Redaksi

Redaksi

Senin, 02 Juli 2018 16:43

Surabaya, restorasihukum.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode tahun 2015-2019, yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo sebagai ketua umum, di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (2/7).  
 
Dalam arahannya, Mendagri yang juga sebagai pembina APPSI mengapresiasi APPSI yang antara lain mampu berperan strategis mengkonektivitaskan keunggulan perdagangan antar daerah melalui perdagangan antar pulau. Jakarta yang membutuhkan sekitar 43 ribu sapi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakatnya, misalnya, terfasilitasi kebutuhannya dengan baik atas dukungan asosiasi ini.  Jumlah tsb bisa dipenuhi dari provinsi produsen sapi, seperti NTT dan Jatim, dengan provinsi-provinsi lain yang dilewati tetap memperoleh manfaat dari perdagangan ini.
 
“Inilah salah satu bentuk dan peran dari APPSI. Ada sinergi dan konektivitas yang dibangun,” ujarnya sambil mempertanyakan kenapa harus impor beras, jika di masing masing provinsi terdapat stock beras. Mewujudkan dan membangun konektivitas antar provinsi inilah yang perlu terus dilakukan oleh asosiasi pemerintah provins ini.
 
APPSI, lanjut Mendagri, juga dituntut mampu merumuskan keputusan-keputusan yang strategis dan tidak boleh menciptakan sekat-sekat daerah atau kewilayahan. Apalagi, gubernur merupakan tangan kanan Presiden. Dengan demikian, APPSI dituntut mampu menyelaraskan program di daerah dengan program nasional. “Semoga rakerda ini menghasilkan keputusan-keputusan positif yang mempu mempercepat kesejahteraan masyarakat,” harapnya.    
 
Organisasi Menjalin Kemitraan Provinsi
 
Sementara itu, dalam sambutannya usai dikukuhkan Mendagri, Ketua Umum APPSI Dr. H. Soekarwo mengatakan pengurus APPSI saat ini merupakan penyempurnaan kepengurusan. Pengukuhan ini, lanjut Pakde Karwo-sapaan akrabnya, mempunyai makna APPSI harus terus meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar provinsi. Juga, sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
 
Di hadapan Mendagri, Pakde Karwo menyampaikan beberapa program telah menjadi fokus APPSI dalam mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil  makmur. Namun demikian, kepengurusan baru menambahkan beberapa program tambahan prioritas. Diantaranya, program seminar nasional dan penganugerahan bagi para gubernur di berbagai bidang, yang puncaknya akan dilakukan pada bulan Januari 2019 di Jakarta. "Agar penilaian lebih independen, maka program ini, kami kerjasamakan tim appraisal independen” ujarnya.  
 
APPSI, lanjutnya,  juga akan melaksanakan Program Ekspedisi Jalur Darat 34 Gubernur yang bertujuan untuk menggali informasi secara komprehensif berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan di masing-masing daerah. “Nantinya, tim ekspedisi APPSI ini akan bertatap muka dengan 34 gubernur mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua. Selanjutnya,  dieksposr di Jawa Pos Group, Radar, Tribunnews, Antara, dan Detik.com,” imbuhnya.
 
Terkait dengan suksesnya pelaksanaan pilkada serentak 2018, APPSI memandang perlu segera ditindaklanjuti dengan  konsolidasi efektif untuk menjamin pemerintahan dan pembangunan berjalan on the track pasca pelaksanaan pilkada. Menurutnya, memastikan kondusivitas Indonesia yang hal ini sekaligus menjaga iklim investasi menjadi tanggung jawab  bersama.
 
Sementara itu, masih menurut Pakde Karwo, APPSI akan mendorong percepatan substitusi impor melalui kerjasama perdagangan produk unggulan antar daerah. Ini dilakukan untuk mengatasi problem masih tingginya komoditi impor bahan baku dan penolong,  "Selain mengurangi ketergantungan impor bahan baku, kerjasama perdagangan antar daerah dapat mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah yang memiliki bahan mentah untuk diolah menjadi bahan baku industri, " ujarnya orang nomor satu di Jatim tersebut.  
 
