Redaksi

Redaksi

Jumat, 13 Juli 2018 18:40

Surabaya, restorasihukum.com - PADA 10-11 Juli 2018, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dengan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik dan Lamongan serta berbagai korporasi menyelenggarakan The 2nd International Conferencedengan tema utama Innovation of Technology and Bureaucracy Toward Good Governance To Improve The Nation’s Competitiveness. Para pembicara dari beragamnegara turut menyemarakkan dan diskusi kaum cendekia inimenawarkan solusi bagi negara. Di tengah kesibukan itu saya menerima “sederet” tamu lintas lembaga dan pulau di Nusantara dengan menyentil pula soal gemuruh politik yang kian menggelombangkan syahwat para tokohnya. Masa pancalegan dan pencapresan tengah “nebarkan angin kering” yang berhembus menampar wajah bangsa yang belum sempat istirah usai coblosan pilkada 27 Juni 2018 lalu. Memang demokrasi tidak memiliki niatan untuk mengambil jeda agar pelakunya boleh rehat beberapa jenak waktu untuk memulihkan “kepenatan pilkada”.

Di tengah agenda akademik itulah, saya menjupa kawan dari wilayah timur Indonesia termasuk Papua yang sedang mengikuti agenda kepemimpinan. Nyeletuklah soal Freeport yang menurut info yang dikabarkan banyak media memang sedang diperpanjang “izin tertentunya”. Sebagaimana diwartakan oleh Antara, 5 Juli 2018, Kementerian ESDMmenjelaskan bahwa salah satu kendala negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia adalah masalah izin lingkungan. Perpanjangan izin itu belum sepenuhnya selesai dilakukan karena masih ada proses yang harus diselesaikan antara sejumlah pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari KLHK dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum. Pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PT FI) hingga satu bulan ke depan atau tepatnya hingga 31 Juli 2018 yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1872/K30MEM/2018 yang ditandantangani pada 29 Juni 2018. Penerbitan Kepmen 1872/K30MEM/2018 ini dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan. Kepmen ESDM No. 1872 tahun 2018 tersebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM No. 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesiayang intinya berisi dengan perpanjangan IUPK inidiputuskan PT Freeport Indonesia dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Khusus untuk aspek lingkungan masih harus didiskusikan sehingga pemerintah memberikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikannya.

Demikianlah inti penjelasan seputan perpanjangan IUPK PT Freeport dimaksud. Sebelum perpanjangan ini saya yakin seluruh pemimpin negeri sudah tahu bahwa ada derita kolektif di Papua. Kematian massal balita yang menimpa Suku Asmat dan Pegunungan Bintang, Papua jelas mengabarkan nestapa mewartakan derita “keperihan nasional”. Berbagai media massa saat itu, awal tahun 2018, seputaran minggu kedua Januari 2018, membeber fakta bahwa di Asmat 46 wafat dengan rentetan masalah kesehatan: campak 397, gizi buruk 85, malaria 4, TBC 4, dyapepsia 3, imunisasi 3.511, lain-lain 2, jumlah petugas 53; dan di Pegunungan Bintang 27 orang berkawan maut. Angka-angka tersebut tidaklah sekadar laporan statistikal jurnalistik, melainkan sebuah ungkapan tentang tragedi kemanusiaan di teritori ujung timur Indonesia.

Sungguh kelu nurani hatiku disaat tersebar kabar 27 balita terenggut nyawanya akibat kondisi kesehatan yang buruk di Pegunungan Bintang (kabupaten yang berbatasanlangsung dengan Papua Nugini) dan kini perpanjangan IUPK Freeport. Ini merupakan wujud paling mengerikan tentang pemegang mandat yang “memunggungi konstitusi”. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah dinormakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kematian massal balita yang disebabkan “kondisi kesehatan yang buruk” sangat terang mencerminkan rendahnya kinerja ekologis dan kesehatan pemerintah. NKRI secara organisatoris dilengkapi perangkat kelembagaan berbagai-bagai kementerian, sekaligus pemerintah daerah dalam rangka “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” sebagaimana diatur UUD 1945.

