Redaksi

Redaksi

Kamis, 21 Juni 2018 17:44

Surabaya, restorasihukum.com -    Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jatim harus fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Apalagi tahun ini dan mendatang merupakan tahun politik dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan presiden dan legislatif.

    “ASN harus mempergiat kerjanya untuk peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat menjadi ASN harus bisa melayani, mengabdi, atau kadang-kadang mengajari masyarakat. Semua ini dilakukan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan wartawan seusai Halal Bi Halal dalam rangka Idul Fitri 1439 H di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (21/6) pagi.

    Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim meminta, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ASN harus tetap mempertahankan integritas. Sebab, integritas menentukan kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita akan melakukan evaluasi mana yang saat ini menjadi hambatan. Permasalahan yang paling berat adalah integritas. Bukan di sistem IT dalam pelayanan publik,” katanya.

Menurutnya, untuk urusan pungli di Jatim relatif selesai. "Untuk pungli relatif selesai lah. Namun yang menjadi persoalan adalah penyuapan dan pemerasan di luar sistem. Mulai kasus Komisi B DPRD Jatim, kasus Mojokerto, kasus Malang, kasus Pamekasan. Termasuk kasus yang baru-baru,” tuturnya.

Dijelaskan, saat ini NGO atau LSM serta wartawan yang melakukan monev  terkait kinerja pemerintahan. "Inilah NGO dan wartawan merupakan pilar keempat demokrasi yang terus memantau perkembangan kondisi dan kinerja pemerintahan," ujarnya.

    Terkait dengan kedisiplinan ASN pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran tahun 2018, Pakde Karwo menegaskan, tidak ada toleransi bagi yang tidak masuk kerja. Sekdaprov Jatim melakukan pengecekan terhadap jumlah kehadiran ASN di lingkungan Pemprov Jatim.

    “Pasti ada sanksi bagi ASN yang tidak masuk hari ini. Sudah disampaikan oleh Menpan-RB, bahwa ada peringatan ringan dan berat bagi yang tidak masuk hari ini,” tegasnya.  

Pakde dan Bude Karwo Halal Bi Halal

    Hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Jatim, diawali dengan kegiatan Halal Bi Halal oleh Gubernur Jatim Pakde Karwo beserta Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.15 WIB, jajaran Forkopimda Jatim, beserta bupati dan walikota se-Jatim turut menghadiri acara tersebut.

    Tampak hadir pada Halal Bi Halal diantaranya     Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin beserta jajaran pejabat utama Polda Jatim, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman beserta Danrem 084 Bhaskara Jaya Kolonel Kav. M. Zulkifli. Hadir pula Komandan Kodiklatal Laksda TNI Darwanto, Panglima Koarmada II, Laksda TNI Danpasmara 2,  Brigjen TNI Endi Supandi. Selain itu, juga hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Sunarta, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH.

Sejumlah bupati dan walikota juga hadir didampingi Forkopimda kab/kota. Di antaranya, Bupati Kediri, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Bupati Pacitan, Bupati Banyuwangi, Bupati dan Wakil Bupati Tuban, Bupati Bondowoso, Wakil Bupati Madiun, Wakil Bupati Malang, Wakil Walikota Madiun, Wakil Walikota Pasuruan, Plt Bupati Trenggalek, Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Nganjuk, Pj Bupati Sampang. (hpj/ Gd).

Senin, 18 Juni 2018 11:47

GUNUNGSITOLI, restorasihukum.com - Satuan Reskrim Polres Nias ringkus pelaku pengedar Uang Palsu pecahan (Seratus Ribu Rupiah) di Gunungsitoli, Nias - Sumatera Utara. Sabtu, (16/06/2018).


Pengungkapan serta Penangkapan terhadap pelaku yang meniru atau memalsukan uang kertas dengan mata uang Bank Indonesia untuk mengedarkan


Kronologi penangkapan terhadap Tersangka, Yuperintisman Lase, (35) Alias Ama Retas Lase, Dusun II Desa Dahadano Gawu-Gawu, Agama Kristen Protestan Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pekerjaan ASN di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias (Dinas KB).


