Kamis, 01 Maret 2018 12:27

Suhu Politik Pilkada Bondowoso Semakin Memanas, Kursi PLT ketua DPRD jadi Rebutan

Oleh: 
Beri rating berita ini
(0 votes)

Bondowoso, restorasihukum.com - Posisi Pelaksana Tugas (PLT) ketua DPRD bondowoso menjadi rebutan dua kubu yang saat ini sedang bertarung di Pilkada serentak 2018. Pimpinan DPRD dari PDIP dan PPP bondowoso bersikeras mengusulkan H. Buhari Mun'im menduduki posisi PLT ketua DPRD dengan alasan secara normatif PLT ketua DPRD berasal dari partai perolehan terbanyak.

   Namun pimpinan DPRD dari PKB dan PKS juga bersikeras mengusulkan Budi Hartono sebagai PLT ketua DPRD dengan alasan bahwa sesuai aturan perundangan posisi tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan. Pebedaan pendapat antar pimpinan DPRD ini menyebabkan rapat pimpinan deadlock. Opsi yang ditawarkan pun juga tidak menemukan kesepahaman. Pimpinan DPRD dari PKB dan PKS menyarankan agar hal itu sebaiknya diselesaikan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) namun hal itu ditolak oleh pimpinan DPRD dari PDIP dan PPP. mereka memilih agar persoalan ini diselesaikan melalui jalur konsultatif ke provinsi Jawa Timur.

    Ketika saluran saat ini buntu, dan PLT Ketua DPRD tidak dibentuk maka akan berdampak pada kinerja DPRD. mereka kini tidak bisa melakukan aktivitas rencana kunker pun tidak bisa terwujud. Sementara dua Pimpinan DPRD yakni Irwan Bachtiar dan Ahmad Dhafir sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD. sehingga perlu dilakukan langkah politik yang tepat mengingat DPRD saat ini hanya tinggal dua orang. PLT ketua DPRD mempunyai peranan strategis karena ia memiliki tugas dan wewenang yang hampir sama dengan Ketua DPRD definitif. PLT ketua juga nantinya akan bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi pergantian Ketua DPRD definitif serta memimpin rapat paripurna dan tugas lain yang cukup strategis.

"saya kira wajar ada perbedaan pendapat efek Pilkada tentu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa politik di DPRD. PPP dan PDIP pasti mendukung Buhari Mun'im untuk menjadi PLT ketua DPRD  sebagaimana PKB dan PKS mendorong Budi Hartono menjadi PLT ketua DPRD," ujar DPD jaka Jatim Jamhari S.Sos

    Menurut Jamhari, harusnya DPRD itu bisa menahan diri dari proses politik dengan mengembalikan aturan main tentang penetapan PLT ketua DPRD melalui rapat Bamus, apabila rapat pimpinan berakhir deadlock. Selanjutnya hasil dari Bamus itu dituangkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh pimpinan yang ada.

"karena tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan. maka oleh karena itu PLT ketua DPRD mutlak diperlukan. sebab PLT ketua DPRD inilah yang akan memproses pengajuan Ketua DPRD definitif. maka dari itu juga Sekretaris DPRD bondowoso seharusnya segera melakukan upaya dan memfasilitasi apa apa yang menjadi keputusan politik," urainya (zis/dra)

Dibaca 41 kali