabaya  di Ruang Kerja Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Kamis (24/5).
 
“Pemerintah akan segera menerbitkan semacam internal security act guna melindungi masyarakat banyak, seperti dimiliki negara-negara lain. Diantaranya, Australia dan AS,”ujar Pakde Karwo sambil menambahkan dengan ISA tsb maka kepentingan masyarakat banyak lebih terlindungi, termasuk investasi.  
 
Pakde Karwo menjelaskan, ijin prinsip investasi di Jatim yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Prov. Jatim saat ini tercatat sebesar Rp. 248 trilyun atau sekitar US $ 18 juta,  dan investasi tsb  belum terwujud. Apalagi terjadi kasus terorisme, sementara ekonomi adalah persepsi. Untuk itu, dan mempertimbangkan arti penting investasi bagi kesejahteraan masyarakat, pihaknya akan mengundang para pengusaha termasuk Konjen AS di Surabaya untuk bertemu dalam waktu dekat.
 
Jawa Timur, lanjut Pakde Karwo, menjadi hub 16 provinsi lainnya. Kondisi tidak stabil provinsi ini, akan mempengaruhi 16 provinsi lainnya. Sebab, beragam produk bahan pokok dan komoditi lainnya dihasilkan dan dipasok Jatim untuk ke 16 provinsi tersebut. Diantaranya, telur ayam, daging, beras, dsb-nya.
 
Bukan Pemikirwn Mainstream
 
Dalam kunjungannya, Konjen AS Heather Variava, menyampaikan  rasa dukacita kepada Gubernur Jatim atas terjadinya tindakan terorisme yang menimbulkan korban luka dan jiwa beberapa waktu. Atas dasar pengalaman tinggal selama tiga tahun di Surabaya, ia menilai, pemikiran teroris tsb bukanlah pemikiran mainstream masyarakat Jawa Timur yang damai dan toleran.  
 
Keberagaman dan kekayaan budaya yang dimiliki Jatim, diyakininya, akan menjadikan Jatim menjadi lebih kuat. “Saya juga mengapresiasi tindakan Pak Gubernur saat terorisme terjadi. Bapak Gubernur hadir di semua lokasi untuk memberikan dukungan moril kepada korban dan semangat kepada kepolisian,” ujarnya yang sekaligus berpamitan menjadi Konjen AS di Surabaya  karena menempati posting jabatan  baru sebagai awakil Dubes AS di Jakarta.  
 
Mendampingi Gubernur Soekarwo dalam acara ini Kepala BPM PTSP Prov. Jatim, Lili Soleh Wartadipradja serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pempriv. Jatim, Benny Sampir Wanto. Sementara itu, Konjen AS di Surabaya didampingi Kepala Urusan Politik,  Andre  Kelly (hpj/.tra)
 

Kamis, 24 Mei 2018 16:06

JAKARTA , restorasihukum.com - (Puspen TNI). Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah hadir sebagai salah
satu narasumber dalam diskusi terbatas tentang Pemberitaan Berlebihan Terhadap Aksi Terorisme, bertempat di ruang rapat Dewan Pers Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).

Dalam diskusi tersebut, Kapuspen TNI memberikan masukan kepada pers salah
satunya yaitu perlunya mengutamakan jiwa nasionalisme awak media dalam menyiarkan berita terkait terorisme.

Menurutnya, dampak pemberitaan banyak sekali antara lain terkait strategi yang dilakukan aparat dalam mengatasi terorisme dengan baik, selain itu efek berita yang disiarkan bagi korban maupun harga diri negara dan bangsa perlu dipertimbangkan.

Kapuspen TNI menganalogikan apabila terjadi sesuatu yang tidak baik di lingkungan keluarga, harus dijaga dari pihak-pihak lain yang ingin membuat keruh suasana.

Kegiatan diskusi diikuti oleh Pimpinan Redaksi media massa nasional khususnya
media televisi, selain Kapuspen TNI bertindak sebagai narasumber lainnya yaitu Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto dan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ir. Hamli, M.E. ***
Autentikasi :Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman


Kamis, 24 Mei 2018 04:06

Pasuruan, restorasihukum.com , – Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Pasuruan. Kepulan asap hitam terlihat muncul dari salah satu ruangan gudang penyimpanan barang bekas milik RSUD Bangil hingga membuat sejumlah pasien harus di evakuasi ke tempat yang lebih aman. Rabu 23/05/2018.

