Redaksi

Redaksi

Sabtu, 16 Agustus 2014 09:05

Sumenep restorasihukum.com - SLN (30), warga Dusun Bille Tompok, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, digerebek dan dihajar warga, saat bermesraan di semak-semak dengan AT (25), warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru.
     SLN yang masih berstatus suami orang, diduga sudah lama menjalin hubungan spesial dengan AT, yang juga masih mempunyai suami. Saat pasangan selingkuh ini janji bertemu di perbatasan Desa Daramista dan Desa Matanair, diduga ada warga yang mengetahui, sehingga menguntit polah tingkah SLN dan AT.
    "Warga disini sudah mengintai gerak-gerik keduanya. Nah, saat keduanya masuk ke dalam semak yang rimbun, warga langsung menggerebek dan membawa keduanya keluar dari semak," kata Syaiful (35), warga setempat, Sabtu (16/08/14).
    Warga awalnya berniat membawa SLN dan AT ke balai Desa Matanair. Namun di tengah perjalanan, SLN tiba-tiba dihajar oleh warga yang tidak senang dengan perbuatan pasangan selingkuh itu. Akibatnya, korban babak belur dan harus dilarikan ke rumah sakit daerah (RSD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep untuk mendapatkan perawatan medis. "SLN ini dihajar keluarga AT dan famili suaminya, hingga pingsan. Akhirnya dibawa ke Puskesmas Rubaru, namun akhirnya dirujuk ke RSD Sumenep," ungkapnya.
     Sementara Kapolsek Rubaru, AKP Sahrawi mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci kasus tersebut, karena tengah dalam penyelidikan. "Kasus ini masih lidik. Kami juga masih meminta keterangan sejumlah saksi dalam peristiwa itu," ujarnya singkat.(Red)

Jumat, 15 Agustus 2014 13:53

TANGERANG- Seorang anggota Polresta Kota Tangerang berinisial GN dilaporkan ke Propam lantaran menghamili RM, perempuan berusia 22 tahun warga Desa Cikupa, Kabupaten Tangerang. Laporan ini dilakukan RM dan orangtuanya karena GN tidak mau bertanggung jawab setelah mengtahui sang pacar hamil tiga bulan.
     Menurut pengakuan RM, perkenalannya dengan GN terjadi pada 2011. Melihat sikap GN yang baik, mereka pun kemudian berpacaran. Sejak saat itu, setiap kali bertemu, mereka selalu melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. “Awalnya saya sempat menolak takut hamil, tapi katanya dia siap tanggung jawab kalau hamil, tahunya sekarang dia pergi begitu saja," jelas RM, Jumat (15/8/2014).
     RM mengungkapkan, ia dan GN pertama kali melakukan hubungan intim di atas sepeda motor pada 2011 lalu, di pinggir danau yang berada di kawasan Puspemkab Tangerang, tidak jauh dari Polres tempat GN bertugas.
    Bahkan keduanya pernah beberapa kali melakukan hubungan intim di dalam mobil unit iIdentifikasi polisi yang diparkir di samping Mapolresta Kota Tangerang. RM berharap laporannya ini ditindaklanjuti Propam Polres Kota Tangerang. “Saya berharap GN bertanggung jawab,” kata dia.(Red)

Jumat, 15 Agustus 2014 12:02

Pasuruan restorasihukum.com  - Sudah menjadi santapan publik tentang buruknya kinerja pemerintah Kabupaten Pasuruan terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, wacana seperti ini dijadikan topik pembicaraan disebuah Konsursium, Presentasi untuk bedah buku serta Skripsi Akademis agar mendapatkan sebuah gelar ke-Sarjanaan (S1). Dan yang lebih memilukan adalah kesengsaraan rakyat itu dijadikan sebagai modal untuk debat calon Kepala Daerah dalam meraih simpati rakyat.

