Redaksi

Redaksi

Rabu, 27 Desember 2017 08:30
Gunungsitoli,restorasihukum.com  - Jelang Operasi Lilin Tahun 2017, Gabungan dari TNI dan Polri turun mengamankan situasi arus mudik kedatangan KM. Lawit di Pelabuhan Angin Gunungsitoli-Nias, sekitar Pukul 19.00 Wib Sabtu (23/12/2017) malam.
 
Hal ini dikatakan Kapolres Nias AKBP Erwin Horja H Sinaga, SH.,S.Ik saat diwawancarai oleh wartawan" jelang natal dan tahun baru, kini Polri dan TNI melakukan Operasi Lilin jelang Natal 2017 dan menyongsong Tahun Baru 2018, kita  berharap agar situasi pelaksanaan Natal di Kota Gunungsitoli dan sekitarnya berjalan tertib hingga kini aman dan kondusif. Pungkas Kapolres Nias.
 
Operasi Lilin tersebut digelar selama 10 hari, terhitung mulai 23 Desember 2017 sampai 01 Januari 2018 dan Polres Nias telah menyiapkan 3 Pos Polisi Pengamanan di Pelabuhan Angin Gunungsitoli, Pos Lantas di pusat Kota Gunungsitoli serta di Bandara Udara Gunungsitoli. Jelasnya.
 

Sementara pantauan di lokasi jumlah penumpang KM. Lawit yang turun 1.200 orang, naik 278 orang penumpang, kemudian kapal tersebut diberangkatkan menuju pelabuhan Sibolga, Padang, Tanjung Priok." Sementara dijadwalkan balik ke Gunungsitoli - Nias pada 08 Januari 2018. (az)

Sabtu, 23 Desember 2017 14:59

Gresik,restorasihukum.com -Suami istri meninggal dunia setelah motornya tertabrak truk dari belakang di traffic light Jalan Mayjend Sungkono, Gresik, Sabtu (23/12/2017).

Aiptu Wiji Mulyono anggota Laka Lantas Polres Gresik mengatakan, awalnya ada truk melaju dari arah Terminal Sunan Giri kemudian berhenti saat lampu merah menyala di traffic light.

Tepat di belakang truk, ada sepeda motor Revo dan Honda Beat yang juga berhenti. "Tiba-tiba ada truk colt diesel di belakang yang langsung menabrak kedua motor tersebut," kata Aiptu Wiji.

Lanjut kata Aiptu Wiji, motor Honda Beat yang dikendarai seorang laki-laki beserta istri dan anaknya terpental ke kanan namun dalam kondisi selamat. 

"Sedangkan motor Honda Revo yang dikendarai laki-laki berboncengan dengan istrinya terpental ke depan. Istri pengendara motor Honda Revo meninggal dunia di lokasi kejadian sedangkan suaminya meninggal saat dibawa ke rumah sakit," ujar dia.(red)

Sabtu, 23 Desember 2017 13:57

Jakarta,restorasihukum.com -Meski diketahui mengandung kolesterol tinggi, gorengan tetap menjadi makanan favorit. Harga yang relatif murah, dan rasa yang begitu renyah membuat makanan ini seakan tidak bisa dipisahkan dari menu sehari-hari.

Jika Anda adalah penikmat gorengan, perhatikan hal berikut agar makanan yang satu ini tidak menyebabkan kadar kolesterol tinggi di dalam tubuh:

  1. Goreng dengan minyak yang baik

Minyak ternyata ada yang tergolong baik. Beberapa contoh minyak baik adalah olive oilcanola oil, dan sesame oil. Minyak jenis ini tidak menyebabkan penumpukan kolesterol jahat (LDL) di dalam tubuh, sehingga sangat baik untuk mengolah gorengan.

Meski baik, minyak tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk sekali pengolahan. Usahakan untuk menggunakan minyak sesedikit mungkin, dan tidak menggunakan metode mencelupkan makanan ke minyak (deep fried) saat mengolah gorengan.

  1. Batasi porsi

Semua minyak yang baik tetap mengandung kalori. Oleh karena itu, gorengan yang diolah dengan minyak baik tetap dapat menyebabkan peningkatan kalori, lemak, dan kolesterol bila dikonsumsi berlebihan.

  1. Teman makan

Makan gorengan sebaiknya ditemani dengan sayuran. Misalnya makan tahu atau tempe goreng bersama dengan gado-gado. Alternatif lain, bisa dengan makan buah-buahan yang banyak setelah makan gorengan.