Pada hari Rabu (13/06/2018) sekitar Pukul 11.00 Wib, menghubungi saksi TRI Hartati Mendrofa (20) Alias Ayu Lestari Mendrofa mengajak disebuah Tempat penginapan "Hotel Vera" di Jl. Diponegoro Kota Gunungsitoli untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan kesepakatan short time Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).


Selanjutnya saksi atau Perempuan panggilannya itu memberitahu alamatnya kepada Tersangka untuk dijemput dengan mengendarai Sepeda motor milik Tersangka menuju Hotel Vera Gunungsitoli - Nias.
Setelah melakukan hubungan Badan suami istri, Tersangka membayarkan uang diduga palsu kepada perempuan panggilannya itu. Namun perempuan itu pulang ke kons ditempat tinggalnya di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Saombo, Depan Showroom Honda PT. Kencana Mulai Abadi.


Kemudian saksi merasa curiga akan uang pemberian tersangka Rp. 1.000.000; terdapat 400.000; Diduga uang Palsu yang secara kasat mata berbeda dengan uang kertas tukaran seratus ribu rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.


Atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan hal itu ke Personel Sat Reskrim Polres Nias, sehingga Kasat Reskrim Polres Nias AKP J Tarigan, SH, gerak cepat turun ke TKP bersama Personil lainnya antara lain: Ipda H Manurung SH (Kanit 3 Sat Reskrim), Bripka Jakson Parsaulian Manik (Opsnal Sat Reskrim), Bripka Parulian Pardede (Opsnal Sat Reskrim), Bripda Syukur Berkat Zebua (Opsnal Sat Reskrim), Bripda Rajab Saragih, SP (Opsnal Sat Reskrim), Bripda David Restu Zebua (Opsnal Sat Reskrim), sehingga berhasil melakukan penangkapan terhadap TERSANGKA di kediamannya serta melakukan penyitaan (BB) Barang Bukti.


Penyidik telah melakukan meminta keterangan para saksi anatara lain:
1. Tri Hartati Mendrofa Alias Ayu Lestari (20) pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Alamat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli.

            2. David Restu Zebua, (23) Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Aspol Polres Nias.

3. Syukur Berkat Zebua, (24) Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Polri, Aspol Polres Nias.



Barang Bukti (BB), Satu buah Printer warna Hitam merk CANNON PIXMA MP237, (4) Empat lembar Uang Palsu pecahan seratus ribu rupiah, (15) Lima belas lembar kertas HVS warna putih.


Kepada Tersangka, dikenakan Pasal 244 KUHP Subsider 245 KUHP tentang uang Palsu dan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Terancam 15 Tahun Penjara Denda 10 milyar. (al)


Senin, 18 Juni 2018 11:45

NIAS SELATAN, restorasihukum.com - Tim gabungan Polres Nias Selatan menemukan ladang ganja dengan luas sekitar satu (1) hektar di perbukitan gunung Desa Hilinamozaua Raya Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Rabu (13/06/2018) Siang.


Penemuan ladang ganja tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di areal perbukitan Desa Hilinamozaua Raya tepatnya di kebun Luahajoa'afu Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan ada warga yang menanam ganja. Ucap warga yang tidak disebutkan namanya.


Berdasarkan informasi tersebut, Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu, S.IK.,MH, bentuk Team untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut.

Selanjutnya, Team mencari keberadaan ladang ganja sejak Rabu malam 13 Juni 2018, hingga akhirnya personil menemukan kebun ganja dengan luas sekitar satu hektar pada siang hari itu, Namun terduga pelaku pemilik kebun ganja tersebut tidak berada di tempat.

Kemudian Polisi menurunkan bantuan personil ke lokasi untuk mencari keberadaan terduga pelaku sehingga Polisi melakukan penggeledahan rumah yang terduga pemilik kebun lahan ganja dan tidak ditemukan jenis Narkotika, terduga pelaku pun sudah melarikan diri.

Namun pihak Kepolisian Resor Nias Selatan sudah mengantongi identitas terduga sebagai pelaku pemilik kebun ganja itu. Ujar Kapolres

Dikatakannya lagi,  pelaku menanam ganja di antara tanaman cabai dan jagung. "Jadi pelaku berusaha menyembunyikan tanaman ganja miliknya.

