Redaksi

Redaksi

Kamis, 17 Mei 2018 22:04

Jombang, restorasihukum.com - JCW - Jombang Corruption Watch menyoroti pembelian buku perpustakaan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, Jawa Timur yang bernilai milyaran rupiah, karena dibeli dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan ke dalam daftar hitam atau di black-list.

Pembelian buku yang dilaksanakan pada tahun 2017 itu adalah:
1. Pengadaan buku koleksi perpustakaan dengan kode lelang 1698116 senilai Rp. 2,9 milyar
2. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD dengan kode lelang  1901116 senilai Rp. 4,1 milyar

"Dengan adanya dugaan kesengajaan membeli buku dari penerbit-penerbit yang oleh Menteri Pendidikan dimasukkan sebagai daftar hitam, tampak adanya indikasi kolusi & korupsi", kata Bagus Wibisono ketua JCW.

Wibisono menjelaskan bahwa sangat aneh jika dalam proses pengadaannya itu dinas pendidikan Jombang terkesan membiarkan atau mengabaikan adanya dukungan dan jaminan ketersediaan barang dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan peserta/penyedia dalam proses pengadaan atau pembelian buku-buku tersebut.

Bahkan tampak indikasi bahwa buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam itu malah menjadi keharusan sebagai buku yang harus ditawarkan oleh perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan. Jika tidak menawarkan buku-buku dari penerbit-penerbit yang masuk daftar hitam malah dianggap tidak memenuhi syarat atau tidak boleh mengikuti proses pengadaan tersebut.

"Bagaimana hal ini akan tidak menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa dinas pendidikan Jombang terindikasi sengaja membeli buku-buku dari penerbit-penerbit yang diblack-list oleh pemerintah"? cetus Wibisono.

"Apalagi selain proses pengadaannya sudah begitu, juga saat buku-buku dari para penerbit yang diblack-list oleh pemerintah itu dikirim & dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang, dinas pendidikan terkesan malah membantu", katanya.

"Jika tidak ada keluhan dari sekolah-sekolah, bisa jadi beredarnya buku-buku dari para penerbit yang diblacklist pemerintah itu tidak terdeteksi", tambahnya.

Lebih lanjut Wibisono menguraikan bahwa dari proses yang demikian, terindikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi peserta dan atau penyedia dalam pross pembelian ini hanya dipinjam saja, dibalik itu diduga ada pihak tertentu yang merupakan aktor utamanya.

"Entah apakah merasa bisa mengelabui aparat hukum atau merasa punya beking, proses pembelian buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah di Jombang itu akan dilakukan lagi dengan pola yang sama. Kita tunggu saja, apakah aparat hukum akan bertindak tegas atau akan bisa dikelabui lagi" kata Wibisono.

Sebagaimana diketahui dan diumumkan melalui berbagai media massa pada awal tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memasukkan group penerbit Tiga Serangkai dalam daftar hitam sebagai sanksi atas beredarnya buku-buku yang dianggap memuat konten pornografi & tidak ramah anak.

Meski pihak Tiga Serangkai Group sudah menyampaikan permintaan maaf, Muhadjir menyebut bahwa group penerbit dalam hal itu sudah melanggar aturan.

"Ya jelas kita blacklist, dia sudah minta maaf tapi tidak cukuplah itu, kata Muhadjir kala itu seusai menghadiri wisuda periode I 2017 Universitas Muhammadiyah Malang

Sementara itu pejabat dinas pendidikan Jombang yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam pengadaan atau pembelian buku itu, yakni bapak Agus ketika dihubungi ponselnya 082131044xxx belum memberi tanggapan.

Demikian juga salah satu pimpinan group Tiga Serangkai, yakni bapak Gatot ketika dihubungi handphonenya 0811263xxx dan 081393315xxx belum menjawab. (bt/red)

Kamis, 17 Mei 2018 21:56

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menyampaikan keprihatinannya terkait pelibatan anak dalam radikalisme, khususnya dalam terorisme di Surabaya. Agar tidak terjadi kasus serupa, maka perlu diupayakan langkah pencegahan.  
 
