Selasa, 05 Desember 2017 09:59

Sering Banjir, Balai Besar Jalan Nasional akan Lepas Status Kepemilikan Raya Porong

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

SURABAYA - Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII berencana melepas status kepemilikan Jalan Raya Porongyang beberapa waktu lalu terendam banjirselama enam hari.

Apalagi BBPJN VIII kini juga punya tanggung jawab mengelola jalan arteri baru.

Jika jalan itu masih akan dijadikan jalan utama, pihaknya akan merekonstruksi dan meninggikan jalan.

“(Peninggian) Ini pernah kami lakukan 3-4 tahun lalu. Tapi tiga tahun kemudian, jalannya turun,” kata Ketut, Senin (4/12/2017).

Status digunakan atau tidaknya jalur itu sebagai jalur utama ditentukan oleh direktorat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pihaknya mengaku sudah menyampaikan kondisi yang ada ke pemerintah pusat. Keputusan soal itu pun masih ditunggu.

Sementara jika status jalan utama dipindah ke jalur arteri baru, jalan tersebut akan dialihkan ke pemerintah kabupaten.

Menurut aturan yang ada, tidak boleh ada dua jalan berstatus nasional yang beriringan atau rutenya sama.

“Kalau kita menangani jalan itu, sebenarnya karena administrasi saja. Karena manajemen makronya sudah dibuat dengan jalan arteri yang baru,” tambah Ketut.

Jika status jalan itu dipindah ke pemerintah kabupaten, kemungkinan jalan bakal direkonstruksi ulang dan ditinggikan akan semakin kecil.

Ini karena keterbatasan anggaran untuk pembenahan jalan.

Soal kemacetan yang terjadi jika hanya mengandalkan jalan arteri baru, menurut dia, akan teratasi apabila jalan pengubung Tol Porong dan Tol Pasuruan sudah beroperasi.

“Memang ini belum final dengan tol. Kalau tol sudah jadi, pasti tidak (macet). Istilahnya ini belum final secara keseluruhan untuk jalur itu. Tolnya bagaimana, arterinya bagaimana, jalur lokalnya bagimana. Itu belum,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati SidoarjoNur Ahmad Syaifuddin menyatakan belum mengetahui rencana penyerahan Jalan Raya Porong(JRP) dari BBPJN VIII ke Pemkab Sidoarjo.

“Saya belum dapat info tersebut (penyerahan JRP),” imbuh Nur Ahmad.

Kendati demikian, pihaknya mengaku memang mendapat mandat untuk memperbaiki JRP.

Mandat itu dari Komisi V DPR RI yang sempat berkunjung di JRP dan mengatakan kondisi JRP sudah tidak kondusif, terutama ketika banjirseperti minggu lalu.

Komisi V meminta Pemkab untuk mengirim surat ke Kementerian PUPR yang tembusannya ke Komisi V DPR RI dan BBPJN VIII terkait perbaikan jalan utama tersebut.

“Perintahnya diminta untuk ditinggikan. Ini kami sedang menyiapkan draf surat tersebut dan akan segera dikirim,” ungkap Nur Ahmad.(red)

Dibaca 8 kali