Terduga pelaku menanam 3 ranjau paku di sekitar lokasi kebun ganja, agar orang lain yang masuk ke kebun nya terkena paku, sehingga 2 orang personil Polres Nias Selatan mengalami luka di kaki akibat terkena ranjau paku itu.

Lebih lanjut Kapolres Nias Selatan, menyampaikan pelaku sudah beberapa kali panen, Jadi sistem panen nya secara berkala tidak sekaligus, terbukti di lokasi ada sisa panen sebelumnya. katanya

Petugas kepolisian lalu mencabut semua tanaman ganja yang ada di kebun Luahajoa'afu tersebut, dan membawa barang bukti 151 batang pohon ganja yang baru tumbuh dan 3 ranjau paku dibawa ke Polres Nias Selatan sebagai alat bukti. Jelas Kapolres Nias Selatan AKBP Faisal F. Napitupulu S.IK.,MH.
(al)

Kamis, 14 Juni 2018 05:29

Nabire, restorasihukum.com - Fenomena “Gunung Es” tambang illegal yang beroperasi di Distrik Makimi Kampung Legari yang berada di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Menuai banyak polemik dan kontroversi dikalangan masyarakat Papua khususnya Nabire.

Pembahasan mengenai penambangan emas tanpa izin. Seharusnya penegak hukum segera menutup praktek pertambangan tanpa izin itu sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, izin pertambangan dapat diajukan kepada Bupati, Gubernur, atau Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. Kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan atau di darat memiliki persyaratan izin khusus.

Selain itu izin masuk untuk tenaga kerja asing (WNA) yang dipekerjakan di area pertambangan harus benar-benar lengkap perizinannya.

Dalam Undang-Undang tersebut dengan jelas mengatur bagaimana seseorang atau perusahaan atau koperasi untuk mendapatkan izin pertambangan. Sanksinya cukup berat, yaitu hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda uang maksimal sebesar Rp 10 milyar.

Bukan hanya penambang yang mendapatkan sanksi hukum seperti itu, tapi juga orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan biji emas.

Dan itu sesuai dengan bunyi Pasal 161 Bab XXIII dari Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 itu, artinya bukan hanya penambang saja yang bisa terjerat sanksi hukum, tapi orang yang menampung maupun memanfaatkan juga bisa dijerat.

Sudah saatnya Pemerintah bersama pihak Kepolisian menyikapi persoalan pelanggaran hukum dan undang-undang tentang Minerba yang meliputi penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Nabire.

Artinya, kita tidak ingin ada unsur pembiaran atas pelanggaran hukum dan undang-undang dalam praktek pertambangan di Kabupaten Nabire.

Tentu Pemerintah dan Kepolisian bersama pemangku kebijakan lainnya harus segera menyikapi ini, bisa juga dikatakan mengorbankan masyarakat dalam persoalan tambang ini, hanya saja pelanggaran undang-undang ini jangan dibiarkan, karena masih ada jalur lain yang bisa melegalkan usaha tambang rakyat, bukan dengan kondisi sekarang tidak ada penjelasan dan ketegasan dari dinas pertambangan atas pelanggaran hukum yang sudah cukup lama berlalu itu.

Seperti diketahui, dalam pasal 161 bab XXIII dari UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba bunyinya “Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Pantauan MITRAPOL.com dilokasi tambang tersebut juga sudah terlalu banyak Warga Negara Asing (WNA) illegal dimana tidak memiliki dokumen berupa visa kerja.

Dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa di Nabire banyak terdapat tenaga asing, salah satu warga Nifasi yang enggan namanya di sebutkan mengatakan bahwa di daerah tersebut mereka tidak mendapakan yang seharusnya mereka dapat karena hutan yang di bongkar adalah hak wilayah mereka sendiri.

“Dan setiap pengolahan masyarakat pribumi sendiri tidak boleh melihat hasilnya,” ucapnya.