“Salah satunya melalui kerjasama dan pelibatan KPAI dalam program2 Pemprov. Jatim. Alasannya, KPAI telah berpengalaman  dalam menyelesaikan permasalahan anak-anak,” ujar Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini saat menerima Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, di ruang kerja, Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (17/5) pagi.   
 
Kerjasama atau pelibatan KPAI tsb, lanjut Gubernur, setidaknya terdapat pilot project di Jatim untuk mencegah radikalisme pada anak. “Atau minimal sharing informasi antara KPAI dengan Pemprov. Jatim” ujarnya sambil menambahkan dua dinas di Jatim menanganinya. Kedua lembaga tsb yakni Dinas Sosial Prov. Jatim serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependukan Prov. Jatim.
 
Ditambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengundang forkopimda bersama para rektor dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim terkait upaya mencegah radikalisme ini.
 
Terkait penanganan anak korban terorisme di Jatim, Pakde Karwo menjelaskan semua anak yang menjadi korban terorisme beberapa hari terakhir ini telah didampingi para psikolog.
 
Atensi Khusus dari KPAI
 
Dalam penjelasannya, Ketua KPAI Susanto mengatakan, KPAI datang ke Jatim untuk memberikan atensi secara khusus kepada para anak yang terkait terorisme,  baik dugaan keterlibatan terorisme maupun sebagai korban. Meskipun posisinya sebagai  sebagai pelaku, tetapi  perspektifnya tetap sebagai korban.  
 
Sesuai dengan mandat UU Perlindungan Anak, jelasnya, KPAI harus melakukan proses pengawasan dan memastikan adanya perlindungan kepada anak. Untuk itu, KPAI melihat penanganan yang ada di Jatim, terutama dalam proses rehabilitasi pada anak.  
 
Menurutnya, kebutuhan rehabilitasi terhadap anak terduga pelaku dan dan korban harus sekomprehensif mungkin, baik rehab terhadap medis, psikis, sosial, hingga sentuhan keagamaannya.
 
Ke depan, Susanto menyampaikan, KPAI akan mengumpulkan anak-anak dan keluarga untuk mencegah radikalisme. Salah satunya dengan memberikan literasi media sosial pada anak dan keluarga, mengingat media sosial memiliki informasi yang tak terbendung. Ia berharap dengan langkah yang dilakukan ini anak-anak beserta keluarga bisa mempunyai daya tangkal sekaligus proteksi terhadap radikalisasi. (Hpj/Gd)
 

Rabu, 16 Mei 2018 15:16

MSiaran Pers
Gubernur Jatim Serahkan SPT Walikota kepada Wakil Walikota Mojokerto
 
Gubernur Jatim H Soekarwo menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (16/5). SPT bernomor 131/480/011.2/2018 ini diberikan kepada wawali  untuk mengisi kekosongan pemerintahan atas ditahannya Walikota Mojokerto H Masud Yunus oleh KPK.  
 
Pemberian SPT tsb, menurut Pakde Karwo-panggilan akrab Gubernur Jatim ini, sesuai petunjuk Mendagri dan  amanat undang-undang agar tidak terdapat kekosongan roda pemerintahan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat Kota Mojokerto .
 
Dengan SPT tsb, lanjut Pakde Karwo, Wakil Walikota Mojokerto dapat langsung menjalankan tugas sesuai dengan perda dan ketentuan yang berlaku. "Statusnya masih wakil walikota. Segala kewenangan dan kebijakan yang diambil harus dikonsultasikan kepada Walikota Mojokerto,” ujar Pakde Karwo menjawab pertanyaan media. Ditambahkan, belanja tetap yang sudah ada harus terus jalan, demikian pulq, proyek lelang yang sudah dilelang harus diawasi dan dikontrol kegiatan maupun pelaksanaannya," tegasnya.  
 