Buah, sayuran, smoothies, atau serealia yang mengandung plant stanol ester dapat menghambat penyerapan kolesterol jahat (LDL) di dalam tubuh. Hal ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga risiko penyakit jantung dan stroke juga semakin kecil.

Gorengan memang mengandung kolesterol tinggi, yang dapat mempercepat proses penyempitan pembuluh darah. Tapi jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, Anda tentu tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Selamat mencoba!.(nb/rh/klikdokter)

 

Sabtu, 23 Desember 2017 08:14

Surabaya,restorasihukum.com -DPRD Provinsi Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemprov Jatim menjadi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl Indrapura Surabaya, Jum'at (22/12)

Perda tersebut dinilai penting karena pemerintah pusat dan daerah sangat membutuhkan  tersedianya sarana dan prasarana yang terkelola dengan baik dan efisien.

Selama ini pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan dalam rangka memberikan pedoman bagi pengelolaan barang milik negara maupun milik daerah.  Namun demikian, persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah semakin kompleks, sehingga perlu diterbitkan  peraturan baru yang lebih mudah.

Diharapkan dengan adanya Perda pengelolaan barang milik Pemprov Jatim semakin baik, dan secara signifikan mampu mengurangi permasalahan baik masalah administrasi maupun  pemanfaatannya.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jatim 2017- 2037

Dalam rangkaian Sidang Paripurna tersebut, Gubernur Jatim  Dr H Soekarwo juga menyampaikan tanggapan/ jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD Prov Jatim terhadap Raperda  tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jatim 2017 – 2037.

Menurut Pakde Karwo – sapaan Akrab Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, konsep tersebut sudah dibicarakan dengan stakeholder yang ada, khususnya dunia industri. Penyusunan rencana pembangunan industri di Jatim ini telah  melalui beberapa tahapan, sejak penyusunan naskah akademik hingga penyusunan draft raperda . Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan pemerintah kabupaten/ kota, para pelaku industri, serta instansi terkait tingkat provinsi. Ditambah juga dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Penyusunan RPIP  juga sudah  dikaitkan dengan fenomena industri digital. Persiapan yang dilakukan Pemprov, kata Pakde Karwo, melakukan peningkatan SDM industri digital melalui pelatihan, meningkatkan daya saing industri digital melalui festival animasi untuk pelajar dan umum bekerjasama dengan perguruan tinggi, melakukan bisnis matching antara industri digital dengan mitra dan user.

Dijelaskan pencapaian proses industrialisasi  di Jatim tahun 2016 mencapai 4,51 % dan tahun 2017 sampai triwulan III mencapai 4,82 %. Angka tersebut didukung  oleh pertumbuhan ekonomi Jatim 5,21 %.

Pertumbuhan industri tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 28,92 %. Sementara industri pengolahan di Jatim  kontribusinya  terhadap  nasional sebesar 21,08 %, melebihi  Prov Jateng, DIY, DKI Jakarta dan Prov Banten.

Industri  pengolahan di Prov Jatim masih didominasi  oleh industri makanan dan minuman sebesar 30,44 %, disusul industri pengolahan tembakau 27,07 %, industri kimia dan obat tradisional 8,30 %, sedangkan industri lainnya 34,19 %.

Kawasan industri Jatim saat ini seluas 4.759,5 hektar, terdiri  tujuh kawasan industri. Mendatang  akan menambah kawasan industri baru seluas 36.344,28 hektar yang terdiri dari kawasan industri di Jombang, Tuban, Kota Malang, Lamongan, Gresik, Banyuwangi, Mojokerto, Bangkalan, dan kawasan industri Kab Madiun (HPJ:Sil).

Sabtu, 23 Desember 2017 08:10

Surabaya,restorasihukum.com -Pemprov. Jawa Timur akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar dalam rekrutmen CPNS tahun 2018 dilakukan secara  proporsional, yakni perempuan dibanding laki-laki sebesar 50:50%.

Hal tersebut disampaikan Karo Humas Pemprov. Jatim Drs. Benny Sampir Wanto di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Jum'at (22/12), mengomentari adanya pemberitaan yang menyebutkan Sekda. Prov. Jatim akan membatasi rekrutmen CPNS perempuan.

Dijelaskan, rekrutmen terakhir CPNS di jajaran Pemprov. Jatim dilaksanakan pada tahun tahun 2014. Saat itu direkrut sebanyak 114 orang CPNS, dimana komposisinya perempuan sebanyak 60-70%, sisanya laki-laki.