Kejadian di Papua itu seperkilatan waktu mengingatkan saya pada berpuluh-puluh buku tentang Papua dari tahun 1365-2018, satu diantaranya adalah buku Roman Papua yang berjudul Isinga karya Dorothea Rosa Herliany (2015). Roman yang mengisahkan derita dan perjuangan kaum isinga (ibu) atau perempuan di Papua melalui gambaran yang “eksotik” sekaligus menghadirkan elegi. Derita kemanusiaan seolah terekam dalam bongkahan sejarah panjang “uniknya peradaban” yang dipertahankan atas sebutan “adat yang memikat”, padahal ini adalah soal “kualitas SDM” yang menjadi tugas negara untuk meningkatkannya. Hilir mudiknya “kemajuan” sangat “jauh panggang dari api” apabila mutu hidup rakyat Papua tidak “digelombangkan” melalui pendidikan. Atas nama humanisme dan pesan perjalanan sebuah era, tentu kita harus merasa terpanggil “memanusiakan saudara kita” di Papua melalui pembangunan manusia secara utuh. Dalam bahasa insan wilayah kaya tambang yang dimabuk asmara adalah “kita musti mampu menautkan hati”sebagai sesama warga NKRI. Sampai di sini saya menyimak dalam diam kidung sihir cinta dari lelaki “penebar katrisnan” yang ingin selalu menyatu: “hat hinda an ninda” (“hatimu hatiku”).

Tentu saja lagu mistis dari “sang dukun” bagi pemuda yang “dimabuk cinta” itu harus dibaca dalam narasi kebangsaan bahwa rakyat Papua tidak elok hidup miskin dan terlunta-lunta layanan kesehatannya. Bukankah Papua memiliki kekayaan tambang yang tidak tertandingi oleh pulau manapun di Indonesia ini? Anehnya terhadap korporasi ini memang ada pihak yang menyatakan betapa sulit dan beratnya masalah yang dihadapi Freeport. Mengambil alih tanpa memperpanjang atau membeli saham bukanlah pilihan terbaik yang disorongkan kepada publik Indonesia. Pemikiran itu hendak memberi tahu bahwa ada megamasalah yang dihadapi Freeport Indonesia. Hanya saja terdapat satu pertanyaan yang dapat diperbincangkan bersama atas paparan “mantan tokoh media besar” itu: kalaulah memang kondisi Freeport sakit-sakitan, atau kurang sehat, bahkan amat tidak sehat, mengapa Freeport harus mengajukan perpanjangan kontraknya hingga membuat “negosiasi” sampai hari ini belum menemukan titik akhir?

Dengan gelagat yang terlihat dan gelegar yang terdengar,betapa ngototnya Freeport untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Apabila dirunut, permasalahan Freeport sejatinya tidak sekadar persoalan ekonomi dengan konfigurasi saham dan jual beli tambang. Kehadiran Freeport yang bertumpu pada riset geolog Belanda, Jean-Jacques Dozy (1936) yang mewartakan adanya “Puncak Ertsberg” (Gunung Biji) di Puncak Ngga Pulu (Puncak Cartensz di ketinggian 4.906 mdpl. Sang geolog ini tertegun kagum menyaksikan bukit hitam pekat yang menandakan pantulan cahaya hijau biru kekayaan tambang di dalamnya. Laporan riset yang belum sempat dipublikasi itu harus tersimpan sebagai onggokan berdebu di Perpustakaan Universitas Leiden karena meletusnya Perang Dunia. Tahun 1959, geolog Freeport Sulphur Company, Forbes Wilson menemukan laporan itu dan terhenyak untuk langsung beranjak ke Papua.

Lembar kisah berikutnya adalah Kontrak Karya I (KK I)“terpaksa” diteken Jenderal Soeharto, tahun 1967, enam bulan sebelum UU PMA disahkan. KK II pun dibuat tahun 1991, enam tahun sebelum kontrak berakhir dengan jangka 30 tahun di areal 2.6 juta hektare. Bangunan kroni pendukung semakin menjulang dan menggurita yang pastinya sudah banyak diketahui warga negeri ini. KK ini memacu produksi hingga 300.000 ton perhari. Publik juga tahu bahwa pada tahun 2004 perpanjangan 20 tahun lagi atas KK Freeport juga dilakukan oleh otoritas negara dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK).

