Redaksi

Redaksi

Jumat, 13 Juli 2018 08:45

Surabaya, restorasihukum.com - Penanganan Limbah B3 harusnya dilakukan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bisa ditangani dengan tepat dan dengan pengawasan yang ketat.

Namun hal ini tidak dilakukan oleh PT Sari Mas Permai yang berdomisili di daerah Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, pasalnya semenjak bulan ramadan lalu hingga saat ini masih terus berjalan tanpa ada tindakan dari aparat setempat.

Saat dikonfirmasi Sudibyo selaku penanggung jawab tentang limbah di perusahaan tersebut tidak memberikan keterangan sedikit pun tentang apa yang sudah dilakukan.

Hal ini juga sudah disampaikan pada kanit reskrim polsek Karangpilang Akp Marji,  beliau menyampaikan bahwa limbah tersebut adalah sampah dari perusahaan dan bukan limbah B3 sesuai informasi yang didapat media restoraaihukum.com

Keterangan dari warga sekitar lokasi pembuangan (dumping) menyampaikan "setahu saya pembuangan itu setiap dua hari sekali mas, untuk armada kayaknya milik perusahaan itu sendiri dengan dump truk warna kuning seperti yang ada pada foto itu. " Ungkapnya.

Diharapkan setelah adanya pemberitaan ini pihak perusahaan maupun kepolisian bisa memberikan hak jawabnya sebagai klasifikasi dalam pemberitaan yang berimbang.  (red/tim)

Jumat, 13 Juli 2018 08:41

KALIMANTAN BARAT, restorasihukum.com - Kabupaten Sanggau Kapuas Provinsi Kalimantan Barat Kapolres Sanggau AKBP Rahmat Kurniawan dicopot dari jabatannya karna diduga terkait kasus penyalahgunaan dana pengamanan Pilgub Kalimantan Barat (Kalbar).

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol M. Iqbal. Sik. Msi. menyampaikan, AKBP Rahmat diduga telah melanggar disiplin dan kode etik Korps Bhayangkara sehingga ditarik ke Polda Kalimantan barat sebagai perwira menengah (Pamen) atau di non job-kan.

Ada dugaan salah dalam melakukan manajemen dukungan anggaran selaku kuasa, penguasa anggaran di Polres Sanggau,” kata Brigjen Pol M. Iqbal kepada para wartawan, Kamis (12/7/2018).

Pencopotan AKBP Rachmad tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) dengan nomor: ST/1660/VII/KEP/2018 yang ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Arief Sulistyanto. Dalam TR tersebut AKBP Rachmat diganti oleh AKBP Imam Riyadi yang sebelumnya duduk sebagai Kapolres Kapuas Hulu.

Sementara jabatan Kapolres Kapuas Hulu diserahkan kepada AKBP R. Siswo Handoyo, yang sebelumnya menjabat Kasubid itregigent Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat.

Tim/Red

Jumat, 13 Juli 2018 06:34

Papua, restorasihukum.com - Hingga saat ini anggota Kepolisian Polda Papua dan Polres yang juga dibackup dari Mabes Polri masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan 3 warga non Papua beberapa waktu lalu saat menjelang pemumgutan suara.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol AM. Kamal membenarkan adanya pengejaranyang dilakukan oleh Polda Papua yang dibantu dari Mabes Polri, Kamis 12/07/2018.

“Sampai saat ini anggota Kepolisian masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan satu keluarga non papua di Nduga,” terang Kombespol AM. Kamal kepada detikpapua melalui telepon selulernya.

Dirinya menegaskan yang terjadi di Nduga adalah pengejaran kepada kelompok KKB, yang sampai saat ini masih terjadi kontak tembak di kampung Alguru, mereka para pelaku pembunuhan ini merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sebelumnya sempat berada di Kenyam stelah dipukul mundur oleh pasukan Brimob yang dibackup dari Mabes Polri para KKB ini melarikan diri dan bersembunyi di kampung Alguru.

