Senin, 06 November 2017 16:39

Terkait Berita Lenyapnya Berkas 13 WNA, Polda Jatim Tuding Koran Pagi bodong

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Surabaya, restorasihukum.com - Tidak terima diberitakan miring terkait penangkapan 13 WNA yang dilakukan Polda Jatim hingga berujung penyuapan terhadap oknum wartawan yang dilakukan brigadir R, kali ini Kombes Pol Frans Barung Mangera mengeluarkan statemen kepada wartawan Koran Pagi, bahwa pemberitaan yang di beritakan di berbagai media selama ini dapat dipidanakan karena menyalahi aturan.

Kabid Humas Polda Jatim ini, yang di kenal tidak bersahabat dengan rekan media mempermasalahkan legalitas media itu sendiri. Dianggap tidak terdaftar di dewan pers, siapa saja perusahaan pers yang memberitakan pihaknya bisa dipidanakan.

"Kamu hati-hati kalau beritakan, sebab kalau merujuk situs Dewan Pers mereka yang mengaku media bisa di kenakan UU ITE, sebab legalitas media nya tidak ada," ucap Frans Barung Mangera via Whatsapp wartawan Koran Pagi (05/11).

Foto: Bukti Percakapan WA
Kabid Humas Polda Jatim
Kepada Wartawan Koran Pagi.
Dianggap sedikit mengancam, dirinya menambahkan. Apa sudah terdaftar kamu di Dewan Pers? Jika saya tanya, apakah kamu sudah pernah ikut uji kompetensi? Tidak mudah menyebut diri kita wartawan atau media. Ikut UU No.40. Tambah kabid humas polda jatim ini.

Ungkapan ini dirasakan pimpinan kuli tinta dari  media Koran Pagi, ia menuturkan kepada beritarakyat.co.id pada, Senin (06/11). Berniat konfirmasi terkait penangkapan 13 WNA oleh Polda Jatim malah dapat hujatan dari Pengayom dan Pelindung Masyarakat ini.

"Saya berniat konfirmasi perihal tangkapan 13 WNA oleh anggota Polda Jatim dan mengirim sebuah link berita yang sudah tayang di media saya, karena sudah viral diberitakan dimedia hingga berujung penyuapan kepada wartawan," ujarnya Hary Sundoro (06/11).

Hary juga mengeluh, saat di tanya legalitas terdaftar tidak medianya di dewan pers. Dirinya juga mepertanyakan, " legalitas apa maksudnya!! Apa media Koran Pagi di anggap bodong jika tidak terdaftar Dewan Pers." Seru Hary sambil menceritakan kepada beritarakyat.co.id

Ironis jika di amati Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jatim  beralih tugas kontrol  legalitas perusahaan pers dan kinerja wartawan yang memberitakan miring kinerja anggota Polda Jatim. Hingga kuat dugaan pihak nya tidak bisa ambil tindakan atas ulah brigadir R yang berbuntut penyuapan terhadap oknum wartawan.

Lantas mengapa sekelas Kabid Humas berpangkat melati tiga di pundaknya ini mempermasalahkan legalitas perusahaan pers !!

Berikut Pernyataan Kabid Humas Polda Jatim.

Tindak mudah menjadi wartawan dan tidak mudah menyebut media publik

UU no 40 tahun 1999, adalah Rambu aturan ketentuan menjadi media dan wartawan , selain itu ada kode etik jurnalistik serta aturan lain yang mengikat dalam menyebarkan informasi kepada publik.

Sudah bebèrapa tahun ini Dewan pers yang diberikan wewenang oleh undang undang No.40 untuk mendatakan, memverifikasi serta melakukan sertifikasi terhadap seseorang yang dikatakan wartawan, terdaftar dan terverifikasi dapat dilihat dari situs dewan pers yang mudah kita akses saat ini.

Jadi jangan membuat membuat web, mencetak sendiri kartu pers, kemudian membeli hosting sudah bisa menulis karya tulisan (walau bukan karya jurnalistik) dapat dikatakan Insan pers? Menjadi wartawan tidak mudah, menjadi media publik harus bertangung jawab sesuai dengan UU dan aturan lain, mereka terikat dengan kode etik dan karyanya harus dikatakan karya jurnalistik.

Syarat diatas harus dipatuhi, bila syarat diatas sesuai UU dan ketentuan yg berlaku tidak dipenuhi maka dianggap mereka hanyalah nitizen jurnalisme dan karyanya tulisannya bukan karya jurnalistik. Sehinnga pada nya apabila bermasalah bukan dikenakan UU no 40 1999, tetapi UU ITE sebab dia bukan jurnalis publik yang diakui UU.

Demikian hal hal mutlak yang menjadi pegangan satuan kerja demi tegaknya publikasi satuan yg bertanggung jawab dan demi tegaknya UU no 40 1999

Salam hormat

Kabidhumas

Dibaca 94 kali