Di akhir sambutan, Pakde Karwo menegaskan perlunya APPSI untuk memfokuskan program kerja pada penguatan kualitas pasar tenaga kerja, khususnya menghadapi demografi tahun 2028- 2030, yang bisa menjadi bencana  kalau tidak terkelola baik, atau menjadi sebuah bonus jika dilakukan sebaliknya. "Saya mengajak para gubernur untuk mengutamakan pendidikan vokasional, sehingga SDM menjadi berkualitas jika dihububgkan dengan dunia usaha dan dunia industri," ujarnya.  
 
Kepengurusan APPSI
 
Berdasarkan SK Ketua Umum APPSI nomor SK-008/APPSI/V/2018, susunan pengurus APSSI periode sisa masa bhakti 2015-2019 adalah Ketua Umum Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jatim), Wakil Ketua Dr. H. Longki Djanggola M.Si (Gubernur Sulawesi Tengah).  Ketua I Bidang Hukum dan Pemerintahan Prof. Dr. Irwan Prayitno P.Si M.Si (Gubernur Sumatra Barat) dan Ketua II Bidang Ekonomi dan Kesra Prof. H. Anies Baswedan Ph.d (Gubernur DKI Jakarta).   
 
Selain itu, kepengurusan juga diisi dengan kordinator di setiap wilayah. Yakni, wilayah Jawa yakni dijabat Dr. Wahidin Halim M.Si (Gubernur Banten), Wilayah Sumatra Dr. H. Nurdin Basirun S.Sos M.Si (Gubernur Kep. Riau), Wilayah Kalimantan H. Sugianto Sabran (Gubernur Kalimantan Tengah), Wilayah Sulawesi Drs. H. Rusli Habibie M.AP (Gubernur Gorontalo) dan Indonesia Timur Drs. Dominggus Mandacan (Gubernur Papua Barat).   
 
Sedangkan untuk Dewan Pertimbangan APPSI terdiri dari lima orang antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta), H. Erzaldi Rosman SE MM (Gubernur Kep. Bangka Belitung), H. Sahbirin Noor S.Sos MH (Gubernur Kalimantan Selatan), Olly Dondokambey SE (Gubernur Sulawesi Utara), dan Drs. Ali Baal Masdar M.Si.  
 
Sementara iru, dewan pakar diisi  oleh ketua, Prof. M. Ryaas Rasyid MA, Ph.D, dengan anggota dewan yakni Prof. Muchlis Hamdi, Prof. Bahtiar Effendi, dan Dr. Aviliani.  
 
 Fokus Rakerda APPSI  Meningkatkan Pemerintahan
 
Menjawab pertanyaan media mengenai fokus  rapat kerja daerah (rakerda) APPSI 2018, Pakde Karwo menjelaskan tiga hal sebagai fokus APPSI ke depan.  Pertama, meningkatkan pemerintahan yang bersih atau clean governance. Dengan  clean governance, diharapkan semua sistem perencanaan dapat terukur dan terinformasikan kepada masyarakat sehingga  segala kebijakan pemerintahan yang ada dpt terawasi. “Masyarakat perlu dan harus mengetahui program-program pemerintah dan pelaksanaannya seperti apa. Terlebih banyak kepala daerah yang baru sehingga harus memahami tugas, pokok dan fungsinya,” terangnya.    
 
Kedua, permasalahan bahan baku. Hampir semua daerah menggunakan bahan baku impor. Solusi permasalahan tsb melalui kerjasama perdagangan antar provinsi dan dipastikan perdagangan nasional akan surplus. Jika neraca perdagangan surplus, maka rupiah akan menjadi kuat.  
 
Fokus selanjutnya, adalah permasalahan bonus demografi. Pakde Karwo mengatakan, bahwa solusi dari bonus demografi adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, pendidikan vokasional menjadi solusi. “Tiga hal besar ini, yang diharapkan ikut menyumbangkan pemikiran bagi republik ini,” pungkasnya.    (Hpj / nif/rif).

Minggu, 01 Juli 2018 14:41

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengusulkan Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip) menyelenggarakan seminar nasional membahas permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Penyelenggaraan seminar nasional tersebut diyakininya bisa mengumpulkan alumni-alumni Undip yang berada di Jatim.