Gubernur Pakde Karwo juga mengingatkan kepada Wakil Walikota Mojokerto untuk selalu berkoordinasi dengan semua unsur forkopimda Kota Mojokerto, mulai dari DPRD, pengadilan, TNI, dan kepolisian.  
 
Perkuat Keamanan  
 
Sementara itu, terkait dinamika dan kondisi stabilitas keamanan pasca teror bom di sejumlah tempat, Pakde Karwo meminta Wakil Walikota Mojokerto untuk terus memperkuat keamanan. Program-program masyarakat seperti siskamling untuk lebih ditingkatkan. Demikian pula, perlu dilakukan penguatan tiga pilar keamanan, yakni antara kades/lurah, babinkamtibmas, dan babinsa, dan diupayakan sampai dengan tingkatan RT-RW.  
 
Langkah-langkah tsb diyakininya akan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di tengah tengah masyarakat. "Kondisi ekonomi yang meningkat, disebabkan oleh banyak faktor, terutama kondisi keamanan dan kenyamanan daerah itu sendiri,” ujarnya sambil menegaskan situasi tidak nyaman akan berdampak terhadap kondisi ekonomi di masyarakat.
 
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menegaskan bahwa TNI dan Polri terus bekerja untuk memberi kepastian keamanan dan kenyamanan di daerah. Tugas pemerintah adalah bersinergi untuk menciptakan kondusivitas.
 
"Jadi tolong diberikan informasi kepada masyarakat, bahwa  TNI-Polri menjaga keamanan Jatim. Kita harus menciptakan suasana sejuk, dan agar tidak menambah kepanikan dalam masyarakat," pesannya.  
 
Ditempat yang sama, Wakil Walikota Mojokerto Ir. H. Suyitno menyampaikan  kooordinasi dengan semua pihak, mulai dari DPRD, TNI-Polri dan seluruh Forkopimda di Kota Mojokerto sebagai prioritas kegiatan pertamanyangndilakukannya. "Kami akan  melaksanakan tugas sebaik baiknya, agar kesejahteraan masyarakat tercipta," pungkasnya.  
 
Turut mendampingi Gubernur Jatim dalam acara ini, yaitu Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, hadir dari Kota Mojokerto yakni pimpinan DPRD, kapolres, dandim, dan kajari. (Humas Pemprov Jatim /nif)
 
 
 
Surabaya, 16 Mei 2018
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
 
 
 
Drs. Benny Sampirwanto, M.Si.
NIP. 19650718 199003 1 005

Rabu, 16 Mei 2018 07:10

AMBON MALUKU, restorasihukum.com - Sebanyak 81 peserta Calon Prajurit TNI AL menjalani Tes Psikologi Calon Taruna dan Calon Taruni serta Calon Bintara Pria dan Calon Bintara Wanita PK TNI AL tahun 2018. Tes Psikologi tahap 1 dan tahap 2 dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 14 Mei 2018 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Mei 2018 di Kantor Dinas Administrasi Personel (Disminpers) Lantamal IX.


 
Pada Tes Psikologi tahap 1 dilaksanakan pada hari Senin, 14 Mai 2018 kemarin, diumumkan dari 81 peserta dinyatakan lulus sebanyak 50 peserta, meliputi Calon Taruna berjumlah 8 peserta dan Calon Taruni 2 peserta serta Calon Bintara Pria 31 peserta dan Calon Bintara Wanita sebanyak 9 peserta.

Kemudian para peserta menjalani Tes Psikologi tahap 2, Selasa (15/05/2018) dan diumumkan bahwa dari 50 peserta dinyatakan lulus dan mengikuti tes berikutnya sebanyak 30 peserta terdiri dari Calon Taruna sebanyak 8 peserta dan Calon Taruni 2 peserta serta Calon Bintara Pria dinyatakan lulus 18 peserta dan Calon Bintara Wanita sebanyak 2 peserta.

Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan mengucapkan selamat kepada para peserta yang lulus pada Tes Psikologi ini, selain itu juga berpesan agar tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap membina fisik masing – masing untuk menghadapi tes – tes berikutnya, karena masih banyak serangkaian tes yang harus dijalani oleh para peserta untuk masuk menjadi prajurit TNI AL. (DISPEN LANTAMAL IX).***

Rabu, 16 Mei 2018 06:37

Surabaya, restorasihukum.com - Menjelang bulan Puasa Ramadhan 1439 H, stok berbagai barang kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan aman. Kepastian ini disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo dalam Talkshow Warung Pakde di Kantor Radio Suara Surabaya, Jl. Wonokitri Besar 40 C, Surabaya, Selasa (15/5).

“Ketersediaan bahan pokok di Jatim secara keseluruhan sangat cukup, baik itu stoknya maupun yang terdapat di pasar-pasar di kabupaten/kota,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Gubernur kelahiran Madiun ini mengatakan, beberapa komoditi bahkan mengalami surplus hingga bulan Juli 2018. Yakni beras, gula, cabe merah besar, cabe rawit merah, cabe merah keriting, jagung, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Per 14 Mei 2018, lanjut Pakde Karwo, cadangan stok beras di gudang Bulog Jatim mencapai 227.462 Ton, pada bulan Juli mendatang, komoditi ini surplus 859.241 ton. Untuk komoditi gula, stok di gudang Bulog Jatim mencapai  25.762 Ton. Sedangkan produksi gula di Jatim/Tahun mencapai 1.010.447,1 Ton, dengan jumlah konsumsi mencapai 450.000 Ton/Tahun.

Ditambahkan, untuk cabe merah besar, pada bulan Mei ini Jatim surplus 569 ton, pada Juli mendatang komoditi ini mengalami surplus 1.635 ton. Kemudian komoditi cabe merah keriting stoknya masih aman dan surplus 13,631 ton pada Juli 2018.

Komoditi lainnya yang juga surplus hingga Juli 2018, imbuh Pakde Karwo, adalah jagung, yang surplus 246.254 ton. Kemudian bawang merah (surplus 17.426 ton), daging sapi (3.463 ton), daging ayam ras (30,552), dan telur ayam dengan surplus mencapai 88,762 pada Juli mendatang.

“Yang kami impor hanya dua, kedelai dan bawang putih. Untuk kedelai, tingkat konsumsi di Jatim mencapai 410 ribu ton, sedangkan produksinya mencapai 350 ribu ton atau sebanyak 37% dari produksi nasional, sehingga masih kurang 60 ribu ton” imbuhnya.
 
*Jaga Kestabilan Harga, Pemerintah Terapkan Tiga Strategi*

Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo mengatakan, pemerintah menjamin harga kebutuhan pokok tetap stabil, khususnya pada bulan puasa hingga Hari Raya Lebaran mendatang. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan tiga strategi untuk menjaga kestabilan harga.

Pertama, Pemprov bekerjasama dengan Bulog Jatim untuk menyiapkan sebanyak 116 gerai di pasar-pasar diseluruh Jatim. Gerai-gerai tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok di pasar, sehingga harga kebutuhan pokok tidak naik akibat kelangkaan bahan.  

Kedua, lanjut Pakde Karwo, bekerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Polda Jatim Kodam, dan Satgas Pangan, melakukan pengecekan secara langsung ke gudang-gudang penyimpanan bahan pokok. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penimbunan, mengambil untung terlalu banyak, atau praktek kecurangan lainnya yang dilakukan importir.

“Kami semua mengecek, jangan sampai ada importir yang mengambil untung terlalu besar pada situasi seperti ini. Contohnya bawang putih, dijual Rp. 28 ribu, padahal jika dijual Rp.21-22 ribu sudah untung lumayan. Jadi kami pastikan tingkat keuntungan atau margin-nya logis” lanjutnya.

