Redaksi

Redaksi

Senin, 25 Juni 2018 11:26

SAMOSIR, restorasihukum.com - Kepolisian Resor Samosir Daerah Sumatera Utara, gelar Rekonstruksi di pelabuhan Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir. Sabtu (23/6/2018) pagi.

Rekonstruksi ini digelar guna mengetahui jumlah penumpang sebelumnya KM. SINAR BANGUN tenggelam di perairan Danau Toba pada Hari Senin 18 Juni 2018 kemarin.

Kapolres Samosir AKBP Agus Darojat, S.IK.,MH melalui Kasat Reskrim Polres Samosir AKP J. Banjarnahor dengan didampingi KBO Sat Reskrim IPTU. T.L Tobing serta Kanit I Satuan Reskrim Ipda J. Purba, SH.

Pelaksanaan rekonsruksi tersebut di hadiri, Kapolres Samosir AKBP. Agus Darojat, S.IK.,MH, Waka Polres Samosir Kompol Rosmana, Kabag Ops Polres Samosir Kompol B. Naibaho, Kabag Sumda Polres Samosir Kompol S.K. Purba, Para Kasat polres Samosir, Perwira Polres Samosir, Personil Polres Samosir, Nahkoda KM. SINAR BANGUN Tua Sagala, dan ABK KM. SINAR BANGUN Raider Malau.

Dilokasi Rekonstruksi, Kasat Reskrim Polres Samosir Akp J. Banjarnahor menyampaikan, bahwa rekonstruksi kali ini terdiri dari 13 adegan dengan maksud dan tujuan untuk memberi gambaran jumlah penumpang yang ikut dalam pelayaran / penyeberangan pasca peristiwa tenggelamnya KM. SINAR BANGUN. Ujarnya.
(sumber humas polres samosir/al)

Senin, 25 Juni 2018 11:21

Batu, rrestorasihukum.com - Kehadiran Walikota Batu (Dewanti Rumpoko) dan Wakil Walikota Punjul Santoso) di acara paslon no 2 di Cafe Pupuk Bawang Batu dalam acara Blusuan, Jumat (22/6/2018) siang dimana saat itu adalah jam kerja, diduga melanggar aturan dan mendukung salah satu paslon yang lagi ikut pilkada serentak.

Nimas Ayu selaku salah satu koordinator Tim sukses saat di temui menuturkan bahwa agenda blusukan kali ini di lakukan oleh ibu mertua dari mbak Puti (ibu Lim kamerun dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat dan para tokoh agama khususnya di daerah Jarabgpliso dan Kota Batu.

Abdur Rochman (Ketua Panwas Kota Batu) ketika dikonfirmasi awak media mengatakan, “terkait acara tersebut kami akan lakukan kajian lebih dalam karena selain berpose “dua jari”, setiap aparatur dan pejabat negara dalam mengikuti kegiatan kampanye harus ada ijin terlebih dahulu,” kata dia.

Berharap dalam Pilkada kali ini berjalan aman, “Semoga moment Pilkada (Pilgub Jatim) kali ini berjalan Aman, Santun dan Damai. Pihak kami akan terus mendalami,terkait Walikota dan Wakil Wali kota yang hadir di acara blusuan yang di lakukan paslon no 2 apabila memang terbukti secara sah dan terpenuhi syarat materiil pelanggaran maka kami akan lakukan tindakan,” imbuh Ketua Panwas Kota Batu.

Terpisah Rochani (Ketua KPU Kota Batu) juga mengatakan, “belum ada surat masuk dan pemberitauan  ke kami terkait pelaksanaan kampanye hari ini, di Subbag umum juga menyatakan tidak ada surat masuk,”dan pemberitauan agenda yang di lakukan pilwali dan palwali  ungkapnya.(ek/team)

Sabtu, 23 Juni 2018 14:08

Malang, restorasihukum.com - Berakhirnya masa tugas para penjabat sementara (pjs) bupati/walikota serta berakhirnya cuti diluar tanggungan negara bagi gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada tanggal 23 Juni 2018, tidak boleh menjadikan adanya kekosongan kekuasaan karena pemerintahan harus tetap berjalan.
 
“Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan meskipun besok hari libur, karena ini sudah diatur oleh Undang – Undang,” demikian ditegaskan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada acara Penyerahan Surat Keputusan Plt Bupati Jombang, Plt Walikota Malang dan Plt Walikota Kediri serta Serah Terima Jabatan dari Pjs Bupati Jombang kepada Plt Bupati Jombang, dari Pjs Walikota Malang kepada Plt Walikota Malang dan dari Pjs Walikota Kediri kepada Plt Walikota Kediri di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (23/06).
 
Oleh sebab itu, lanjut Pakde Karwo, pelaksanaan penyerahan SK Plt bupati/walikota dan sertijab pjs ke plt bupati/walikota tetap dilaksanakan, meski pada hari kampanye terakhir. “Kegiatan ini sudah kami pertimbangkan dengan baik dan seksama,” imbuhnya sambil menjelaskan arti penting peranan dan tanggung jawab kepala daerah terutama jika terjadi permasalahan sosial.
 
Terkait berakhirnya masa tugas Pjs bupati/walikota, Pakde Karwo menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan baik. Selain itu, para Pjs bupati/walikota juga telah mampu berkoordinasi baik dengan pimpinan DPRD dan Forkopimda setempat. “Kontribusi para Pj bupati/walikota ini telah mampu menciptakan situasi kab/kota yang aman dan tertib sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar,” ungkapnya.
 
Ditambahkan, kepada Wabup Jombang, Wawali Malang serta Walikota dan Wawali Kediri yang telah habis masa kampanyenya dan kembali aktif harus memahami betul amanah Pasal 65 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) huruf c UU No. 23 Th. 2014 yang menekankan tugas dan wewenang seorang kepala daerah. Diantaranya, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mengajukan rancangan Perda, dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 
Selain itu, lanjut Pakde Karwo, pada saat minggu tenang mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018 pasangan calon/paslon dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Yang terpenting, diharapkan para paslon menghindari politisasi birokrasi, politik uang, dan politik sengketa hasil pilkada harus menempuh jalur hukum. “Saya ingatkan bahwa bawaslu kab/kota memiliki kewenangan sangat besar dalam memberikan sanksi secara langsung terhadap pelanggaran pemilu sesuai UU No.10 Th. 2016 dan UU No. 12 Th. 2017,” tegasnya.
 
ASN Harus Tetap Netral dan Profesional
 
    Pada kesempatan sama, Pakde Karwo juga meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pelaksanaan pilkada serentak tetap netral dan menjalankan tugas dengan profesional. Apalagi, aturan maupun sanksinya telah jelas ditetapkan oleh Menpan RB.
 
    Menurutnya, hubungan emosional dengan kepala daerah yang lama memang sulit ditinggalkan namun birokrasi harus berjalan terus meski politiknya berganti-ganti. Pegangan yang harus dilaksankan oleh ASN yakni RPJMD dan RPJMN yang telah ditetapkan. Dicontohkan, pemerintahan Thailand terus berganti-ganti, namun ekonomi dan birokrasinya tetap berjalan karena sudah ada payung hukumnya. “Semua perencanaan yg akan dibuat nanti harus berdasar pada RPJMD dan RPJMN, jangan sampai keluar dari klaster ini,” terang Pakde Karwo.
 
    Pakde Karwo menambahkan, Pemprov Jatim bersama DPRD Komisi A juga telah menggagas perda yang mengatur agar mantan kepala daerah ditempatkan yang baik. Kebijakan ini diharapkan bisa menciptakan hubungan yang baik antar rezim pemerintahan. “Saya kira ini satu pembelajaran yang baik untuk politik  kita sehingga tercipta sustainable change atau perubahan yang berkelanjutan,” harapnya.
 
    Sementara itu, kepada seluruh masyarakat Jatim, Pakde Karwo menyampaikan terimakasih atas kedewasaannya dalam memahami politik. Disamping itu, pihaknya meminta agar masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada hukum jika terjadi masalah. Kesempatan ini merupakan waktu yang paling baik untuk membangun kultur negara hukum yang baik. “Besok sudah minggu tenang mari kita pertahankan kedewasaan berpolitik yang sudah baik dan teruji ini, dan kita lewatkan jalur hukum jika ada masalah,” pungkasnya.  
 
