Redaksi

Redaksi

Kamis, 12 Juli 2018 06:15

Dumai, restorasihukum.com  – Kondisi pasar dock saat ini semberaut dan tidak tertata dengan baik bak seperti jamur yang tumbuh, rabu (11/07/2018).

Seperti nya pasar dock tidak terpantau lagi dari dinas perdagangan sehingga para pedagang yang berjualan tanpa pengawasan dinas terkait.

Beberapa bulan yang lalu pedagang yang berjualan dipasar dock sudah dipindahkan di pasar kelakap, namun tidak ketahui penyebabnya sehingga pedagang enggan berjualan di pasar kelakap dan memutuskan kembali berjualan dipasar dock.

Nordin effendi, ketua forum LPMK kota Dumai mengatakan kita sangat prihatin keadaan pasar dock seperti nya dinas perdagangan tidak open, belum permasalahan pasar kelakap yang tidak berfungsi yang mana kita ketahui sudah menghabiskan anggaran yang keluar untuk pembangunannya.

” kalau tidak sanggup mengurus pasar dan pengelolahan yang baik silahkan kadis perdagangan mundur dari jabatan nya, dan kita melihat tidak ada perubahan perbaikan pengelolahan pasar pasar tradisional dari dinas perdagangan terlebih permasalahan pasar kelakap ” ujar Nordin Effendi

 

Kamis, 12 Juli 2018 05:47

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Keseluruhan Memperingati Hut Bhayangkara Polri ke 72 Tahun tempatnya 01 Juli 2018.

Secara khusus Resor Nias melakukan upacara peringatan Hut Bhayangkara ke 72 Tahun di halaman Mapolres Nias Daerah Sumatera Utara, Pukul 09.00.Wib, Rabu  (11/07/2018) pagi

Pada upacara peringatan Hut Bhayangkara Polri tersebut dihadiri Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.,M.SI, Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu, SH.MH, Sekda Kabupaten Nias Barat, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Merry Donal Pasaribu, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Futin Helena Laoli, SH,MH, Dandim 0213 Nias Y. Reymond RS. Purba, SH.M.Tr,  para Kapolsek, Kasat, Kabag, dan seluruh Jajaran personil Polri Polwan Polres Nias, para Ormas, LSM, dan para Wartawan lainnya.

Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan, S.IK.,MH, membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada HUT Bhayangkara Ke-72 Tahun 2018.

"Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya, Kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas didaerah pedalaman, di wilayah perbatasan, wilayah terpencil, dipulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban Misi Internasional diluar Negeri. Katanya

Presiden RI yakin apa yang dilakukan oleh setiap anggota Polri wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, Bangsa dan Negara.

Lebih lanjut kapolres menyampaikan pesan Presiden RI bahwa, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-72 ini, kita mendapatkan kabar baik karena dunia internasional telah menepatkan indonesia ke dalam Daftar 10 Negara ternama didunia berdasarkan Law And Order Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional Gallup’s Law And Order.

Tapi, saya mengingatkan agar seluruh Anggota Polri tidak cepat berpuas diri, karena, Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Ujarnya

Setelah upacara selesai sekitar Pukul 10.00 Wib, dilanjutkan dengan Syukuran Hut Bhayangkara Polri ke 72 Tahun di Aula Kamtibmas Mapolres Nias
(al)

Kamis, 12 Juli 2018 05:43

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Pemerintah Kota Gunungsitoli menghadiri acara Peringatan Hut Bhayangkara Polri ke -72 Tahun 2018 di Mapolres Nias. Rabu (11/7/2018) pagi

Pada kesempatan ini, Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.K.,SI, menyampaikan sambutan terlebih dahulu ia mengucapkan rasa syukur atas keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai usia 72 Tahun.


Dikatakannya, Kepolisian Republik Indonesia masih berdiri kuat dan tegar dengan tuntutan tugas dalam menjaga dan memelihara Kamtibnas serta penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia. ucap Sowa'a Laoli


Lebih lanjut Sowa'a menyampaikan, Secara khusus Polres Nias telah menunjukkan integritas yang sangat tinggi Bersama dengan Forkopimda dan Kepala Daerah sehingga bergandengan tangan mewujudkan keamanan dan ketertiban rasa aman di tengah-tengah masyarakat di Kepulauan Nias Untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menjaga Kamtibmas

Polres Nias dituntut lebih reaktif dan profesional menghadapi dinamika di Masyarakat Nias. “Polres Nias harus mampu bersinergi dan memahami karakter serta nilai-nilai Budaya Masyarakat Nias yang berbeda dari Daerah lainnya.

