Redaksi

Redaksi

Senin, 27 Oktober 2014 17:55

Sidoarjo restorasihukum.com - Apes menimpa dua remaja Retno Sugiarto (22) dan Agus Salim (23) pemuda asal Desa Karang Pakis Kec Kabuh Kab Jombang. Keduanya diduga akan menjadi korban perampasan gerombolan pemuda bermotor Minggu (26/10/2014).Sepulang sebuah warung kopi Desa Janti, dalam perjalanan pulang, di kawasan Wedoro, keduanya  menjadi korban penganiayaan sekitar 10 pemuda yang naik 5 motor.

      Mereka dipukuli dan motor Suzuki Satria FU nopol S 6876 YN milik korban, diminta paksa, namun akhirnya diceburkan ke saluran karena kunci kontaknya tidak ada, diduga sudah dibuang korban. Kata Agus Salim, saat perjalanan pulang, 5 gerombolan motor itu melajunya cepat dan mendahului motor yang ditumpanginya. Setelahnya, berjarak sekitar 100 meter, 5 motor itu berhenti di tengah jalan."Saat melintas di depan gerombolan, motor saya menyenggol sedikit diantara salah satu gerombolan, yang melintang ditengah jalan," ucap Agus.

      Padahal saat bersenggolan, lanjutnya, tidak ada yang rusak maupun jatuh sedikitpun. Mereka malah menghentikan kedua korban dan langsung memukulinya secara beramai-ramai. Temannya sempat diinjak-injak dan dirinya dipukuli."Retno yang melarikan dan diteriaki maling dan ditolong warga. Setelahnya, motor saya dibuang ke saluran. Mungkin karena kunci kontaknya tidak ada, terus dibuang," lanjutnya memelas.Khofifah penjual nasi di dekat lokasi kejadian, mengaku kaget dengan kejadian itu. Kedua korban itu tak tahu kenapa dipukuli beramai-ramai.

        Gerombolan pemuda itu mulanya berhenti di tengah jalan bersamaan."Gak tahu gerombolan itu mau balapan atau sengaja cari mangsa curas. Gerombolan itu membubarkan diri setelah saya teriak memanggil Pak Kholis Ketua RT wedoro utara," paparnya. Setelah kejadian, petugas Polsek Waru yang datang, lansung menolong korban dan membawanya ke Mapolsek Waru. Sedangkan motor korban yang dikubangan air saluran jalan raya, berhasil dievakuasi petugas bersama warga. ( ed )

Senin, 27 Oktober 2014 12:19

Blitar RHN - Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab. Blitar memberlakukan denda untuk keterlambatan pembayaran PBB-P2 atau pelunasan melebihi masa jatuh tempo yang ditetapkan pada 30 September 2014 lalu. Pemberlakuan denda tersebut baru digulirkan tahun ini pasca pelimpahan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

       Meski banyak masyarakat yang keberatan dan mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi berupa penundaan pengenaan denda, namun seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, Ismuni, penundaan pengenaan denda tidak dapat lagi diberlakukan seperti tahun sebelumnya.

       Keterlambatan per-bulannya akan dikenakan denda 2%. Penundaan hanya dapat diterapkan pada masa jatuh tempo, ini dilakukan jika terjadi keterlambatan pembagian SPPT pada wajib pajak. Sementara itu, dari baku penerimaan PBBP2 yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp 21 miliar, hingga September lalu pelunasannya sudah mencapai Rp 15,576 miliar. Sehingga tinggal menyisakan baku ketetapan sebesar Rp 5,7 miliar. ( ddg )

Senin, 27 Oktober 2014 12:11

Malang RHN - Naas, Niat hati ingin membeli Hand Phone (HP) di Rombengan Malam (Roma), Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen di Kota Malang malah berakhir pembunuhan. Seperti yang dialami korban Dian Andika (19), asal warga Dusun Madurejo, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang harus tewas dan mayatnya dibuang di sungai jalan lingkar barat (Jalibar),Kepanjen,Kabupaten Malang.