    Seperti diketahui sebelumnya Pjs Bupati Jombang dijabat oleh Setiajit (Kadisnakertrans Prov.Jatim) dan Plt Bupati Jombang diserahkan kepada Wabup Jombang, Mundjidah Wahab. Untuk Pjs Walikota Malang yang dijabat  Dr. Ir. Wahid Wahyudi (Kadishub Prov. Jatim), diserahkan kepada Wawali Kota Malang, Drs. Sutiaji sebagai pelaksana tugas. Sedangkan Pjs Walikota Kediri yang dijabat Dr. Ir. Jumadi (Ka BPKAD Prov. Jatim) diserahkan kepada Plt Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar.
 
    Turut hadir dalam kegiatan ini, a.l. Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, Sekda Kab. Jombang, Kota Kediri dan Kota Malang, Forkopimda Kab. Jombang, Kota Kediri dan Kota Malang, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (Hpj/dwi)

Sabtu, 23 Juni 2018 08:11

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim menerima penghargaan sebagai finalis dalam United Nations of Public Service Awards (UNPSA) 2018, yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,  Jum'at (22/6) malam.  Penyerahaan penghargaan dilakukan oleh Dubes RI untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania, E. D. Syarief Syamsuri kepada Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Jatim- mewakili Gubernur Jatim Pakde Karwo, di rangkaian kegiatan peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Marakesh, Maroko,  tanggal 21 s.d 23 Juni 2018.  
 
Dalam sambutannya, Dubes E. D. Syarief Syamsuri menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Jatim yang telah menjadi finalis dalam acara ini. "Saya bangga terhadap prestasi Jatim dan memberikan dukungan bagi delegasi Indonesia yang hadir pada acara UNPSA 2018 ini," ujarnya.
 
Memberikan sambutan pada acara sama, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Prof. Dr. Diah Natalisa mengatakan inovasi publik tahun 2018 yang diserahkan Indonesia kepada UNPS sebanyak  21 buah. Dari jumlah tsb, mengantarkan dua buah layanan publik, yakni dari Jatim dan Kab. Bintuni, sebagai finalisnya. “Terimakasih kepada Jatim yang telah menjadi role model pelayanan publik nasional, dan sekaligus membantu penyusunan kebijakan-kebijakan publik selama ini,” ujarnya sambil menjelaskan pada tahun 2018 sendiri, Kemenpan telah menetapkan  99 buah inovasi terbaik di Indonesia.
 
Sementara itu, mewakili Gubernur Pakde Karwo, Asisten Administrasi Umum Abdul Hamid menyampaikan ucapan terimakasih atas penghargaan Kemenpan, yang sekaligus menjadi motivasi bagi Jatim untuk terus mengentas kemiskinan di provinsi ini. “Program kesalehan sosial menjadi salah satu bagian mengatasi kemiskinan yang ada,” ujarnya dalam acara yang antara lain dihadiri Deputi  Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Rini Widyantini, SH, MPM dan Asisten Deputi Pelayanan Publik Imanuddin. Juga, dari jajaran Pemprov. Jatim, yakni Kadis Pemberdayaan Masyarakat Agus Wahyudi, Kepala Biro Organisasi Budi Supriyanto, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Benny Sampir Wanto.
 
Program Jalin Matra
 
Penghargaan kepada Gubernur Pakde Karwo ini diberikan atas inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemprov Jatim dalam penanggulangan kemiskinan melalui program “jalin matra” atau jalan lain menuju mandiri dan sejahtera. Pemprov Jatim menggagasnya sebagai solusi atas banyaknya perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga.
 
Program inovatif ini secara khusus dan inklusif menangani kemiskinan perempuan, berdasarkan data terpadu by name by address, dan out of the box.  Program masuk dalam kategori pelayanan publik responsif gender untuk mencapai tujuan berkelanjutan atau sustainable development goal/SDG’s.  
 
Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Juli 2012 menunjukkan bahwa jumlah kepala rumah tangga perempuan (KRTP) dengan status kesejahteraan 30% terendah di Indonesia sebanyak 2.864.364 KRTP, dengan Jawa Timur menempati posisi jumlah KRTP tertinggi  sebanyak 700.160 atau 24,4%. KRTP tanpa pendidikan atau hanya berpendidikan SD untuk perempuan sebanyak 91%, dibanding laki-laki sebesar 79%. Di bidang ketenagakerjaan, hanya 60,67% KRTP yang bekerja.
 
KRTP sendiri lebih rentan miskin, karena memikul sendiri beban ekonomi keluarga. Selain itu, KRTP juga mengalami diskriminasi dalam hal akses permodalan, upah kerja dan kepemilikan properti. Ditambah, selama ini sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak fokus dan tidak berbasis pada database.
 
 Program jalin matra Pemprov bersifat partisipatif, yakni melibatkan partisipasi aktif KRTP dengan cara mengajak berbicara secara langsung, mengecek kebutuhan yang diinginkan, dan memberikan bantuan modal usaha sebesar 2,5 juta rupiah untuk usaha ekonomi produktif.
 
Inovasi ini mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, yakni antara lain mendorong persamaan gender dan mengurangi kemiskinan. Inovasi ini mampu memberdayakan 53.585 KRTP miskin melalui pemberian motivasi dan akses usaha ekonomi produktif. Tidak hanya itu, melalui website mothercharejatim.id juga telah tercipta jaringan usaha KRTP untuk mempromosikan produk usahanya.
 
Indeks Pembangunan Gender Naik
 
Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2014-2017, program jalin matra ini  memberikan dampak positif bagi para KRTP di Jatim. Pertama, meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jatim sebesar 1,55 poin, dimana pada tahun 2013 IPG tercatat sebesar 90,22 persen dan pada 2016 meningkat menjadi 91,77 persen. Kedua, angka kemiskinan di Jatim turun sebanyak 276.010 jiwa atau 1,53% persen dari 4.893.010 jiwa (12,73%) pada September 2013 menjadi 4.617.000 jiwa (11,20%) pada September 2017. Ketiga, meningkatkan kemampuan 53.585 KRTP dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara lebih mandiri dan sustainable. Keempat, manfaat dari inovasi ini juga dirasakan 198.265 anggota rumah tangga KRTP, yaitu pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak KRTP. Seiring dengan peningkatan kehidupan ekonomi KRTP tersebut, KRTP jadi lebih sadar lingkungan dan sosial, serta hak-hak perempuan.
 
Di Jatim, program ini dilakukan bagi KRTP sampai benar-benar bisa keluar dari kemiskinan dan hidup sebagaimana masyarakat umumnya. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berlapis, oleh perguruan tinggi dan sekretariat jalin matra dalam tiga tahapan, yaitu saat pencairan bantuan, realisasi penyerahan bantuan, dan evaluasi dampak program.
 
Peringatan hari pelayanan publik internasional tahun 2018 di Maroko sendiri mengambil tema “Mentransformasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Peringatan dikemas dalam bentuk forum pertemuan ini menjadi ajang para penentu kebijakan unsur pemerintahan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan forum  a.l. sesi pleno, lokakarya paralel, serta dialog para menteri dan pejabat yang menangani pelayanan publik dari berbagai negara. (hpj/dewi)

Sabtu, 23 Juni 2018 05:53

Jakarta, restorasihukum.com – Penangkapan Wartawan terkait pemberitaan Cafe Karaoeke X2 Sidoarjo yang diduga memperbolehkan pengunjung melakukan pornoaksi dan kuat dugaan tidak punya ijin Cafe Karaoke, menuai protes insan pers di Jakarta serta Jawa Timur.

Dengan adanya kejadian ini, sangat kuat dugaan bahwa penangkapan ini pesanan serta kriminalisasi terhadap pers masih terus terjadi. Kali ini menimpa Slamet Maulana, wartawan Beritarakyat.co.id, media online terbitan Surabaya, Jawa Timur.

