Perda Prioritas Anggota DPRD Kota Batu dari Partai PKS

0
19

Batu, restorasihukum.com — Memiliki 4 Kursi, Anggota DPRD dari PKS menjadi perhatian diacara paripurna pengucapan Sumpah Janji anggota DPRD Kota Batu, Jumat (30/8/2019) di Gedung DPRD Kota Batu.

Dimintai keterangan, anggota DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto menyatakan,”Kami mengucapkan terimakasih terutama kepada konstituen dan masyarakat yang ada di Kota Batu, yang mana pada Pemilu di tahun 2014 kita mendapatkan satu kursi, Alhamdhulillah di tahun 2019 ini kita mendapatkan empat kursi.

Jadi, kami memang harus lebih berhati hati, lebih perhatian lagi kepada masyarakat yang telah menitipkan amanahnya kepada kami.

Harapannya, dengan kekuatan empat kursi ini kami di PKS bisa memberikan lebih banyak sumbangsih dan pemikiran juga pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas.

Bentuk konkrit perjuangan kami nanti salah satunya adalah dalam pembahasan Perda.

Seperti kita ketahui bahwa produk Perda kita agak minimal, dari 21 Perda, yang terbahas baru 6.
Artinya masih menjadi PR besar kami di periode yang baru.

Mudah mudahan melalui kekuatan di empat kursi, PKS bisa andil dan mendorong supaya DPRD lebih produktif ke depannya,

Yang dulunya mencapai enam dari dua puluh Perda, nanti  bisa menjadi sepuluh atau lima belas dari dua puluh itu.

Prioritas yang akan kita dorong adalah Perda  tentang Madrasah Diniyah, juga Perda Lingkungan hidup, termasuk sungai  bagaimana penjagaannya, bagaimana regulasinya, mengingat Kota Batu ini adalah Kota Pariwisata, dan yang dijual di Kota Batu adalah View atau pemandangannya, maka lingkungan harus tetap terjaga, tutur Ludi

Selanjutnya, Perda Prioritas berdasarkan evaluasi lima tahun sebelumnya adalah  Perda bangunan gedung.

Jadi pada tahun 2017 pernah ada pansus yang membahas tentang perda bangunan gedung, namun waktu itu tidak selesai, ungkapnya.

” Harapan kami di periode baru  (2019-20124) Perda bangunan gedung itu bisa selesai, karena dengan pertumbuhan kota yang semakin maju, pada saat bangunan tidak diatur kami khawatir ke depannya tidak ada keteraturan sistem.

Artinya bangunan gedung tidak ada aturan main dan tidak ada pembatasan, sehingga banyak bermunculan gedung yang di luar kontrol pemerintahan kota.

Lebih jauh, setelah pelaksanaan Perda Bangunan Gedung adalah keterkaitannya dengan masalah parkir, dengan demikian Perda parkir juga perlu diperjuangkan, masih kata pimpinan PKS itu dengan optimis. Yud/Rin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here