Dari kejadian itu Polres Malang berhasil mengamankan dua pelaku pembunuhan yaitu Hendra Setiawan (19), warga Pakisaji, Kabupaten Malang dan  Nirwan Bagus (17), warga Kelurahan Oro-Oro Dowo , Kecamatan klojen, Kota Malang.

Hendra Setiawan mengaku baru mengenal korban saat korban mau menjual HP nya di Roma. Setelah pertemuan itu, berlanjut ke rumah kakek Nirwan Bagus yang berlokasi di Oro-Oro dowo. Pada saat itulah ide membunuh terbesit.

" Awalnya memang kami tak saling kenal saat transaksi malam itu, namun setelah itu,korban saya ajak untuk ke rumah Nirwan Bagus untuk menyalin kontak dan saat itu korban mau. Ketika itulah saya mempunyai ide untuk membunuh, dengan cara menyuruh Nirwan Bagus membuat 3 gelas kopi  dan salah satunya gelas saya suruh kasih 24 butir pil double L yang diperuntukkan korban.Supaya tidak keliru,gelas yang diperuntukkan korban saya kasih tanda khusus.
Setelah itu korban minum kopi dan tak sadarkan diri, lalu saya pukul 3 kali pada pundak, leher dan kepala dengan kayu balok. Kemudian korban saya  bawa dengan memakai motor ke Jalibar untuk dibuang," kata Hendra,tersangka pembunuhan,saat gelar perkara di Polres Malang.Rabu (22/10).

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa selain 2 pelaku pembunuhan yang ditangkap, ada juga 2 pelaku penadah yang berhasil diamankan dari kasus tersebut, yakni Muslik Sulistyo (25), warga Wagir Kabupaten Malang, dan Eko Agustianto (22), warga Wagir, Kabupaten Malang. Motif pelaku melakukan pembunuhan itu tak lain ingin memiliki motor dan handphone dari sang korban," jadi, hasil dari penangkapan tersebut,petugas mendapatkan barang bukti milik korban, yaitu 1 Unit HP merek Blackberry dan 1 Unit Motor Yamaha Mio hitam, pelaku menjual ke Eko Agustianto melalui perantara Muslik dengan harga 5 juta, namun di DP 1,5 juta. Sedangkan HP Blackberry diberikan ke Muslik karena upah dari menjual motor. Untuk ke dua pelaku penadah kami lakukan penangkap di rumah dan dua pelaku pembunuhan kami tangkap saat mengamen di perempatan Kayu Tangan Kota Malang," beber pria berkacamata itu.

Dari kejadian itu, lanjut Wahyu Hidayat, Polres Malang berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 Unit Motor Yamaha, 1 gelas plastik, 1 balok kayu, pakaian yang digunakan korban, 2 pedang dan 1 Unit HP Blackberry.

Akibat perbuatannya, Hendra Setyawan dan Nirwan Bagus pelaku pembunuhan, dikenakan pasal 340, 338, 365 ayat 3 dan 4 tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, dengan  ancaman hukuman seumur hidup. Sedangkan Muslik Sulistyo dan Eko Agustian  pelaku penadah dikenakan pasal 480, dengan ancaman 4 tahun penjara. (BN,RK)

 
Senin, 27 Oktober 2014 12:02
Malang RHN - Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, Drs. Suharyono digugat oleh pemilik tanah H. Tahir Rais (82), asal warga Kelurahan Jodipan Kota Malang, terkait pembelian sebidang tanah dengan luas 2730 m2 yang terletak di Kecamatan Blimbing, tepatnya di daerah perumahan Pondok Blimbing Indah (PBI) Kota Malang, yang bekerjasama dengan Notaris Galuh Eva SH, Developer PT Araya Bumi Megah, dan Dyah Arini (29)  selaku anak H. Tahir Rais karena perbuatan melawan hukum.

Eko Apriana, SH selaku Kuasa Hukum H. Tahir mengatakan, bahwa pembelian atas sebidang tanah dengan Luas 2730 m2 tersebut di bagi menjadi dua, yakni  600 m2 dibeli oleh Hariyono, sedangkan sisanya seluas 1.800 m2  dibeli oleh Developer PT Araya Bumi Megah serta Galuh Eva selaku notaris berlaku sebagai pembeli yang tidak beretikat baik,itu dikarenakan sampai saat ini H.Tohir tidak pernah menerima uang pembayarannya dari tanah yang seluas 1.800 m2. Menurut dia,Galuh Eva,Suhariyono serta Dyah Arini ada kongkalikong untuk membeli tanah tersebut dari H.Tahir tanpa melibatkan Salman Faris yang dalam hal ini merupakan putra kedua H.Tahir.