Wartawan bernama Slamet Maulana atau akrab dipanggil Ade ini, ditangkap pada tanggal 12 Mei oleh Polres Sidoarjo. Diduga tanpa melalui proses penyelidikan hanya karena laporan pihak pengusaha hiburan karaoke, dan tidak sesuai SOP Polri.

Laporan Kasus yang menjerat Ade, atas nama Slamet Maulana ini bermula dari tulisannnya di beritarakyat.co.id soal adanya wanita penghibur di karaoke keluarga X-2. Pengelola tak suka lalu melaporkannya ke Polisi.

Kejadian penangkapan wartawan kerap terjadi, seperti waktu lalu Wartawan bernama M. Yusuf, wartawan media siber Kemajuan Rakyat dengan pasal 45 A UU 19/2016 tentang Perubahan Atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ditangkap hingga meninggal di penjara, wartawan yang berani mengungkap fakta pemberitaan mengenai konflik antara warga dengan PT MSAM. Saat ini sering wartawan mendapatkan perlakuan diskriminasi kepolisian.

Adapun atas penangkapan Ade terkait pemberitaan, juga menjadi sorotan serta  mengundang reaksi keras dari Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) H. Taufiq Rachman SH, S.Sos, yang meminta Kapolri mengkaji ulang penangkapan wartawan itu.

“Setahu saya isteri korban sudah berkirim surat kepada Kapolri meminta perlindungan hukum. Selayaknya Kapolri menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Wartawan yang ditangkap itu, tanpa melalui prosedur yang tepat (SOP Polri), dan Polresta Sidoarjo sudah jelas salahi Undang – Undang Pers no.40 tahun 1999 dan melawan perintah Wakapolri.” ujar H.Taufiq Rachman di Jakarta, Kamis (21/6).

Masih Taufiq, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap diri seseorang adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan melalui prosedur atau SOP yang tepat.

Baca juga:  Rumah Wartawan Di Satroni Pencuri
“Ingat itu merupakan perampasan hak azasi, dan melanggar HAM, apalagi penangkapannya salahi prosedur atau SOP Polri,” tegas Taufiq Rachman

Terpisah, Devi Widowati dihubungi via ponselnya, Kamis (21/6) membenarkan dirinya sudah berkirim surat kepada Kapolri, meminta perlindungan hukum atas kasus yang menimpa suaminya.

“Ini terpaksa kami lakukan karena hak-hak suami saya yang dijadikan tersangka diabaikan. Kemarin, organisasi kewartawanan suami saya juga dilarang bertemu, harus melalui izin Kasat Serse,” kata Devi.

Dalam surat perihal ‘Pengaduan dan Mohon Perlindungan Hukum’ tersebut, Devi memaparkan kronologi peristiwa bahwa suaminya ditangkap atas laporan Arief Wiryawanto manager X-2 Family Karaoke pada 15 Januari 2018 lalu.

Awalnya, Slamet Maulana mendapat informasi soal adanya wanita penghibur di karaoke keluarga tersebut.

“Suami saya melakukan cross check, bertemu dengan manager karaoke. Selanjutnya suami saya pada Desember 2017 hingga Januari 2018 menulis apa yang didapat termasuk sanggahan pihak X-2,” urai Devi.

Tulisan yang dimuat antara lain adanya wanita penghibur yang bisa diajak mesum di dalam kamar tempat karaoke.

“Suami saya mempunyai bukti foto dan video adegan pornografi yang dilakukan oleh wanita penghibur (purel) yang beroperasi di karoke itu,” jelas Devi.

Tidak terima atas tulisan Ade, manager X-2 mengajak Ade bertemu dengan tujuan agar berita yang sudah naik dicabut sekaligus menghentikan membuat berita soal X-2.

“Saat itu X-2 diwakili oleh pengacara Prayit. Permintaan X-2 ditolak oleh suami saya,” ucapnya. Karena ajakan ditolak, akhirnya X-2 membuat laporan polisi No.LBP/24/1/2018/JATIM/RES.SD tanggal 15 Januari 2018.

"Aneh, Suami saya baru ditangkap tanggal 12 Mei 2018 tanpa penyelidikan terlebih dahulu,” ujar Devi.

