Redaksi

Redaksi

Kamis, 14 Juni 2018 05:16

Nganjuk, restorasihukum.com - Berkah ramadhan, Aliansi Wartawan Nganjuk (AWN) bersama Karang Taruna Pusaka Desa Paron, bagi-bagi takjil secara gratis ke pengguna jalan di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (09/6) sore.

Kegiatan yang bertempat di depan Polsek Bagor itu, menyediakan sekitar 1000 takjil yang dibagi menjelang buka puasa. Takjil berisi aneka kue, buah dan air minum itu habis dalam hitungan menit.

Selaku toko masyarakat Partono mengungkapkan terkait kegiatan bagi-bagi takjil ini bertujuan untuk menjalin silahturahmi antar anggota AWN dan Karang Taruna Pusaka. "Kami menolak berita Hoax serta tingkatkan kesatuan dan persatuan NKRI harga mati."Ungkapnya

Sedangkan, Ketua AWN Puguh Santoso mengatakan berterima kasih kepada donatur yang telah menyumbang pada acara tersebut. "Ini agenda AWN dalam satu bulan penuh, yang intinya kita peduli terhadap sesama." Ujarnya

Lebih lanjut, "Saya juga berterima kasih kepada semua pihak terkait, yang rela menyisihkan waktu dalam bagi takjil tersebut." Tambah Puguh

Menurut Kapolsek Bagor AKP Supriyadi, SH menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat berarti bagi yang membutuhkan apalagi yang lagi berpuasa. "Saya berterima kasih kepada adik-adik wartawan yang tergabung dalam AWN dan anggota dari karang taruna Pusaka. Karena acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif." Katanya

Setelah acara bagi takjil selesai, acara dilanjut dengan buka bersama di Mapolsek Bagor. (farida/tobing)

Kamis, 14 Juni 2018 04:24

Jakarta, restorasihukum.com - M. Yusuf, seorang wartawan Sinar Pagi Baru harus mengalami nasib naas, tewas di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE, Minggu, 10 Juni 2018. Almarhum ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. M. Yusuf harus mendekam di tahanan hingga meninggal karena tulisan-tulisan almarhum yang membela hak-hak masyarakat Pulau Laut yang diusir secara sewenang-wenang oleh pihak PT. MSAM, milik Haji Isam. Innalilahi wa innailaihi rojiun... RIP sang jurnalis pembela rakyat di kampungnya.

Terkait dengan peristiwa memilukan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menyampaikan rasa duka yang mendalam disertai keprihatinan yang amat sangat atas kondisi perlakuan aparatur hukum di negara ini terhadap wartawan. Untuk itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2018 ini menyampaikan rasa turut berdukacita kepada keluarga almarhum atas kematian M. Yusuf, semoga khusnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkannya selalu tabah, tawakal dan ikhlas menjalani situasi menyedihkan ini.

"Saya atas nama pribadi dan keluarga besar PPWI menyampaikan turut berbelasungkawa, berdukacita atas kematian rekan jurnalis senior, Bapak M. Yusuf. Semoga almarhum khusnul khotimah, keluarga yang ditinggalkannya senantiasa tabah, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi situasi sulit ini," kata Wilson melalui jaringan selulernya, Minggu, 10 Juni 2018.

Kejadian menyedihkan ini, lanjut pria yang menyelesaikan masternya pada bidang studi Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Lingkoping University, Swedia, itu adalah dukacita Pers Indonesia. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan jurnalis lagi yang "menunggu giliran" mati, baik mati sendiri, terbunuh, maupun dibunuh. "Hakekatnya, kematian M. Yusuf adalah dukacita kita semua, rakyat Indonesia, terlebih khusus pekerja pers di negeri ini. Ada begitu banyak jurnalis yang saat ini berada pada posisi di pintu kematian, mati sendiri karena tekanan hidup dan mental, mati terbunuh dalam tugas, dan/atau sengaja dibunuh pihak tertentu," imbuh Wilson yang juga adalah Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) itu dengan nada sedih.

