Redaksi

Redaksi

Rabu, 04 Juli 2018 18:02

Surabaya, restorasihukum.com - Polsek Karang Pilang Surabaya telah ungkap perkara Dugaan tindak  pidana penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pasal 114 jo 112 undang - undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan dari laporan masyarakat tentang ada nya peredaran narkoba yang dilakukan oleh para remaja di wilayah hukum polrestabes Surabaya.

Kronologis kejadian, Saat dilaksanakan pemantuan dan penangkapan di kemlaten gang 10 depan rumah nomer 01 kelurahan kebraon  di amankan 2 (dua) orang tersangka an. DICKY SATRIO PAMUNGKAS dan HERI HERDIANTO, didapati 2  orang tersebut akan mengedarkan sabu.

Keduanya berboncengan menggunakan sarana sepeda motor honda gl max,  W-4211- RJ saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti satu klip plastik diduga sabu yang ditempel kan ditelapak kaki sdr. DICKY.

Kemudian dilakukan pengembangan dan penggeldahan di kamar rumah sdr DICKY  di griya kebraon barat blok CF 14  ditemukan alat hisap narkoba dan satu klip sabu,  kemudian kedua tsk diamankan di mako mapolsek karangpilang. (rd)

Rabu, 04 Juli 2018 06:50

Pasuruan, restorasihukum.com - Pelantikan Direktur PDAM terpilih Za'ari yang dilakukan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, Senin (02/07) sangat menyakitlan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Khususnya Komisi II. Pasalnya, Komisi yang ikut dalam penentuan sosok direktur PDAM melalui rekom setelah dilakukan penyampaian visi dan misi para calon ternyata tidak diundang dalam acara pelantikannya.

     Rohani Siswanto anggota Komisi II, Zaini sekretaris dan Andre Wahyudi ketua Komisi II begitu marah atas sikap tak beretika yang dilakukan panitia seleksi (Pansel) yang tak mengundang, bahkan tak memberitahu sedikitpun perihal pelantikan tersebut.

    "Ini sama saja pansel menciptakan huhungan buruk antara PDAM dengan DPRR. Kalau soal undangannya sih tidak masalah, tapi yang kami nilai itu etikanya kok tidak ada. Saat penyampaian visi misi mereka datang ke DPRD sekaligus meminta rekom. Tapi saat direktur hasil rekom kami dilantik, kok kami tidak diberitahu sama sekali, benar-benar tak beretika dan tak tau diri, "tukas Andre yang diamini Rohani dan Zaini.

     Sementara itu, kepada media, Senin (02/07), ketua Pansel, Dwitono Minahanto yang ditemui di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan mengaku khilaf atas tidak diundangnya DPRD saat pelantikan.

    "Kami khilaf, hal ini karena semua serba mendadak dan diburu waktu. SK baru turun Jum'at lalu. Bupati juga sudah mau habis masanya, serta PJ direktur sudah habis, jadi kita cepat-cepat lakukan pelantikan, "ungkap Dwitono.  

     Ada catatan menarik dari kejadian ini. Info yang didapat Pojok Kiri, Pansel dan Direktur sempat datang ke kantor DPRD untuk menemui pimpinan dan Komisi II untuk bersilaturrahim mendapat sikap balasan dengan tidak digubris. kabarnya mereka dibiarkan luntang lantung tanpa ada yang mau menemui. Benarkah? (Lis/syd)

Rabu, 04 Juli 2018 06:45

Surabaya, restorasihukum.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi  per 1 Juli 2018 yang membebani masyarakat harus diberikan  solusi. Salah satunya, dengan menggenjot produksi industri agro di Jatim.
 
    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan terkait kenaikan harga barang pasca kenaikan bbm, seusai mengikuti Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (3/7).
 
    Dijelaskan, Jatim mempunyai sektor agro industri yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Optimalisasi potensi ini dipastikan membantu  biaya angkut yang oleh pengusaha dibebankan kepada konsumen atau masyarakat. Dengan demikian, kenaikan bbm yang akan diikuti naiknya harga komoditas lain akan tereliminasi.
 