Menurut Devi, seharusnya sebelum suaminya ditangkap dilakuan penyelidikan, misalnya diperiksa sebagai saksi, kemudian dilakukan gelar perkara baru ditetapkan seseorang sebagai tersangka atau tidak berdasarkan bukti-bukti.

Tanpa melalui prosedur tersebut Ade ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 45 ayat 3 dan 4 jo pasal 27 ayat 3 dan ayat 4 UURI No. 19 tagun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang ITE.

Baca juga:  Noor Arief : Definisi Pers Bodrek atau Abal-Abal Muncul?
“Seharusnya pekerjaan suami saya sebagai wartawan dilindungi oleh UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999, Kode Etik pers serta nota kesepahaman antara Kapolri dan dewan Pers No. 2/DP/MOU/II/2017 No. B/15/II/ tanggal 9 Pebruari 2017 tentang koordinasi dalam perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan hukum terkait penyalagunaan profesi wartawan,” urai Devi.

Soal penangkapan dan mempidana wartawan juga pernah diungkap Wakapolri Komjen Pol Syafrudiin yang mengatakan ” Wartawan tidak boleh langsung dipidana, karena mereka bukan penjahat, mereka pengontrol sosial dan wartawan dilindungi UU Pers no.40 tahun 1999. Namun jika mereka bersalah harus di pasrahkan ke Dewan Pers. Mereka bukan preman, teroris atau penjahat. Wartawan mitra kita” ujarnya.

Pidanakan wartawan harus melalui mekanisme dan diserahkan ke Dewan Pers. Karena itu, Devi Widowati berharap agar Kapolri dapat memberikan perlindungan hukum kepada suaminya.

“Suami saya sedang menjalankan profesi kewartawanannya, saya berharap suami saya mendapat perlindungan hukum dari Kapolri dengan memberlakukan UU dan MoU yang saya sebutkan tadi, saya mengadu karena dalam kasus ini polisi mengabaikan azas praduga tak bersalah,” tambah Devi.

Pada keterangan lainnya, Ketua Umum IPJI sangat menyayangkan sikap dari pengurus Dewan Pers yang fungsinya sesuai Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Pers, diantaranya melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

“Seharusnya, Dewan Pers pro-aktif menjalankan fungsinya dengan monitor setiap peristiwa yang menimpa wartawan,” tegas Taufik.

Terpisah, saat awak media mengkonfirmasi 11/5/2018 via Whatsapps, berniat mediasi dan komunikasi baik-baik untuk tidak dilanjutkan proses hukum Slamet Maulana alias Ade tidak dihiraukan oleh Kompol. Muhammad Harris SH.SIK.MIK selaku Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, hingga berita ini di terbitkan tidak ada jawaban, Namun Harris malah mengirimkan ucapan lebaran. (red)

Jumat, 22 Juni 2018 18:55

Mojokerto, restorasihukum.com - Satgas Pangan Satreskrim Polres Mojokerto telah melakukan penggrebekan terhadap sebuah gudang produksi sekaligus pendistribusi mie instan kadaluarsa yang berada di Dusun/Desa Kembangsri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa-Timur, Kamis (7/6/2018) siang.

Data yang dihimpun awak media mengatakan, bahwa setelah petugas mendapatkan informasi dari warga terkait adanya sebuah gudang yang mencurigakan selalu tertutup di Dusun/Desa Kembangsri dan telah melakukan aktifitas pengemasan serta pengepakan makanan instan jenis mie kering. Maka petugas Polres setempat melakukan penyelidikan untuk mencari kebenarannya laporan tersebut. Tapi awalnya petugas ketika akan masuk kedalam gudang produksi mie untuk melakukan penyelidikan sangat sulit, karena petugas selalu dihadang oleh seseorang yang berjaga didepan pintu pagar. Setelah dipaksa untuk masuk dengan cara melompat pagar pembatas area bangunan, akhirnya petugas berhasil menemukan tumpukan barang yang dicurigai sebagai bahan produksi mie instan kedaluarsa, untuk selanjutnya sekaligus dilakukan penggerebekan serta mengamankan beberapa karyawan yang sedang beraktifitas saat itu.