"Pembelian tanah itu  merupakan pembelian yang sepihak, pasalnya dalam proses jual beli itu tidak  melibatkan salah satu dari anaknya H. Tahir  yakni Salman Faris,disamping itu,saat dilakukan transaksi,kondisi H.Tahir sedang cacat pendengarannya,”terangnya kepada Restorasi Hukum Nasional saat ditemui di Pengadilan Negeri Kota malang,Rabu (9/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebelumnya transaksi pembelian itu dengan  memanfaatkan kondisi H. Tahir yang kurang  cakap hukum pada waktu  itu dan mengesampingkan Salman Faris selaku ahli waris dan merupakan anak kedua dari H. Tahir,  dihadapan  Notaris Galuh Eva, Suhariyono dan Dyah Arini anak pertama dari H. Tahir  melakukan transaksi atas sebidang tanah yang dijual dengan harga sangat murah  kepada Suhariyono dengan harga Rp 850 juta,padahal  tanah itu berada di kawasan perumahan ellit.

"Harga tanah yang dijual tak sesuai denga NJOP, seharusnya harga permeter Rp 10 juta, namun oleh Dyah  Arini dijual kepada ke dua belah pihak yakni Haryono dan  PT Araya hanya senilai 1.5 juta permeternya, saat transaksi di hadapan Galu Eva,Suhariyono menyerahkan uang DP sebesar Rp 250 juta dan diterima Dyah Arini," paparnya.

Masih menurut Eko Apriana, pembelian itu sudah Cacat Hukum, segala akibat yang ditimbulkan tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum,karena saat itu H.Tahir hanya disuruh tanda tangan,namun dia tidak dikasih tau maksud dan tujuannya.

Secara terpisah,Suharyono saat dikonfirmasi RHN, dia mengelak jika pembelian itu dikatakan cacat hukum , Ia merasa  pembelian itu sudah  sesuai dengan prosedur yang dijalankan.

"Semua sudah sesuai prosedur, bahkan kwitansinya pun ada, yang sudah di tanda tangani oleh pemilik tanah. Semua sudah lengkap. Semua gugatan itu sudah saya serahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum saya, biarkan mereka yang mengurusi," kata pria yang menjabat Kepala BP2T tersebut.(RK)
 
Senin, 27 Oktober 2014 11:48

Banyuwangi RHN - Ini merupakan peringatan bagi para pemilik CV agar tidak main dengan proyek yang dikerjakan,baik itu proyek rehab maupun sebuah bangunan baru. RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) merupakan panduan yang harus dijalankan dengan baik,bila tidak pembangunan itu bisa dibongkar kembali atau ditolak saat diserah terimakan,sebagaimana terjadi di sekolah MI (Madrasah Islamiyah) Miftahul-Jadid di desa Banyuanyar Kec.kalibaru KS (Kepala Sekolah) serta pengasuh MI menolak menerima terhadap bangunan rehab empat ruang kelas disekolahnya,yang mana pelaksanaan pengerjaannya dikerjakan oleh CV Ria Romadona salah satu CV yang ada di kec.Kalibaru.

      Dari beberapa sumber berita yang dihimpun Koran ini mengatakan pembangunan tersebut dinilai asal-asalan alias amburadul padahal dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lewat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2014 dalam pembangunan rehab terhadap empat ruang kelas MI Miftahul-Jadid cukup besar yakni senilai Rp.l25 jt. Menurut pengasuh MI Ning Atiqoh kepada wartawan saat dikonfirmasi terkait penolakan pembangunan rehab tgl,l8/l0 yang lalu menegaskan “ dari dasar kami menolak sebab pembangunan rehab ini selain belum rampung l00 persen,banyak pelanggaran yang dilakukan oleh CV tersebut,salah satu contohnya keramik tidak ada yang diganti,pengecetan kelas mengunakan kapur padahal di RAB nya tidak begitu,yang jelas bangunan rehab ini tidak sesuai dengan RAB yang ada” tegasnya.