Salah satu diantaranya yakni kinerja buruk dan pelayanan semrawut pada Dinas Perijinan dan Penanaman modal Kabupaten  Pasuruan. Memang, Dinas Perijinan ini tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan, karena keberadaannya harus ada dalam setiap pemerintahan. Akan tetapi kinerja yang ditunjukkannya ibarat ”Jauh Panggang Dari Api.“ Artinya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Bahkan, kinerja buruk Dinas perijinan Kabupaten  Pasuruan diindikasikan dapat menimbulkan kerancuan serta pergesekan kuat diantara warga masyarakat Pasuruan yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan dan bentrok.

“Satu diantara ratusan jenis usaha yang membutuhkan ijin dari Dinas Perijinan Kabupaten  Pasuruan adalah Galian C (Penambangan Pasir dan Batu) di Desa Sibon Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Diduga kuat, karena sudah mendapatkan ijin secara lisan dan atau di Bekingi pejabat Dinas Perijinan, maka pengelola tambang (Gus Makhrus) berani melakukan penambangan untuk dijual. Sedangkan ijin secara resmi belum ada, inikan sangat merugikan rakyat. menerima suap berapa pejabat Dinas perijinan,” Jelas beberapa warga Pasrepan.

Menyikapi hal itu, media restorasihukum.com  berusaha mengkonfirmasi Soenarto Selaku Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten  Pasuruan dikantornya menjelaskan, Loh itukan sudah selesai. Beberapa saat kemudian, Soenarto berusaha menghubungi seseorang.”Tadi Gus Makhrus pengelola tambang bilang sama saya bahwa permasalahannya sudah selesai, dan dia itu punya banyak PT. Kalau menurut saya ijinnya itu gimana ya, tapi biar jelas, tanyakan saja ke Pak Truno (bagian yang menangani perijinan),” katanya.

Selanjutnya, Truno Aritonang dikonfirmasi mengatakan benar, penambangan didaerah tersebut belum berijin. “Ya, memang benar bahwa penambangan galian C di Desa Sibon, Kecamatan Pasrepan tidak ada ijin sama sekali, menurut data yang kami miliki,” Jelas Truno.

Perlu diketahui, selain tambang galian C di Kabupaten  Pasuruan banyak yang tidak berijin, diduga hampir semua Tower pemancar Celluler diseluruh Kabupaten Pasuruan secara resmi belum ada ijin. diharapkan pemerintah Kabupaten bisa bersinergi dengan pihak aparat sehingga penegakan hukum bisa berjalan . ( Red )

 
 
 
Jumat, 15 Agustus 2014 10:44

Mojokerto restorasihukum.com - Kinerja  Kepolisian Resor Mojokerto menyita 11 "backhoe" (alat berat/keruk) dan 19 "dump truck" yang digunakan empat tersangka penambang galian C ( batu, sirtu, dan tanah ) ilegal pada sejumlah kawasan di Kabupaten Mojokerto patut diberi penghargaan karena selama ini meskipun sering diberitakan diberbagai media masa belum juga ada tindakan yang tegas pihak kepolisian sebelomnya .

Menurut keterangan Kapolres AKBP Muji Ediyanto menyampaikan "Kami juga menetapkan empat tersangka yang merupakan pengusaha galian C di Jatirejo, Dlanggu, Ngoro, dan Kutorejo," katanya di sela - sela beliau meninjau barang bukti di Mapolres Mojokerto di Mojosari.

Ia mengaku petugas sempat mengalami kesulitan untuk mengangkut alat berat dan dump truck ke lapangan Mapolres Mojokerto, karena itu petugas diharuskan bekerja ekstra keras untuk membawa ke Mapolres Mojokerto dengan mengunakan truk trailer.

"Kamipun  memeriksa sopir dan pemilik alat berat hingga akhirnya di tetapkan empat tersangka, akan tetapi mereka tidak ditahan untuk kepentingan penyidikan, apalagi mereka sangat kooperatif dan merupakan warga Mojokerto sendiri sehingga kemungkinan untuk menyulitkan pemeriksaan kami rasa sangat kecil ," katanya. dari pantauan media proses ini sudah mencapai dua bulan lebih dan hinnga saat ini proses masih terus berjalan dan diharapkan akan segera dilakukan persidangan dan berkasnya dilimpahkan kekejaksaan Negeri Mojokerto ( Pnd )

Jumat, 15 Agustus 2014 10:08

Mojokerto restorasihukum.com - Pupuk saat ini merupakan kebutuhan yang sangat penting khususnya bagi Petani, karena tanaman tanpa diberi pupuk tentu hasilnya kurang memuaskan / produktifitas tanaman menurun.