Dalam konferensi pers dilokasi penggerebekan, Kapolres Mojokerto, AKBP. Leonardus Harapantua Simarmata Permata, S.SoS.SiK. MH yang didampingi Kasatreskrim, AKP. M. Sholikin Fery, SH didepan awak media mengatakan, hingga saat ini kita masih terus kembangkan kasus ini. Pemilik produksi UD. Barokah, kita tetapkan sebagai tersangka, yakni Susanto (39 tahun) warga Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan 4 pekerjanya kita amankan dan kita periksa sebagai saksi.
"Tersangka kita jerat pasal 135 Jo pasal 71 ayat (2) dan atau pasal 135 huruf b Jo pasal 71 ayat (1) dan atau pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara dan atau membayar denda sebesar Rp. 4 milliar," Terang Kapolres Mojokerto, Jum'at (22/6/2018) siang. (*/Red)

Jumat, 22 Juni 2018 17:55

Pasuruan, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendampingi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo meresmikan ruas jalan Tol Gempol - Rembang – Pasuruan sepanjang 20,5 km. Peresmian dilangsungkan di depan gerbang tol (GT) Rembang, Kraton, Pasuruan, Jumat (22/06) sore.

Selain Pakde Karwo – sapaan akrab Gubernur Jatim, Presiden Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR Basuki Hadimuljono,  Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna.

Dalam sambutannya Jokowi sapaan akrab Presiden RI meminta, pembangunan tol dari Merak sampai Pasuruan bisa diselesaikan pada akhir tahun 2018. Bahkan, nantinya bisa diteruskan hingga ke Banyuwangi hingg akhir 2019 nanti. “Progres pembangunan Tol Trans Jawa ini kita harapkan bisa selesai akhir tahun 2018, “ ungkapnya.

Keberadaan jalan tol ini, lanjut Jokowi, diharapkan bisa mempercepat arus mobilitas orang, barang dan distribusi sehingga biaya logistik menjadi lebih murah. Karenanya, pembangunan tol harus terintegrasi dengan titik pertumbuhan ekonomi  baik  kawasan industri, pelabuhan, maupun kawasan wisata. “Tol yang dibangun harus benar-benar terintegrasi sehingga bisa bermanfaat maksimal untuk dunia usaha, industri dan pariwisata,” imbuhnya.

Ditambahkan, untuk wilayah yang tidak terlewati tol atau non tol sampai saat ini pertumbuhannya juga tetap stabil. Bahkan, jalan non tol tersebut juga tetap ramai dilewati kendaraan umum maupun pribadi. “Pertumbuhan ekonomi kita sekarang jelas, dan untuk jalan non tol maupun tol sudah ada pemakainya masing-masing,” tegas Presiden Jokowi.

Terkait tarif jalan tol, Presiden Jokowi menjelaskan, pengerjaan jalan tol ini dikerjakan oleh investor baik pihak BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, untuk penentuan tarif harus dibicarakan dengan pihak investor. “Kita sangat menginginkan baik investor maupun masyarakat sama-sama diuntungkan terkait tarif jalan ton ini,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan, bahwa sesuai progres yang ada ruas Tol Trans Jawa akan siap dioperasikan pada akhir tahun 2018 nanti. “Mohon doa dari para ulama, kyai serta masyarakat Jatim agar Tol Trans Jawa ini bisa dioperasikan akhir 2018,” pintanya.

Basuki menjelaskan, beberapa rencana penyelesaian tol pada tahun 2018 diantaranya Tol Pejagan – Pemalang sepanjang 43 km siap dioperasikan bulan Juli, Tol Pemalang – Batang sepanjang 33 km siap dioperasikan bulan November 2018. Selain itu, Tol Batang – Semarang sejauh 74 km siap dioperasikan pada November 2018, dan Tol Salatiga – Kertosono sepanjang 32 km siap dioperasikan bulan Oktober 2018. “Dengan kerja keras dan komitmen semua pihak saya optimis pembangunan tol ini bisa selesai sesuai target,” terangnya.