Lanjut Kabid Humas bahwa para KKB ini sempat menempati tempat yang strategis yaitu landasan pesawat sebelum dilakukan penyerangan oleh aparat Kepolisian, mereka para KKB ini juga memiliki senjata api canggih jenis GLM Kaliber 12,5, yang biasa dimiliki oleh pasukan TNI.

Pesawat Heli (Helicopter) yang terlihat di Nduga penjelasan Kabid Humas bahwa Helicopter milik Polri itu digunakan untuk mengangkut Bama dan Logistik lainnya untuk pasukan yang berada di Nduga, karena akses satu-satunya di Nduga hanya lewat udara.

“Para pelaku ini harus ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena perlakuan hukum sama terhadap siapapun termasuk KKB,” tutur Kabid Humas

Kepada masyarakat saya menghimbau untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang dan kelompok papua merdeka di media sosial maupun di media online, kepada kelompok-kelompok LSM di Papua juga dihimbau untuk tidak memperkeruh persoalan karena pengejaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sudah terukur sesuai SOP, LSM agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak serangan kepada masyarakat di Nduga.[amk]

Jumat, 13 Juli 2018 05:34

Sulsel,  restorasihukum.com - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono memimpin upacara Alih Kodal satuan-satuan dari jajaran Divif-1/Kostrad, Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XIV/Hassanuddin menjadi bagian dari atau dibawah kendali Divisi-3/Kostrad, di Pakatto,
Kasad mengatakan, Alih Kodal ini merupakan bagian dari upaya penataan organisasi TNI Angkatan Darat dalam kerangka Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum atau _Minimum Essential Force (MEF)_ yang dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan sesuai dengan dokumen Postur TNI AD 2010-2029.

Kasad mengungkapkan, perkembangan lingkungan strategis, baik dalam skala global, regional maupun nasional senantiasa mengimplikasikan kemungkinan timbulnya spektrum ancaman baik yang telah terantisipasi maupun ancaman bentuk baru terhadap kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Potensi ancaman yang terjadi di suatu wilayah dapat dipolitisasi menjadi ancaman berskala nasional yang membahayakan kedaulatan negara. Disintegrasi bangsa masih menjadi tujuan dan sasaran upaya pihak-pihak yang berseberangan dengan NKRI. Setiap Komando Utama Operasional TNI, baik kekuatan terpusat maupun kewilayahan harus mampu mengambil langkah-langkah antisipatif dan preventif untuk menghadapi berbagai potensi ancaman tersebut,”tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, TNI AD telah merencanakan dan memperjuangkan penambahan 1 Divif dalam jajaran Kostrad sejak lama, bahkan sudah tercantum dalam dokumen Postur TNI AD tahun 2005-2024. Dalam dokumen tersebut, pembentukan Divif-3/Kostrad direncanakan pada Renstra tahun 2010-2014. “Penambahan kekuatan Kostrad diperlukan agar Kostrad sebagai kekuatan terpusat memiliki 3 Divif yang dapat diproyeksikan untuk mengatasi 3 trouble spot di seluruh wilayah NKRI secara simultan dalam kapasitasnya sebagai unsur darat Pasukan Pemukul Reaksi Cepat _(Striking Force)_ dan sekaligus sebagai pasukan siaga _(Standby Force)_,”ucapnya.

“Pembentukan Divif-3/Kostrad dengan satuan jajarannya didasarkan pada Perkasad Nomor 16 Tahun 2018 tentang penataan satuan dan pembentukan satuan baru jajaran TNI AD. Pada tahap awal, pembentukan Divif-3/Kostrad dilakukan dengan melaksanakan Alih Kodal atas beberapa satuan jajaran Divif-1/Kostrad, Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodam XVII/Cenderawasih. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi proses pembentukan satuan dan agar kesiagaan operasional dapat tercapai dalam waktu yang relatif lebih singkat,”tegas Kasad.