Kondisi kehidupan pers selama ini yang tidak mendapatkan perlindungan serius dari negara, menurut Wilson, merupakan penyebab utama ancaman kematian demi kematian harus menjadi sahabat karib para wartawan dan pekerja media di seantero negeri ini. "Sebenarnya kita punya konstitusi, pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat jelas menjamin hak seluruh rakyat untuk melakukan fungsi jurnalistik, yakni mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Pasal itu kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang, salah satunya UU No 40 tahun 1999, yang dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ketika pers memberitakan sesuatu, yang notabene terkait dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat, sang pekerja pers ditangkap polisi, ini sama artinya aparat polisi yang merupakan representasi negara di bidang penegakan hukum, telah melakukan pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di negara hukum ini," jelas peraih kelulusan PPRA-48 Lemhannas dengan Nilai A (Lulus dengan Pujian) itu.

Wilson selanjutnya menduga bahwa ada kelindan kepentingan antara para pengadu delik pers dengan para oknum aparat kepolisian, juga dengan kejaksaan. Hampir semua kasus yang menimpa wartawan terkait dengan pekerjaan jurnalistiknya, sang terlapor dipaksa bersalah oleh para pihak berkepentingan itu melalui penerapan KUHP atau UU ITE, bukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. "Sangat terang-benderang terlihat bahwa ada 'kerjasama' simbiosis mutualisme antara pihak pengadu dengan para oknum aparat di kepolisian dan bahkan kejaksaan. Sudah jelas kasusnya delik pers, tapi tetap saja dipaksakan menggunakan pasal-pasal KUHP atau UU ITE, bukan UU Pers. Apalagi kasus yang melibatkan konglomerat lokal di Tanah Bumbu itu, jangankan oknum di Polres, okum petinggi Mabes Polri bisa dibeli, kepentingan para mafia di lingkaran mereka dilindungi. Rakyat dibiarkan tertindas, wartawan dibunuh atau dibiarkan membusuk di penjara," ujar Wilson dengan nada geram.

Keadaan tersebut menurut alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 itu, diperparah oleh berbagai kebijakan Dewan Pers yang memperlancar program 'pembunuhan wartawan' di seantero negeri. "Saya sudah kehabisan kata dan kalimat dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan Dewan Pers dengan program alienisasi jurnalis selama ini. Wartawan kritis dan vokal, berani menyuarakan fakta dan kebenaran, digiring untuk menjadi pihak yang perlu diasingkan (red - alienasi). Caranya? Yaa, masukan ke bui. Melalui pola kriminalisasi dan pemenjaraan, hanya dua hal yang akan terjadi terhadap sang jurnalis: nyalinya mati atau orangnya mati," ungkap Wilson serius.

Rekomendasi-rekomendasi Dewan Pers yang mengarahkan para teradu delik pers ke ranah hukum umum dengan dalih si wartawan belum UKW, medianya belum terverifikasi Dewan Pers, dan/atau perusahaan media tidak sesuai keinginan Dewan Pers, hakekatnya ibarat pedang penebas leher para jurnalis. Dewan pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No 40 tahun 1999, sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers. Bukan sebaliknya, jadi badan pembungkam pers. "Menurut saya, akibat oknum tertentu pengurusnya, Dewan Pers saat ini secara kelembagaan telah menjadi semacam entitas pembunuh berdarah dingin, entitas sakit jiwa alias psikopat. Bayangkan saja, lembaga itu menyandang nama 'pers', namun bukannya bersimpati terhadap pekerja-pekerja pers, tapi malahan menggiring mereka masuk penjara dan membusuk di sana. Rekomendasi-rekomendasi itulah sebagai pedang yang digunakan untuk menyiksa wartawan kritis dimana-mana, tanpa rasa empati sama sekali, tanpa rasa bersalah, bahkan mungkin bangga. Itu ciri-ciri psikopat," tambahnya dengan mimik penuh prihatin.