Hal semacam ini, yakni substitusi bahan baku, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Mendagri dan  Gubernur se Indonesia di Jakarta kemarin. “Misalnya, Bangka Belitung mempunyai timah dan pala yang dibutuhkan Jatim, sedangkan Jatim memiliki beras yang dibutuhkan Bangka Belitung. Subtitusi bahan baku seperti itu, harus dilakukan agar menekan harga,”jelas Pakde Karwo.  
 
Ditambahkan, hal tersebut merupakankeniscayaan, karena berada dalam lingkaran yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. “Ini masih saya rapatkan, apa-apa yang bisa kita tekan dari naiknya bbm agar tidak mempengaruhi daya beli. Kita cari faktor apa yang bisa ditekankan," ujarnya.
 
    Menurutnya, jumlah UMKM yang sangat banyak mendukung subtitusi bahan baku tsb. Apalagi, 18 juta lebih tenaga kerja berada di sektor UMKM, yang bisa memaksimalkan sektor agro industri.
 
    Pemprov Jatim, lanjutnya, saat ini masih mencari formula lain untuk menstabilkan harga dan serta menekan agar harga tidak terlalu naik. Ia memahami, faktor yang membikin harga naik berasal dari bermacam macam variabel, bukan hanya ongkos distribusi saja. Apabila nantinya diperlukan otoritas instansi lain seperti polda dan kejaksaan, maka juga akan diajak bicara. “Kenaikan tsb harusnya tidak linear, artinya tidak semua kebutuhan harus naik. Maka harus dicari dan ditabulasi barang apa yang naik, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menekan harga,” ungkapnya.
 
    Pakde Karwo mentargetkan semua faktor yang mempengaruhi harga naik ini bisa segera diselesaikan. Saat ini proses tsb terus berjalan dengan harapan masyarakat tidak terlalu lama menanggung dampak kenaikan bbm. Untuk itu, Pakde Karwo juga mohon doa masyarakat agar masalah ini segera teratasi.
 
Sidang paripurna DPRD Prov. Jatim hari ini tanggal 3 Juli 2018 berisi paripurna istimewan dan lanjutan. Paripurna istimewa  berupa pengbilan sumpah janji pergantian antar waktu anggota DPRD. Sementara itu, paripurna lanjutan a.l. laporan pimpinan komisi A tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Jatim. Juga, perubahan susunan keanggotaan Fraksi PKB. (hpj/tra)

Rabu, 04 Juli 2018 06:29

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo, mendukung diselenggarakannya konferensi dua tahunan tentang populasi dan kesehatan tingkat internasional atau South-East Asia Bienniall Conference on Population and Health yang rencananya digelar pada 7-9 November di Kota Batu, Jatim.

Dukungan itu disampaikannya saat menerima Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKBN) Perwakilan Jatim di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (3/7) siang.

Pakde Karwo mengatakan, konferensi itu sejalan dengan program Pemprov Jatim untuk menangani populasi penduduk dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif pada Keluarga Berencana (KB), khususnya kaum wanita.  

Menurutnya, dalam KB terdapat pasangan usia subur yang keduanya aktif bekerja, sehingga bila difasilitasi dengan usaha ekonomi produktif, akan sangat efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP). Alasannya, wanita yang bekerja akan cenderung lebih mengontrol jarak kelahiran dan jumlah anaknya.

Gubernur kelahiran Madiun ini juga mengusulkan agar dalam konferensi tersebut juga digelar pameran produk kreatif dari UMKM perempuan dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk memasukkan produk tersebut dalam digital ekonomi, seperti dipromosikan melalui website dan media sosial.

Agar produk tersebut laris, Pakde Karwo juga mengusulkan dalam konferensi tersebut disediakan inkubator bisnis untuk membuat pengemasan produk lebih menarik sehingga lebih laku ketika di ekspor.

“Jadi ada kliniknya, agar peserta atau siapapun yang mau berwirausaha, tinggal mendatangi tim di konferensi tersebut. Tim itu akan mengajarkan bagaimana mengolah produk supaya memiliki nilai tambah, seperi pisang jadi kripik pisang, dan lainnya” usulnya.