       Lebih jauh Atiqoh yang juga merupakan anggota DPRD kab.Banyuwangi menambahkan “dan kita atas nama pengasuh di Mi ini sudah menanyakan kepada pihak CV selaku penanggung jawab dalam pembangunan rehab ruang kelas,jawabnya kalau pingin baik silahkan mengajukan kembali,tuntutan kami silahkan diperbaiki,kalau tetap begini yang jelas kami tetap menolak“ tambahnya. Sementara itu H.Timbul selaku derektur CV Ria Romadona saat didatangi kerumahnya tidak berada ditempat,di hubungi lewat hpnya enggan mau mengangkat. (Tim)

Senin, 27 Oktober 2014 10:15

Blitar RHN - Tahun 2015 mendatang Pemkab. Blitar berencana menaikkan target PAD sebesar 5,80 persen  dari target PAD sesuai APBD Perubahan Tahun 2014 sebesar 167 miliar. Sehingga jika dinominalkan, tahun depan pemerintah merencanakan kenaikan pendapatan sebesar Rp. 9,6 miliar. Satu diantara SKPD penghasil yang target PAD-nya direncanakan naik yakni Dinas Peternakan. Kenaikannya sebesar 4,11 persen dari Rp. 394 juta menjadi Rp. 411 juta.

      Meskipun tidak signifikan, Dinas Peternakan mengajukan keberatan atas rencana kenaikan target PAD tersebut. Demikian seperti diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Ismuni. Ia mengatakan, rencana kenaikan target pendapatan Dinas Peternakan tersebut pada retribusi sewa Rumah Potong Unggas (RPU). Alasan keberatan yang diajukan Dinas Peternakan terkait kontrak dengan pihak ketiga yang terlanjur disepakati sesuai tarif lama, selain itu jika harus mengubah tarif retribusi, maka PERDA yang sudah ada saat inipun juga harus dirubah.

      Menurut Ismuni, selain karena kenaikan target tidak terlalu besar, perubahan tarif pun tidak harus ikut mengubah PERDA. Dimana sesuai UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif cukup diatur dalam PERBUB. ( ddg )

Minggu, 26 Oktober 2014 06:14
Kabupaten Malang RHN -  Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 yang menuntut negara-negara di ASEAN untuk siap meningkatkan kualitas produk agar tidak kalah bersaing dengan produk dari negara lain, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Malang menggelar Forum Investasi dan Temu Usaha Tahun 2014 dengan Tema “Strategi Dunia Usaha Menghadapi Persaingan Global” di Hotel Green Hills Residence Karangploso, Kamis (23/10) dengan peserta PMA, PMDN, non PMA PMDN, UKM, Perbankan serta unit kerja instansi yang terkait.
 
      Kepala Kantor Penanaman Modal Drs. Dwi Ilham menjelaskan tujuan dari kegiatan forum investasi dan temu usaha ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang manajemen dan strategi menghadapi persaingan usaha memasuki pasar global, meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah dengan hunian usaha, sebagai sarana promosi investasi dan mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif yang bertujuan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Malang yang pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang. “Dan dengan adanya SKPD yang memfasilitasi para pengusaha diharapkan mereka bisa mengembangkan dan mengajak teman pengusaha yang lain untuk berinvestasi di Kabupaten Malang” harap Drs. Dwi Ilham.
 
      Bupati Malang Rendra Kresna dalam sambutannya menjelaskan gambaran umum wilayah Kabupaten Malang yang berada dan dikelilingi pegunungan sehingga menjadikan Kabupaten Malang sangat subur dan suasananya sejuk, nilai lebih inilah yang membuat potensi investor-investor melirik Kabupaten Malang untuk berinvestasi.