Oleh karena itu, sambung Wilson, Presiden Republik Indonesia tidak boleh terus-menerus diam dan menonton saja berjatuhannya korban-korban dari kebijakan Dewan Pers selama ini. Sebagai seorang demokrat, mengutip kalimat Presiden saat berpidato di depan Munas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi harus turun tangan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas semua pelanggaran konstitusi dan UU No 40 tahun 1999 yang telah memakan korban rakyat pers dimana-mana. "Kita mendesak Presiden agar turun tangan, _enough is enough,_ korban kriminalisasi pers sudah banyak, yang tewas juga sudah tidak terhitung jumlahnya. Kondisi saat ini sudah darurat, kemerdekaan pers tergadai di tangan oknum pengurus Dewan Pers yang tidak profesional dan melanggar konstitusi. Mohon Bapak Presiden Jokowi yang mulia, berkenanlah memberi perhatian yang semestinya kepada rakyatmu yang beraktivitas di dunia jurnalistik dan harus bertanggung jawab atas kekerasan terhadap pers,  mereka adalah kelompok pejuang yang amat penting, tanpa pangkat dan jabatan, bekerja mandiri penuh tekanan, untuk memenuhi hak publik, menyuplai informasi yang dibutuhkan masyarakat sepanjang masa," pungkas salah satu pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan pemilik SMK Kansai Pekanbaru itu. (Dance henukh NTT).

Rabu, 13 Juni 2018 13:00

Surabaya, restorasihukum.com - Limbah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis spen bleacing eart dari sisa pengolahan pabrik PT Sari Mas Permai yang berlokasi di Desa Warugunung Kota Surabaya diangkut dan dibuang kelokasi yang diduga tanpa dilengkapi ijin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK).

Modus yang dilakukan tergolong sangat baik, limbah B3 tersebut diangkut bercampur sampah perusahaan sehingga sekilas tidak terlihat apabilah dump truk tersebut sedang mengangkut limbah B3 kelokasi pembuangan.

Dari informasi yang dihimpun restorasihukum.com lokasi dumping itu adalah lokasi milik perusahaan dan sudah bertahun tahun digunakan untuk membuang limbah, bahkan beredar kabar kalau perusahaan tersebut sudah pernah diproses oleh Polrestabes Surabaya dengan pelanggaran yang serupa.

Dump truk yang digunakan pada saat dumping bernopol L 9340 UL  berwarna kunig, sedangkan pada saat diproses dipolrestabes dump truk berwarna merah.

Diharapkan dengan adanya pemberitaan ini sekaligus dapat menjadi laporan informasi pada pihak Terkait, terutama Polrestabes Surabaya yang pernah memproses hukum namun hingga saat ini belum diketahui apakah proses tersebut berlanjut kemeja hijau ataukah jalan ditempat. (adk/red)

Selasa, 12 Juni 2018 23:02
Pasuruan, restorasihukum.com - Di bulan suci penuh rahmat dan berkah ini, pemerintahan desa Sumbergedang, kecamatan Pandaan, kabubaten Pasuruan, gelar acara silaturrahmi "buka bersama (buber)" dikediaman bapak kepala desa "Niam Sofi", Selasa, (12/06/18). 
 
          Kegiatan rutin tersebut dimulai pukul 16.00 sampai selesai. Sekitar 500 orang hadir dalam acara buber tersebut, mulai dari para perangkat desa, 
Tokoh agama,  tokoh masyarakat, babinsa, babinkambtibmas dan para undangan. 
 
          Dalam kesempatan ini, kepala desa sumbergedang "Niam Sofi" yang juga sebagai tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para undangan yang hadir dalam acara buka bersama hari ini. 
 
          "Semoga dengan acara ini, kebersamaan maupun silaturrahmi tetap terjaga dan puasa kita semua dibulan penuh berkah ini, diterima oleh Allah SWT," ucapnya. 
 
          Sofi menghimbau kepada masyarakat, terlebih pada kasun maupun panitia supaya berhati-hati, terkait dengan program pembangunan tahun 2018. 
 
          "Dana desa tahun 2018 akan turun, saya mohon kepada panitia pembangunan dan kepala dusun, agar selalu berhati- hati, bekerja dengan baik dalam melaksanakan proyek pembangunan didusunnya, " cetusnya. 
 
           Pembangunan tahun kemarin desa Sumbergedang, lanjut sofi, sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah. 
 