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi megap-megap di arena Gunung Grasberg maupun Danau Wanagon. Lihatlah Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa yang memendam duka ekologis tailing. Bagaimana Suku Komoro maupun Amungme yang terusir dari tanah leluhurnya secara sistematis. Teruskah kita hendak menonton konflik sosial dan kerusakan ekosistem perairan Timika, semua dapat diikuti dari beragam laporan penelitian. Konflik ekologis yang melibatkan para tetua suku telah membawa diri pada konfrontasi fisik maupun yuridis. Berbagai gugatan hukum atas kasus lingkungan yang PT Freeport Indonesia sebagai tergugat, sudah dikerek tinggi-tinggi dari yang paling legendaris oleh Tom Beanal dan Yosefa Alomang di Amerika Serikat (1996), juga oleh berbagai organisasi lingkungan di lembaga-lembaga peradilan Indonesia, semua tampak belum dianggap mencerminkan derita kemanusiaan di Papua.

Sehubungan dengan ini saya teringat filosofi Suku Amungme yang telah dikenal luas: “Te Aro Neweak Lamo”.Ungkapan ini sangat familier sekaligus menunjukkan tingkat spiritualitas yang luar biasa. Suatu penggambaran hubungan yang tiada batas antar warga Papua dengan hamparan tanah dan gunungnya. “Te Aro Neweak Lamo” yang berarti “Alam adalah diriku, Aku adalah Tanah” sebagaimana diceritakandalam buku Quo Vadis Papua yang ditulis oleh putra Papua, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi.

Dengan ungkapan itu telah terkisahkan berderet relasi yang sangat ritmis antara warga Papua dan alamnya. Tanah yang telah memberikan banyak keajaiban surgawi dengan kilauan emasnya. Kesadaran tertinggi yang dapat dipetik dari ungkapan termaksud adalah: Papua merupakan “tanah emas” yang harus dijaga, dirawat dan terus disyukuri untuk memenuhi kebutuhan seluruh anak negeri. Maka kalaulah sekarang ada yang menggerus, ada yang mencuri dengan baju yuridis, ada yang menambang tanpa reklamasi, ada yang mengambil hak yang lain, ada yang membuat derita dan sengsara, ada warga Papua yang tidak menikmatinya, bahkan kematian massal menerpa, pasti ada yang salah, ada yang harus ditata ulang.

Sebagai renungan saya membuka kembali lembar pidato Bung Hatta pada Rapat Umum di Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara tertanggal 23 November 1950 yang berjudul Hutan Menyimpan Kapital Nasional Kita. Dinyatakan bahwa Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah syarat bagi kita untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Kita menghendaki bangsa kita hidup dalam kemakmuran, mengecap keadilan dunia supaya mendapat termpat di dalam kebudayaan dengan kemakmuran yang ada padanya. Pemerintah dan negara hanyalah alat untuk mencapai semua itu. Sebab itu marilah kita berjanji seperti yang kita nyanyikan di dalam Indonesia Raya.

Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)

Jumat, 13 Juli 2018 16:13

Pasuruan, restorasihukum.com - Pemerintah desa Tanjungarum, kecamatan Sukorejo, kabupaten Pasuruan, Saat ini tengah mengerjakan program pembangunan desa, setelah dana desa (DD) dari pemerintah turun bulan kemarin sebesar 717 juta.

          Tahun 2018 ini, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) desa Tanjungarum sebesar 1,7 M meningkat dari tahun sebelumnya.

          Kepala desa Tanjungarum "Abdul Karim" menyampaikan pembangunan tahap pertama desa Tanjungarum tahun ini baru dimulai. Soalnya, dana baru turun menjelang lebaran kemarin.