Ditambahkan, sektor UMKM telah menjadi tulang punggung atau backbone bagi perekonomian Jatim. Bahkan dalam lima tahun terakhir, share kinerja Industri pengolahan terhadap nasional semakin meningkat, dari 19,91 persen pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,70 persen pada tahun 2017.

Tak hanya itu, UMKM di Jatim memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi Investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp. 152,39 Triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017.

    Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Puncak Hari Keluarga Nasional XXV Tingkat Provinsi Jatim yang akan digelar tanggal 12 Juli 2018 di Madiun.

*Konferensi Internasional 16 Negara*

    Dalam kesempatan ini, Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi jawa Timur, Yenrizal Makmur mengatakan, South-East Asia Bienniall Conference on Population and Health akan diikuti oleh 16 negara, diantaranya adalah Australia, Amerika, Iran, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Laos, serta Indonesia selaku tuan rumah.

    “Peserta konferensi terdiri dari para peneliti yang berasal dari berbagai kalangan, seperti akademisi, yang diharapkan dapat mengirimkan abstrak penelitian yang terstruktur terkait isu-isu kontemporer tentang kependudukan dan kesehatan di Asia Tenggara” katanya.

    Konferensi ini, lanjut Kepala BKKBN Yenrizal, digagas dari kesepakatan antara Unibraw Malang, University of Portsmouth Inggris, dan BKKBN. Adapun tema konferensi diantaranya adalah Family Planning, Fertility and Population Dividend, Ageing, Population and Development, National and International Migration, Lifestyle Diseases and Mortality, dan Health System and Health Financing.

*Harganas XXV Dimeriahkan Berbagai Acara*

    Masih menurut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi jawa Timur, Yenrizal Makmur, puncak peringatan Harganas XXV pada 12 Juli 2018 mendatang akan dimeriahkan berbagai acara, diantaranya penyerahan anugerah kencana, penyerahan penghargaan pemenang lomba KB, program kependudukan, dan pembangunan keluarga, pameran produk unggulan kelompok UPPKS, pemberian bantuan, renovasi rumah, pemasangan PDAM gratis, dan bakti sosial.

    Kepala BKKBN Yenrizal Makmur menambahkan, konsep peringatan Harganas tahun ini menggunakan empat pendekatan, yakni keluarga berinteraksi, keluarga berkumpul, keluarga peduli dan berbagi, dan keluarga berdaya. “Jadi peringatan Harganas tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya” tambahnya.

    Dijelaskannya, perbedaan itu karena pada peringatan tahun ini lebih ditekankan pada kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh  masyarakat dengan memaknai konsep peduli, berbagi, berkumpul, dan berdaya. Salah satunya, ada kegiatan kunjungan ke wilayah Kampung KB.

    “Masyarakat di kampong KB masih minim akses pelayanan dan wilayah Kampung KB adalah daerah yang termarginalkan dengan cakupan program pembangunan yang masih rendah. Disitu akan dilaksanakan dialog, renovasi rumah, pemberian bantuan kursi roda, dan sembako. Ini sebagai upaya kepedulian” jelasnya. (hpj:adit)

Rabu, 04 Juli 2018 06:02

Malang, restorasihukum.com - Lima bulan sudah kasus pencurian kayu jati yang dilakukan oknum pemilik koperasi Rukun Santoso (H Sugeng)  kepada nasabahnya (Ike Maria Agustina) dengan kerugian hingga milyaran rupiah.

Berawal dari kasus hutang piutang yang dilakukan Ike Maria (pelapor) terhadap H Sugeng (terlapor) sehingga menunggak angsuran selama 4 (empat) bulan lamahnya dan membuat terlapor dengan jabatannya berani menebang pohon jati tanpa diketahui oleh pemilik (pelapor).

Kerugian diperkirakan mencapai Rp 1,2 milyar dengan hutang yang hanya kurang dari Rp 10juta saja. Perbuatan terlapor baru diketahui saat pelapor hendak menjual tanaman pohon jati miliknya, namun betapa terkejutnya melihat kebun miliknya sudah tidak ada tanaman lagi.