       Selain itu dengan adanya Jalur Lintas Selatan yang akan dilaksanakan nantinya juga akan mendorong produksi-produksi komoditas berupa perkebunan akan ikut tumbuh berkembang juga, karena di Malang Selatan, banyak sekali komoditi perkebunan apakah itu untuk tujuan eksport maupun import yang berupa kopi, kakao, cengkeh maupun buah-buahan seperti salak, pisang, dsb nya. Dan komoditi perkebunan tersebut belum terkelola dengan baik masih ditangani oleh ibu-ibu rumah tangga. “Sehingga dengan kegiatan ini juga merupakan suatu upaya untuk menciptakan terwujudnya kemitraan yang kokoh, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, akan dapat memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh berkembang serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional,” kata Bupati.

       “Saya berharap dengan adanya forum ini akan ada solusi-solusi dalam mengembangkan Kabupaten Malang sebagai tujuan investasi maupun pengembangan investasi yang sudah ada dan sekaligus juga untuk menjadikan forum ini bagian dari program-program yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dunia usaha,” harap Bupati.(RK)
Minggu, 26 Oktober 2014 05:49
Malang RHN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi melalui seminar bertajuk Roadshow ACCH KPK: Langkah Cerdas Cegah Korupsi. Even yang digelar di Atria Hotel Malang, Selasa (14/10), dihadiri langsung Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

      Pada kesempatan itu Johan Budi menjelaskan, KPK tengah fokus mengembangkan Anti Corruption Clearing House (ACCH) sebagai salah satu pilar strategi pencegahan korupsi. “Ini adalah platform jejaring anti korupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata mantan jurnalis itu.

      Ditambahkan, program ini dirancang sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang terdistribusi secara terbuka dan gratis untuk publik.“Kami melibatkan sejumlah elemen masyarakat,dalam hal ini akademisi, LSM, radio komunitas dan sebagainya, agar informasi tentang korupsi dapat diperoleh dari sumber resmi yang dapat dipercaya,” tandasnya.

      Dalam sosialisasi ini, KPK mendorong masyarakat untuk mengakses ACCH melalui website resmi Banyaknya kasus dugaan korupsi di Jawa Timur (Jatim) mulai menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami kemarin baru saja ke Surabaya, menyoroti kasus dugaan korupsi di Pasar Turi,” kata dia.

      Menyoal kasus-kasus yang terjadi di Malang, dia masih belum bisa banyak berkomentar. Ditanya soal sejumlah kasus seperti dugaan korupsi lahan UIN Maliki Malang dan RSUD, dia tak banyak bicara.“Saya harus cek lagi mengenai kasus-kasus itu. Saya belum memperoleh informasi yang cukup,” tegasnya.

      Ditambahkan, terkait kasus yang ada hubungannya dengan tanah, KPK tidak bisa menangani jika yang terjadi sengketa lahan. Yang bisa ditangani, lanjut dia, jika kasus itu ada kaitannya dengan kebijakan.“Misalnya, kami sudah tangani di Tegal soal tukar guling tanah, walikotanya sudah jadi tersangka, di Garut juga seperti itu,” tandasnya.
Lebih lanjut, mantan jurnalis itu menjelaskan, dalam penanganan kasus-kasus seperti itu, harus ada bukti yang cukup. “Juga harus ada bukti kalau ada kongkalikong antara pengusaha dengan pejabat,”paparnya.
      Sementara itu,kedatangan  Johan Budi SP mendapat sambutan serius dari penggiat Malang Corruption Watch (MCW). Koordinator MCW, Zainnudin dan Wakil Koordinator MCW, Hayik Maulana pun menemuinya di Hotel Atria Malang.
      Kepada Johan Budi, mereka meminta KPK memprioritaskan Kota Malang untuk disorot. Pasalnya, MCW menemukan banyak dugaan kasus korupsi yang tidak tertangani dengan baik.“Kami sampaikan, di Malang ada sejumlah kasus, seperti Jembatan Kedung Kandang, paku jalan, penyelewengan potensi pajak yang mencapai puluhan miliar, pertambangan di Kabupaten Malang, dan sejumlah kasus di Kota Batu,” kata dia. Dia berharap, dengan menyampaikan langsung kepada Johan Budi, keinginan MCW bisa segera disampaikan pada Deputi Penindakan KPK.(RK)