          "Pembangunan tahap pertama tengah dikerjakan saat ini, yakni TPT/ Plengsengan dan pavingisasi, semua tengah dikerjakan dan belum ada yang selesai, soalnya dana tahun ini baru turun menjelang lebaran kemarin. Selain itu, ada kendala lain yaitu mencari para pekerjanya, baik tukang maupun kuli, disebabkan tahun ini warganya panen raya. Maka dari itu, proyek pembangunan desa baru tengah dikerjakan, tidak seperti desa lain yang mungkin tahap pertama sudah selesai," terangnya pada media ini, Jum'at (13/07/18).

          Untuk lebih jelas masalah pembangunan, lanjut Karim tanyakan langsung saja sama bendahara saya pak Pur. "Kalau berapa besar volume dan berapa anggaran setiap pembangunan, saya kurang tahu. Lansung tanya ke pak Pur saja, selaku bendahara saya," tandasnya.

          Ditempat terpisah, bendahara desa Tanjungarum Purwanto, mengatakan tahun ini sekitar ada 14 titik pembangunan seperti pavingisasi 10 titik, TPT /plengsengan 3 titik, jembatan 1 titik.

          "Untuk anggaran tahap pertama tahun ini cukup buat pembangunan paving dusun Tanjungsari 3 titik, dengan volume 184 m, anggaran 27 juta serta plengsengan desa Panjangrum dengan volume 266 x 0,4 x 1,1m2, anggaran 106 juta," terangnya.

          Untuk 10 titik lainnya, lanjut Purwanto akan dikerjakan pada berikutnya, yakni tahap kedua dan ketiga.  "Selain itu juga, silpa tahun kemarin dibuat untuk pengadaan mobil ambulance dengan anggaran 250 juta, pembuatan kanopi dan pembangunan pavingisasi dua titik," jelasnya.

           Ia menambahkan, Untuk upah para pekerja didesa Tanjungarum ini cukup tinggi di banding desa lain yakni, untuk tukang 110, sedang kuli 90. Semua pembangunan dikerjakan secara swakelola. Hanya untuk pemasangan paving saja yang tukangnya dari luar wilayah.

          "Jika paving di kerjakan warga sendiri hasilnya tidak bagus, makanya cari tukang ahli pemasangan paving biar hasilnya bagus," pungkasnya.(sy)

Jumat, 13 Juli 2018 15:50

Surabaya, restorasihukum.com - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melantik enam pejabat di lingkungan Pemprov Jatim menjadi widyaiswara utama  di Badan Diklat Prov. Jatim. Para widyaiswara utama tsb, yakni Dr H Akhmad Sukardi MM (Sekda Jatim), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Dr Ir Budi Setiawan MMT dan Pj Sekda Kota Mojokerto Dr Ir Gentur Prihantono Sandjoyo Putro MT.

Kemudian, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Dr A Mudjib Afan MSC MARS MKes, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dr H Jarianto MSi dan mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jatim Siswo Heroetoto SH MHum MM.
 
Pelantikan yang didasarkan pada Surat Keputusan Presiden RI Nomor 33/M Tahun 2018 tanggal 6 Juni 2018 dan Nomor 34/M Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 ini dilaksanakan di Gedung Negara Surabaya, Kamis (12/7) malam.  
 
 
 
Dalam sambutannya, Gubernur Soekarwo meminta kepada para widyaiswara, saat mengajar untuk membangun kedisplinan. Alasannya, kedisiplinan akan mempercepat proses penerimaan berbagai ilmu baru sesuai dengan perkembangan zaman. “Kedisiplinan dimulai dari diri sendiri, yang terwujud karena proses kultural panutan yang jelas,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
 
Dalam kesempatan sama, Gubernur Jatim Pakde Karwo juga berpesan agar para widyaiswara untuk tidak terbawa kenangan masa lalu. Artinya, mengajar hanya berdasarkan cerita-cerita saat para widyaiswara menjabat . "Saya minta saat mengajar juga jangan terpaku pada silabus. Diperlukan kerjasama-kerjasama yang lebih luas. Sebab Jatim ini ibarat negara, jadi bisa bekerjasama dengan negara-negara lain. Tidak cukup jika hanya bekerjasama antar provinsi,” ujarnya.
 