       Seperti saat pada program penataan Kota Gunungsitoli diperlukan kerjasama yang lebih insentif antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Polres Nias secara khusus dan dengan Forkopimda secara Umum.

Begitu juga dengan realita kehidupan masyarakat yaitu permasalahan"TUO NIFARÖ" tuak suling Nias yang sedang Viral Diwacanakan di Media Sosial. Kita semua menyadari bahwa"TUO NIFARÖ" atau tuak suling Nias.

Tuak suling Nias telah menjadi Momok timbulnya permasalahan ketentraman dan ketertiban umum. Namun karena produksinya adalah merupakan pengembangan potensi pohon Aren dan kelapa yang banyak terdapat di Kepulauan Nias dan telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kepulauan Nias. Maka hal itu perlu mencari solusi yang terbaik atas permasalahan tersebut. Ujar Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli, SE.,M.,Si.


Adapun sejarah lahirnya Kepolisian Republik Indonesia adalah ketika Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara.

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri pada Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara Polri hingga saat ini. Paparnya.

(al)

Kamis, 12 Juli 2018 05:15

Surabaya, restorasihukum.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di usianya yang ke 72 telah berperan penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat seluruh Indonesia. Hal tsb a.l. terbukti dari dikeluarkannya Law And Order Index oleh lembaga riset internasional Gallup's Law and Order yang menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia.  
 
Demikian Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjawab pertanyaan media terkait peran Polri di masyarakat seusai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-72 Tahun 2018 Polda Jawa Timur di Halaman Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (11/7).
 
Ditambahkan, peran nyata polri dalam mewujudkan suasana bangsa dan negara Indonesia yang aman dan damai juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Jatim. Peran Polri bersama TNI, pemerintah yang dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat serta peran media telah berhasil mewujudkan kebersamaan dalam bingkai demokrasi NKRI.  
 
"Polri telah berhasil dalam membangun serta mewujudkan kebersamaan antara tokoh agama, tokoh masyarakat serta peran media dalam menjaga bangsa dan negara Indonesia ini," ujarnya.  
 
Amanat Presiden   
 
Sementara itu, saat menjadi inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jatim ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, terpencil, di pulau terdepan, serta yang mengemban misi internasional diluar negeri.  
 
Apresiasi, lanjutnya, juga diberikan kepada anggota polri dijalan raya yang telah mewujudkan kelancaran lalu lintas selama mudik lebaran. Demikian pula, peran polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban sehingga umat muslim bisa menjalankan ibadah di bulan suci ramadhan dengan tenang.  
 
"Saya juga memberi apresiasi kepada polri yang telah bekerja keras agar pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah bisa berjalan secara aman dan tertib," imbuhnya sambil  menegaskan pelaksanaan tugas  seluruh anggota Polri adalah wujud pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa, dan negara dimanapun berada.  
 
Terkait penempatan Indonesia dalam daftar 10 negara teraman di dunia, dinilainya sebagai capaian yang membanggakan, yang   harus  dijaga dan dipertahankan sebagai hasil kerja seluruh elemen bangsa. “Tentu, ada peran dan kerja keras anggota polri, serta ada pengabdian dan dedikasi anggota polri," ujar Pakde Karwo.  
 
Ke depan, lanjut Gubernur asal Madiun ini  Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks seiring dengan tuntutan dan harapan rakyat yang semakin meningkat. Terlebih lagi, saat ini dunia terus berubah, berkembang, dan bergerak dengan kecepatan tinggi dengan membawa tantangan-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri.
 
Pakde Karwo menambahkan di era digital saat ini, Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud, dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Polri juga harus semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber, human trafficking, dan drug trafficking.
 
Untuk itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Oleh karena itu, seluruh anggota Polri diharapkannya untuk tidak pernah lengah, tetapi selalu sigap dan waspada dalam menjalankan tugas.  
 
“Polri harus selalu mengembangkan diri melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada, selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat, termasuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan,” harapnya yang dalam kesempatan ini, juga menyematkan lencana tanda kehormatan kepada tiga anggota kepolisian Polda Jatim serta sekaligus menyerahkan petikan surat keputusan Presiden,  yaitu Bintang Bhayangkara Nararya Perwira Menengah, Perwira Pertama dan Bintara .
 