Jenderal TNI Mulyono menambahkan, Alih Kodal satuan ini meliputi Brigif Para Raider-3/Tri Budi Sakti dari Divif-1/Kostrad ke Divif-3/Kostrad beserta 3 Yonif jajarannya yakni Yonif Para Raider 431/Satria Setia Perkasa, Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Jaya dan Yonif Para Raider 433/Jalu Siri. Selanjutnya, Alih Kodal Brigif 20/Ima Jaya Keramo dari Kodam XVII/Cenderawasih ke Divif-3/Kostrad beserta 2 Yonif jajarannya meliputi Yonif 754/Eme Neme Kangasi dan Yonif 755/Yalet. Kemudian terakhir Alih Kodal Yonarmed 6/105/Tarik/Tamarunang dan Yonarhanud 16/Sula Bhuana Cakti dari Kodam XIV/Hasanuddin ke Divif-3/Kostrad.

Kasad mengharapkan, penataan satuan dan pembentukan satuan baru khususnya yang terkait dengan pembentukan Divif-3/Kostrad akan terus dilanjutkan dengan melengkapi Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur dan Satuan Bantuan Administrasi hingga terpenuhinya organisasi Divif-3/Kostrad. “Demikian pula halnya dengan Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodam XVII/Cenderawasih, Alih Kodal beberapa satuan jajarannya ke Divif-3/Kostrad akan diikuti dengan pembentukan beberapa satuan baru untuk menggantikan satuan yang telah dialihkodalkan tersebut, sehingga postur serta kesiapan operasional Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodam XVII/Cenderawasih dapat tetap terjaga,”ungkapnya.

Kasad minta kepada seluruh prajurit untuk segera bentuk dan tanamkan jiwa korsa, identitas kolektif dan kebanggaan dalam diri sebagai warga jajaran Divif-3/Kostrad. “Sebagai prajurit TNI AD, loyalitas kepada satuan dan institusi di atas segalanya dan kalian pasti mampu melaksanakan tugas sebagai prajurit-prajurit Kostrad dengan sebaik-baiknya,”pungkasnya.

Kamis, 12 Juli 2018 19:53

Surabaya, restorasihukum.com - Kehadiran Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) Jl. A Yani no. 24 Surabaya semakin memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan berkualitas di Jawa Timur. Dengan kualitas tersebut, diharapkan RSI semakin berkontribusi aktif dalam melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan bagi masyarakat Jatim.  
 
    Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat mendampingi Wakil Presiden RI, Dr. (HC) H. Muhammad Jusuf Kalla meresmikan Gedung Graha RSIS, Jl. A. Yani No. 24 Surabaya, Kamis (12/7).
 
    Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, secara struktur, fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim sudah sangat lengkap. Mulai dari tingkat desa dimana terdapat 5.721 Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan 3.213 Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Kemudian di tingkat kecamatan terdapat 964 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan 2.720 Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga terdapat 377 Rumah Sakit (RS) di tingkat kabupaten/kota.
 
    “Dari 377 Rumah Sakit itu, sebanyak 75% sudah terakreditasi. Dan dari seluruh  RS di Jatim, 70%-nya adalah RS swasta. Karena itu, kami memberi apresiasi kepada RSIS yang terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat” katanya.
 
    Pakde Karwo menambahkan, meski fasilitas tersebut sudah lengkap, namun diharapkan pelayanan kesehatan diseluruh tingkat, mulai desa hingga kabupaten/kota, bahkan sampai pusat, agar lebih mengutamakan penguatan fungsi promotif dan preventif. Yakni mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit  
 
    “Jadi konsepnya adalah bagaimana agar orang hidup sehat, bukan mengobati atau menyembuhkan orang sakit (kuratif). Pembiayaan di BPJS sebagian besar adalah di kuratif, saya pikir konsep JKN akan jebol jika konsep utamanya adalah menyembuhkan orang sakit. Kita harus lebih mengutamakan upaya promotif-preventif,” tambahnya.
 