“Nantinya seminar nasional ini tidak hanya bermanfaat bagi anggota, juga dapat menyumbangkan pemikiran bagi nasional,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim saat menghadiri Halal Bi Halal IKA Undip Jatim Tahun 2018 “Sedhuluran Undip, Ngencengi Silaturahmi” di Gedung Gapura Surya Nusantara Lantai 2 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (1/7) pagi.

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, seminar ini agar ditawarkan terlebih dahulu kepada para alumni Undip ingin membahas permasalahan seperti apa. Materi yang dibahas dalam seminar, dicontohkannya, seperti perkembangan digital yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi anggota. Selain itu juga bisa membahas tentang jalan tol dengan pendekatannya induktif dari Jatim untuk nasional.

Pada kesempatan yang sama, Pakde Karwo juga mengapresiasi IKA Undip yang melakukan multiple channel untuk pendaftaran mahasiswa baru. Dengan multiple channel tersebut, calon mahasiswa baru yang berasal dari Jatim bisa mendaftar dan mengikuti tes masuk di Surabaya.

“Ini ada solusi yang sangat baik dilakukan IKA Undip. Ini sangat membantu masyarakat dan efisien. Apalagi Undip
masuk 801-1000 universitas world class,” puji orang nomor satu di Jatim.

Sementara itu, Ketua Panitia Daru Wicaksono melaporkan, halal bi halal saat ini diikuti sebanyak 120 orang yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar alumni Undip yang ada di Jatim. (hpj/Gd)

Jumat, 29 Juni 2018 15:10

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo melantik 10 orang pejabat tinggi pratama (istilah lama pejabat eselon II) di lingkungan Pemprov Jatim, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (29/6). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor. 821.2/952/204/2018 tanggal 28 Juni 2018.
 
“Selamat dan jalani dengan penuh tanggungjawab karena negara memberikan kepercayaan kepada bapak ibu sekalian untuk menjalankan fungsi negara dalam melayani masyarakat,” pesannya. Kepada 10 pejabat yang dilantik ini, Pakde Karwo meminta agar untuk terus belajar dan berinovasi, memahami tupoksi sebagai basis menjalan tugas,  untuk peka melihat perkembangan di masyarakat, terutama yang belum diatur dalam tupoksi.
 
“Semua harus paham peraturan, setelah itu mencari masalah yang belum diatur. Alasannya, Pemerintah menganut teori residu, yakni yang tidak/belum diatur diurusi pemerintah,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
 
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo memberikan satu persatu pesan kepada masing-masing pejabat yang dilantik. Diantaranya, kepada Kepala BPBD Prov. Jatim, yang diminta untuk selalu hadir ketika ada bencana. Selain itu, harus menguasai musim-musim bencana dan memberikan pelatihan penanganan bencana.
 
Kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Pakde Karwo berpesan agar memberikan masukan kepada pemerintah terkait fungsi administrasi pembangunan. Misalnya, penyerapan anggaran dan pembiayaan negara, seperti dana alokasi umum, dana transfer, dan dana alokasi khusus, sehingga dapat berjalan dengan baik.  Demikian pula, kepada Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah diminta untuk menjalankan pemerintahan tampung tantra, yakni mengurus segala sesuatu yang tidak atau belum diurus pemerintah demi kepentingan masyarakat. “Biro pemerintahan itu sejalan dengan urusan kerjasama yakni terus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan kerjasama antar daerah,” ujarnya.
 
Sementara itu, kepada Dirut RS Jiwa Menur, Pakde Karwo mengharapkan agar meneruskan program pasung yang sudah berjalan, serta mengembangkan program psikologi bagi keluarga terpasung dan masyarakat luas. Salah satunya dengan mengembangkan inovasi berupa konsultasi psikologi sebagai upaya preventif. “Rumah sakit ini bukan hanya untuk orang gila tapi juga orang sehat, bagaimana memelihara psikologi dengan baik sehingga unsur preventifnya lebih besar,” jelasnya.
 
Pakde Karwo juga kembali mengingatkan para pejabat untuk memiliki integritas dan kredibilitas karena jabatan tidak untuk memperoleh uang tetapi amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tolong, di organisasi yang dipimpin, agar menciptakan budaya harmoni, bukan konflik. Jangan adu domba staf, bila ada yang salah atau kurang itu salah pemimpinnya bukan staf,” katanya sembari mengingatkan para pejabat untuk tidak berpolitik.    
 