Ternyata di lapangan, lanjut juru bicara Pemprov. Jatim ini, sebagian ada yang cuti hamil, cuti melahirkan, tugas malam tidak bisa, dan sebagainya sehingga kurang mendukung kinerja organisasi.

"Oleh karena itu, Pak Sekda berencana akan mengusulkan komposisi CPNS yang diterima dalam rekrutmen tahun 2018 mendatang, yakni antara perempuan dan laki-laki untuk diimbangkan, yaitu 50:50%, guna saling melengkapi" ujarnya sambil menambahkan berbagai kelebihan pekerja perempuan diantaranya teliti, tekun, dan rajin.

Benny menambahkan hamil, melahirkan, menyusui merupakan hal kodrati perempuan yang harus dihargai, sehingga tidak boleh dilakukan diskriminasi. Termasuk pula, postur tubuh pendek, tinggi, gemuk, kurus merupakan sebuah kondisi yang tidak boleh dilakukan diskriminasi dalam rekrutmen sebuah pekerjaan asalkan yang bersangkutan mampu melakukan pekerjaan yang diberikan.

Perlindungan terhadap perempuan, jelasnya, terlihat dari Pemerintah yang juga telah mengundangkan UU no 7 th 1984 ttg Pengesahan/ Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Selain itu, berbagai program pro gender untuk terciptanya kesetaraan gender di Jatim telah dilakukan oleh Pemprov. Jatim. Hasilnya, antara lain, selama 10 tahun ber turut-turut Jatim dapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Pemerintah Pusat, sebuah bukti provinsi ini menjadi salah satu yang terbaik di negeri ini terkait kesetaraan gender. (HPJ)

Sabtu, 23 Desember 2017 08:03

Mojokerto,restorasihukum.com – Setelah berkali-kali didemo warga karena disinyalir merusak lingkungan dan mengganggu saluran air, Galian C ilegal yang ada di Desa Jatidukuh, Gondang sementara ditutup oleh Polres Mojokerto.

Penutupan sementara galian C ini dilakukan setelah Polres Mojokerto melalui memediasi antara perwakilan warga dengan pemilik galian di Mapolres, Rabu (20/12) yang disaksikan berbagai instansi terkait seperti Dinas perairan, BPN, Satpol PP dan TNI. Salah satu perwakilan warga, Jati Dukuh Sutrisno mengatakan, hasil mediasinya adalah penutupan sementara galian C di Jatidukuh dan alat berat di lokasi galian bakal dikeluarkan. “Alat berat yang selama ini mengeruk batu di sepanjang aliran sungai, di Jatidukuh segera dikeluarkan.” Katanya.

Sementara Seno, Penasehat Hukum pemilik galian membantah apabila Galian C kliennya belum punya izin, karena selama ini dalan melakukan penggalian memakai Izin Pertambangan Rakyat – IPR yang lama.

“Galian ini bukan ilegal, tapi punya izin IPR yang lama dan sekarang dalam proses penyelesaian pengurusan.” Terangnya. Kendati demikian, Seno akan mengikuti keinginan warga, termasuk mengeluarkan semua alat berat yang ada di dalam galian, hingga ada hasil musyawarah lagi. Sementara AKP Tri Sujoko, Kabag Ops Polres Mojokerto sebelumnya mengatakan, semua tuntutan warga akan ditindak lanjuti, termasuk mengeluarkan alat berat dari lokasi galian. “Kami akan menutup sementara lokasi galian sebelum ada kejelasan.” Ungkapnya.

Seperti diketahui, Galian C di Desa Jatidukuh Gondang beberapa kali didemo warga sekitar karena dinilai merusak lingkungan, galian C itu mengambil batu dari sepanjang aliran sungai hingga 100 truk perhari, akibatnya jalan desa rusak, sumber air warga keruh, irigasi persawahan terganggu dan warga takut terjadi banjir.(Ek)

Sabtu, 23 Desember 2017 07:57

Surabaya,restorasihukum.com -Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada tujuh Bupati/Walikota yang tidak hadir saat penyerahan DIPA pada 15 Desember lalu. Ketujuh Bupati/Walikota tersebut adalah  Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Probolinggo, Walikota Mojokerto, Plt. Walikota Batu, Wakil Bupati Pamekasan, dan Wakil Walikota Blitar.

"Undang-Undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke Gubernur dan Gubernur ke Bupati/Walikota. Merekalah otorisator keuangan," ujar Pakde Karwo, sapaan lekatnya saat Penyerahan DIPA TA 2018 di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum'at (22/12).