Selain itu, mantan Sekdaprov Jatim ini juga meminta agar para pejabat yang baru saja dilantik jadi widyaiswara untuk lebih menyesuaikan diri. Sebab saat ini mereka bukan lagi pejabat struktural yang bisa memerintah. "Tugas widyaiswara itu berat, karena membentuk generasi mendatang" tandasnya, dalam acara yang dihadiri para  Kepala Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemprov. Jatim ini (hpj/tra)

Jumat, 13 Juli 2018 15:43

Kupang, restorasihukum.com - Markus Missa, warga Desa Saenam, Kecamatan Nunkolo, kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) babak belur dianiaya Kepala Puskemas Nunkolo, Alfian Kasse, saat mengantar istrinya, Antonia Nomlene,  periksa kehamilan atau kandungan.

Kepada awak media, Selasa, 10 Juli 2018, Markus menceritakan kronologis peristiwa yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh kepala Puskesmas Nunkolo, Alfian Kasse, ketika itu.

“Tanggal 25 Juni saya antar istri (Antonia) periksa kehamilan ke Puskesmas, sekitar jam 11, tetapi petugas katakan bahwa tidak bisa lagi karena sudah siang dan loket sudah tutup, kemudian saya bersama istri pulang, ucap Markus.”

Markus menjelaskan, setelah pilkada serentak, tepatnya tanggal 29 Juni, Dia dan istrinya kembali menempuh jarak 30an Km untuk memeriksa kandungan Antonia yang sudah berusia 5 bulan, namun yang didapat bukan pelayanan kesehatan tapi bogem mentah sang penguasa Puskesmas.

“Tanggal 29 Juni Kami datang lagi ke Puskesmas, saat kami tiba sekitar Jam 9, petugas di loket mengatakan loket sudah tutup, saya minta tolong untuk istri saya dilayani karena kami sudah 2 kali datang, apalagi jarak kami dari desa yang sangat jauh, tetapi petugas tetap tidak mau, kata Markus.”

Kepada petugas loket, Markus mengatakan kalau istrinya sudah tidak bisa dilayani karena loket sudah tutup maka sebaiknya pintu Puskesmas ditutup saja.

Markus kemudian menutup pintu dan mengajak istrinya pulang, namun baru beberapa langkah, petugas tersebut memanggil Markus.

“Om mari dulu, saya punya bapa tua (kepala puskesmas) ada panggil, ujar Markus menirukan ucapan petugas loket.”

Mendengar panggilan tersebut, Markus mengatakan Ia sedikit lega karena yakin istrinya pasti dapat pelayanan kesehatan.

Markus pun bergegas menemui kepala puskesmas, namun menurutnya ketika tiba di ruangan, tiba – tiba Dia diamuk kepala puskesmas lantaran dianggap tidak sopan karena tidak melepas sepatu yang dikenakannya.

“Biadab, kurang ajar, binatang, kau tidak sopan, ujar Markus menirukan umpatan Kepala Puskesmas.”

Lebih lanjut Markus mengatakan, Ia kemudian meminta maaf dan langsung membungkuk dan membuka sepatu yang digunakan kemudian dibuang keluar.

Baru satu sepatu yang berhasil dibuka dan dibuang keluar, lanjut Markus, tiba – tiba seorang bidan datang dan mengamuk karena menganggap Markus tidak sopan dengan melempari mereka sepatu, padahal menurut Markus, sepatu yang dibuang keluar jatuh dihalaman.

“Kepala Puskesmas kemudian bangun dan langsung pukul saya pas di pelipis, kemudian dia hajar terus sampai saya tidak berdaya, kemudian stafnya datang dan semua ambil bagian sampai saya mandi darah, jelas Markus.”

Menurut Markus, Ia beruntung karena ada seorang anggota Pospol yang datang dan mengamankannya ke pospol dan selanjutnya dibawa ke Polsek Oinlasi.

“Saya sudah visum dan diambil BAP, tapi sampe hari ini pelaku belum ditangkap, bahkan menurut pak Kapolsek hasil Visum belum ada, tandasnya.”