Kesepuluh pejabat yang dilantik kali ini adalah Drs. Benny Sampirwanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Soekaryo SH, MM sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, dan Suban Wahyudiono, ST, MM  sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jatim. Serta, Dr. Ir. Drajat Irawan, SE, MT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dan Anom Surahno, SH, M.Si sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim.
 
Kemudian,  Ir. Dahlan MT sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir. Moh. Abduh M. Mattalitti, MM, CES sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov. Jatim, dan Drs. Budi Supriyanto, M.Si sebagai Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim. Juga, drg. Sri Agustina Ariandani, M.Kes sebagai Direktur RSUD Haji Surabaya Prov Jatim dan dr. Herlin Ferliana, M.Kes sebagai Direktur RSJ. Menur Prov. Jatim.
 
Hadir dalam kegiatan pelantikan ini a.l. Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.  (hpj/dewi)

Kamis, 28 Juni 2018 15:51

Surabaya, restorasihukum.com - Sekdaprov Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM menyambut baik rencana kunjungan Menlu Kerajaan Belanda, Stef Blok ke Jatim pada tanggal 4 Juli 2018. Untuk itu, jajaran Pemprov. Jatim akan melakukan Koordinasi lebih lanjut  dengan Kementerian PUPR dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
 
Hal tersebut disampaikan Sekda Akhmad Sukardi saat menerima Dubes Belanda untuk RI, Rob Swartbol di Ruang Kerja Sekda Prov. Jatim, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (28/6) siang.
 
 Ia berharap, kunjungan tersebut akan semakin mempererat hubungan antara Jatim dengan Belanda. Juga, menjadi kesempatan yang baik bagi Menlu Belanda melihat langsung kondisi ekonomi Jatim, dan kondisi terkini pasca kejadian teror bom bulan lalu. Selain itu, kunjungan ini dapat dimanfaatkan melihat berbagai bangunan peninggalan Belanda yang masih terawat dengan baik di Jatim. Diantaranya, Gedung Negara Grahadi, Gedung Balai Kota Surabaya, Gedung Bank Mandiri, Gedung Polwiltabes Surabaya, dan Hotel Majapahit.
 
Dalam penjelasannya, Dubes Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol mengatakan, rencana kunjungan Menlu Stef Blok ke Jatim a.l. dimaksudkan untuk  melihat Waduk Pridjetan dan pondok pesantren di Lamongan serta penyampaian dukacita atas tragedi teror bom bulan lalu di Surabaya ke Walikota Surabaya.  “Ini juga juga kunjungan emosional, termasuk ke waduk Prijetan, karena kakeknya menteri adalah insiyur yang membangun waduk tsb,” pungkasnya. (Hpj/Gd) 

Rabu, 27 Juni 2018 09:37

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama Istri Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi memberikan hak suaranya atau mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur di TPS 22 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Rabu (27/6) pagi.
 
Tepat pukul 07.30 WIB, Pakde dan Bude Karwo-sapaan  akrab pasangan ini yang ke TPS menggunakan pakaian batik langsung disambut hangat oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Nurul Muzayana dan anggota di TPS 22. Seusai mencoblos, tangan kelingking Pakde dan Bude Karwo ditandai dengan tinta berwarna biru:
 
Pakde Karwo dalam daftar pemilih tetap (DPT) berada pada urutan nomor 55, sedangkan Bude Karwo berada di nomor 56. Berdasarkan data TPS 22, terdapat sebanyak 232 orang yang masuk dalam DPT, terdiri dari 107 laki-laki dan 125 perempuan.  
 
Petugas KPPS 22 sudah bersiap sejak pukul 06.30 guna menunggu kedatangan orang nomor satu di Jatim ini serta warga RT 03 RW 09 Kelurahan Manyar Sabrangan yang akan mencoblos. Rangkaian kegiatan pemilihan suara mulai dilakukan pada pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan pengecekan kotak suara pada pukul 07.05 WIB. Selanjutnya, dilakukan penghitungan jumlah surat suara.  
 
