Kamis, 01 Februari 2018 07:05

Desa Kedungrejo Gelar Rapat Program PTSL Prona

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Nganjuk, restorasihukum.com - Pemerintahan Desa Kedungrejo menggelar rapat untuk membahas rencana program prona tahun anggaran 2018 di Balai Desa setempat. Senin, (29 Januari 2018) acara yang dihadiri jajaran aparat desa setempat, ketua dan anggota BPD, LPM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, ketua RT/RW dan ratusan warga lainnya yang terkait.

Disela-sela acara masyarakat Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom pertanyakan rencana biaya program nasional (prona) pembuatan sertifikat tanah yang dianggarkan mencapai Rp 600 ribu

"Kami keberatan biaya enam ratus ribu untuk sertifikat PRONA. Setahu saya tidak ada biaya pungutan dari pemerintah untuk pengurusan swrtifikat tanah," ungkap Sugiono warga Kedungrejo saat berdialog di balai desa.

Kepala Desa Kedungrejo Sujarwo menyangkal protes warga. Pasalnya biaya pengurusan sertifikat tanah dalam bentuk program PTSL/Prona merupakan instruksi dari Gubernur Jawa Timur dan mengenai biaya ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

"Yang protes cuma satu orang, saya hanya menjalankan perintah gubernur," ungkap Sujarwo.

Menurut, Djarot Cahyadi selaku Ketua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kedungrejo membenarkan adanya rapat tersebut. Menurutnya, pihaknya belum memutuskan secara final biaya untuk prona tersebut. Sepengetahuanya kalau Prona itu gratis untuk orang tidak mampu. Hanya saja, pada rapat yang dihadiri ratusan warga itu, mayoritas warga yang mampu.

Karena itu, pihaknya akan berkomunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait. Sehingga kalaupun ada pungutan, nilainya wajar dan tidak dikatagorikan gratifikasi dan menyalahi aturan. “Kami akan mengadakan musyawarah lagi sehingga tidak menyalahi aturan,” tandasnya.(farida)

Dibaca 86 kali