Menurut keterangan saksi, Saiful Arifin Kepala Bagian Umum RSUD Bangil, yang bersangkutan saat itu mendapatkan info dari karyawan terkait adanya kebakaran tersebut.

Setelah chek lokasi ternyata kebakaran terjadi di bagian ruang gudang barang bekas dan mendapati gudang sudah terbakar hingga mengeluarkan kepulan asap tebal.

“Saya di kasih tau karyawan terkait adanya kebakaran, kemudian saya chek lokasi ternyata kebakaran itu terjadi di bagian gudang. Dengan bergotong royong saya beserta karyawan lainya berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya serta menggunakan alat pemadam kebakaran yang berada di Rumah Sakit,” terangnya.

“Mengingat gudang tersebut berisi barang – barang yang terdiri dari tempat tidur pasien yang terbuat dari bahan Spon, Kertas, Arsip, Plastik serta Rak, Meja dan Kursi yang sebagian bahanya juga dari Spon, sehingga api dengan cepat membesar hingga terbakar,”tambahnya.

“Karena upaya pemadaman tak mampu mengatasi akhirnya pihak Rumah Sakit menghubungi Pemadam Kebakaran (PMK) Kabupaten dan Kota Pasuruan serta dari PIER untuk memadamkan api,” pungkasnya.

Sekira Pukul 14 . 00 WIB sedikitnya 4 mobil Damkar dari Pemerintah Kabupaten Kota Pasuruan serta dari PIER tiba di lokasi kejadian guna untuk dilakukan pemadaman.

Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, namun kerugian material di perkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Selain melakukan upaya pemadaman. Pihak Rumah Sakit juga sudah melaporkan kejadian ke pihak terkait serta kepada Komando Rumah Sakit (Atasan) (Sol

Kamis, 24 Mei 2018 00:03

Semarang, restorasihukum.com - Kursi pesakitan terdakwa mantan Kepala Kantor BPN Kota Semarang Priyono, yang menerima gratifikasi terkait dengan hadiah uang pengurusan hak atas tanah mencapai Rp 8,6 miliar dari pihak ketiga, diketahui sebagian mengalir untuk digunakan Karoke.

Terdakwa, yang juga pernah menjabat Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang ( ATR/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) diketahui menggunakan sejumlah uang tersebut untuk karoke  bersama sejumlah relasi dan pejabat di BPN. Karoke itu dilakukan di tempat hiburan malam di Hotel Borobudur dan Karoke Manhatan.

Hal itu terungkap dalam pemeriksaan saksi Cinta Eri Asmara alias Rieke, di Pengadilan Tipikor Semarang, baru- baru ini.
Cinta juga mengakui sering karoke bersama Priyono di Jakarta. Bahkan, sekali karoke, Priyono bisa bersama 4 sampai 14 teman- temannya. Atas karokenya itu, dikatakan saksi, terdakwa membayar dengan uang dari dua rekening yang dikuasainya.

Cinta Eri Asmara merupakan teman wanita terdakwa saat karoke, yang sebelumnya sempat tidak hadir di persidangan karena sedang ke Eropa itu mengatakan, bahwa terkait dua rekening berisi total sebesar Rp 3,6 miliar yang dikuasai, yakni rekening BCA atas nama dirinya dan Eko Budi Raharjo ( PNS BPN ).

Terkait rekening, ia mengaku dikuasai oleh atas permintaan Priyono. Uang Rp 3,6 miliar itu diketahui merupakan setoran dari sejumlah pihak yang mengurus sertifikat tanahnya di BPN melalui Priyono.

Dikatakan pula oleh Cinta Eri Asmara dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Antonius Widijantono, sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, terdakwa dan teman- temannya, bisa lebih dari 50 kali ke tempat karoke, sebulan bisa 3 kali. Sekali bayar karoke minimal sebesar Rp 10 juta. Maksimal, kalau sama plus- plusnya bisa capai sebesar Rp 60 juta sampai Rp 70 juta.

Terkait dua rekening berisi Rp 3,6 miliar itu, diketahui juga digunakan saksi Cinta untuk sejumlah kepentingannya. Diantaranya, pembayaran asuransi, pembayaran mobil Mazda CX 5 Sport Rp 280 juta, perumahan sejuta arisan Rp 394 juta.

Rekening itu dikuasai oleh terdakwa Priyono untuk menampung setoran uang dari pengurus sertifikat. Penghasilan saya sebulan bisa Rp 30 juta sampai Rp 50 juta karena saya juga punya bisnis.

