Sanggahan Ketua Panitia PTSL (Prona) Desa Tejowangi Terkait Pemberitaan

0
34

Pasuruan, restorasihukum.com – Menindak lanjuti pemberitaan sebelumnya, terkait dugaan pungutan liar (pungli) kepengurusan sertifikat massal (PRONA) program nasional agraria yang sekarang berganti nama (PTSL)

Saat dikonfirmasi  pada pihak Badan Pertanahan Nasioanal terkait pungutan biaya huma (Eko Darmadi SH) menyampaikan “Untuk masalah Biaya Atau pungutan program PTSL pihak BPN tidak tahu menahu dan dilarang untuk ikut campur masalah biaya, karena berkas kalau lengkap gratis tidak ada biaya, kalau dilapangan ada biaya itu mungkin kesepakatan antara warga dan panitia, itu namanya PRA sebelum pemberkasan, untuk beli materai, petok dan lain lain. Intinya pihak BPN tidak tahu dan tidak boleh ikut terkait biaya,” terangnya.

Saat dikonfirmasi pada Kepala Desa (Kades) Yasin melalui pesan singkat whatsapp menyampaikan, agar redaksi konfirmasi pada panitia PTSL yaitu Bapak Arifin “Monggo jenengan teng panitia, mas Arifin. Kami di pemerintah desa tidak ikut memutuskan kesepakatan pemohon dan panitia. Mas Arifin konco pean sing dadi panitia.” terangnya dengan khas bahasa Jawa Timuran.

Sedangkan Arifin selaku ketua panitia menyangga apa yang diduga telah diberikan kepada kepala desa berupa uang Rp 20juta “Kami sudah melakukan sesuai mekanisme mas, kalau terkait pemberian kepada kepala desa itu tidak benar, beliau tidak menerima sepeserpun dari kami.” ungkapnya.

Baca juga berita terkait : Program Prona Desa Tejowangi Kecamatan Purwosari Diduga Jadi Ajang Pungli

Disinggung terkait pungutan sebesar Rp 700ribu/bidang, Arifin membenarkan adanya pungutan tersebut dan untuk sisa anggaran akan dibelikan ambulans untuk desa “Iya memang benar ada pungutan itu, sedangkan untuk sisa anggaran akan dibelikan ambulans, kemarin saya sudah tanya dan harganya antara Rp 250 juta.” terangnya.

Menyikapi hal ini diharapkan pihak terkait bisa bertindak sesuai jalur hukum yang berlaku, apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum maka harus ditindak sesuai jalur hukum kalau memang tidak ada harap berikan keterangan pada masyarakat agar tidak timbulkan kecurigaan dan asumsi negatif. (red/tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here