Dengan ada nya laporan masyarakat ini pihak Imigrasi Mimika mengadakan operasi pengamanan keimigrasiaan pada Kamis (7/6/2018) belum lama ini. Operasi tersebut di pimpin langsung Kakanim Jesaja Samuel Enock Amd, Im. dari Imigrasi Kelas ll Mimika, dimana dalam operasi itu memakan waktu selama empat hari dan di temukan ada dari beberapa orang pekerja dari negara yaitu Korea, Jepang, dan Tiongkok yang bekerja sebagai buruh di perusahaan tambang rakyat di Lagari, Distrik Makimi Kabupaten Nabire.

“Sebanyak puluhan WNA Tiongkok tersebut sudah dievakuasi ke Mimika pada Minggu siang dengan pesawat Garuda Indonesia untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Imigrasi Mimika. Sebanyak 37 WNA dan masih ada puluhan orang asing di Nabire, rencananya mereka akan dibawa juga ke Mimika dalam waktu dua sampai tiga hari ke depan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Mimika Jesaja Samuel Enock.

Informasi yang dihimpun Enock didampingi sejumlah stafnya langsung mendatangi lokasi perusahaan tambang emas rakyat di Lagari.

Masih katanya, lokasi tambang tempat mereka bekerja sangat jauh dari Nabire, perjalanan dengan mobil. “Itu pun masih jalan kaki lagi karena lokasi tambang ada yang tidak bisa di tempuh dengan mobil ketika hujan turun," beber Samuel.

Puluhan WNA Tiongkok tersebut bekerja pada dua lokasi perusahaan tambang emas rakyat. Dari puluhan WNA Tiongkok itu, ada yang bertugas mengoperasikan alat berat, sopir truk, operator peralatan untuk pemurnian emas. Bahkan ada satu perempuan.

Keberadaan puluhan WNA Tiongkok yang bekerja sebagai buruh di dua perusahaan tambang emas rakyat di Lagari, Nabire diduga melanggar aturan keimigrasian lantaran mereka menggunakan visa kunjungan sebagai wisatawan untuk bekerja.

Jesaja Samuel Enock menambahkan bahwa Imigrasi Mimika mengadakan operasi penegakan keimigrasian di kabupaten Nabire, terkait dalam pelaksanaan UUD No. 6 tahun 2011 dalam keimigrasian. Selama 4 hari masih dalam pengawasan imigrasi di Kabupaten Nabire Distrik Makimi Kampung Legari di temukan dan di amankan 37 WNA asal Jepang, Korea dan China yang mana semuanya ini hanya menggunakan Visa kunjungan, Ijin Tinggal Kunjungan kemudian Visa On Arival.

Dan terhadap pelanggaran tersebut, katanya, diduga melanggar Pasal 122 UU No 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, hal yang dilakukan untuk penanganan mereka adalah melakukan pendektesian diruang dektesi dikantor Imigrasi Mimika dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait dengan kegiatan dan keberadaan mereka diwilayah tersebut.
Dari ke 37 orang WNA yang dibawa dari Nabire, baru 12 orang yang sisanya akan menyusul," tandas Samuel mengakhiri

Kamis, 14 Juni 2018 05:23

Jakarta, restorasihukum.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D reklamasi dan menghentikan rencana untuk membuat “badan khusus” reklamasi karena proyek reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan secara permanen. Hal ini disampaikan Koalisi menanggapi langkah hukum berupa penyegelan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan pada Kamis 07 Juni 2018 , terhadap bangunan yang telah berdiri di atas Pulau D. Dalam kesempatan yang sama Gubernur Anies juga menyatakan akan membentuk “badan khusus” dalam rangka proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sebelumnya, Pulau D reklamasi sudah disegel sebanyak 2 (dua) kali pada masa pemerintahan Gubernur Basuki karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga Pemerintah Pusat melalui Komite Gabungan namun pembangunan gedung-gedung beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya masih saja berlangsung. Gubernur Anies seharusnya memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan di atas Pulau D berhenti, dengan menindaklanjutinya dengan pembongkaran.

Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan contoh tegas bahwa setiap orang haruslah tunduk pada undang-undang. Bisa kita bayangkan apabila setiap orang dapat mendirikan bangunan tanpa IMB karena mencontoh apa yang terjadi di Pulau D reklamasi.