Seorang kerabat Markus, Zet Missa, mengatakan, pihaknya kecewa karena hingga saat ini kasus tersebut seakan diabaikan.

“Pelakunya sudah jelas tapi kenapa tidak ditahan. Kami tidak tahu jalur mana yang harus kami tempuh, kami mohon pihak penegak hukum bertindak tegas dan adil, pungkas Zet Missa.”

Dia berharap, proses hukum dapat berjalan dengan baik agar menimbulkan efek jera sehingga tidak akan terjadi lagi hal serupa di kemudian hari.

“Orang seperti ini tidak layak jadi pelayan masyarakat. Pak Polisi, Kami mohon usut sampai tuntas masalah ini, pinta Zet tegas.”

Kapolsek Amanatun Selatan, Iptu Ibrahim Tupong, ketika dihubungi wartawan via telepon selularnya  mengaku sudah menerima laporan Markus Missa.

“Sudah pak, Kami sudah tindak lanjut dengan proses pemeriksaan para saksi, jelasnya.”

Hingga berita ini diturunkan Kepala Puskemas Nunkolo, Alfian Kasse, belum berhasil dikonfirmasi.

Sum : metrobuananews.com
Editor : Red

Jumat, 13 Juli 2018 15:18

BANGKA BELITUNG, restorasihukum.com - Beredarnya video viral pria berkaos oranye bertulis Polisi menendang dan memukul perempuan di sebuah toko di Pangkalpinang, Bangka Belitung selain disikapi serius dari Polda Bangka Belitung, akan tetapi juga mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia, salah satunya dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI).

Berikut Tanggapan PPWI terkait Viral Video Pria Berkaos Polisi Tendang dan Pukul Perempuan di Pangkal Pinang di masyarakat yang diterima Redaksi PpwiNews.com, pada Jumat 13 Juli 2018:  

Berdasarkan Informasi dari Bidhumas Polda Babel yang ditujukan kepada Kadiv Propam Polri disebutkan bajwa, pada Rabu 11 Juli 2018 sekira pukul 19.00 wib telah terjadi tindak pidana 'PENCURIAN' di mini market APRI MART milik an.AKBP M.YUSUF kasubdit di Ditpamobvit Polda Kep.Babel yang dilakukan oleh pelaku/tsk an.Desy, Atmi dan Andy Rafly (anak desy).

Para pelaku mengambil barang-barang yang ada di Mini Market APRI MART berupa barang 2 kotak susu Chil Kid, 1 kotak susu BMT, 4 bungkus mie gelas, 1 kotak susu càir frisian flag, 1 botol susu Hilo dan 1 buah selendang hijau biru dg motif bunga bunga. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Pada saat kejadian para pelaku ditangkap tangan oleh AKBP M.YUSUF dan karyawan toko, kemudian dipukul di TKP oleh AKBP M.YUSUF menggunakan tangan, sandal dan gagang keranjang (Videonya Viral). Akibat kejadian tersebut korban/Pelapor an.AKBP M.YUSUF melaporkan kasus pencurian tersebut ke SPKT Polres Pangkalpinang untuk proses sidik lebih lanjut.

Sedangkan, akibat dari pemukulan oleh AKBP M.YUSUF terhadap pelaku pencurian tersebut, antara lain, Desy, 42 tahun, perempuan, IRT, Islam, warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Depok Jawa Barat, dipukul dan ditendang menggunakan tangan dan sandal dibagian mata kanan dan kiri lebam.

Kemudian, Atmi, 41 tahun, perempuan, Kristen, IRT, warga Citayem Depok, dipukul dibagian dahi menggunakan tangan dipukul bagian kepala menggunakan sandal luka lebam dimuka Lebam tangan kiri.

Selanjutnya, Andy Rafly (anak Desy) 12 tahun, Islam, Sekolah (SD), Alamat Kelurahan Cipayung kecamatan Depok, Jawa Barat dipukul dibagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 kali menggunakan tangan, dipukul dibagian muka, bibir bagian atas pecah.