Pengecekan tersebut, ujar orang nomor satu di Pemprov Jatim ini, juga ditujukan untuk mendapatkan informasi yang valid terkait harga impor, ongkos gudang, dan harga yang dilepas ke pasar. “Setelah ketemu harganya, kemudian dituangkan dalam kesepakatan antara pengusaha, pemprov, TNI, Polda, dan Satgas tadi” ujarnya.

Ketiga, imbuh Pakde Karwo, pemerintah melakukan operasi pasar dan memberikan subsidi ongkas angkut, biaya buruh, dan biaya pengemasan agar bahan pokok bisa sampai di pasar atau Distributor 4 (D4). “Jika di Surabaya, D4 itu Pasar Darmo Trade Center, Kapas Krampung, dan Pasar Pucang. Ini kita penuhi semuanya” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, Drajat Irawan menambahkan, selain tiga strategi tersebut, Pemprov juga mendorong para produsen, distributor, dan pelaku usaha untuk menggelar operasi pasar secara mandiri.

“Kami juga mendorong gerakan pasar-pasar murah, sudah 38 kabupaten/kota yang menyatakan kesanggupannya untuk menggelar pasar murah secara serentak. Jadi istilahnya kami habis-habisan dan melakukan operasi “sapu jagad” agar harga kebutuhan pokok di Jatim tetap stabil” katanya.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, berbagai komoditi di Jatim pada bulan Mei ini mengalami penurunan dibandingkan bulan April 2018. Diantaranya jagung pipilan kering, dimana pada April lalu harganya Rp. 5.958,-per kg, turun 0,43% menjadi Rp. 5.932, per kg.

Kemudian komoditi beras, dimana beras jenis bengawan turun sebanyak 1,40% dari Rp. 11.588,- per kg menjadi Rp. 11.426,- per kg. Lalu beras Mentik turun 0,56% dari 11,251,- per kg menjadi Rp. 11,188,- per kg, dan beras IR 64 turun 1,71% dari Rp. 9.797,- per kg menjadi Rp. 9,630,- per kg pada Mei 2018.

Selain itu, komoditi yang turun lainnya adalah cabe keriting yang turun 17,09% dari harga Rp.35.995,- menjadi Rp.29.843,-, kemudian bawang merah turun 1,92% dari harga Rp. 29.511,- per kg menjadi Rp. 28.943,- per kg, serta bawang putih yang turun 21,69% dari harga Rp. 27.006,- per kg menjadi Rp. 21.149,- per kg.

Adapun komoditi yang pada bulan Mei ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan April 2018, diantaranya adalah gula pasir dalam negeri yang naik sebanyak 0,14% dari harga Rp.  11.344,- per kg menjadi Rp. 11.360,- per kg. Kemudian telur ayam kampung yang naik 1,72% dari Rp. 36.344,- menjadi Rp. 36.967,- per kg. (hms/adit)

Rabu, 16 Mei 2018 06:33

NIAS INDUK, restorasihukum.com - Terjadinya insiden Bom di beberapa titik di wilayah NKRI, Wakil Bupati Nias Himbau Masyarakat dan ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Nias tetap tenang dan kewaspadaan.


Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH.MH menghimbau kepada ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Nias untuk tetap tenang, bekerja dan meningkatkan kewaspadaan. Ujarnya

Hal tersebut disampaikan oleh Arosokhi Waruwu, SH.MH di hadapan seluruh ASN pada upacara bendera Merah Putih di lapangan merdeka kota Gunungsitoli. Senin, (14/5/2018) pagi.


Ia menghimbau kepada seluruh Kepala SKPD untuk tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA, bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan memberdayakan staf. Jelas Wabup.
(al)

Rabu, 16 Mei 2018 06:29

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Pasca aksi teror Bom bunuh diri di beberapa Gereja Surabaya, dan pasca Gugurnya 5 Orang  personil Polri di Mako Brimob Kelapa Dua Depok saat melaksanakan tugas Negara, turut belasungkawa atas gugurnya Pahlawan Kusuma Bangsa Indonesia

Para pemuka agama (Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu) Bersama Masyarakat, TNI dan Polri, dan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA)  sepakat melawan terorisme dan meminta Masyarakat untuk tidak terprovokasi.