Seluruh bangunan di Pulau D reklamasi harus dibongkar sebagaimana dimandatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 39 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 91 PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Pasal 18-Pasal 23 PERGUB No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dalam berbagai aturan hukum tersebut disebutkan secara tegas bahwa langkah pembongkaran diterapkan terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Koalisi juga mendorong Gubernur Anies untuk juga menerapkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada pengembang karena jumlah bangunan tanpa IMB yang dibangun luar biasa banyak, mencapai 932 bangunan serta kemungkinan tetap membangkang dan melanjutkan pembangunan.

Selain itu Koalisi menentang keras rencana Gubernur Anies untuk membentuk “badan khusus” reklamasi yang merujuk pada KEPPRES No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, baik berupa Badan Pengendali Reklamasi maupun Badan Pelaksana Reklamasi. Dari Pasal 6 Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tugas Badan Pengendali Reklamasi adalah untuk mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan reklamasi, sedangkan Badan Pelaksana Reklamasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 bertugas untuk menyelenggarakan reklamasi. Sangat jelas pembentukan “badan khusus” oleh Gubernur Anies hanya akan memuluskan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang akan bertentangan dengan janji kampanyenya sendiri untuk menghentikan reklamasi.

Teluk Jakarta haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.Sumber Berita: WALHI. ***

Kamis, 14 Juni 2018 05:16

Nganjuk, restorasihukum.com - Berkah ramadhan, Aliansi Wartawan Nganjuk (AWN) bersama Karang Taruna Pusaka Desa Paron, bagi-bagi takjil secara gratis ke pengguna jalan di Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (09/6) sore.

Kegiatan yang bertempat di depan Polsek Bagor itu, menyediakan sekitar 1000 takjil yang dibagi menjelang buka puasa. Takjil berisi aneka kue, buah dan air minum itu habis dalam hitungan menit.

Selaku toko masyarakat Partono mengungkapkan terkait kegiatan bagi-bagi takjil ini bertujuan untuk menjalin silahturahmi antar anggota AWN dan Karang Taruna Pusaka. "Kami menolak berita Hoax serta tingkatkan kesatuan dan persatuan NKRI harga mati."Ungkapnya

Sedangkan, Ketua AWN Puguh Santoso mengatakan berterima kasih kepada donatur yang telah menyumbang pada acara tersebut. "Ini agenda AWN dalam satu bulan penuh, yang intinya kita peduli terhadap sesama." Ujarnya

Lebih lanjut, "Saya juga berterima kasih kepada semua pihak terkait, yang rela menyisihkan waktu dalam bagi takjil tersebut." Tambah Puguh

Menurut Kapolsek Bagor AKP Supriyadi, SH menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat berarti bagi yang membutuhkan apalagi yang lagi berpuasa. "Saya berterima kasih kepada adik-adik wartawan yang tergabung dalam AWN dan anggota dari karang taruna Pusaka. Karena acara ini bisa berjalan dengan lancar dan kondusif." Katanya

Setelah acara bagi takjil selesai, acara dilanjut dengan buka bersama di Mapolsek Bagor. (farida/tobing)

Kamis, 14 Juni 2018 04:24

Jakarta, restorasihukum.com - M. Yusuf, seorang wartawan Sinar Pagi Baru harus mengalami nasib naas, tewas di dalam tahanan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan, saat sedang menjalani proses hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE, Minggu, 10 Juni 2018. Almarhum ditangkap dan diajukan ke pengadilan atas pengaduan sebuah perusahaan perkebunan sawit milik konglomerat lokal, Andi Syamsuddin Arsyad atau lebih dikenal dengan nama Haji Isam. M. Yusuf harus mendekam di tahanan hingga meninggal karena tulisan-tulisan almarhum yang membela hak-hak masyarakat Pulau Laut yang diusir secara sewenang-wenang oleh pihak PT. MSAM, milik Haji Isam. Innalilahi wa innailaihi rojiun... RIP sang jurnalis pembela rakyat di kampungnya.

Terkait dengan peristiwa memilukan tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke menyampaikan rasa duka yang mendalam disertai keprihatinan yang amat sangat atas kondisi perlakuan aparatur hukum di negara ini terhadap wartawan. Untuk itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2018 ini menyampaikan rasa turut berdukacita kepada keluarga almarhum atas kematian M. Yusuf, semoga khusnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkannya selalu tabah, tawakal dan ikhlas menjalani situasi menyedihkan ini.