Jatim Dikunjungi KPU Internasional 24 Negara
 
Menjawab pertanyaan wartawan tentang demokrasi di Jatim usai pencoblosan, Pakde Karwo mengatakan, Jatim telah dikunjungi lembaga-lembaga KPU internasional dari 24 negara dengan 150 orang peserta terkait pelaksanaan pilkada serentak ini. Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat internasional yang melakukan studi banding tentang penerapan demokrasi politik tsb karena suasana kedewasaan dan damai di Jatim, yang dapat dijadikan model kedewasaan berpolitik.  
 
“Kita  bersyukur karena Jatim menjadi indikator kedewasaan politik,” ujarnya sambil menambahkan masyarakat Jatim mempunyai tradisi  berpolitik yang sangat dewasa. Setiap 5 tahun atau peristiwa politik lainnya semakin meningkatkan kualitas kedewasaan masyarakat Jatim, sesuai dengan kualitas SDM provinsi ini terus semakin meningkat. Basis masyarakat Jatim yang sangat plural, lanjutnya,  menghasilkan kematangan pluralisme di Jatim.
 
Tingkat Keamanan Sangat Kondusif
 
Mengenai keamananan selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim, Pakde Karwo menjelaskan, hingga saat ini sangat kondusif. Guna memperkuat dan memberikan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat, beberapa daerah dilapisi TNI.
 
“Ada 12 ribu TNI di Jatim yang diperbantukan atas permintaan Polri untuk bersama-sama menjaga keamanan. Ini sebagai bentuk manifest kebersamaan TNI-Polri dalam menjaga keamanan pesta demokrasi,” kata orang nomor satu di Jatim ini. Dirinya juga mengimbau, jika terjadi sengketa atau perbedaan agar diselesaikan secara hukum, karena kegiatan ini merupakan bagian proses demokrasi di dalam hukum. Kepastian pemenang  melalui perhitungan suara akan dilakukan tanggal 3 Juli.  (hpj/Gd)

Selasa, 26 Juni 2018 15:11

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta Bank Jatim fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pelayanan yang diberikan semakin maksimal. Hal ini penting dilakukan karena persaingan dalam dunia perbankan saat ini semakin ketat.
 
“Penyelenggaraan kegiatan perbankan semua berbasis pada SDM. Oleh karena itu, assessment harus dilakukan pada semua pegawai apakah berkompeten di bidangnya,” terang Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS-LB PT Bank Pembangunan Daerah/BPD Jawa Timur Tbk 2018 di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5, Surabaya (26/6).
 
Terkait SDM pula, lanjut Pakde Karwo, Bank Jatim perlu memberikan keahlian khusus untuk menunjang tugasnpara pekerjanya. Misalnya, kemampuan keuangan, analisis kredit, dan penerapan teknologi perbankan. “SDM yang berkualitas ini akan memberikan efek secara langsung pada nasabah, yakni terciptanya rasa aman dan tenang,” imbuhnya.
 
Ditambahkan, sebagai perusahaan terbuka, Bank Jatim juga berkewajiban menerapkan proses rekruitmen calon pengurus perseroan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, Pakde Karwo juga mengusulkan agar Bank Jatim sebaiknya menggunakan appraisal atau penilaian dari pihak ketiga yang profesional. “Prosedur perekrutan SDM ini sebaiknya dilakukan di semua bagian baik vertikal, horisontal, maupun fungsional,” tegas orang nomor satu di Jatim ini.
 
Kinerja Bank Jatim Per Mei 2018 Mendapat Predikat Sehat
    
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menjelaskan berdasarkan beberapa indikator kinerja Bank Jatim sampai dengan Mei 2018 mendapatkan predikat sehat. Beberapa indikator itu antara lain rasio Non Performance Loan (NPL) sebesar 4,83 %, Return on Equity (ROE) sebesar 21,19 %, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 22,91 % dan BOPO sebesar 62,00 %. “Rasio-rasio ini cukup bagus, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
 
    Kinerja positif lainnya juga terlihat dari total aset sampai Mei 2018 mencapai Rp. 59,816 triliun, atau meningkat 16,11% dibandingkan total aset pada Desember 2017. Selain itu, laba pada bulan Mei 2018 juga lebih besar dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp. 612,094 miliar, atau lebih besar 4,88%. “Kenaikan aset ini sangat penting dan harus dijadikan prioritas utama. Karena, naiknya aset akan diikuti dengan naiknya keuntungan, bukan sebaliknya,” tegas Pakde Karwo pada semua pemegang saham yang hadir.
 
