Redaksi

Redaksi

Selasa, 28 Januari 2014 07:54

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa pengusaha Widodo Ratanachaitong di Singapura terkait penyidikan kasus dugaan suap kegiatan hulu minyak dan gas di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

"Dia diperiksa di sana karena dia merupakan warga negara Singapura sejak 2012," ujar jaksa KPK M Rum, Senin (27/1/2014) malam. Rum mengaku belum mendapatkan hasil pemeriksaan Widodo tersebut.

Sebelumnya, Widodo dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK. Lembaga antikorupsi ini tidak dapat memanggil paksa Widodo karena statusnya sebagai warga negara asing.

Widodo merupakan saksi penting dalam kasus dugaan suap SKK Migas. Dalam tuntutan untuk Komisaris PT Kernel Oil Simon G Tanjaya terungkap bahwa inisiatif pemberian suap diduga berasal dari Widodo.

Kasus ini disebut bermula ketika Widodo bertemu Kepala SKK Migas saat itu, Rudi Rubiandini, di Jakarta. Widodo memperkenalkan diri sebagai trader minyak yang mengikuti lelang di SKK Migas.

Rudi kemudian mengenalkan Widodo dengan pelatih golfnya, Deviardi. Mereka sepakat agar perusahaan yang diwakili Widodo memenangi lelang di SKK Migas.

Widodo memberikan uang tunai 200.000 dollar Singapura kepada Deviardi agar diserahkan ke Rudi. Widodo juga disebut sebagai auktor intelektualis dugaan penyuapan kepada Rudi.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa Widodo bisa dipidana karena mengabaikan panggilan pemeriksaan KPK. “Dia bisa didiskualifikasi melanggar kewajibannya. Kalau pakai tindak pidana itu melawan perintah petugas,” ujar Bambang.

sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/28/0645338/KPK.Periksa.Saksi.Penting.Kasus.Suap.SKK.Migas.di.Singapura

Selasa, 28 Januari 2014 07:51

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengaku, selama ia menjabat, sederet perusahaan antre ingin memberikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Jakarta. Hal itu dikatakan Jokowi kepada wartawan, di Balaikota, Senin (27/1/2014) malam.

"Asal tau saja ya, sejak jadi gubernur itu yang namanya CSR itu antre panjang banget. Jadi yang gitu-gitu biasalah," ujar  Jokowi.

Menurut Jokowi, ia tak memedulikan motif pemberian CSR tersebut, selain untuk pengembangan kota. Pernyataan Jokowi ini merespons sumbangan salah satu pengusaha yang memberikan 10 bus transjakarta dan uang Rp 6 miliar untuk korban banjir. Alasan pemberian hibah ini karena Jokowi dianggap prorakyat.

"Ya ndak tau, tanyakan ke mereka. Jangan tanya saya," kata Jokowi.

Ia memastikan pendapatan yang bakal dihasilkan oleh bus-bus tersebut akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Sementara terkait dasar hukum langkah tersebut, Jokowi mengaku tidak tahu-menahu. Yang penting, kata dia, tak ada penyelewengan dana bantuan dan arahnya untuk kepentingan rakyat.

"Saya ndak urusin sampai dasar hukum, kok tanyakan ke saya. Saya itu ngertinya yang penting berguna bagi rakyat banyak loh. Wong saya juga jamin ndak ngambil uang dari situ," ujar Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapatkan perhatian Tahir Foundation karena dianggap prorakyat. Kumpulan pengusaha yang bergerak di bidang kemanusiaan itu menyumbang 10 bus transjakarta dan uang sebesar Rp 6 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk warga korban banjir.

Ketua Tahir Foundation, Tahir, mengatakan, hibah kepada rakyat melalui Pemprov DKI Jakarta adalah yang pertama kali. Pada masa pemerintahan sebelumnya, Tahir Foundation biasanya langsung membantu para warga yang membutuhkan.

"Kami bantu hanya karena Pak Jokowi. Dia itu prorakyat, jujur, dan lugas," ujar Tahir.

sumber:

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/28/0724022/Jokowi.Sejak.Saya.Jadi.Gubernur.CSR.Itu.Antre.

 

 

 

 

Selasa, 28 Januari 2014 07:42

Bojonegoro, Restorasi hukum.com - Program raskin diperuntukan warga yang benar benar tidak mampu, beras untuk rumah tangga miskin penyalurannya harus tersentuh langsung ke tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah (10 kg hingga 15 kg), tepat kwalitas dan tepat administrasi.