    Gubernur kelahiran Madiun ini mencontohkan, salah satu upaya promotif-preventif adalah dalam menangani gizi buruk. “78% penyebab gizi buruk adalah karena asupan makanan, jadi kita harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi pengetahuan tentang asupan makanan kepada masyarakat” katanya.  
 
*Wapres Beri Apresiasi Kemajuan RSI Surabaya*
 
Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan layanan rumah sakit yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis).
 
“Ini RS yang memiliki sejarah panjang dan terus mengalami kemajuan. Karena itu, kami harapkan dengan pembangunan Graha RSIS ini akan melengkapi niat baik dan upaya kita memiliki layanan kesehatan yang islami,” pujinya.
 
Wapres Jusuf Kalla menjelaskan, selain kemajuan pendidikan, untuk menjadi bangsa yang besar, salah satu yang menentukan adalah kemajuan pembangunan di bidang kesehatan. “Jika bangsa ini ingin besar, tentu masyarakatnya harus produktif, agar bisa produktif, tentu harus sehat. Jadi kita harus bangun kesehatan” katanya.
 
Rumah Sakit, lanjut Wapres Jusuf Kalla, merupakan salah satu faktor penentu kemajuan kesehatan. Karena itu, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan ini meminta RS untuk terus meningkatkan SDM tenaga kesehatan, teknologi, hingga keramahan atau hospitality-nya .  
 
Ditambahkan Wapres Jusuf Kalla, perbaikan fasilitas rumah sakit tersebut tetap harus dibarengi dengan kesehatan lingkungan serta perilaku masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan bisa menjaga kebersihan lingkungan serta pola hidup yang sehat agar terhindar dari masalah kesehatan.  
 
Setelah memberikan sambutan dan meresmikan gedung Graha RSIS, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan meninjau beberapa ruangan yang ada di gedung ini. Mulai dari poli umum, disusul dengan hemo dialis ruang cuci darah, kemudian menuju lantai empat di ruang Mekah rawat inap.  
 
Hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan ini, a.l. Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menristek Dikti Mohammad Nasir, Kepala Sekretariat Wapres, Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Syahrul Udjud, dan Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis), Prof Dr Ir Mohammad Nuh DEA.  (hpj/adit)

Kamis, 12 Juli 2018 08:24

Bengkulu, restorasihukum.com - Salah satu Kepala desa (kades) di kecamatan Kota Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara, berinisial BU resmi ditahan oleh Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) polisi Resor (Polres) Bengkulu Utara. Ditahannya kades ini terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Pjs kades yang digunakan untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2016.

Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Ariefaldi Warga Negara SIK melalui Kasat Reskrim AKP Jufri S IK , (10/7) menuturkan bahwa salah satu kades di kecamatan Kota Arga Makmur resmi ditahan oleh Polres Bengkulu Utara. Penahanan tersebut terkait dugaan pemalsuan tanda tangan (RH) yang merupakan Pjs (Penjabat Sementara) kades sebelumnya yang digunakan untuk mencairkan dana desa tahap satu tahun 2016.

“Pada hari ini, Selasa (10/07/2018) kami resmi menahan Kades yang berinisial (BU) , terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan (RH) yang merupakan pjs kades sebelumnya untuk pencairan dana desa tahap satu tahun 2016 ,” kata Jufri

“Intinya kades berinisial BU koperatif terhadap penyidik dan mengakui tanda tangan yang dipalsukannya, sesuai laporan sudara RH yang telah diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan labor palembang,” Imbuh Jufri