Adapun Tindak lanjut dari Bid Propam adalah mendatangi TKP Toko Apri Mart; memeriksa saksi saksi di TKP dan korban (tersangka curi yang dipukul), Koordinasi dengan kasat reskrim utk foto BB; memeriksa terduga pelanggar ( saat ini belum dapat diperiksa sehubungan yang bersangkutan lagi izin ke Bandung mengurus kuliah anaknya).

Menyikapi kasus pemukulan oleh oknum polisi terhadap terduga pelaku pencurian di sebuah toko di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang videonya viral di masyarakat, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa seluruh pelaku tindak pidana dalam peristiwa ini (pencuri dan pemukul) mesti diproses sesuai aturan hukum yang ada. Termasuk juga beberapa orang kawan-kawan terduga yang dikabarkan melarikan diri menggunakan mobil harus diusut dan ditindak.

Wilson juga menyampaikan bahwa, Pemilik toko, atasnama AKBP M. Yusuf, sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat, wajib diproses di internal Polri. Karena kasus ini sudah jadi konsumsi publik, maka proses di internal Polri harus transparan dan dipublikasikan juga.

"Sebagai polisi yang paham arti 'jangan main hakim sendiri', maka perilaku main hakim sendiri oknum polisi M. Yusuf wajib ditindak atas kesalahannya itu," tegas Wilson Lalengke di Sekretariat PPWI Nasional di Jakarta. [RED]

Jumat, 13 Juli 2018 15:11

Tuban, restorasihukum.com -Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban yang bekerja sama dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur , bertempat di Hotel Mustika, di Jl. Teuku Umar Tuban, pada hari Kamis dan Jumat, 12-13/07/2018, menyelenggarakan kegiatan Memperkokoh NKRI dan Kesatuan Bangsa melalui Bhineka Tinggal Ika.

Dihadiri oleh Kepala Bakesbangpol Povinsi Jawa Timur Drs. Ec.Jonathan Judianto. MMT. Kabid Integrasi Bangsa Drs.Boedi Soekorilanto.M.Si, Ketua Komisi A Dr. Fredy purnomo.SH.M.Hum, Dosen Fisip UNAIR Surabaya Ucu Martanto.S.IP.MA, Tim Instruktur PW.NU Jatim Muhammad Nasrullah.Lc.MA. Plt. Kepala Bakesbangpol Tuban Drs. Joko sarwono.unsur Ormas/Lsm,Kepala Desa, pelajar/Mahasiswa, Karang taruna,tokoh Agama dan Masyarakat.

Ketua Fraksi dari Partai Golkar sekaligus ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Dr.Fredy purnomo.SH.M.Hum yang menjadi nara sumber menyampaikan bahwa,”Sebelum dibuatkan Raperda Toleransi dan keberagaman Jawa Timur meraih angka ke 2 penyalah gunaan narkoba, setelah adanya Raperda itu menjadi turun ke peringkat 9.sebab Raperda dibuat Bukan hanya sekedar lembaran kertas, tetapi harus memiliki makna.” Terang politikus dari dapil Tuban-Bojonegoro.

“Keberagaman kehidupan berbasis SARA di Jawa Timur meliputi tujuh basis, yaitu Lemahnya regulasi, Lemahnya aparat penegak hukum, Kurangnya fungsi kontrol dan adanya tindakan pembiaran, Kurangnya kesadaran masyarakat akan keragaman, Perlunya penataan fungsi dan mekanisme pengaduan, Kurangnya forum dialog lintas keberagaman dan Kurikulum pendidikan yang belum menyentuh ranah toleransi yang Integratif.” Kata Fredy.

Muhammad nasrullah.Lc.MA dari Tim Instruktur PW.NU Jawa Timur menggaris bawahi “Keraguan terhadap Ideologi Pancasila adalah menunjukkan potensi radikal yang kuat dan Indikasi resistensi yang lemah terhadap kekerasan atas nama agama dan munculnya Intoleransi, dari 150 juta terdapat sekitar 11 juta umat Islam Indonesia yang bersedia bertindak radikal, bahkan 600 ribu sudah melakukan tindakan radikal, 67, 3% mendukung pemberlakuan sistem demokrasi di Indonesia dan 82, 3% menyatakan dukungannya kepada Pancasula dan UUD 1945” jelas Nasrullah.