"Saya atas nama pribadi dan keluarga besar PPWI menyampaikan turut berbelasungkawa, berdukacita atas kematian rekan jurnalis senior, Bapak M. Yusuf. Semoga almarhum khusnul khotimah, keluarga yang ditinggalkannya senantiasa tabah, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi situasi sulit ini," kata Wilson melalui jaringan selulernya, Minggu, 10 Juni 2018.

Kejadian menyedihkan ini, lanjut pria yang menyelesaikan masternya pada bidang studi Applied Ethics di Utrecht University, Belanda, dan Lingkoping University, Swedia, itu adalah dukacita Pers Indonesia. Ada ratusan bahkan mungkin ribuan jurnalis lagi yang "menunggu giliran" mati, baik mati sendiri, terbunuh, maupun dibunuh. "Hakekatnya, kematian M. Yusuf adalah dukacita kita semua, rakyat Indonesia, terlebih khusus pekerja pers di negeri ini. Ada begitu banyak jurnalis yang saat ini berada pada posisi di pintu kematian, mati sendiri karena tekanan hidup dan mental, mati terbunuh dalam tugas, dan/atau sengaja dibunuh pihak tertentu," imbuh Wilson yang juga adalah Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) itu dengan nada sedih.

Kondisi kehidupan pers selama ini yang tidak mendapatkan perlindungan serius dari negara, menurut Wilson, merupakan penyebab utama ancaman kematian demi kematian harus menjadi sahabat karib para wartawan dan pekerja media di seantero negeri ini. "Sebenarnya kita punya konstitusi, pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sangat jelas menjamin hak seluruh rakyat untuk melakukan fungsi jurnalistik, yakni mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui segala saluran yang tersedia. Pasal itu kemudian diturunkan dalam bentuk undang-undang, salah satunya UU No 40 tahun 1999, yang dalam pasal 4 ayat (1) menyatakan: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ketika pers memberitakan sesuatu, yang notabene terkait dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat, sang pekerja pers ditangkap polisi, ini sama artinya aparat polisi yang merupakan representasi negara di bidang penegakan hukum, telah melakukan pelanggaran konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di negara hukum ini," jelas peraih kelulusan PPRA-48 Lemhannas dengan Nilai A (Lulus dengan Pujian) itu.

Wilson selanjutnya menduga bahwa ada kelindan kepentingan antara para pengadu delik pers dengan para oknum aparat kepolisian, juga dengan kejaksaan. Hampir semua kasus yang menimpa wartawan terkait dengan pekerjaan jurnalistiknya, sang terlapor dipaksa bersalah oleh para pihak berkepentingan itu melalui penerapan KUHP atau UU ITE, bukan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. "Sangat terang-benderang terlihat bahwa ada 'kerjasama' simbiosis mutualisme antara pihak pengadu dengan para oknum aparat di kepolisian dan bahkan kejaksaan. Sudah jelas kasusnya delik pers, tapi tetap saja dipaksakan menggunakan pasal-pasal KUHP atau UU ITE, bukan UU Pers. Apalagi kasus yang melibatkan konglomerat lokal di Tanah Bumbu itu, jangankan oknum di Polres, okum petinggi Mabes Polri bisa dibeli, kepentingan para mafia di lingkaran mereka dilindungi. Rakyat dibiarkan tertindas, wartawan dibunuh atau dibiarkan membusuk di penjara," ujar Wilson dengan nada geram.

Keadaan tersebut menurut alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 itu, diperparah oleh berbagai kebijakan Dewan Pers yang memperlancar program 'pembunuhan wartawan' di seantero negeri. "Saya sudah kehabisan kata dan kalimat dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan Dewan Pers dengan program alienisasi jurnalis selama ini. Wartawan kritis dan vokal, berani menyuarakan fakta dan kebenaran, digiring untuk menjadi pihak yang perlu diasingkan (red - alienasi). Caranya? Yaa, masukan ke bui. Melalui pola kriminalisasi dan pemenjaraan, hanya dua hal yang akan terjadi terhadap sang jurnalis: nyalinya mati atau orangnya mati," ungkap Wilson serius.

