Pungutan Liar Sertifikat Prona (PTSL) di Kabupaten Pasuruan Merajalela

0
24

Pasuruan, restorasihukum.com – Pungutan liar (pungli) diduga ada dalam proses pengajuan Program Operasi Nasional Agraria (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pasuruan. Khususnya Prona yang berjalan pada 2018.

Dari laporan yang masuk pada redaksi restorasihukum.com, biaya yang dipungut di beberapa desa berbeda-beda. Besar pungutan berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp750 ribu per pemohon.

Dari informasi yang terhimpun. Dugaan pungutan Prona itu terpantau terjadi di Desa Sekarmaju, Dusun Pasewo. Dalam pengajuan dan pendaftaran Prona atau PTSL, beberapa warga di Desa tersebut mengaku dipungut Rp 400.000/pemohon. Sedangkan jumlah pemohon mencapai 317 orang.

Saat di konfirmasi¬† terkait dugaan pungli tersebut Iptu Bambang selaku kanit tipikor polres Pasuruan menjelaskan “Jadi untuk perbedaan harga berdasarkan keputusan tiga menteri SKB (surat keputusan bersama) program prona atau PTSL ada dua tahap yaitu tahap berkas dan pemberkasan, yang di biayai pemerintah berkas, untuk pemberkasan tidak di biayai negara seperti materai, patok dan lain lain. Untuk nilai pungutan sesuai kesepakatan tergantung jarak dari desa ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), masak panitia menggunakan uang pribadinya.” Terangnya.

Masih kata beliau “Kami menghimbau untuk panitia tidak melibatkan penyelenggara negara seperti kades dan perangkat yang mana mereka sudah dapat gaji dari pemerintah, kalau ada di wilayah kami yang ada melebihi batas ketentuan maka kami akan menyelidiki, kalau terdapat pelanggaran maka akan kami tindak sesuai peraturan hukum yang ada. Demikian penjelasan dari kami kalau ada masyarakat yang keberatan silakan mengadukan sesuai dengan mekanisme yang ada.” Ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari warga, hasil uang pungutan Rp 126.800.000, diambil buat beli materai Rp 19.020.000. Juga diduga memberi uang saku perangkat desa yang datang Rp 10.000.000.

Baca juga : Kan Gratis, Kenapa Prona Masih Dipungut Biaya

Adanya dugaan pungutan liar tersebut dinilai sangat meresahkan dan membebani para pemohon. Padahal seperti yang diketahui, pengurusan biaya pembuatan sertifikat tanah dalam program Prona tidak dipungut biaya alias gratis.

“Kalau memang ada penarikan ya jangan banyak banyak, kasihan sama masyarakat kurang mampu. Pemerintah pengen meringankan beban masyarakat, ini kok malah meresahkan masyarakat,” tegas salah seorang warga. (red/MCK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here