Jumat, 03 November 2017 08:45

Kapolres - BPN Malang Tanda Tangan Mou Bentuk Satgas Mafia Tanah

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Malang, restorasihukum.com - Kapolres Malang menandatangani nota kesepahaman (MOU) berantas mafia tanah dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang di gedung Rupatama Polres Malang, pada Kamis siang. Penandatanganan ini disaksikan seluruh kapolsek jajaran dan pejabat utama, dengan harapan tindak pidana dalam kasus pertanahan bisa ditekan bahkan diberantas melalui MOU yang disepakati tersebut.

Untuk menghindari adanya praktik pungli (pungutan liar) oleh oknum tidak bertanggung jawab dan adanya mafia tanah dengan dibekingi oknum tertentu, Kapolres Malang menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPN dan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Malang.

Menurut Kapolres Malang, AKBP Yade Setiawan Ujung dalam sambutannya menjelaskan, "Perintah Presiden Jokowi menegaskan untuk mempermudah kepengurusan sertifikat tanah dan kementrian yang membidangi, tegaskan perangi pungli dan mafia tanah." Unkapnya.

Masih Kapolres Malang "Jika terdapat unsur pidana dalam kasus mafia tanah di lapangan, maka akan berhadapan dengan hukum, melalui Satreskrim Polres Malang dalam pengusutannya dan proses hukum yang diberlakukan," kata AKBP Yade Setiawan Ujung menambahkan.

Menurut keterangan dari kepala Badan Pertanahan Nasiaola (BPN) Kabupaten Malang "Bahwa memang anggaran dari pemerintah minim, dan seringnya beda ukuran saat di lapangan menjadi penghambat percepatan kepengurusan sertifikat, dan hingga kini kurang dari 55 persen tanah di indonesia sudah bersertifikat, dan wilayah Kabupaten Malang masih 55 persen lebih yang belum bersertifikat,"demikian kata Djuprianto,.
 
Diharapkan, dengan wacana Presiden Jokowi untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah dan tidak adanya pungli didalamnya, bisa dilaksanakan pihak BPN Kabupaten Malang dan Dinas Tata Ruang. (red)
Dibaca 30 kali