Siswandi Pungkiri Terima Rp 25 juta, Exsekusi Batal Dilaksanakan

0
10

Kediri, restorasihukum.com – Kepala Desa Tarokan Supandi,SE berani jadi Bemper  Kepala Dusunnya.. Menindaklanjuti kasus eksekusi putusan akta perdamaian antara Yatini warga desa kedungsari,tarokan dengan Siswandi bin Sapari, dkk yang Juga kepala dusun (Kasun) bangkerep, desa Tarokan, kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri kondisi desa Tarokan mulai memanas.

        Hal tersebut dimulai dengan gagalnya juru sita pengadilan negeri (PN) Kabupaten Kediri bersama petugas Badan pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan Sita Eksekusi (Eksecutorial Beslag) berdasarkan penetapan pengadilan negeri kabupaten kediri nomer :09/2014/26/Pdt.G/2009/PN.Kdi tertanggal: 19 nopember 2014, berdasarkan akta perdamaian pengadilan negeri kabupaten kediri nomer: 26/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal: 22 juli 2009 Pasal 4 Alenia 2.. Pihak kedua akan memenuhi dan berjanji:……mengakui dan memberikan tanah A seluas 17.530 M2  kepada pihak kesatu sesuai bukti kepemilikan pihak kesatu.

        Kemudian kepala desa tarokan bernama supadi.SE berani menyatakan bahwa tanah yang dimaksud tidak jelas keberadaannya. Karena identitas tanah tersebut tidak menyatakan secara jelas dan pasti mengenai nomer persil,kelas tanah dan batas batasnya. Luar biasa beraninya Supadi.SE mementahkan putusan PN Kediri, padahal saat awal sengketa gugatan dia belum jadi kepala desa sehingga kronologinya  secara pasti  dia tidak tau alias informasinya  dari laporan sepihak siswandi (kasunnya), ditempat terpisah, Supandi,SE saat dimintai konfirmasi team media juga bilang  bahwa ini urusan Pak Siswandi, jangan dikaitkan sama saya Mas.. Saat pelaksanaan eksekusi obyek,  kades di temani dengan Siswandi sebagai kasun bangkerep dan suherman sebagai camat tarokan. Supadi.SE menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi sebagai obyek sita eksekusi adalah tanah bengkok kasun bangkerep, Kaur pemerintahan, kaur keuangan desa tarokan, dengan menunjukkan bukti SPPT tanah tanggal jatuh tempo 31 juli 2013 dan buku krawangan desa.

        Karena obyek eksekusi tidak jelas maka pelaksanaan sita eksekusi akta perdamaian PN kediri nomer : 26/Pdt.G/2009/.PN.Kdi tanggal 22 juli 2009 tidak dapat dilaksanakan. Disini terjadi keanehan yang luar biasa karena hanya dengan bukti SPPT tanah dan buku Trawangan desa yang ditunjukkan kepada juru sita PN kediri dan petugas BPN kabupaten kediri eksekusi gagal/ditunda  dan berbalik arah, apakah putusan akta perdamaian pengadilan negeri kabupaten kediri dapat dengan mudah dipatahkan… Aneh tapi nyata..seharusnya petugas eksekusi  harus segera melaksanakan eksekusi sesuai putusan majelis hakim dan tidak membatalkan begitu saja karena di putusan sudah sangat jelas dan tergugat juga sudah mengakui dan berjanji mengembalikan obyek eksekusi, selain itu tergugat  (Siswandi) juga telah menerima uang kompensasi dari penggugat (Yatini) sebesar 25 juta dibayar lunas tapi dengan mudah memungkiri akta perdamaian.

        Dengan kondisi yang blunder dan merasa didolimi  tersebut maka pihak penggugat dengan di dampingi pengurus DPP Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) Sumarsono, dan anggota2 Balola kediri lainnya mendatangi kantor PN kediri, BPN kediri, Komisi A DPRD. Dari instansi2  tersebut mengatakan eksekusi harus dilaksanakan. Keterangan dari BPN mengatakan bahwa tanah yang disengketakan merupakan Tanah/sawah: Yasan / klas S2, nomer persil: 65A, petak: 04/014, luas : 17.530 M2 sudah sangat jelas keberadaannya. Dengan melihat tidak adanya kepastian hukum tersebut maka pihak penggugat bersama team mendatangi kantor balai desa tarokan dan ditemui semua pejabat pemerintah desa, dikantor desa terjadi adu argumen dan adu alat bukti yang kalau tidak segera diselesaikan akan bisa mengarah ke clas horisontal. Pihak siswandi tetap mengatakan kalau obyek eksekusi tidak ada alias tidak jelas padahal pada saat sidang akta perdamaian sudah sangatlah  jelas.

        Sedangkan pihak penggugat tetep minta eksekusi dilaksanakan karena putusan sudah Incrah dan mengikat.. saat debat yang memanas kepala desa didesak membuka trawangan desa yang dijadikan alat buktinya tapi dia tidak berani membuka dan melihatkan kepada umum..sampai saat berita ini ditulis  pihak pemerintah desa bersama dengan Plt. Camat tarokan, babinsa, babinkamtibmas dan anggota polres kediri kota masih rapat di balai desa tarokan. (Rd.comandan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here