Jaga Situasi Pasca Pilkada
 
Sementara itu, membacakan sambutan Kapolri pada acara syukuran usai upacara, Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud Arifin SH mengatakan Polri akan terus berkomitmen melaksanakan perbaikan agar kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terus meningkat. Dengan demikian, institusi Polri akan terus menjadi milik seluruh rakyat dan sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia tercinta.
 
Terdapat beberapa agenda nasional, lanjutnya, yang menjadi fokus Polri kedepan,  antara lain pemeliharaan situasi kamtibmas pasca Pilkada 27 Juni, penyelenggaraan Asian Games 2018 di 4 provinsi dan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali, serta tahapan Pilpres dan Pileg 2019. Polri bersama seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat akan bekerja maksimal untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.  
    
Hadir dalam acara ini a.l.  Pangdam V Brawijaya, Forkopimda Jatim, OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Ketua MUI Jatim, organisasi mitra Polda Jatim, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jatim.  (Hpj / nif).

Kamis, 12 Juli 2018 05:08

BOGOR, restorasihukum.com - Terkait adanya kasus dugaan pelecehan seksual terhadap korban inisial FN (16) seorang siswi salah satu SMK di Citeuerup, Kabupaten Bogor, Kapolsek Citeureup Kompol Darwan membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan dari pihak orang tua korban.

"Iya memang benar, kita juga sudah menerima laporan itu. Tapi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Darwan saat dihubungi wartawan, Selasa (10/7/2018).
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Kapolsek mengaku, pihaknya juga telah mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dimintai keterangan.

"Kami sudah amankan 6 orang terduga pelaku, dan masih mengejar satu orang lagi," katanya.
Ketika ditanya soal penetapan terduga pelaku menjadi tersangka, Darwan mengatakan bahwa keenam orang tersebut masih berstatus saksi dan sedang dalam meperiksaan.
 "Belum, mereka masih sebagai saksi dan masih kita dalami dulu," katanya.

Kapolsek menyebut, selain dari enam orang yang sudah diamankan ternyata masih ada satu orang lainnya yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Diduga, jika satu orang itu merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut.

"Masih ada satu orang lagi yang belum kita amankan," kata Darwan.
Diketahui, FN diduga kuat telah menjadi korban pelecehan seksual sekelompok remaja laki-laki pada Jumat 29 Juni 2018 lalu.

Akibat peristiwa yang dialami korban, dokter menyatakan, jika korban mengalami depresi berat dan kondisi kesehatan korban terus memburuk. Hingga akhirnya korban meninggal dunia pada 3 Juli 2018.(Red)

Kamis, 12 Juli 2018 04:52

BOGOR, restorasihukum.com Tahun ini adalah gerbang menuju tahun politik 2019, di mana pemilihan umum akan digelar di Tanah Air. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat agar cerdas menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat acara Halalbihalal dan Silaturahim dengan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi), di Sentul International Convention Center (SICC), Selasa, 10 Juli 2018.

"Tahun depan adalah tahun politik kita harus mengajak masyarakat masuk tahun politik untuk pandai memilih pemimpin," kata Presiden

Dalam acara yang dihadiri ribuan ulama muda dan santri dari berbagai daerah tersebut, Presiden juga berpesan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Berikan info yang benar kepada masyarakat, tetangga, saudara, teman, tetangga kampung, teman sedaerah. Beri info yang benar sampaikan fakta, bukti yang ada, jangan sampai mengabarkan berita bohong, hoaks terutama di media sosial. Ini harus kita jaga," ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa dalam memilih pemimpin hendaknya masyarakat melihat rekam jejak, kinerja, dan prestasinya.

"Dalam pilih pemimpin sampaikan kepada teman dilihat rekam jejak seperti apa, _track record_-nya, prestasinya apa, kinerjanya apa. Jangan sampai mudah masyarakat dihasut, jangan diberi kabar tidak betul, fakta tidak betul," ujar Kepala Negara.

Meskipun saat ini masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, Presiden mengingatkan, bahwa kebebasan tersebut ada batasnya, tata krama, sopan santun, dan etikanya.

"Jangan sampai diberi kebebasan gampang mudah mencela, gampang mencemooh orang lain, itu bukan nilai Islami yang diajari Rasulullah," ucapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak masyarakat semuanya untuk berpikir positif dan dengan prasangka baik.