Tapi hal ini tidak berlaku di wilayah hukum dan pemerintahan Bojonegoro, karena tim gabungan media menemukan ke ganjilan  atas penyimpangan raskin di masyarakat. "Hdr" di Desa Kedung Bondo kecamatan Balen Bojonegoro, selaku penadah raskin . Beliau mengatakan " Saya membeli dari orang yang sudah mengumpulkan raskin dari beberapa desa di Bojonegoro ini, Jika ini memang tidak boleh kenapa harus saya saja yang di mintai keterangan, di Bojonegoro ini sudah banyak pemain seperti saya. Raskin ini adalah beras jenis C (  beras yang tidak layak ) sehingga  jika dijual lagi  harus di oplos dengan beras yang lebih baik, barulah saya bisa menjual lagi ke rekanan Bulog. Oh ya mas.. polisi pun ngak mau repot repot ngurusin hal ini, tapi jika saya diproses semua di Bojonegoro pemain seperti saya harus ditertibkan juga"

Anehnya saat kami meminta bantuan polsek Balen akan penyimpangan ini malah diam seribu bahasa apalagi berupa tindakan .

 Akhirnya tim media gabungan mengklarifikasi pihak Bulog sub divre Bojonegoro, Iqbal selaku kabulog sub divre mengatakan "Tugas kami selaku pihak pengadaan barang dari gudang Bulog sampai di titik distribusi saja , selebihnya bukan kapasitas kami karena dari titik distribusi ke penerima manfaat adalah tugas desa masing masing"

Dugaan kami adalah lemahnya penyaringan kwalitas beras raskin dari rekanan bulog yang masuk ke Sub divre Bulog  .  Rekanan Bulog ( beras hasil pembelian dari penadah raskin ) di masukan lagi dalam Sub divre Bulog sehingga membuat putaran beras raskin yang tidak jelas penyalurannya. Jadi para pemain raskin bisa mempermainkan subsidi pemerintah.

Berbeda, menemui sekda  Bojonegoro S.Moeljono mengatakan " Ini adalah korupsi,  sudah tidak sesuai dengan ketentuan (normatif) dan harus ditangani oleh hukum ,  pemerintah memberikan raskin agar masyarakat bisa merasakan bantuan dari pemerintah bukannya di simpangkan " (rd)

Selasa, 28 Januari 2014 07:39

Surabaya, Restorasi Hukum.com - Dengan adanya dukungan dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Maka pelaku penimbun Bbm Subsidi jenis Solar semakin leluasa menjarah subsidi milik masyarakat banyak.

Tim dari Media ini, saat mencari tahu akan perbuatan illegal ini serta menginformasikan dan klaritikasi kepada pihak yang berwajib yaitu   Polres Pelabuhan Tanjung Perak, saat kami merapat ke Polres  ditemui AKP Lilik  sebagai kasi Humas . Atas perintah serta selaku juru bicara  dari Kapolres AKBP Aris Syahbudi mengatakan “ Saya akan siap menindak tegas  atas pelaku penimbun itu dan  saya akan publikasikan atas pelaku penimbun ini. Agar proses verbalnya akan dilanjutkan sesuai aturan yang ada. Dan saya akan koordinasikan dengan kasat reskrim AKP Anton.”

Ini adalah janji seorang perwira di kepolisian, tapi lain kenyataannya  saat media ini memberikan informasi saat ada giat malah tidak ada penindakan secara tegas dan tidak sesuai janji diatas. Yaitu Kapolres AKBP Aris syabudi saat di hubungi via Telp selularnya malah lempar tangung jawab. Malah menyarankan agar koordinasi pada Kasat Reskrim AKP Anton,  serta kami pun mengirim  sms pun  tidak ada balasan. Akhirnya  kami menghubungi kasat reskrim AKP Anton, hasilnya idem  tidak ada jawaban.

Ini akhir dari klarifikasi kami , hingga saat ini pekerjaan illegal tersebut masih aktif dan belum ada tindakan dari pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya selaku tanggung jawab wilayah hukumnya, Pekerjaan Rumah ini masih belum selesai dan harus disikapi secara tegas kuat dugaan Oknum Polres Pelabuhan Tanjung Perak telah terima Upeti dari pelaku penimbunan hingga penegakan hukum diwilayahnya lemah, bahkan sampai berita ini diterbitkan kegiatan ilegal tersebut masih ters berjalan dan semakin meraja lela adapun modus yang dilakukan dengan mengunakan beberapa Truk yang dipergunakan untuk mengoper dari SPBU ketempat penimbunan hingah mencapai target yang diinginkan setelah terkumpul diangkut dengan Truk Tangki BBM non subsidi dan menjualnya dengan harga nonPPN pada pengusaha yang tidak taat PAJAK. (RD)

