Polres Pasuruan Harus Segera Tindak Panitia PTSL Pelanggar SKB 3 Menteri

0
10

Pasuruan, restorasihukum.com – Tidak bisa dibiarkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan panitia pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang memang bertujuan untuk memperkaya diri dengan menabrak keputusan surat keputusan bersama (SKB)  yang sudah dibuat oleh 3 (tiga) menteri terkait PTSL.

Dari hasil investigasi tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur terdapat pungutan yang bervariasi dengan dalih kesepakatan antara pemohon PTSL dengan panitia, sehingga pada saat ada pemohon yang mengeluh dan keberatan dengan nominal yang di putuskan maka atas dasar kesepakatan tersebut panitia menyampaikan kalau tidak mampu masih banyak pemohon yang mampu untuk membayar dengan nilai yang sudah disepakati.

Seperti yang dijelaskan dalam SKB (surat keputusan bersama) Tiga Menteri Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Adapun biaya Rp 150 ribu per bidang yang dimaksudkan untuk pembelian patok 3 buah, materai 1 lembar dan adminitrasi serta transportasi aparat desa.

Merujuk dari SKB tersebut, jika ada panitia yang melanggar apa hanya dibiarkan saja ataukah sebaliknya. Kalau memang SKB yang dibuat oleh tiga menteri tersebut salah, haruskah yang membuat keputusan harus di lakukan revisi sehingga para pemohon PTSL tidak merasa apa yang dilakukan panitia PTSL itu telah melanggar ketentuan tersebut.

Sedangkan di beberapa daerah sudah banyak yang di proses secara hukum dengan pelanggaran yang sama seperti dilakukan oleh panitia PTSL Kabupaten Pasuruan. (red/tim)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here