Ketua DPC LSM Penjara Kota Gunungsitoli (Pemantau Kinerja Aparatur Negara) Markus Kaide Hulu, mengajak seluruh elemen masyarakat Kepulauan Nias untuk tidak terprovokasi antara umat beragama. Kita mendukung TNI dan Polri untuk mengutuk keras terhadap Terorisme di Wilayah NKRI. Tegas Markus Hulu
Sementara itu, para pemuka Agama saat membacakan pernyataan sikap pada acara doa bersama dan penandatanganan petisi melawan teroris bersama Pemuka agama dan Forkopimda, yang terlaksana di Taman Ya'ahowu, Kelurahan Pasar, Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Minggu (13/05/2018) petang.
        Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK.,MH, memberitahu bahwa pihaknya akan semakin meningkatkan diperketat monitoring dan pengetatan pengamanan di rumah ibadah wilayah Hukum Mapolres Nias.

"Kami bersama TNI AD siap menjamin keamanan pelaksanaan ibadah seluruh umat beragama," Ujar Kapolres Nias

          Ketua Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Kota Gunungsitoli, Pdt Dr. Dorkas Orienti Daeli, M.Th, Mengajak warga untuk tidak terprovokasi atas ulah para terorisme, serta mengajak warga dari Agama manapun untuk menjadikan aksi teroris ini memperkuat kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Imbuhnya

Dihari yang sama, Minggu 13 Mei 2018 Pukul 21.00 Wib hingga Pukul 22.00 Wib malam, Beberapa organisasi (Ormas/OKP/LSM/Mahasiswa) menggelar aksi bakar 1000 Lilin, di pusat Jalan Sirao, Kelurahan Pasar, Kota Gunungsitoli.

Pantauan dilapangan, Aksi 1000 Lilin itu berjalan kondusif dan dikawal aparat Kepolisian Resor Nias, bahkan di ikuti oleh Kapolres Nias dan TNI Kasdim 0213 Nias.
(AL)

Selasa, 15 Mei 2018 23:07

Pasuruan, restorasihukum.com - Pada hari Selasa, (15/05/18), Sekitar pukul 08.00 Wib, puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila kabupaten Pasuruan lakukan aksi turun dijalan sebagai bentuk pernyataan sikap mengutuk keras tindakan teroris yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. 

          Aksi tersebut dilakukan dijalan Surabaya- Malang tepatnya depan rumah makan IBC Pandaan. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Pemuda Pancasila mendukung penuh TNI / Polri tumpas teroris". Mereka juga akan mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU tentang terorisme, karena tindakan para teroris sangat meresahkan.

          Mereka juga memberikan selebaran kepada para pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas di jalan tersebut.

          Dalam selebaran tersebut bertuliskan tentang pernyataan sikap Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Pasuruan sebagai ormas yang menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman ( Pluralisme). 

          Pertama, Mengutuk keras tindakan teroris di Surabaya dan dimanapun juga di negeri tercinta Indonesia. Kedua, Mendesak kepada penegak hukum untuk mengungkap pelaku sampai ke jaringan dan akar-akarnya serta diberikan hukuman seberat- beratnya. Ketiga, Tindakan terorisme bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, semangat KEBHINEKAAN dan nilai-nilai kemanusiann universal. Keempat, Siapapun yang akan mengganti NKRI, ideologi Pancasila, kami pastikan Pemuda Pancasila kabupaten Pasuruan akan berada digarda paling depan menghadapi kalian.

          Aksi tersebut berlangsung selama kurang dari satu jam dan kemudian para pemuda Pancasila melanjutkan aksinya ke seketariat Pandaan. (sy)