Kelangkaan pupuk yang saat ini sering terjadi ialah karena ada permainan / penyalahgunaan dari oknum pada tingkat pendistribusian, khususnya kelangkaan pupuk urea bersubsidi.

Cara mudah melihat perbedaan pupuk urea bersubsidi dan non subsidi (membedakan scr visual) ialah sbb :
*Non Subsidi : memiliki ciri karung bertuliskan non subsidi dan pupuk berwarna putih. (diperuntukkan bagi khalayak umum dan Perusahaan).
*Bersubsidi : memiliki ciri karung bertuliskan bersubsidi dan pupuk berwarna merah jambu. (diperuntukkan khusus bagi Petani dgn syarat2 tertentu seperti mengajukan RDKK).

Modus penyelewengan atau penyalahgunaan pupuk urea bersubsidi yang saat ini terjadi ialah sbb :
modus penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada Perusahaan untuk memperoleh keuntungan besar. Pupuk bersubsidi dioplos dan dijadikan produk pupuk baru jenis NPK atau KCL dan dikemas sedemikian rupa hinnga produksi pupuk bisa semakin banyak keuntungan dibandingkan dengan mengunaka pupuk non subsidi yang dibuat untuk campurannya, seperti milik salah satu pengusaha di Mojokerto ini tepatnya milik Fauji pengusaha pupuk di kecamatan Mojosari. Fauji memproduksi pupuk miliknya dengan mengunakan pupuk bersubsidi jenis ZA, ironisnya setelah produksi pupuk Fauji ini diketahui wartawan dan diinformasikan pada pihak berwajib ( Polres Mojokerto ) sampai saat ini belum juga ada penanganan. Kuat dugaan Fauji salah satu pengusaha pupuk ilegal yang kebal hukum di wilayah Mojokerto sehingga bisa leluasa memproduksi pupuk semi subsidi dengan leluasa.   

Bagi pembaca yg menemukan modus baru dan penyelewengan pupuk bersubsidi sebaiknya melaporkan kepada aparat yang berwenang atau hubungi Redaksi restorasihukum.com ( 082333393779, 085852080279 ) agar para petani kita tidak dirugikan dan hasil pertanian / perkebunan umumnya di Indonesia dapat semakin maju dan berlimpah. ( Red )

Jumat, 15 Agustus 2014 08:55

Malang restorasihukum.com -  Harapan GTT (Guru Tidak Tetap) di Kabupaten Malang untuk menjadi CPNS nampaknya masih jauh dari harapan. Ditempat ini, sedikitnya masih ada 1136 GTT yang mengajar di sejumlah sekolah negeri.
     Dari jumlah tersebut, 478 orang diantaranya bertugas sebagai tata usaha, penjaga sekolah dan pesuruh sekolah. Sehingga, rencana pemberkasan bagi pegawai kategori dua (K2) ini, masih menjadi perkara sulit. "Pemberkasan K2 khusus guru GTT totalnya cukup banyak. 1136 orang. Mereka bekerja cukup lama sejak 2004 lalu," tegas Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kabupaten Malang, Budi Iswoyo, Kamis (14/8/2014) siang pada wartawan.
     Kata dia, dinas pendidikan hanya berupaya melakukan pemberkasan saja. Dan itu, perintah langsung dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan). "Dari pemberkasan itu, akan kita verifikasi lagi. Pasalnya, ada beberapa berkas dari GTT yang tidak lengkap," bebernya.
     Ketidak lengkapan berkas yang diajukan, diantaranya karena bersangkutan sudah meninggal dunia. Ada pula yang mengundurkan diri dan kelengkapan administrasi lainnya, kami anggap kurang lengkap. "Pemberkasan sudah kami lakukan sejak kemarin. K2 terbanyak dari guru SD," ucapnya.
    Saat ditanya apakah tidak ada regulasi khusus bagi gaji guru GTT, mayoritas GTT maupun PTT di sekolah ini berpenghasilan minim. Sekitar Rp 500 ribu perbulan. "Aturan soal gaji GTT memang tidak ada peraturannya. Sementara pemberkasan kami dilakukan untuk verifikasi ulang. Apakah mereka nanti harus mengikuti tes atau pengangkatan langsung, sejauh ini belum jelas juga," tutur mantan Kadis Pengairan itu.(Red)