Secara terpisah. Isteri terdakwa Priyono, Nanik Riani saat diperiksa dipersidangan beberkan sejumlah keterangan terkait pembelian rumah dan mobil. Ia menyampaikan, bahwa rumah di Yogjakarta, awalnya dibeli dalam keadaan tanah kosong karena berupa kebun, dengan luas sekitar 350- an meter persegi.

Tanah tersebut sendiri dibeli menggunakan uang dari gaji dan tunjangan lain yang diberikan dari suami saya. Kemudian tanah tersebut  dibangun rumah sekitar tahun 2015, karena memang dirinya dan suami berangan- angan memiliki rumah di Yogya.

Sementara itu, saksi ahli Pusat     Pelaporan dan Analisa  Transaksi Keuangan ( PPATK), Mohammad Novian, yang merupakan Ketua Kelompok Advokasi PPATK mengatakan, modus operandi dalam kasus Tipikor, pelaku sering menggunakan rekening atas nama orang lain, bisa keluarga, sahabat dan orang terdekatnya.

Novian juga mengatakan, kesalahan pelaku harus dilihat apakah ada perintah, atau permintaan.****( na).

Rabu, 23 Mei 2018 23:40

Malang, restorasihukum.com - Meski dalam keadaan sedang berpuasa di bulan suci ramadan, kantor bersama samsat karangploso berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak yang memang berniat baik untuk membayar pajak kendaraan yang dimiliki.

Hal ini disampaikan oleh Aiptu Herman saat ditemui restorasihukum.com diruangan adpel dengan didampingi Bapak Edi "Kami selaku pelayan masyarakat tentunya harus maksimal dalam pelayanan, harus siap dikoreksi dalam bekerja dengan pelayanan yang baik, apalagi bila wajib pajak sudah mau datang kekantor kami, itu sudah ada niat baik sebagai wajib pajak, jika kami masih kurang maksimal dalam pelayanan maka kami akan memperbaiki dan kami sangat siap dalam kritik. " Ungkapnya.

Masih kata Aiptu Herman menambahkan "Kalaupun adanya oknum baik dari dalam maupun dari luar, maka kami akan menegur serta membina untuk bekerja  lebih baik lagi sesuai SOP yang memang sudah ditetapkan. " Tuturnya dengan tegas.

Dengan adanya hal ini, kinerja samsat karangploso patut diberikan apresiasi, meskipun adanya kritik dari masyarakat namun kritik tersebut di ambil dalam segi positif, yakni untuk membangun dengan memperbaiki kinerja demi pelayanan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. (red)

Rabu, 23 Mei 2018 23:35

Gresik, restorasihukum.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik akhirnya resmi menetapkan Kepala Desa (Kades) Sembayat Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, H. Saudji sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Purnawirawan Polres Gresik ini diduga menyelewengkan anggaran Dana Desa (DD) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 169 juta.

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan para saksi dan pengumpulan barang bukti, pihaknya akhirnya menetapkan Kades H Saudji sebagai tersangka dugaan korupsi.

“Sudah ada yang kita tetapkan sebagai tersangka. Inisialnya S (Suadji) dan masih satu orang. Kalau nanti ada perkembangan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” ujar Andrie saat ditemui di depan ruang kerjanya, Rabu (23/05/2018).

Andrie menyebut, penetapan tersangka ini terkait adanya penyelewengan 4 item proyek di Desa Sembayat yang dianggarkan dalam APBDes tahun 2016 lalu. “Ada empat proyek dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 169 juta,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penetapan status tersangka terhadap Kades H Saudji ini telah ditetapkan pada Selasa (22/05/2018) kemarin. Oleh karena itu pihaknya akhirnya memanggil kembali para saksi untuk menandatangani berkas pemeriksaan perkara.

“Sudah kita tetapkan Selasa kemarin,” paparnya.
Perlu diketahui saat ini masih berlangsung pemeriksaan ulang terhadap para saksi. Sedikitnya ada 16 saksi yang dipanggil oleh Kejari Gresik. Mulai dari pejabat eselon II Agus Budiono, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag, Camat Manyar Abdul Hakam, para perangkat desa dan perangkat BPD Sembayat.

“Tadi saya ditanya tentang Dana Desa Sembayat tahun 2016, dan mekanisme penyusunannya. Cuma ditanya seputar itu saja, karena waktu itu saja menjabat Kepala Bapemas ” kata Agus Budiono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi. (Yit)