"Inilah yang akan menjadikan bangsa ini besar dan kuat karena dari hitung-hitungan Bappenas, McKinsey, Indonesia bakal jadi lima terbesar ekonomi terkuat di dunia insyaallah di 2045. Memang masih nunggu tapi jalan ke tempat lebih terang sudah lebih kelihatan," imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, (Gum A Latif)

Rabu, 11 Juli 2018 07:34

Jakarta, restorasihukum.com - Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat bersama Polsek tambora mengamankan 17  pelaku aksi tawuran yang terjadi di Jalan Raya Latumenten depan Mal Season City Tambora Jakarta Barat yang diketahui dari kelompok pemuda Jalan Semeru Grogol Petamburan dengan kelompok Jembatan Besi, Tambora pada Kamis (05/07) pagi

Polisi turut menyita senjata tajam (sajam) hingga narkoba dalam penangkapan itu. Bahkan, anggota Polisi pun turut menjadi korban saat membubarkan aksi tawuran tersebut

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH mengungkapkan, terkait fenomena tawuran yang terjadi ditambora pada Kamis lalu (05/07) pagi

Dalam tawuran tersebut ada motif lain dari para pelaku tawuran tersebut dimana antar 2 kelompok yang satu kelompok jembatan besi dan kelompok semeru

"Dimana kami melakukan investigasi bersama 3 pilar, bahwa disaat terjadinya tawuran barang bukti narkoba khususnya Shabu berkurang ditenggarai saat tawuran itu barang bukti narkoba beredar," Ungkap Hengki, Selasa (10/07/18)

Pada pagi itu juga Tim Pemburu Preman (TPP) Polsek Tambora yang dipimpin langsung Kapolsek Tambora Kompol Iverson Manosoh SH melakukan  pencarian para pelaku tawuran yang bersembunyi di wilayah Semeru Grogol Petamburan Jakarta Barat, Tim berhasil mengamankan 9 (Sembilan) orang pemuda beserta barang bukti senjata tajam.

Selanjutnya Tim Pemburu Preman (TPP) Polsek Tambora melanjutkan  pencarian pelaku Tawuran di wilayah  Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang pelaku beserta barang bukti berupa    6  (enam) buah batu, empat buah parang, 1 buah celurit, 1unit HP Asus, 1buah  sweater warna hijau,1 baju warna hijau,1 buah celana pendek , 1buah rekaman video CCTV.

"Total pelaku yang diamankan sebanyak 17 orang," Lanjut Kapolres

Diketahui pula, 17 pelaku yang diamankan antaranya enam tersangka dari kelompok Semeru yakni SR (45), YSA (23), AMW (19), SM (19), dan AK (17). Sedangkan dari kelompok Jembatan Besi yakni SM (14), ZF (14), AG (16), MS (23), SS (16), AR (14), MZH (14), EHR (18), dan SI (15).

"Dari pelaku yang diamankan tersebut, lima orang kita lakukan penahanan, sedangkan 11 orang kita lakukan proses diversi oleh penyidik dan Balai Pemasyarakatan karena masih dibawah umur. Ada juga satu orang yang masih DPO merupakan residivis dan ternyata salah satu sindikat geng tenda orange," Katanya

Hengki menjelaskan, dari semua pelaku yang diamankan, petugas melakukan test urine. Dari hasil test urine terhadap  seluruh pelaku tawuran, 3 orang positif Narkoba

"3 orang positif narkoba yakni YSA, AMW, dan SM,"Jelasnya

Dari aksi tawuran itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, juga mengamankan barang bukti narkotika

" Kita juga mengamankan barang bukti narkoba empat bungkus Narkotika Jenis Shabu seberat 4.267 Gram, Pil Ecstasy warna hijau sebanyak 4.675 butir dengan berat brutto 1.620 gram, Alat hisap berupa Bong dan Cangklong sebanyak satu buah,  3 buah Tas gendong,  Plastik Klip ukuran sedang dan kecil, dan  3 (tiga) buah alat timbangan elektrik,"Tandasnya

Akibat kejadian tersebut, polisi menjerat Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951
Dan pelaku yang kedapatan narkoba kami kenakan pasal 114 ayat (1) sub 112 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang narkotika

Kapolres metro Jakarta barat Kombes pol Hengki Haryadi Sik MH menambahkan, bahwa Jakarta barat mencanangkan tanggung jawab bersama elemen masyarakat, forkopimkot dan 3 pilar dalam menjaga situasi kamtibmas terbukti dari Januari hingga bulan juli ini mengalami penurunan angka kriminalitas menurun hingga 20 persen, dibandingkan operasi ketupat jaya 2017 sebelumnya dengan operasi ketupat jaya 2018 kejahatan turun 16 persen tambahnya (arb/red)

Selasa, 10 Juli 2018 19:26

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, memaparkan model penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan dalam forum internasional Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).

    Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI,Jusuf Kalla, Pakde Karwo menjelaskan, untuk mewujudkan proyek SPAM Umbulan yang menelan biaya sebesar Rp. 2,05 triliun ini, pihaknya menggunakan metode KPBU atau public private partnership dengan melibatkan pemerintah pusat dan pihak swasta.

“Keterlibatan pihak swasta ini sebagai solusi keterbatasan anggaran pemerintah karena government spending kita terbatas, yakni hanya 7,79%. Jadi ini financial engineering, skema pembiayaan baru dalam rangka pembangunan. Sebab pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai dana sebesar Rp. 2,05 triliun itu” ujarnya.

Pakde Karwo menambahkan, skema pembiayaan untuk kebutuhan Rp. 2,05 triliun itu adalah sebesar Rp. 818,01 milyar yang dibiayai oleh Menteri Keuangan melalui Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding), kemudian Rp. 369,59 milyar dari badan usaha swasta, dan sisanya Rp. 862,4 milyar dari pinjaman (loan) ke perbankan.

“Dengan skema ini, maka dihasilkan harga air yang sangat terjangkau di masyarakat, yakni Rp. 5.280/m3. Tentu ini memenuhi kewajiban pemerintah untuk menyediakan air minum yang sesuai kemampuan beli rakyat. Kami optimis proyek ini akan selesai pada bulan Juli 2019” tambahnya.

*Air Umbulan Layani 1,3 Juta Masyarakat*

    Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menjelaskan, jika proyek SPAM Umbulan rampung, maka air tersebut dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya.

Ditambahkannya, proyek SPAM Umbulan ini mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas air terbaik nomor dua di dunia. Dengan keberhasilan proyek ini, dirinya makin termotivasi untuk mewujudkan proyek pembangunan-pembangunan lainnya dengan metode PPP.

“Kami akan terus menggali kemungkinan kerjasama model PPP ini di proyek-proyek lainnya. Seperti rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan, pelabuhan di Probolinggo, dan proyek lainnya.” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya saat membuka acara IDF,  Wakil Presiden RI  Jusuf Kalla mengatakan, IDF menjadi forum yang tepat bagi pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dalam membangun daerah sesuai potensinya masing-masing. Salah satu daerah yang layak menjadi inspirasi adalah Jawa Timur, yang telah sukses membangun sektor industri.

    “Jawa Timur berkembang dengan bagus di bidang industri. Ini karena Jatim mampu memanfaatkan potensi dan sumber dayanya dengan baik untuk membangun industri, yakni jumlah penduduk dan tingkat konsumsi yang besar. Silahkan provinsi lain, untuk belajar kepada Jatim bagaimana memajukan industri” katanya.

    Di sisi lain, lanjut Wapres Jusuf Kalla, provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera, juga memliliki potensi yang berbeda. Contohnya potensi hasil perkebunan, seperti sawit di Sumatera, serta pertambangan dan perkebunan di Kalimantan. “Silahkan belajar membangun hasil perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera” lanjutnya.

    Saling belajar itulah, imbuh Wapres Jusuf Kalla, menjadi kekuatan bangsa ini. Sebab sejak adanya otonomi daerah, masing-masing daerah punya ide, inovasi, dan cara tersendiri untuk memajukan wilayahnya. Dengan saling belajar, diharapkan adanya transfer ilmu dan pengalaman yang berpotensi bisa diterapkan di daerah lain.

“Ide dan inspirasi dari masing-masing daerah perlu menjadi pembelajaran secara nasional. Ini penting agar kita sadar bahwa bangsa ini adalah satu. Dan disini kita bicara untuk mengatasi kesenjangan antar daerah. Jadi kita harus bersatu untuk saling menginspirasi demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia” imbuhnya.

Pembicara lain yang tampil bersama dengan Gubernur Soekarwo pada sesi high level meeting di acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menpan RB Asman Abnur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.  (hpj/adit)