“Saat ini, dia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena menurutnya pemalsuan tanda tangan Pjs kades di surat pertanggung jawaban belanja DD tahap 1 2016 itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan warga desanya, agar mendapatkan pencairan dana desa tahap dua ditahun 2016. Waktunya sudah mempet dan bukan untuk kepentingan pribadi, Pjs kades RH waktu itu tidak ada lagi komunikasi dengan kades definitif,” Tandas Jufri. (Ind)

Kamis, 12 Juli 2018 08:18

Surabaya, restorasihukum.com – Polisi sedang memburu pengunggah foto anak korban bom di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, yang beredar di media sosial sejak Selasa (10/7). Dalam foto tersebut, nampak seorang suster sedang memangku anak dengan wajah yang menghitam, pengunggah juga memberi narasi tulisan di dinding instagram yang bernada empati kepada korban bom anak dan mengecam aksi terorisme.

Terkait beredarnya foto itu di media sosial, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Frans Barung Mangera sangat menyayangkannya. Bahkan saat ini pihaknya sedang memburu pengunggah foto tersebut dan berencana untuk mempidanakannya.

“Yang salah itu pengunggahnya dan akan kita proses, tapi untuk perawat yang menggendong tidak ada masalah,” tegasnya, Rabu (11/7) kemarin.

Barung juga menambahkan “menyebar foto anak korban teroris di media sosial sama dengan eksploitasi anak korban teroris dan UU Perlindungan Anak melarang itu. Korban bom, apalagi anak, harus mendapatkan perlindungan secara maksimal,” paparnya.

Untuk diketahui, saat ini anak korban bom itu masih dirawat di RS Bhayangkara Polda Jatim dan kondisinya terus membaik. Dia dirujuk ke RS Bhayangkara Polda Jatim setelah menjadi korban dari ledakan bom yang dirangkai ayahnya sendiri pada Kamis (5/6) di Desa Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Ayahnya yang diduga sebagai pemilik bom kemudian melarikan diri usai bom tersebut meledak. Sedangkan ibu dari anak tersebut sampai saat ini masih diamankan polisi untuk diperiksa secara intensif.

Akhirnya diketahui, pemilik bom di Pasuruan tersebut adalah mantan narapidana teroris dan pelaku bom sepeda di Pospol Kalimalang Jakarta Timur pada 2010. (Ink)


Kamis, 12 Juli 2018 06:22

Tuban, restorasihukum.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., mengeluarkan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan elpiji 3 kg, Rabu (11/07/2018).

Budi Wiyana saat ditemui di kantornya menuturkan bahwa himbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jatim, Soekarwo nomor 540/9176/022.1/2018 dan Surat Dirjen Migas Kementerian ESDM tanggal 23 Maret Nomor 3212/12/DJM.0/2018, perihal Pengendalian Penggunaan LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran Dan Sesuai Peruntukan.

“Himbauan yang ditujukan kepada ASN tersebut berujuan untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi subsidi dengan cara para aparatur tidak menggunakan tabung elpiji 3 kg. Kami juga akan segera menyebarkan Surat edaran dalam waktu dekat ini,” tutur Budi Wiyana.

Lebih lanjut, Budi Wiyana mengintruksikan seluruh aparatur di lingkungn Pemkab Tuban agar mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, juga akan dilakukan pengawasan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan,bahkan sampai desa. Jika diketemukan ASN yang menyalahi aturan maka akan dievaluasi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Kami akan terus memantau persebaran atas surat edaran itu serta penerapannya,” tegas mantan Kepala Bappeda Tuban.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban, Drs. Agus Wijaya, M.AP., menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina sebagai penyedia gas non subsidi yang akan digunakan masyarakat menengah atas dan ASN di Bumi Wali. Selanjutnya, Diskoperindag Tuban bersama Pertamina akan menyosialisasikan pemberitahuan ini di masyarakat dalam waktu dekat.

Perlu diketahui bahwa, selain pegawai pemerintah, edaran tersebut juga berlaku pada pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta. Serta pengusaha restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa, dan jasa usaha tani tembakau. (bp/red).