Seperti diketahui, jalan tol Gempol-Pasuruan Seksi II juga telah dioperasikan secara fungsional pada arus mudik Lebaran tahun ini. Tol Gempol-Pasuruan merupakan bagian dari jalan Tol Trans Jawa yang panjang totalnya mencapai 37,15 km. (Hpj:dwi)

Jumat, 22 Juni 2018 13:41

Surabaya, restorasihukum.com -  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi backbone perekonomian Jawa Timur. Hal tersebut bisa terlihat pada fakta empiris di lapangan.  Diantaranya adalah kinerja Industri pengolahan dalam lima tahun terakhir share terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.    

    Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat Peluncuran PPh Final UMKM 0,5 persen oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo di Jatim Expo, Surabaya, Jumat(22/6).

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim, menuturkan empat tahun terakhir kontribusi sub-sektor Industri Makanan dan Minuman rata – rata sebesar 31,69 persen, sub sektor Pengolahan Tembakau rata – rata sebesar 26,63 persen, dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional rata – rata sebesar 8,03 persen. “Dengan didukung oleh pertumbuhan yang tinggi, semakin menguatkan konklusi bahwa Provinsi Industri menjadi syarat bagi daerah untuk cepat menjadi sejahtera dan saya yakin Jawa Timur dapat mencapainya, “ ujarnya.

Gubernur Jatim menambahkan pada tahun 2008 telah dilakukan survei jumlah UMKM, yaitu sebanyak 4,2 juta UMKM yang ada di Jatim. Seiring dengan pertumbuhan positif sektor industri pengolahan dan perdagangan maka mendorong pertumbuhan populasi UMKM di Jawa Timur. “Hal ini terbukti pada hasil Survei Ekonomi Sosial Nasional (Susenas) pada tahun 2012 populasi UMKM di Jawa Timur meningkat menjadi 6,8 Juta yang terdiri dari 4,1 juta UMKM sektor pertanian dan 2,7 Juta UMKM Non Pertanian,” paparnya.

Selanjutnya, pada Sensus Ekonomi yang dilakukan secara serentak tahun 2016 menunjukkan bahwa populasi UMKM Jawa Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 4,61 Juta UMKM Non Pertanian dan 4,98 Juta UMKM Pertanian sehingga berjumlah 9,59 juta UMKM. Hal ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM sekaligus besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber pendapatan utama masyarakat di Jawa Timur yang tentunya berperan penting pula terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Kemudian, Angkatan Kerja Jawa Timur tahun 2016 adalah 20,16 Juta dengan penyerapan tenaga kerja dari UMKM Non Pertanian sebanyak 13,97 Juta, UMKM Pertanian 4,98 Juta. Sehingga total penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 18,95 juta, tenaga kerja usaha besar 373.294 orang dan Pengangguran 838.496 orang (4,21 persen).

Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2012 UMKM berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2012 sebesar 54,98 persen. “Dengan asumsi ceteris paribus, maka kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 57,52 persen,” ungkapnya

Disisi lain, UMKM di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar             Rp. 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017.

Dari data tersebut, pada tahun 2017 kontribusi PMDN Non Fasilitasi mencapai 56,34 % dan pada triwulan I tahun 2018 ini meningkat menjadi 74,01 %. PMDN Non Fasilitasi dominan dari UMKM dan menjadi sumber utama pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis.

Luncurkan PPh Final UMKM 0,5 Persen

    Presiden RI, Joko Widodo secara resmi meluncurkan PPh final UMKM 0,5 persen.  Peluncuran tersebut manjadi bagian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

    PP Nomor 23 Tahun 2018 mendorong agar pelaku UMKM lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal.  “Pemerintah memberikan kemudahan dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan,” ujarnya.

    Jokowi sapaan akrab Presiden RI, menjelaskan dengan diberlakukan PP ini, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

    Selain itu, Jokowi juga menghimbau agar UMKM mengikuti perkembangan dunia yang semakin cepat.  UMKM diharapkan tidak bergantung pada system jual beli langsung. UMKM harus menggunakan teknologi online. Pelaku usaha bisa memanfaatkan sarana media online seperti youtube, instagram dan facebook untuk memasarkan produknya.”Apabila tidak mengikuti perkembangan jaman seperti ini, maka akan kalah dalam pertarungan global,” tegasnya.(hpj/tra)