Setelah dicari tahu, berujung perbuatan melawan hukum yang dilakukan terlapor diketahui setelah mendapatkan informasi dari beberapa orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

Saat dikonfirmasi restorasihukum.com terkait adanya informasi bahwa kasus tersebut berhenti, terlapor tidak memberikan keterangan sedikit pun hingga berita ini diterbitkan.

Sedangkan pihak KBO polres Malang Iptu Rudi membenarkan informasi tersebut, tetapi kasusnya tidak berhenti namun masih terus diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan ditangani oleh unit 2, kebetulan saat akan dikonfirmasi unit 2 selaku Penyidik dalam kasus tersebut sedang lepas dinas. (red/nn)

Selasa, 03 Juli 2018 00:23

Pasuruan, restorasihukum.com - Tahun 2018 ini Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) Karangsono, kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan sebesar 1,4 Milyar. Ada sekitar 36 titik pembangunan yang akan dikerjakan tahun ini secara bertahap. Untuk tahap pertama pembangunan sudah selesai dikerjakan meliputi pavingisasi sarana TPS, pavingisasi dusun Karangsono, irigasi, UKK (usaha kesehatan kerja), dan perluasan balai desa.

          Kepala desa Karangsono " Mohammad Alim" saat ditemui media ini mengatakan pembangunan desa Karangsono tahap pertama sudah selesai dikerjakan, tinggal menunggu pencairan tahap kedua. 
 
          "Tahap pertama anggaran 20% dari dana desa (DD), sudah selesai pengerjaannya seperti pavingisasi, irigasi, Usaha Kesehatan Kerja,  dan penambahan kantor pelayanan," terangnya, Senin, (02/07/18).
 
          Meski ada banyak pembangunan, lanjut Alim, sekitar 36 titik, tahun ini masih prioritaskan pembangunan akses jalan pertanian. 
 
          "Prioritas saya tahun ini adalah pembangunan akses jalan pertanian dusun Karangsono. Pembangunan tersebut merupakan lanjutan tahun kemarin. Ada tembok penahan tanah ( TPT) dengan panjang 175 meter tahap kedua, pavingsasi 350 meter tahap terakhir," katanya. 
 
          Dulu jalan pertanian itu sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan sepeda motor. Kini, akses jalan tani sudah lebar, kendaraan roda empat bisa masuk untuk mengangkut hasil pertanian. 
 
         "Para petani dulunya membawa hasil pertanian dengan sepeda motor, sampai warga pernah ada yang jatuh. Sekarang, hasil pertanian bisa di bawa dengan kendaraan roda empat. Dengan begitu, para petani bisa menghemat biaya oprasional," ucapnya. 
 
         Semoga dengan adanya pembangunan ini, bisa meringankan para petani, sehingga biaya operasional lebih murah," pungkasnya. (sy) 
Selasa, 03 Juli 2018 00:05

Mojokerto, restorasihukum.com - Bantaran sungai  sudah biasa dijadikan sebagai lahan tempat tinggal bagi masyarakat. Sudah bukan hal yang aneh jika sungai menjadi ‘tempat sampah’bagi masyarakat. Seperti yang kita jumpai di Kali Sadar Mojokerto banyak sampah yang menumpuk baik sampah rumah tangga maupun limbah industri.
Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai akan berdampak dan merugikan bagi warga sekitar sungai. Jika musim hujan datang, sudah dapat dipastikan sungai-sungai akan meluap dan menyebabkan banjir. Karena sampah tersebut akan menghambat aliran air. Akan tetapi hal tersebut tidak pernah disadari oleh masyarakat baik yang tinggal di sekitar kali sadar atau yang memang sengaja membuang sampah di sungai setiap melintasi bantaran sungai Kali Sadar, dan ini berulang setiap tahunnya.
Mahasiswa UNIMAS (Mayjen Sungkono) yang merasa peduli akan lingkungan bersama relawan dan warga turun membersihkan seluruh sampah yang menumpuk di dalam Kali Sadar dengan keiklasan mereka demi terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih karena tidak menutup kemungkinan jika musim hujan datang air kali sadar tidak sampai membanjiri rumah warga kota mojokerto. Bersih-bersih Kali sadar yang dilaksanakan Minggu (1/7/2018) selaku Korlap Iyan Galunggung Mahasiswa UNIMAS, giat di laksanakan sejak pagi hari pukul 07.30 hadir pula dalam giat tersebut para Pemuda pecinta lingkungan, PMI dan DLH.
Devit salah satu mahasiswa Mayjen Sungkono yang ikut dalam acara tersebut saat di temui mengatakan,"kami dari Mahasiswa UNIMAS ingin menciptakan lingkungan di sekitar tempat kita tinggal bersih dari sampah, dan untuk giat awal kita berawal dari Bantaran Kali Sadar yang kita tau bersama sampah sering menumpuk yang akan menyebabkan banjir setiap musim penghujan datang, dan kami juga mengajak warga agar sadar untuk tidak membuang sampah di Kali Sadar yang letaknya antara Kota dan Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga meminta pemerintah baik Kota atau Kabupaten Mojokerto bisa memperhatikan dan menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kali Sadar ini,"tuturnya.
 warga berharap Mahasiswa,DLH,maupun Relawan  selalu membantu memecahkan masalah  sampah tersebut dengan mencoba membicarakan ke pihak-pihak instansi resmi seperti pemerintah maupun UNIMAS sendiri untuk sekiranya membantu menyediakan fasilitas Tempat Sampah  di sekitar sungai, dan warga pun berharap giat seperti ini tidak cukup hanya sampai di sini saja klau bisa berkelanjutan sampai warga sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.(Ek)