    Posisi rasio keuangan tersebut, lanjut Pakde Karwo, menunjukkan profitabilitas Bank Jatim diatas rata-rata profitabilitas bank umum konvensional. Sedangkan dari sisi ketahanan modal, rasio CAR Bank Jatim menunjukkan kecukupan modal yang lebih baik dibandingkan dengan rasio bank umum konvensional yakni sebesar 22,25%. Dana Pihak Ketiga/DPK Bank Jatim juga mampu tumbuh sebesar 9,69% (YoY), atau sebesar Rp. 49,52 triliun.
 
    Pakde Karwo berharap dengan pertumbuhan perbankan yang positif ini, jumlah kredit yang dipinjamkan kepada masyarakat terutama sektor UMKM bisa meningkat. Ini penting dilakukan, karena hampir 90% tenaga kerja yang ada di Jatim justru bekerja di sektor UMKM. “Saya minta para kepala cabang tidak terlalu berhati-hati dalam memberikan landing kredit kepada sektor UMKM,” harapnya pada RUPS yang mengagendakan beberapa hal. Diantaranya, perubahan anggaran dasar, penetapan perubahan tugas dan wewenang pengurus perseroan, dan perubahan buku pedoman pelaksanaan perseroan.
 
Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain para pemegang saham Bank Jatim, yakni para bupati dan wali kota se-Jatim, Dewan Komisaris PT Bank Jatim Tbk, Direksi PT Bank Jatim Tbk, dan beberapa pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim. (Hpj/dwi)

Selasa, 26 Juni 2018 10:37

KOTA BATU, restorasihukum.com - Akibat foto 2 jari yang viral di media masa saat menghadiri blusukan  ibu mertua mbak Puti di Pupuk Bawang cafe kota Batu, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso dipanggil  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senin (25/6).

Bawaslu kota Batu Abdurrahman membenarkan“Ya, tadi yang bersangkutan memang kita panggil, untuk  memberikan keterangan soal foto 2 jari,dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait dengan  foto salam 2 jari tersebut,”ucapnya.

Dikatakannya lagi bahwa saat ini Bawaslu masih mengumpulkan foto-foto salam jari 2 yang berada di  Pupuk Bawang Cafe, dan masih mendalami kasus tersebut. “Yang pasti, sekarang masih kita dalami, dan  kami kumpulkan semua foto itu berdasarkan dari laporan masyarakat, ada atau tidak pelanggarannya,”  tegasnya.

Di waktu yang sama Punjul Santoso menyampaikan bahwa, dirinya tadi sudah menjawab dan  
menjelaskan kepada Bawaslu jika pada saat di Pupuk Bawang Cafe itu bukan masa kampanye dan hanya  menjamu tamu saja. 

“Yang jelas, saya keberatan jika dalam pose foto salam 2 jari itu dikategorikan sebagai mendukung  pasangan calon (paslon) nomor 2. Waktu itu memang saya kedatangan tamu dari mertua Mbak Puti, jadi  sebagai sesama kader partai sudah sepatutnya saya menjamunya. Ya, seperti kalau mas-mas wartawan  ini kalau kedatangan tamu kan harus di jamu,” tuturnya

Wakil Walikota Batu Punjul Santoso mencoba mengklarifikasi foto 2 jarinya bersama Walikota Batu  Dewanti Rumpoko di cafe Pupuk Bawang Batu (22/6) bahwa," Setiap jalu saya di foto dari dulu ya seperti  itu, tidak ada tendensi atau maksud untuk mendukung pasangan calon tertentu,"alibinya.(team/red)

Selasa, 26 Juni 2018 10:29

Surabaya, restorasihukum.com - Pakde Karwo Ajak Ketua Timses dan Ketua DPD/DPW Parpol Pendukung Calon Gubernur-Wagub Jatim Deklarasi Damai Pilkada Jatim 2018

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengajak Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim melakukan deklarasi damai pilkada Jatim 2018. Kegiatan ini dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang.