Rekomendasi-rekomendasi Dewan Pers yang mengarahkan para teradu delik pers ke ranah hukum umum dengan dalih si wartawan belum UKW, medianya belum terverifikasi Dewan Pers, dan/atau perusahaan media tidak sesuai keinginan Dewan Pers, hakekatnya ibarat pedang penebas leher para jurnalis. Dewan pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No 40 tahun 1999, sesungguhnya dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers. Bukan sebaliknya, jadi badan pembungkam pers. "Menurut saya, akibat oknum tertentu pengurusnya, Dewan Pers saat ini secara kelembagaan telah menjadi semacam entitas pembunuh berdarah dingin, entitas sakit jiwa alias psikopat. Bayangkan saja, lembaga itu menyandang nama 'pers', namun bukannya bersimpati terhadap pekerja-pekerja pers, tapi malahan menggiring mereka masuk penjara dan membusuk di sana. Rekomendasi-rekomendasi itulah sebagai pedang yang digunakan untuk menyiksa wartawan kritis dimana-mana, tanpa rasa empati sama sekali, tanpa rasa bersalah, bahkan mungkin bangga. Itu ciri-ciri psikopat," tambahnya dengan mimik penuh prihatin.

Oleh karena itu, sambung Wilson, Presiden Republik Indonesia tidak boleh terus-menerus diam dan menonton saja berjatuhannya korban-korban dari kebijakan Dewan Pers selama ini. Sebagai seorang demokrat, mengutip kalimat Presiden saat berpidato di depan Munas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi harus turun tangan meminta pertanggungjawaban Dewan Pers atas semua pelanggaran konstitusi dan UU No 40 tahun 1999 yang telah memakan korban rakyat pers dimana-mana. "Kita mendesak Presiden agar turun tangan, _enough is enough,_ korban kriminalisasi pers sudah banyak, yang tewas juga sudah tidak terhitung jumlahnya. Kondisi saat ini sudah darurat, kemerdekaan pers tergadai di tangan oknum pengurus Dewan Pers yang tidak profesional dan melanggar konstitusi. Mohon Bapak Presiden Jokowi yang mulia, berkenanlah memberi perhatian yang semestinya kepada rakyatmu yang beraktivitas di dunia jurnalistik dan harus bertanggung jawab atas kekerasan terhadap pers,  mereka adalah kelompok pejuang yang amat penting, tanpa pangkat dan jabatan, bekerja mandiri penuh tekanan, untuk memenuhi hak publik, menyuplai informasi yang dibutuhkan masyarakat sepanjang masa," pungkas salah satu pendiri SMAN Plus Provinsi Riau dan pemilik SMK Kansai Pekanbaru itu. (Dance henukh NTT).

Rabu, 13 Juni 2018 13:00

Surabaya, restorasihukum.com - Limbah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) jenis spen bleacing eart dari sisa pengolahan pabrik PT Sari Mas Permai yang berlokasi di Desa Warugunung Kota Surabaya diangkut dan dibuang kelokasi yang diduga tanpa dilengkapi ijin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK).

Modus yang dilakukan tergolong sangat baik, limbah B3 tersebut diangkut bercampur sampah perusahaan sehingga sekilas tidak terlihat apabilah dump truk tersebut sedang mengangkut limbah B3 kelokasi pembuangan.

Dari informasi yang dihimpun restorasihukum.com lokasi dumping itu adalah lokasi milik perusahaan dan sudah bertahun tahun digunakan untuk membuang limbah, bahkan beredar kabar kalau perusahaan tersebut sudah pernah diproses oleh Polrestabes Surabaya dengan pelanggaran yang serupa.

Dump truk yang digunakan pada saat dumping bernopol L 9340 UL  berwarna kunig, sedangkan pada saat diproses dipolrestabes dump truk berwarna merah.

Diharapkan dengan adanya pemberitaan ini sekaligus dapat menjadi laporan informasi pada pihak Terkait, terutama Polrestabes Surabaya yang pernah memproses hukum namun hingga saat ini belum diketahui apakah proses tersebut berlanjut kemeja hijau ataukah jalan ditempat. (adk/red)