Senin, 02 Juli 2018 19:05

Surabaya, restorasihukum.com -  Sebanyak 1329 personil Polda Jatim Pagi tadi, Senin ( 1 Juli 2018) melaksanakan kenaikan pangkat. Wakapolda Jatim  pimpin langsung Upacara kenaikan  Pangkat Pengabdian anggota Polda jatim periode 1 Juli 2018.

Acara yang digelar dihalaman Mapollda Jatim pada pukul 07.00 wib ( 1/7/2018) diikuti PJU Polda Jatim, seluruh anggota Polda jatim dan bhayangkari.

Kepada media ini Wakapolda  Jatim mengatakan, Pangkat Pengabdian anggota Polda Jatim  periode 1 Juli 2018 serta Korps Raport PNS Keluarga besar Polda Jatim bersama Bhayangkari.

Adapun 1329 personil yang mendapatkan kenaikan pangkat  239 Perwira, adapun  dua Personil perwira  Akbp Indra Wirawan Menjadi Kombes Sebagai Kabid Propam Polda jatim dan AKBP Dr. Stephen menjadi Kombes di Rumah sakit Mertoyoso ( Polda Jatim ) , 23 personil pangkat Kompol  menjadi AKBP, 74 pangkat  AKP menjadi Kompol, 16 personil berpangkat iptu menjadi AKP, 4 personil berpangkat Ipda naik pangkat menjadi iptu dan 120 personil pengabdian dan pangkat, naik menjadi Ipda.

Selebihnya 1.088  personil brigadir dan PNS Yang naik pangkat dengan rincian 4 personil Pangkat  aipda menjadi Aiptu, 411 Pangkat Bripka setingkat menjadi Aipda, 475 berpangkat Brigpol menjadi Bripka,  38 personil pangkat Briptu menjadi Brigpol, 38 personil dari pangkat bripda menjadi  Briptu,  sedangkan untuk PNS  yang naik Pangkat sebanyak 122 personil.

" Kenaikan pangkat anggota Polri merupakan penghargaan atas kerja keras yang diberikan personil anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk terus menjalin tali silaturahmi" jelas Brigjen Pol eko Widodo

Dengan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, Kami berharap kinerja anggota Polri yang ada di Polda Jatim bisa ditingkatkan, jadikan kenaikan pangkat sebagai cambuk untuk meningkatkan profesionalisme kinerja Polri.

“Saya ucapkan selamat kepada para anggota yang memperoleh kenaikan pangkat. Semoga dengan kenaikan pangkat ini, akan menambah rasa syukur dengan dibarengi peningkatan kinerja dan tanggungjawab dalam memajukan Polri agar lebih profesional modern dan terpercaya serta dicintai masyarakat " Imbuh Brigjen Pol Eko Widodo