Jumat, 15 Agustus 2014 08:47

Malang restorasihukum.com - Tindak pidana asusila di Kabupaten Malang terus terjadi. Joko Mulyono (44), warga Dusun Gombyong, Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terpaksa ditahan di Mapolres Malang.
     Joko diamankan petugas usai berbuat cabul dan mesum terhadap KH (29). Padahal KH masih tetangganya sendiri. Wanita dengan 4 orang anak itu berteriak setelah Joko meraba-raba payudara dan alat kemaluannya. Saat kejadian pada Jumat (8/8/2014) lalu, suami KH tidak ada dirumah.
     "Pelaku kita jerat dengan Pasal 289 jo 281 KUHP tentang perbuatan cabul serta melanggar kesopanan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara," ungkap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Reskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo SH.Mhum, Kamis (14/8/2014) siang.
      Pada RHN, Sutiyo menjelaskan, perbuatan pelaku dilakukan di rumah korban. "Korban didatangi pelaku. Pelaku sempat memerintahkan korban merendam celana dalam, sperma, rambut kemaluan ke dalam air. Air itu lantas diminum. Alibi pelaku, dengan cara itu korban bisa keluar dari berbagai permasalahan hidup," katanya.
      Sementara itu, Joko saat diperiksa penyidik membenarkan jika KH sempat diminta merendam celana dalam. Usai merendam celana dalam, pelaku meraba-raba payudara korban. "Saya khilaf pak. Saya masuk rumah KH pukul sebelas malam. Korban teriak, saya akhirnya ditangkap warga," terang Joko.
      Joko juga berdalih jika dirinya mendatangi korban karena diminta ke rumah korban. Korban di rumah dengan 4 anaknya. "Sejak sore KH SMS ke saya. Tanya kapan anaknya masuk ke pondok. Saya jawab hari Senin, saya khilaf pak," tandasnya

Jumat, 15 Agustus 2014 08:35

BOGOR restorasihukum.com - Bangunan liar di Jalan Sentul Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dibongkar paksa petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Bangunan tersebut melanggar aturan karena berdiri di atas trotoar dan menutup aluran air.
      Puluhan petugas Satpol PP menyisir sepanjang Jalan Sentul dan menemukan beberapa bangunan liar yang digunakan untuk usaha. Dengan menggunakan alat seadanya, petugas membongkar bangunan yang sebagian besar bermaterial kayu dan seng.
     Namun, saat melakukan pembongkaran, salah seorang pemilik bangunan liar, Muhamad Nurdin merasa keberatan. Ia mengaku sudah membayar iuran setiap bulan ke aparat. "Kita ngasih duit Rp30 ribu per bulan, rokok juga kalau mereka lagi patroli. Kadang-kadang sebulan bisa dua kali patroli," katanya saat penertiban, Kamis (14/8/2014). Ia juga mengaku sering didata oleh petugas Satpol PP dan akan mendapat informasi bila akan ada penertiban.
     Komandan Kompi Dalop Satpol PP Kabupaten Bogor, Awan S mengatakan iuran setiap bulan yang setorkan pemilik bangunan liar bukan dipungut petugas Satpol PP. "Kalau pun ada itu adalah oknum," tuturnya. Ia membeberkan, bangunan liar tersebut dibongkar karena melanggar peraturan tata bangunan, mendirikan bangunan di atas saluran irigasi dan soal ketertiban.
    "Kami juga membongkar bangunan yang menutup trotoar. Nanti para pemilik bangunan Senin diminta untuk menghadap Kasatpol PP. Untuk sementara kami hanya membongkar bangunannya saja," tuturnya.