Deklarasi dipimpin Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, diikuti Ketua Tim Sukses (Timses) dan Ketua DPD/DPW Partai Politik pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim seusai Silaturahmi dan Halal Bihalal Forkopimda Provinsi Jatim di Mapolda Jatim, Jl. A. Yani Surabaya, Senin (25/6) siang. Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim dan Ketua Bawaslu Jatim ikut menyaksikan dan membaca deklarasi tersebut.

Poin-poin deklarasi antara lain siap mendukung penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 secara jujur, adil, santun dan bermartabat; siap bekerjasama dengan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; siap bekerjasama dengan aparat Polri dan TNI untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai pada pelaksanaan pemilukada tahun 2018 di Jatim.

Selain itu juga siap mengendalikan massa pendukung masing-masing, dan memberikan legitimasi berupa tindakan tegas aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; siap menerima hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur berdasar keputusan KPU Provinsi Jawa Timur; serta siap mewujudkan pilkada di Provinsi Jawa Timur berjalan dengan aman, damai, dan sukses, serta turut memelihara situasi kamtibmas yang kondusif.

Seusai membacakan deklarasi, Pakde Karwo mengatakan, tim sukses jadi bagian penting untuk mendinginkan suasana menjelang pelaksanaan pilkada maupun pasca pilkada. Selain itu juga turut membuat suasana aman, nyaman dan damai di Jatim.

Terima Kunjungan Pengamat dari 24 Negara Lihat Pelaksanaan Pilkada di Jatim

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kunjungan pengamat pelaksanaan pilkada yang berasal dari 24 negara, Pakde Karwo menjelaskan, pihaknya menerima dengan senang. Sebab kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat pelaksanaan pilkada serentak di Jatim yang memiliki kondisi plural, ditunjang dengan geografisnya kepulauan dan daratan.

Dengan kondisi Jatim yang kompleks, lanjutnya, berbagai hambatan dan tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sarana dan prasarana, dan pengamanan telah dilakukan dengan baik hingga ke daerah kepulauan untuk menunjang pelaksanaan pilkada serentak.

“Provinsi Jawa Timur sangat dewasa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Provinsi yang heterogen, tetapi memiliki kematangan dan kedewasaan. Dari data itulah, pemerintah pusat mengharapkan pelaksanaan pilkada di Jatim menjadi rujukan nasional,” jelasnya.

Terkait kunjungan tersebut, Pakde Karwo sekaligus ingin menunjukkan kepada pengamat mengenai kedekatan TNI-Polri untuk ikut mengurus keamanan, serta melibatkan tiga pilar di desa. “Kepala desa, babinkamtibmas, dan babinsa kompak memberikan informasi. Kalau ada permasalahan langsung diselesaikan di bawah,” ujar orang nomor satu di Jatim.

Polda Jatim Bertugas Amankan Pilkada

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, pihaknya bertugas untuk melakukan pengamanan pada jalannya Pilkada.

“Polda Jatim harus siap.Kelengkapan peralatan pencoblosan dari titik yang terjauh sudah siap semua seperti di daerah Masalembu,” ujarnya.

Dijelaskan, pengamanan yang dimaksud  misalnya untuk bentrokan atau benturan antar pendukung pasangan calon saat coblosan maupun saat penghitungan suara.

"Kami berharap betul kedewasaan masyarakat di Jatim lebih baik, malu kepada WNA yang meninjau Pilkada di Jatim, karena nantinya akan menjadi rujukan," katanya.

Machfud menambahkan, sejumlah personel gabungan yang diterjunkan juga akan ditempatkan ke beberapa titik pos pengamanan dan TPS. Sejumlah personel gabungan itu diterjunkan untuk mengantisipasi beragam kejadian yang tak diinginkan selama pilkada.

"Mudah-mudahan aman dan kondusif, kami juga telah petakan dengan baik, semua kesiapan dari penyelenggara sudah kami cek, serta anggota yang mengamankan sudah saya kroscek juga kemarin," pungkasnya.

Sebelumnya, Pakde Karwo bersama Forkopimda Jatim, Ketua KPU Jatim, Ketua Bawaslu Jatim mendengarkan arahan dari Menkopolhukam, Mendagri, Kapolri dan Panglima TNI melalui video conference yang dilakukan di Ruang Rupatama Polda Jatim. (hpjm/Gd)