           "Meski ada isu sana sini, terkait pembangunan desa sumbergedang, fakta dilapangan, tidak ada masalah, semuanya sudah terlaksana dengan baik, desa Sumbergedang sudah lolos, " paparnya. 
 
           Sofi menambahkan, untuk tahun ini, perangkat desa pada jajaran kaur akan ada roling. " Dengan adanya roling pada jajaran kaur, nantinya akan ada penyegaran dalam hal pelayanan masyarakat. Semoga kedepan, desa Sumbergedang lebih maju dan mantab," Pungkasnya.
 
          Sekitar pukul 17.21 wib, adzan maghrib pun berkumandang, waktu berbuka puasa sudah tiba, para undangan segera menyantap takjil dan hidangan yang sudah disediakan oleh kepala desa. Acara buka bersama tersebut, berjalan dengan aman dan lancar.(sy) 
 
Selasa, 12 Juni 2018 09:17

NIAS INDUK, restorasihukum.com - Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH., MH, hadiri acara Temu pisah Camat Botomuzoi Kabupaten Nias, Sumatera Utara. (09/06/2018)



"Camat lama Eliman Mendrofa, SE dan Camat baru Yasowanolo Waruwu, S.Sos".




Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH.,MH, menyampaikan, mutasi dalam konteks dinamika karier ASN merupakan sebuah hal yang biasa dan tentunya dilatarbelakangi oleh kebutuhan organisasi perangkat daerah.



"Khusus untuk kecamatan yang mengalami pergantian camat, memiliki tantangan tersendiri, mengingat serahterima jabatan dilaksanakan beberapa hari menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak se Kabupaten Nias. Katanya



Ia berharap kepada camat yang baru agar segera melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan unsur Forkopimka kecamatan Botomuzoi.


Unit kerja di wilayah kecamatan dan seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Nias dengan mengedepankan motto kerja "Kreatif, inovatif dan sinergitas (KIS).



Segera melakukan inventarisasi tugas-tugas, baik yang telah terlaksana maupun yang masih belum terlaksana.



Kepada Aparatur kecamatan, perangkat Desa, seluruh elemen masyarakat Botomuzoi untuk senantiasa memberikan dukungan kepada camat yang baru dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas di wilayah kecamatan Botomuzoi. Ujarnya
(al)

Selasa, 12 Juni 2018 09:15

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com -  Polres Nias melakukan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba - Tahun 2018 di Lapangan Apel Mapolres Nias Daerah Sumatera Utara, Jumat (08/06/2018) pagi.


Apel  tersebut dipimpin oleh Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK.,MH, dengan Perwira Apel AKP Rusbeny,SH dan Komandan Apel Ipda Dimas Adit S.Tr.K. dihadiri Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu,SH,MH, Dandim 0213/Nias Letkol Inf. Yohanes RS. Purba,SH,M.Tr serta Waka Polres Nias Kompol Emanueli Harefa,S.Pd,M.H.


Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK.,MH, membacakan amanat Kapolri Prof.H.Muhammad Tito Karnavian,Ph.D dalam rangka Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Toba Tahun 2018.

         Operasi Ketupat Toba Tahun 2018 diselenggarakan secara serentak di seluruh Polda Jajaran selama 18 hari, mulai tanggal 07 sampai tanggal 24 Juni 2018, melibatkan 173.397 personil gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Pemda serta stakeholders bersama elemen masyarakat. ujar Kapolres Nias

        Pada Operasi tahun ini, setidaknya terdapat 4 potensi kerawanan yang harus diwaspadai bersama yaitu :stabilitas harga pangan, kelancaran dan keselamatan arus mudik serta arus balik, potensi bencana alam  dan gangguan Kamtibmas serta ancaman tindak pidana terorisme, Pengamanan tempat ibadah, juga pusat keramaian, Mako Polri serta aspek keselamatan personil harus menjadi perhatian. Tegas Kapolres Nias

Khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, kepada seluruh jajaran untuk terus menerus meningkatkan kerjasama dengan rekan² TNI serta stakeholders terkait lainnya. tegas mantan Waka Polres Tebing Tinggi ini.
Di akhir amanatnya, "Kapolres Nias menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H dari Kapolri kepada seluruh peserta Upacara"
(al)

Selasa, 12 Juni 2018 08:53

Malang, restorasihukum.com - Proyek pembangunan jalan dibangun dengan dana dari rakyat, semestinya rakyat mengetahui berapa anggaran yang dikeluarkan untuk membangun dan berapa volume pekerjaan yang harus dicapai.