DIPA, lanjutnya, bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf, dan diterimakan kepada wakil, jika hanya ada keperluan mendesak," tegasnya.

Ditambahkan, bupati/walikota sebagai otorisator keuangan selanjutnya agar segera mengumpulkan sekda kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan menyerahkan anggarannya guna pemanfaatan anggaran ini serta menggandengkannya dengan anggaran APBD. "Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun  pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018," terangnya.

Pada kesempatan sama, Pakde Karwo mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu. Pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi. "Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas," katanya.

Pesan kedua soal sinkronisasi dan kerjasama kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.

Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, lanjutnya, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian. Ia mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin dryer dan packaging pada petani, serta memberi pinjaman 9,6 milyar rupiah. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut.

Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan. "Kalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen,"  katanya. 

Pesan presiden selanjutnya adalah melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja menghadapi Tahun 2018.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, R Wiwin Istanti SE, AK, M Laws mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta Tahun 2018 mendatang setiap OPD terutama yang menggunakan DAK fisik merubah perilaku belanjanya sehingga tidak menumpuk di Triwulan IV. "Kami bekerja dengan sistem/aplikasi sehingga kalau bisa jauh sebelum waktu pelaksanaan habis bisa dimasukkan ke kami," pungkasnya.(hpj/dewi)

Jumat, 22 Desember 2017 09:28
Ogan Ilir,restorasihukum.com -Video kemarahan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Ogan Ilir (OI) terhadap salah satu awak media bernama Yanti yang beredar luas di aplikasi WhatsApp, hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat warga maupun jurnalis yang bertugas di Bumi Caram Seguguk tersebut.
 
Saat menghubungi Yanti via seluler, ia mengaku kalau Ahmad Lutfhi selaku Kadisdukcapil OI memarahinya terkait keinginan dia (Yanti) untuk membuat e-KTP.
 
"Kemarin, Rabu (20/12/2017), saya ingin mengurus pembuatan KTP, mengingat saya sudah pindah domisili ke Tanjung Raja dan bukan lagi di Seri Dalam. Nah terkait itulah, saya datang ke Capil, sekalian kalau selesai di sana, nantinya akan ke Polres untuk pembuatan SIM baru," ujarnya membuka pembicaraan kepada awak media, Kamis (21/12/2017).
 
Lanjut Yanti, kejadian itu sendiri bermula saat ia mendatangi kantor dinas tersebut, bermaksud mengurus pembuatan KTP. Namun oleh staf di sana, dirinya ditolak dan disuruh datang lain waktu. Mengingat jarak rumah Yanti dari dinas tersebut sangat jauh, maka wanita ini pun berniat menitipkan berkasnya untuk dapat diambil lain waktu.
 
"Ketika saya hendak keluar, saya lihat ada warga yang ingin mengurus e-KTP juga, nah saya heran pas orang tersebut dilayani dengan baik sedangkan saya diabaikan. Apa bedanya saya sama dia, toh saya juga warga OI. Dari situlah saya langsung telpon Pak Luthfi untuk melaporkan hal tersebut. Bukannya jawaban yang memuaskan, malah saya dibentak habis-habisan olehnya di depan warga yang saat itu sedang ramai," ucap dia.
 
Bukan itu saja, sambungnya lagi, Kadisdukcapil sempat menyinggung soal profesinya sebagai awak media, dan mengatakan kalau di dinasnya jangan banyak ulah atau mencari – cari permasalahan. Sempat juga pada saat itu, Kadisdukcapil merampas HP warga. Takut aksi arogannya terekam.
 
"Berkas saya sempat dibanting oleh Luthfi, dengan berbicara kasar dan berkacak pinggang seakan mau memukul. Dia juga menyinggung kalau saya seakan mencari-cari kesalahan di dinas yang dia pimpin. Selain itu, dalam kejadian ini, ada HP warga yang dirampas, takut merekam kejadian ini," jelas dia.
 
"Saya pun sempat berpikir, kenapa orang seperti dia bisa menjadi kepala dinas. Harusnya dengan posisi seperti itu lebih arif. Berikan keteladanan, bukan umbar kearoganan," imbuhnya lagi.
 
Sementara itu, saat berita ini diturunkan, Ahmad Luthfi selaku Kadisdukcapil OI belum bisa dikonfirmasi terkait beredarnya video kemarahannya di aplikasi WhatsApp tersebut.(red)