Selasa, 28 Januari 2014 07:32

Gresik Restorasihukum.com - Mantan kepala desa Glanggang kecamatan Duduk Sampean Kabupaten Gresik Amroji setahun lalu menjual aset desa pada pengusaha tanah. Kurang lebih dari setengah hektar dengan harga 1,3 M yang di tukar guliskan dengan tanah lain dekat tambak. Anehnya tanah tersebut bukan selesai pembayarannya hingga kini. Karena terusik  terakhir adalah sertifikat selesai baru pelunasan. Anehnya lagi , Kades yang baru dilantik ( Muhammad ), orang yang berhasil meloloskan persyaratan tersebut. Dengan ini  karena diduga beliau ada unsur kepentingan untuk pemilihan kepala desa saat itu. Untuk keberhasilan dengan memimpin desa , beliau rela dengan adanya transaksi aset desa diatas namakan Muhammad selaku BPD saat itu. Padahal semua aset desa tidak bisa diatas namakan  perorangan.

Karena beliau adalah seorang kades, yang menjadi masalah adalah masyarakat tidak pernah diajak sosialisasi atas penjualan ini. Berbeda dengan pengakuan Muhammad za, bahwa beliau selaku BPD, hadir juga LKMD, RT, RW dan Muhammad mengatakan, “saya tidak mendapat apa apa dari tukargulis ini, Hasil dari penjualan ini hanya 600 JT. Dari 1,3 M yang dibuat membeli tanah tambak ( tukar guling ). Padahal tanah itu seharga  900 JT, dan saya yang menalangi 300 JT untuk mencapai  900JT ini.” Ujar Muhammad  (kades saat ini).Kades Muhammad sudah melakukan 2 pekerjaan berat, yaitu tanah hasil penjualan  sudah diatas namakan  Muhammad dan Muhammad menalangi anggaran yang kurang. Karena 350 JT lagi belum ada penyelesaian dari  pihak penguasa, maka rencananya uang itu untuk rumah mudin (kaur kesra) .

Di tempat berbeda sebut saja (kumbang) nama samaran  menyampaikan bahwa tanah yang telah dibeli oleh Muhammad untuk penganti tanah yang telah dijual oleh mantan kades tersebut sangatlah tidak wajar karenah tanah seluas 2Ht tersebut yang setengahnya  diatasnamakan amroji yang tidak lain adalah mantan kepala desa Glanggang  (NN)

Selasa, 28 Januari 2014 07:23

Gresik,restorasihukum.com - Operasi gabungan yang diadakan di wilayah hukum Polsek Bungah, mulai dari Polsek Sedayu, Polsek Ujung Pangkah serta jajaran dari Polres , di pimpin langsung  Kasat Reskrim Akp Nur Hidayat.  Dan membuahkan hasil dari operasi tersebut yaitu adanya penangkapan Mafia Bbm Illegal tanggal 19 Mei 2013 pukul 23. 00 wib yaitu sejumlah 900 liter yang diangkut dengan sebuah mini Bus Toyota Kijang Super Nopol  L 1298 VA  dikemudikan Saiful arif , Mobil tersebut bertujuan ke Lamongan dari arah Gresik.

Dugaan kuat adalah milik oknum Polisi yang bertugas  di salah satu polsek  wilayah hukum  Gresik. Menurut pengakuan Sopir bahwa barang tersebut adalah milik “Budi” {Lamongan}. Hasil investigasi  tim media ini ,Budi adalah pelaku pemain Bbm Illegal jenis solar, dugaan kuat Budi adalah anggota salah satu Polsek di wilayah hokum Gresik. Yang selama ini adalah dalam pantauan tim investigasi media ini.


Akp Nurhidayat selakuKasat di wilayah hukum Gresik serta selaku pimpinan Operasi gabunagn tersebut mengatakan,  Perkara tersebut proses hukumnya akan berjalan sesuai verbal yang ada, karena penyidikan masih dilakukan pemeriksaan oleh kanit reskrim Iptu I Made Yogi P, dan barang tersebut bukan milik Saiful arip {Sopir}.


Tim media ini masih memantau hasil proses verbal  yang akan dilimpahkan ke kejaksaan dan sampai di meja persidangan . Dan masih belum adanya kejelasan yang bertanggung jawab atas barang Illegal tersebut

Terpisah, Akp Drs  Sudirman, selaku kapolsek Bungah, Gresik, menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang bermain Bbm illegal dan jika memang ada kami akan menindaknya sesuai hukum yang ada.
Fakta penangkapan lain  pada saat Operasi Gabungan tersebut  yaitu diamankan pula  30 dus Miras, yang sekarang masih diproses  Polsek Bungah. (NN\RD)

Senin, 13 Januari 2014 17:55

untuk pengaduan tentang penyimpangan APBD 1, 11 serta APBN, dan tindak pidana korupsi serta kriminal  ( 0341 457566 ), 082333393779, 082139323555

Senin, 13 Januari 2014 17:54