Anto sutanto, Ketua MPN Korwil Tuban pada RNews Tuban memberikan respon yang sangat baik. “Kami dari Organisasi Media Pers memberikan Apresiasi atas diselenggarakaannya kegiatan ini, sebab dari kurangnya forum dialog seperti ini akan menjadikan kesadaran masyarakat akan keragaman berkurang sehingga memunculkan Intoleran.” Ucap Anto.

Lebih jauh, kabiro Pantura dari Media RepublikNews ini berharap, agar kegiatan ini menjadi dasar bagi Bakesbangpol Tuban agar mendata ulang kembali keberadaan Ormas/Lsm dan yang lainnya agar lebih mudah dalam berkoordinasi.”Keberadaan Ormas/Lsm maupun yayasan yang ada di Tuban perlu didata kembali biar terkoordinasi dengan baik sesuai dengan undang undang Organisasi kemasyarakatan.(¶uji)

Jumat, 13 Juli 2018 10:51

Probolinggo,  restorasihukum.com - Sekitar 12 orang anggota Satgas yang tergabung dalam Satgas TMMD ke 102 Kodim 0820/Probolinggo dari Batalyon Kavaleri dan berada di dua rumah penduduk melaksanakan Shalat Magrib dan yasinan kemarin (12/7).

Kegiatan fisik membantu pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi sasaran tidak harus meninggalkan ibadah yang harus dijalankannya. Disela bekerja maka secara personal atau kelompok tetap menjalankan ibadah menurut agama masing-masing.

Tentunya, disela sore hingga malam, aktivitas fisik berkurang sehingga kelompok Satgas dari dua rumah warga melaksanakan Shalat Magrib berjamaah dilanjutkan yasinan di Mushala Al Karomah. Mushala ini merupakan mushala yang direnovasi juga dan sudah layak bisa digunakan aktivitas peribadatan walau belum 100 persen.

Bila melihat nyata di lokasi, jelasnya memang penyebaran rumah penduduk masih terpencar-pencar jauh sehingga maklum kiranya bila menjadi hambatan bagi warganya dalam beribadah. Akan tetapi, sebagai sarana sosialisasi juga bagi masyarakat untuk memakmurkan masjid/mushala yang berada di tempatnya. Ini pula menjadi alasan dalam kegiatan fisik untuk memperbaiki mushala (thery)

Jumat, 13 Juli 2018 10:48

Tapung Hulu, restorasihukum.com - Seorang warga Desa Danau Lancang bernama Selamat (Lk 50) siang tadi Kamis (12/7) kemarin sekira pukul 14.30 wib diserang buaya liar saat menyeberang Sungai Siak Pacah di wilayah Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.

Korban saat itu bersama anaknya akan pergi ke ladang untuk memanen sawit, kemudian mereka menyeberangi Sungai Siak Pacah yang merupakan Anak Sungai Siak dimana kondisi air sungai saat itu tengah naik.

Saat memasuki sungai tiba-tiba kaki kirinya digigit seekor buaya, korban berusaha menyelamatkan diri dengan sekuat tenaga untuk melepaskan gigitan buaya pada kakinya, beruntung buaya itu melepaskan gigitannya sehingga korban berhasil lari keluar dari anak sungai itu.

Meski selamat korban mengalami luka-luka yang cukup serius pada kaki kirinya, warga sekitar yang mengetahui kejadian ini kemudian melarikan korban ke rumahsakit untuk pertolongan medis.

Kapolsek Tapung Hulu AKP Agus Pranata SH saat dikonfirmasi membenarkan kejadian ini, disampaikan Kapolsek bahwa anggotanya telah mendatangi TKP untuk mengecek lokasi kejadian.

Kapolsek menghimbau warga masyarakat disekitar lokasi untuk waspada dan disarankan untuk sementara agar tidak beraktivitas disekitar sungai ini, selain itu pihaknya juga akan berkoordinasi dengan BKSDA untuk penanggulangan buaya liar ini, jelasnya.***(fi/res)