Hal ini jadi pertanyaan besar dalam benak masyarakat wilayah Malang Utara, betapa tidak di beberapa titik proyek pembangunan jalan tidak dilengkapi dengan papan proyek sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan proyek proyek tersebut diduga kuat dikerjakan tidak sesuai speks.

Sebut saja pak Tarjo saat dikonfirmasi terkait proyek pekerjaan jalan yang ada didepan rumahnya menyampaikan "Saya kurang tahu mas proyek jalan ini dari pt apa yang membangun, sebab disini juga tidak ada papan proyeknya, sedangkan setahu saya dimana mana pekerjaan proyek dari pemerintah biasanya ada papan nama proyek yang menyebut siapa kontraktor pelaksananya, konsultan pengawas, konsultan pelaksana serta pagu anggaran serta dari dinas apa yang mengadakan. " terangnya.

Demi untuk memberikan informasi pada masyarakat dan biar tidak ada kecurangan serta timbulkan kecurigaan dan asumsi negatif dari masyarakat diharapkan pemerintah setempat ataupun dinas terkait memberikan papan proyek dalam setiap pekerjaan yang bersuber dari dana rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan pihak terkait belum bisa dikonfirmasi karena bersamaan dengan libur hari raya idul fitri. (hr/red)

Jumat, 08 Juni 2018 20:15

Pasuruan, restorasihukum.com - Guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan wargnya, pemerintah desa Sekarmojo, kecamatan Purwosari, kebupaten Pasuruan, tahun ini akan membangun akses jalan pertanian, pavingisasi, tembok penahan tanah (TPT), plengsengan, juga penambahan jaringan air bersih.

          Di tahun 2018 ini, pemerintah desa Sekarmojo mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sebesar 1,7 Milyar, meningkat dari tahun kemarin sebesar 1,4 Milyar.

          Kepala desa Sekarmojo "Kunto Dewo" yang juga sebagai ketua paguyuban kepala desa se-kecamatan Purwosari mengatakan, anggaran tahun ini sudah cair, baik itu dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD).

          "Meski anggaran sudah terserap, pembangunan tahap pertama masih belum dikerjakan mas, soalnya dana cair mepet dengan hari raya, sehingga untuk mendatangkan paving tidak mungkin, kalau pasir saja bisa, jadi untuk pembagunan tahap pertama dikerjakan setelah hari raya," terang Dewo nama akrabnya pada media restorasihukum.com, Jum'at, (08/06/18).

         Tahun ini, lanjut Dewo, masih prioritaskan pembangunan fisik, seperti jalan usaha tani, pavingisasi , TPT, plengsengan, kanopi pendopo, tribun lapangan juga penambahan jaringan air bersih.

          "Anggaran 20% sebesar 119 juta tahap pertama, akan dialokasikan untuk pembangunan Pavingisasi dusun Candi dengan panjang 370 meter, juga jalan usaha tani anggaran dari dinas,"paparnya.

          Sementara tahap kedua dan terakhir, ada plengsengan, TPT, plengsngan, kanopi, tribun lapangan, juga ada penambahan jaringan air bersih.

          "Untuk plngsengan tahap kedua didusun Mojo, panjang 208 meter, dengan mengalokasikan dana sebesar 51 juta. penambahan jari air bersih untuk 20 rumah," terangnya.

          Dengan adanya program pembangunan desa, masyarakat bisa menikmati dan merasakan dana bantuan dari pemerintah ini dan juga bisa menambah nilai jual hasil pertanian seperti padi, kacang, kedelai, dan jagung.

          "Sebelumnya, akses jalan pertanian sempit, mobil tidak bisa masuk. Kini, setelah jalan diperlebar dan di paving, mobil bisa masuk untuk mengangkut hasil pertanian. Dengan begitu, nilai jual hasil pertanian nantinya bisa bertambah," pungkasnya.(sy)